Foto bersama usai pertemuan
MIMIKA, BM
Tim Harmonisasi Penanganan Kontlik Kapiraya yang dibentuk tiga kabupaten yakni Mimika, Deyai dan Kabupaten Dogiyai bersepakat akan berangkat ke Kapiraya Jumat (27/02/2026) besok.
Hal tersebut disepakati pada rapat koordinasi dan harmonisasi penanganan konflik sosial Kapiraya yang digelar Pemerintah Provinsi Papua Tengah, di Hotel Grand Tembaga pada Rabu (25/02/2026).
Rapat ini dipimpin Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum Provinsi Papua Tengah, Marthen Ukago dan dihadiri Bupati Mimika Johannes Rettob, Bupati Deiyai, Melkianus Mote dan Bupati Dogiyai, Yudas Teba serta Wakil Ketua IV DPRP Papua Tengah Jhon Gobai dan anggota MRP Yehuda Gobai.
Hadir pula Kepala Kesbangpol Provinsi Papua Tengah Albertus Adii, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau, Kapolres Mimika, AKBP Billyandha Hilldiario Budiman, Komandan Batalyon B Pelopor Satbrimob Polda Papua Tengah, Kompol Onisimus Umbu Sairo dan perwakilan dari unsur TNI.
Marthen Ukago mengatakan, rencana aksi yang diperintahkan Gubernur Papua Tengah akan segera dijalankan secara terstruktur dan terukur. Untuk tahap pertama difokuskan pada konsolidasi lintas kabupaten.
Menurutnya harmonisasi ini adalah kunci agar tidak ada lagi keraguan dan gesekan ditengah masyarakat.
"Saya harap rapat ini dapat menghasilkan pemahaman bersama. Kemudian komitmen antar pemerintah kabupaten untuk mendukung penuh apapun yang menjadi kesepakatan damai para tokoh adat di lapangan,"kata Marthen.
Katanya, gubernur berpesan agar proses ini dijaga dengan bahasa yang bagus dan hindari pembahasan yang bersifat kontroversi.
"Mari kita fokus pada pencarian titik temu yang meningkatkan persaudaraan," ucapnya.
Sementara itu Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa pada moke ini tidak lagi bicara tentang batas wilayah pemerintahan, melainkan berbicara terkait batas-batas hak ulayat.
Dan sesuai arahan gubernur setiap kabupaten menyiapkan tim harmonisasi, dan Mimika sudah menyiapkan tim.
"Kami Mimika sudah bentuk tim yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat yang pemilik hak ulayat. Jadi mereka ini yang tau persis situasinya," katanya.
Bupati mengatakan, pihaknya sudah mempunyai peta batas wilayah, dan diharapkan kedepan tidak ada lagi yang mengklaim.
"Masyarakat dari dulu hidupnya aman, mereka tAji persis bagaimana mereka tinggal di sana, banyak orang Mee yang masih hidup dan ada di kampung di sana dan hidup bersama-sama,"ujarnya.
Bupati Deiyai, Melkianus Mote menyampaikan terkait dengan pembentukan tim harmonisasi sesuai arahan Gubernur, pihaknya juga sudah membentuk tim.
"Tim ini akan bertugas mendata berapa warga dan fasilitas yang terdampak akibat konflik yang terjadi," katanya.
Selain itu ia berharap agar akses penerbangan ke Kapiraya dibuka, sehingga pihaknya bisa menyalurkan bantuan bama bagi masyarakatnya.
"Bukan kami tidak mau banti tapi kami sampai hari ini masih tunggu dibukanya akses penerbangan. Kami juga ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Mimika karena disana sudah ada yang dapat bahan makanan,"tutur Bupati Deiyai Melkianus.
Hal yang sama juga disampaikan oleh Bupati Dogiyai, Yudas Teba terkait dengan pembentukan tim harmonisasi.
"Kami juga sudah bentuk tim, dan tim ini berasal dari yang punya hak ulayat. Kemudian terkait dengan teknis dan lain-lain akan diakukan dI lapangan dengan cara kami,"ujarnya.
Menurutnya, pemerintah Kabupaten punya tugas hanya memfasilitasi, dan masyarakatlah yang berbicara dan menentukan batas antara Mee dan Kamoro. (Shanty Sang)
