politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan untuk kepolisian

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika membangun sejumlah fasilitas pendukung kepolisian di empat lokasi sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Mimika.

Pembangunan tersebut diantaranya, Polsek Agimuga, Polsek Kokonao, dua unit rumah dinas dokter kepolisian, serta pembangunan landscape dan pagar Polsek Bandara.

Diketahui, Seluruh pekerjaan tersebut bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pembangunan fasilitas kepolisian merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk institusi kepolisian, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Mimika.

Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah dirinya bersama Wakil Bupati melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Mimika dan melihat secara langsung kondisi fasilitas yang masih membutuhkan perhatian.

“Banyak sekali fasilitas-fasilitas yang harus kita perbaiki, secara khusus dari Kepolisian juga dari TNI. Karena ini merupakan sesuatu yang baik dan untuk menjaga kamtibmas di Kabupaten Mimika, maka saya kira pemerintah kabupaten harus masuk,”kata Bupati Mimika, Johannes Rettob saat memberikan sambutan sebelum proses peletakan batu pertama, Kamis (1/10/2026) di lingkungan RS Bhayangkara Polda Papua Tengah.

Ia mengatakan, dukungan tersebut juga mencakup pembangunan rumah dokter kepolisian. Saat melakukan kunjungan ke fasilitas kesehatan, pemerintah daeramelihat kebutuhan akan hunian bagi tenaga dokter sehingga kemudian diputuskan untuk membantu pembangunan dua unit rumah dokter kepolisian.

Bupati berharap seluruh pekerjaan dapat berjalan tepat waktu sehingga fasilitas yang dibangun dapat segera digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kapolda Papua Tengah, Brigjen. Pol. Jermias Rontini, menegaskan bahwa kualitas pembangunan menjadi perhatian utama. Ia meminta kontraktor pelaksana mengerjakan proyek sesuai spesifikasi dan komitmen yang telah disampaikan.

Kapolda juga menargetkan pembangunan fasilitas tersebut dapat diselesaikan dalam waktu 90 hari.

Ia meminta kontraktor tidak menjadikan faktor cuaca, transportasi maupun kendala teknis lainnya sebagai alasan untuk menghambat penyelesaian pekerjaan.

“Barang ini bikin bagus. Apalagi Kokonao, Kokonao itu kota sejarah, kita harus bikin fasilitasnya bagus, biar polisi bisa melayani masyarakat di sana,” tegasnya.

Kapolda Papua Tengah saat menandatangani prasasti

Untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai target, Kapolda menyatakan akan melakukan pengawasan secara berkala. Kapolres diminta menurunkan tim untuk memantau perkembangan pekerjaan, sementara unsur pengawasan lainnya juga akan dilibatkan.

“Saya sudah perintahkan Kapolres nanti turunkan tim. Saya dari Inspektorat Nabire akan cek setiap bulan. Saya akan suruh Irwasda datang cek, sampai sejauh mana perkembangan kalian,” katanya.

Kapolda menekankan agar kontraktor memenuhi komitmen pekerjaan yang telah disepakati. Pembangunan fasilitas kepolisian tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga bagian dari upaya menghadirkan fasilitas pelayanan yang lebih layak bagi masyarakat.

Ia juga menyebut pembangunan fasilitas tersebut sebagai salah satu bentuk peninggalan selama dirinya menjabat.

“Barang inilah legacy saya selama saya menjabat. Saya tidak tahu satu tahun, dua tahun ke depan lepas jabatan saya, tapi inilah peninggalan saya untuk Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Berdasarkan laporan kegiatan pembangunan fasilitas pendukung Kesatuan Kepolisian di Kabupaten Mimika, total nilai DPA untuk empat paket pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp10,43 miliar.

Rinciannya, pembangunan Polsek Agimuga memiliki nilai DPA sebesar Rp3.159.716.397, sedangkan pembangunan Polsek Kokonao sebesar Rp3.159.648.187.

Kemudian pembangunan rumah dokter kepolisian memiliki nilai DPA sebesar Rp1.947.170.785, sementara pembangunan landscape dan pagar Polsek Bandara dialokasikan sebesar Rp2.170.000.000.

Untuk kantor Polsek Agimuga dan Polsek Kokonao, masing-masing dibangun dengan ukuran panjang 27 meter dan lebar 9 meter, atau memiliki luas bangunan sekitar 243 meter persegi.

Khusus Polsek Kokonao, konstruksi bagian bawah bangunan menggunakan pondasi umpak dengan ketinggian sekitar 1,1 meter dari muka tanah dan dilengkapi pelat lantai. Konstruksi tersebut disesuaikan dengan kondisi Kokonao yang kerap mengalami kenaikan muka air.

Sementara Polsek Agimuga menggunakan pondasi menerus yang dibangun langsung pada tanah dasar.

Selain dua kantor Polsek, pembangunan juga mencakup dua unit rumah dokter kepolisian. Setiap unit memiliki ukuran 12 meter x 10 meter dengan luas bangunan 120 meter persegi.

"Dengan pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah daerah berharap dukungan terhadap kepolisian semakin memperkuat pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang membutuhkan dukungan fasilitas kepolisian yang memadai," Pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya sosialisasi

MIMIKA, BM

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Mimika menggelar kegiatan sosialisasi pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

Sosialisasi yang melibatkan 150 pelajar SMA/SMK dan mahasiswa ini berlangsung selama dua hari mulai Kamis dan Jumat (1-2/10/2026) di Hotel Kanguru dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau.

