politik

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi 

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika bakal membangun fasilitas sanitasi yang layak berupa Mandi, Cuci, Kakus (MCK) bagi warga Orang Asli Papua (OAP) di kawasan pinggiran kota.

Untuk pembangunan MCK, PUPR mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada APBD Perubahan 2026.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan konsultan perencana untuk menghitung secara rinci jumlah unit MCK yang dapat dibangun sesuai dengan ketersediaan waktu yang ada.

"Jadi, ini untuk warga OAP yang di pinggiran kota dan kami berusaha sebagai dinas teknis ditunjuk dari Bappeda untuk melaksanakan hal tersebut," Kata Yoga saat ditemui, Senin (5/10/2026).

Yoga menjelaskan, lokasi pembangunan dipusatkan di area pinggiran kota, bukan wilayah pesisir. Mengingat alokasi anggaran berasal dari APBD Perubahan, pemilihan lokasi tersebut disesuaikan dengan keterbatasan waktu pelaksanaan agar target dapat tercapai.

“Pendekatan pembangunan sanitasi pada tahun 2026 ini mengalami perubahan pola dari tahun-tahun sebelumnya. Kami tidak lagi membangun MCK komunal yang mencakup satu titik untuk satu rukun tetangga (RT), melainkan menerapkan sistem by name by address atau satu rumah satu MCK,”ujarnya.

Katanya, evaluasi dari pelaksanaan program sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas MCK komunal kurang maksimal karena kerap memicu sifat saling berharap antar tetangga dalam hal pemeliharaan.

Oleh sebab itu, dengan sistem satu kepala keluarga satu MCK, maka fasilitas tersebut diharapkan dapat lebih dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal oleh penerima manfaat.

"Karena ini dibuat untuk by name by address satu rumah satu MCK, kita harap ini bisa lebih maksimal dalam penggunaan dan juga pemeliharaan ke depan," harapnya.

Ia menambahkan, dalam proses pendataan, pihaknya menggandeng Dinas Kesehatan serta pihak distrik dan kampung. Data tersebut dicocokkan dengan laporan petugas kesehatan lingkungan (Kesling) di tingkat Puskesmas guna memastikan bantuan tepat sasaran kepada warga OAP yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak, sekaligus mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan target stop buang air besar sembarangan pada tahun 2027.

“Jadi data ini sebenarnya ada di Dinas Kesehatan, tapi dari distrik juga ada menyampaikan kepada kami. Nah, tinggal kita sesuaikan,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai pelantikan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika menunjuk dua pejabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya karena memasuki masa pensiun.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau memimpin Sertijab sekaligus menyerahkan surat keputusan (SK) penunjukan dua Plh tersebut pada Senin (5/10/2026).

Sertijab berlangsung secara tertutup di ruang kerja Pj Sekda Mimika, Abraham Y. Kateyau, disaksikan Kepala BKPSDM Mimika Hermina Imbiri dan Staf Ahli Bupati Mimika Yohana Paliling.

Dua pejabat yang ditunjuk yakni Marselino Mameyao, SKM sebagai Plh Kepala Dinas Kesehatan menggantikan Goldfried Maturbongs yang memasuki masa persiapan pensiun (MPP), serta Fransiskus Bokeyau, S.Pd sebagai Plh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggantikan Agustina Rahaded.

Meski jabat Plh Dinkes, Marselino saat ini juga menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika. Sebelumnya, ia pernah menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan Mimika sebelum dinonjobkan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Sementara itu, Fransiskus Bokeyau kini menjabat Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM. Mantan Kepala SD YPPK Kokonao ini pernah menjabat Sekretaris Dinas Pendidikan Mimika di masa pemerintahan Bupati Omaleng, sebelum kemudian dinonjob.

Abraham menyampaikan, rotasi ini diharapkan mampu menjaga kesinambungan pelayanan publik di bidang kesehatan dan penanggulangan bencana, sekaligus memberikan kesempatan bagi putra daerah untuk berkontribusi lebih luas dalam pembangunan Mimika.

“Bagi yang dilantik saya harap dapat menjalankan tugas dengan baik,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana apel pagi di pusat pemerintahan Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Realisasi anggaran Mimika baru mencapai 46,62 persen hingga 2 Oktober 2026. Sementara, realisasi fisik sudah mencapai 51,24 persen.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Mimika, Abraham Kateyau, meminta kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintahan Kabupaten Mimika, untuk segera menggenjot penyerapan anggaran mengingat sisa waktu efektif hanya tersisa 2 bulan.

"Saya harap ini jadi perhatian. Kalau boleh bulan depan itu kita sudah harus ada pada posisi 50 atau 60 persen, karena kita sudah mau melaksanakan anggaran untuk perubahan,” kata Pj Sekda Abraham.

Selain capaian anggaran dan fisik, capaian untuk Dana Otonomi Khusus (Otsus) menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni realisasi keuangan sebesar 73,69 persen dan realisasi fisik mencapai 80,52 persen.

Abraham meminta, agar para pimpinan OPD segera mengevaluasi program-program yang belum berjalan optimal agar posisi penyerapan anggaran dapat meningkat pada bulan depan.

Selain itu, ia juga mengingatkan jajarannya agar memaksimalkan program yang ada dengan penuh tanggung jawab demi menghindari Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) yang terlalu besar di akhir tahun.

Menurutnya, tingginya SiLPA kerap dipandang miring oleh masyarakat sebagai bentuk rendahnya penyerapan anggaran, meskipun secara administratif hal tersebut tidak menyalahi aturan.

"Jangan sampai kita meninggalkan SiLPA yang besar lagi. Padahal SiLPA sesungguhnya tidak masalah, sesungguhnya itu baik, tetapi dari masyarakat melihat itu hal yang tidak baik, tidak baik dalam hal penyerapan anggaran, tidak terealisasi. Ini yang supaya kita perhatikan," ungkapnya. (Shanty Sang)