politik

Suasana kegiatanpenyusunan analisis laporan pertanggungjawaban APBD 2026

MIMIKA, BM

Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuang Daerah (BPKAD) Mimika menggelar kegiatan penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban APBD 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor BPKAD, Jumat (24/9/2026) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pertanggungjawaban APBD bukan hanya sekadar memenuhi kewajban administratif dan menyajikan angka-angka realisasi anggaran. Lebih dari itu, pertanggungjawaban APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana anggaran telah dilaksanakan, bagaimana kinerja pendapatan dan belanja daerah, bagaimana pembiayaan dikelola, serta sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Karena itu, penyusunanan alisis pertanggungjawaban APBD memiliki arti yang sangat strategis. Melalui analisis yang baik, pemerintah daerah dapat mengetahui berbagai capaian maupun permasalahan dalam pelaksanaan anggaran, termasuk deviasi antara target dan realisasi, tingkat penyerapan anggaran, pencapaian program dan kegiatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan APBD," kata Hery.

Hery menambahkan, analisis tersebut selanjutnya harus menjadi bahan evaluasi dan dasar dalam melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya.

Ia berharap kegiatan ini tidak hanya menghasilkan sebuah dokumen formal, tetapi benar-benar menghasilkan dokumen analisis pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkualitas, objektif, terukur, dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan pemerintahdaerah.

"Dalam proses penyusunannya, saya meminta agar perhatian diberikan sekurang-kurangnya pada beberapa aspek penting yakni, analisis pendapatan daerah, analisis pembiayaan daerah, analisis kinerja program dan kegiatan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Pelaporan BPKAD Mimika, Ferdinand Panggalo Dalipang, SE, dalam laporan pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa analisis laporan pertanggungjawaban APBD diperlukan untuk menilai pencapaian anggaran, efektivitas pengelolaan keuangan, serta mengidentifikasi permasalahan dan langkah perbaikannya.

Materi yang dibahas meliputi analisis realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, surplus-defisit anggaran, SiLPA, capaian program dan kegiatan, serta kesesuaian antara anggaran dan realisasi.

“Dengan kegiatan ini, kami berkomitmen mendorong perubahan dari sekadar orientasi penyerapan anggaran menuju pengelolaan anggaran yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Bupati Bersama Wabup Mimika saat melayat ke Rumah Duka Ibunda Ketua DPRK Mimika

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, melayat ke rumah duka almarhumah Berlinda Kemeyau, ibunda dari Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, di Jalan Bhayangkara Jalur V, Kelurahan Koperapoka, Jumat (25/9/2026).

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Mimika di rumah duka menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan moral bagi keluarga besar Natikapereyau.

Selain pimpinan daerah, hadir pula sejumlah anggota DPRK Mimika serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika, yang turut menyampaikan belasungkawa dan memberikan dukungan kepada keluarga.

Almarhumah Berlinda Kemeyau lahir pada 15 Desember 1952 dan wafat pada 24 September 2026 di RSMM Timika sekitar pukul 22.30 WIT setelah menjalani perawatan akibat sakit.

Jenazah akan diberangkatkan dari Timika menuju kampung halaman di Atuka pada 25 September 2026 pukul 15.00 WIT, dan dimakamkan keesokan harinya di dekat makam almarhum suaminya, Antonius Natikapereyau.

Semasa hidup, almarhumah dikenal sebagai sosok yang baik hati, penuh kasih, dan selalu menerima siapa pun tanpa membeda-bedakan.

Almarhumah Berlinda dikaruniai enam anak, dengan Yohanis Natikapereyau sebagai anak pertama dan Ketua DPRK Mimika sebagai anak ketiga. Sejak tahun 1986, ia menetap di Timika, sementara kunjungan ke kampung Atuka dilakukan pada saat pesta adat atau acara keluarga.

Anak pertama almarhum, Yohanis Natikapereyau menyampaikan bahwa almarhumah sempat keluar masuk rumah sakit sebelum akhirnya berpulang.

Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Mimika di rumah duka menjadi bentuk penghormatan dan dukungan moral bagi keluarga besar Natikapereyau.

“Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Mimika di rumah duka menjadi bentuk penghormatan sekaligus dukungan moral bagi kami keluarga besar Natikapereyau,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi

MIMIKA, BM

Guna mengelola aset wilayah izin usaha pertambangan dari PT Freeport Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mematangkan payung hukum pembentukan Perusahaan Daerah (Perumda).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi mengatakan, Ranperda terkait Perumda tersebut telah selesai melewati tahap harmonisasi di Jayapura bersama Bapemperda DPRK Mimika, Bagian Hukum Setda Mimika, serta Kanwil Kementerian Hukum.

"Pembahasan harmonisasi sudah selesai di Jayapura. Kami sebagai OPD pengusung pada dasarnya mengikuti mekanisme dan alur yang ada, yang selanjutnya diserahkan ke Bapemperda dan Bagian Hukum," katanya saat diwawancarai, Kamis (24/9/2026).

Meski target penyerahan aset wilayah izin usaha pertambangan oleh PT Freeport Indonesia direncanakan pada Desember mendatang, namun, pembentukan kelembagaan Perumda dipastikan masih membutuhkan waktu dan tahapan yang harus dilalui meliputi pembentukan struktur, perekrutan pengurus, hingga penyertaan modal daerah.

Guna mengantisipasi kekosongan pengelola saat penyerahan aset berlangsung, kata Yoga, Pemkab Mimika akan mengoptimalkan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang sudah ada untuk menjalankan operasional sementara.

"Sambil menunggu Perumda terbentuk, UPTD yang akan menjalankan dulu. Memang peran UPTD belum bisa maksimal karena keterbatasan anggaran, tetapi operasional awal tetap di bawah mereka," jelasnya.

Menanggapi target penyerahan aset pada bulan Desember, ia menilai proses tersebut cukup kompleks. PTFI perlu memisahkan aset tanah dan wilayah izin usaha pertambangan dari skema Kontrak Karya mereka terlebih dahulu melalui konsultan.

"Mereka optimistis target bulan 12, tapi pemisahan aset dari Kontrak Karya itu prosesnya tidak mudah dan butuh waktu. Kita tunggu saja sejauh mana proses pemisahan tersebut berjalan," ungkapnya. (Shanty Sang)