Staf Ahli Bupati Setda Mimika, Fransiskus Bokeyau dalam sambutannya menyampaikan, bahwa ancaman narkotika bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyangkut aspek sosial, kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa.

Pasalnya, generasi muda harus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari persoalan. Masa muda adalah masa yang sangat menentukan dalam membangun kualitas diri dan mempersiapkan kepemimpinan masa depan.

"Kami harap kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi semata, tetapi mampu memberikan dampak nyata berupa perubahan sikap, peningkatan kesadaran, dan tumbuhnya gerakan bersama melawan narkotika," Kata Fransiskus.

Menurutnya, dengan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, dan masyarakat, maka dapat mewujudkan generasi Mimika yang sehat, produktif, berprestasi, dan berjiwa kepemimpinan.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mimika, Alberthin Timang, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika (P4GN) tahun 2026 melibatkan 150 peserta dari berbagai SMA, SMK, dan perguruan tinggi di Mimika.

Alberthin menegaskan bahwa generasi muda merupakan mitra strategis pemerintah dalam membangun kesadaran akan bahaya narkoba.

“Kami mengundang siswa SMA, SMK, dan mahasiswa karena mereka adalah motor penggerak di lingkungan sekolah maupun kampus. Pengetahuan yang mereka peroleh dari sosialisasi ini diharapkan dapat ditularkan kepada teman sebaya untuk meningkatkan pemahaman tentang bahaya narkoba,”ujarnya.

Selain materi tentang dampak kesehatan fisik dan mental akibat narkoba, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari Kejaksaan yang memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Ia menambahkan, meski daftar sekolah peserta telah ditetapkan, pihaknya tetap membuka ruang bagi sekolah lain untuk berpartisipasi apabila ada yang berhalangan hadir.

“Kami sudah menetapkan sekolah-sekolah yang diundang, tetapi jika ada yang tidak sempat hadir, kami menghubungi sekolah lain sebagai pengganti. Prinsipnya, kuota tetap terpenuhi,”tuturnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Dispora Mimika untuk membentuk kesadaran dini di kalangan generasi muda bahwa narkoba adalah ancaman serius bagi masa depan. (Shanty Sang)

Suasana berjalannya bimtek

MIMIKA, BM

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional/Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (SIKN/JIKN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang diikuti oleh 100 peserta dari OPD dan delapan BLUD Puskesmas ini berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (1/10/2026).

Bimtek ini dibuka oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Yohana Paliling.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Setda Mimika, Yohana Paliling dalam sambutan Bupati Mimika menyampaikan pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Arsip merupakan “nyawa” administrasi pemerintahan. Pengelolaan arsip yang baik dinilai penting untuk mendukung kepastian hukum dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

“Pengelolaan arsip bukan sekadar tugas teknis kearsipan semata, melainkan fondasi utama kelancaran birokrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Distrik,” kata Yohana.

Ia menuturkan bahwa, arsip yang ditata secara sistematis, terklasifikasi, terindeks, dan terdigitalisasi akan memudahkan aparatur menemukan dokumen secara cepat dan tepat. Kondisi tersebut juga diharapkan dapat mengurangi waktu pencarian berkas yang selama ini dapat menghambat produktivitas dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, SIKN digunakan untuk mengelola arsip-arsip statis yang memiliki nilai kesejarahan, pendidikan, dan penelitian. Sementara JIKN menjadi portal layanan publik yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi arsip dari seluruh Indonesia.

"Karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika mendorong agar pengelolaan dan pengunggahan arsip daerah ke dalam SIKN dilakukan secara aktif. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadikan Kabupaten Mimika sebagai simpul aktif dalam jaringan kearsipan nasional," Ujarnya.

Yohana juga mengingatkan bahwa arsip fisik memiliki risiko kerusakan akibat bencana, seperti banjir dan kebakaran, maupun faktor lain seperti rayap dan jamur. Digitalisasi arsip melalui SIKN dinilai menjadi salah satu bentuk penyelamatan memori dan aset dokumenter daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Yohana meminta seluruh pimpinan OPD, arsiparis, dan pengelola arsip menjadikan pengelolaan arsip sebagai salah satu prioritas kerja.

OPD juga diminta aktif berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah untuk memastikan pengelolaan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap SIKN dan JIKN dapat menjadi alat bantu dalam meningkatkan pelayanan arsip digital kepada masyarakat di Kabupaten Mimika.

“Dengan komitmen dan kerja sama seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan Distrik, saya yakin tata kelola kearsipan di Kabupaten Mimika akan semakin baik, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pemerintahan kita semakin dipercaya,” ungkapnya.

sementara itu, Ketua Panitia, Yulianus Maday, mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola arsip, baik secara teori maupun praktik, agar mampu menginput data ke dalam aplikasi SIKN/JIKN secara benar, berkualitas, berkelanjutan, dan akuntabel.

Selain itu, Bimtek diarahkan untuk menelusuri arsip yang memiliki nilai sejarah di Kabupaten Mimika agar dapat diakses secara umum oleh berbagai pihak dan masyarakat.

“Tujuan lainnya adalah mendorong penerapan keterbukaan informasi publik serta memperkuat sistem kearsipan nasional sebagai memori kolektif bangsa,” pungkasnya. (Shanty Sang)