politik

Kepala Distrik Mimika Baru Merlyn Temorubun

MIMIKA, BM

Setelah satu tahun lebih menjabat sebagai Plt. Kepala Distrik Wania, kini pada Rabu (11/3/2026) secara resmi Merlyn Temorubun dipercaya oleh Bupati Mimika Johannes Rettob sebagai Kepala Distrik Mimika Baru (Miru) menggantikan Joel D. Luhukay.

Pelantikan dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware bersamaan dengan pengukuhkan, pelantikan, dan pengambilan sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Admintrator, jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Mimika.

Sebelumnya, Merlyn semasa menjabat di Distrik Wanita memiliki program yang mengangkat literasi akan budaya dan fokus pada kebersihan dengan inovasinya KAWE NIA yang berhasil meraih Juara 1 dalam Mimika Inovation Week 2025.

Usai dilantik kepada Berita Mimika Merlyn mengatakan akan berusaha memberikan yang terbaik untuk pimpinan dan masyarakat Mimika Baru. Selain itu juga, bersedia untuk dikritik dan mengambil bagian dalam proses pembangunan di Mimika.

“Nanti kita lihat apa yang bisa diperbaiki kita perbaiki. Apa yang sudah bagus kita lanjutkan seperti pengelolaan sampah tinggal kita lanjutkan;” katanya ketika ditanya akan visi misi.

Ia memastikan bahwa program yang akan ia laksanakan akan sejalan dengan prioritas pemerintah daerah.

“Seperti Bank Sampah akan kita galakan terus supaya kota kita bersih. Terimakasih kepada kepala daerah yang sudah melihat kinerja kami dan mempromosikan kami ke Distrik Miru. Kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada pimpinan dan masyarakat Miru,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)

Suasana berlangsungnya kunjungan

MIMIKA, BM

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prihati Pujowaskito melakukan kunjungan ke Kabupaten Mimika untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kunjungan tersebut juga menjadi upaya BPJS Kesehatan menyerap aspirasi pemerintah daerah guna memastikan layanan JKN di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat berjalan optimal.

Pujo mengatakan, penguatan kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memperoleh perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah juga penting dalam menjaga kualitas dan pemerataan layanan kesehatan bagi peserta JKN.

“Kunjungan ini kami lakukan untuk menyerap aspirasi pemerintah daerah agar penyelenggaraan Program JKN di Papua, khususnya di Kabupaten Mimika, dapat semakin membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat tanpa harus khawatir biaya,” kata Pujo.

Ia menekankan bahwa penguatan layanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan untuk memastikan mutu layanan di fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan terpenuhi, sarana dan prasarana layanan semakin memadai, serta kualitas pelayanan di FKTP dan rumah sakit terus meningkat.

Selain itu, Pujo juga menekankan bahwa pemerintah daerah juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kepesertaan aktif masyarakat dalam Program JKN.

Menurutnya, dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui upaya pendataan dan reaktivasi kepesertaan JKN bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebelumnya dinonaktifkan agar masyarakat yang membutuhkan tetap dapat memperoleh perlindungan kesehatan.

“Kami berharap dukungan pemerintah daerah, termasuk melalui dinas kesehatan, dapat semakin memperkuat kualitas layanan di fasilitas kesehatan. Dengan sinergi yang kuat, masyarakat di Mimika dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan setara melalui Program JKN,”ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen memastikan masyarakatnya mendapatkan perlindungan kesehatan melalui Program JKN.

Komitmen tersebut juga tercermin dalam target pembangunan daerah yang menempatkan kepesertaan aktif JKN sebagai salah satu indikator utama sektor kesehatan.

“Secara konsisten kami menargetkan 100 persen penduduk menjadi peserta aktif JKN. Target ini juga menjadi salah satu indikator kinerja utama pembangunan bidang kesehatan dalam RPJMD Kabupaten Mimika 2025–2029,” ujar Bupati Johannes.

Bupati menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika juga menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan, termasuk bagi peserta yang mengalami penonaktifan kepesertaan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan dukungan anggaran daerah untuk mengaktifkan kembali kepesertaan masyarakat yang membutuhkan.

“Pemerintah daerah telah menyusun strategi untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan optimal kepada masyarakat. Selain itu, kami juga menyiapkan regulasi dan rencana aksi daerah sebagai pedoman pelaksanaan JKN agar masyarakat Mimika tetap terlindungi ke dalam Program JKN," pungkasnya.

Untuk diketahui, pada kunjungan tersebut, Pujo juga menyempatkan berkunjung ke RS TNI AD Tk. IV Oro Doro Enakoa Timika. (Shanty Sang)

Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong saat melakukan pelantikan di Graha Eme Neme Yauware

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob secara resmi mengukuhkan, melantik, dan mengambil sumpah/janji jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, jabatan Admintrator, jabatan Pengawas dan jabatan Fungsional tertentu di lingkungan Pemkab Mimika yang berlangsung di Gedung Eme Neme Yauware, Rabu (11/03/2026).

Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, serta dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, dan disaksikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Adapun pejabat yang dikukuhkan dan dilantik antara lain:

1. Yohana Paliling – Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum
2. Petrus Pali Ambaa – Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
3. Ronny S. Marjen, S.STP., M.H – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
4. Gad Tebay – Kepala Dinas Ketahanan Pangan
5. Anton Welerubun – Kepala Dinas Pendidikan
6. Septinus Timang – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
7. Yulius Koga – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
8. Sabelina Fitriani – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)
9. Abraham Kateyau – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK)
10. Jefri Deda – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
11. Jacob Jantje Toisuta – Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
12. Hermalina Wilhelmina Imbiri – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM)
13. Marthen Tappi Mallisa – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
14. Alice Irene Wanma – Kepala Dinas  Tanaman Pangan, Holtikuktura dan Perkebunan
15. Paulus Yanengga – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16. dr. Faustina Helena Burdam – Direktur RSUD Mimika
17. Anton Pasoro – Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Mimika
18. Alfasiah – Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Mimika
19. Evert Lukas Hindom – Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
20. Soraya Saleh – Kepala Bagian Umum pada Sekwan DPRD
21. Natalia Nimpa Kepala Bagian Kesra
22. Agus Purwanto Kepala Bagian Ortal pada Setda Mimika
23. Julius Kadang Kepala Bagian Umum Setda Mimika
24. Sriyanti Ramping Kepala Bagian Humas dan Protokol Setwan DPRK Mimika
25. Karolus Jeujanan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan DPRD
26. Merlin Temorubun, Kepala Distrik Mimika Baru
27. Florens Bandiva Kepala Distrik Wania
28. John Kemong Kepala Distrik Iwaka
29. Remon Tanser Kepala Distrik Mimika Timur
30. Naftali Hanuebi Kepala Distrik Kwanki Narama
31. Manase Omaleng Kepala Distrik Kuala Kencana
32. Dev R Tatiratu Kepala Distrik Tembagapura
33. Sem N Kepala Distrik Mimika Barat Tengah
34. Enos Kepala Distrik Jila
35. Lukas Muyapa Kepala Distrik Mimika Tengah
36. Yulius Edoway Kepala Distrik Jita
37. Priska Kum Kepala Distrik Mimika Timur Jauh
38. Obet Oktavianus Kepala Distrik Amar
39. Kristian Warinusy Kepala Distrik Mimika Barat
40. Ruben Dolame Kepala Distrik Alama
41. Yededina Buni Kepala Distrik Hoeya

Sementara untuk jabatan Pelaksana Tugas (Plt) dipercayakan kepada:

1. Alfasiah – Plt Kepala Dinas Perhubungan
2. Godfried Maturbongs – Plt Kepala Dinas Kesehatan
3. Emma Kornelia Korwa – Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan)
4. Klemens Ohoiwirin – Plt Kepala Dinas Perikanan
5. Samuel Yogi – Plt Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
6. Dr. Drs. Dwi Cholifah, M.Si – Plt Inspektorat Kabupaten Mimika.
7. Sriyanti Ramping Plt Sekretaris DPRK Mimika
8. Doktor Siswa Plt Sekretaris Dinkes

Selain pejabat pimpinan tinggi pratama, dalam kesempatan yang sama juga dilantik ratusan pejabat lainnya, mulai dari sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi hingga pejabat fungsional.

Bupati Mimika, Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, bahwa mutasi itu hal biasa, pelantikan yang dilakukan ini harus betul-betul menempatkan orang yang sesuai dengan kompetensi.

"Proses ini sudah kita lakukan sejak bulan September dan kita baru bisa lakukan saat ini karena kita harus lakukan penataan Reformasi birokrasi yang baik kedepan," kata Bupati John.

Bupati mengatakan, pihaknya sudah melakukan seleksi terbuka, evaluasi kinerja, job fit untuk jabatan. Sudah melakukan uji kompetensi yang dilakukan dengan sistem profiling dan hasilnya adalah pejabat eselon 3 ada berjumlah 157 orang berjumlah eselon 3, untuk eselon 4 jumlahnya kurang lebih 700-an.

"Hari ini kita melantik 259 orang. Artinya masih ada pejabat yang akan kita lantik lagi secara bertahap. Kalau ada yang belum mendapat jabatan itu bukan berarti tidak ada jabatan karena kita masih menunggu pertimbangan teknis dari BKN. Bukan saya punya suka suka tapi ini harus sesuai aturan,"tegas Bupati.

Dikatakan, masih ada 400 lagi yang harus dilantik, jadi kalian harus tunggu. Karena, semua itu harus sesuai aturan dari pusat.

"Untuk pejabat eselon II akan dilakukan proses lelang lagi," Ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Emanuel Kemong mengatakan bahwa para pejabat yang dilantik harus menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab.

“Saya harap pejabat yang dilantik dapat mempertanggungjawabkan jabatannya dengan baik dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan,”pungkasnya. (Shanty Sang)