politik

Foto bersama usai kegiatan musrenbang Kelurahan Dingo Narama

MIMIKA, BM

Sebanyak 76 usulan diajukan warga dari 12 RT, dicatat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Dingo Narama 2026.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Dingi Narama, Selasa (3/3/2026) dihadiri perwakilan distrik, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, Ketua RT dan masyarakat.

Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktovina Naa, mengatakan musrenbang kelurahan merupakan agenda rutin tahunan untuk menampung dan membahas usulan pembangunan dari warga.

"Ada 76 usulanusulan yang diusulkan yang diharapkan dapat diakomodir pada program tahun anggaran 2027 mendatang," Kata Oktavina.

Oktavina mengatakan, bahwa puluhan usulan terseburtersebut bukan saja usulan baru tetapi ada juga usulanusulan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodir.

Adapun, usulan-usulannya yakni air bersih, drainase, pemasangan talud di sejumlah titik, pengadaan pick up, pos peka, penerangan jalan dan pembangunan kantor kelurahan.

"Pembangunan kantor kelurahan menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi bangunan saat ini tidak layak untuk pelayanan publik. Kami sudah sering usul, karena kantor sudah tidak layak. Tetapi sampai 2026 ini belum juga terealisasi. Namun tetap kami usulkan kembali untuk tahun 2027 dan diharapkan dapat diakomodir,”ujarnya.

Untuk air bersih, drainase dan talud, kata Oktavina diharapkan dapat diakomodir karena jika hujan akan terjadi banjir di rumah warga.

Sementara, untuk air bersih itu warga menyebutkan belum menikmati aliran air tersebut. “Pipa-pipa memang sudah dipasang, tapi fisik airnya belum dirasakan,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ia juga meminta kejelasan status dan SK Ketua RT yang masa tugasnya telah berakhir sejak tahun 2025 lalu namun masih aktif bekerja.

Menurutnya, kejelasan status RT penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Mereka membantu kami dalam pelayanan. Supaya mereka juga tahu status mereka seperti apa dan bisa bekerja dengan tenang. Karena untuk beberapa bulan ini mereka hanya kerja saja tanpa status yang jelas. Kami siap laksanakan kalau ada arahan,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Kelurahan Koperapoka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan usulan dari masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat, termasuk Ketua RT, perwakilan Puskesmas, Kader Posyandu, serta warga setempat.

Dalam Musrenbang tersebut, warga menyampaikan berbagai program prioritas yang diharapkan dapat direalisasikan untuk program tahun 2027 mendatang.

Beberapa usulan utama atau prioritas yang diajukan antara lain, normalisasi kali, masalah drainase dan bidang kesehatan.

Kepala Kelurahan Koperapoka, Frengky Max Dolwala mengatakan, bahwa secara keseluruhan hasil Musrenbang yang dihasilkan sebanyak 97 usulan yang terdiri dari bidang Sosial Budaya (Sosbud) sebanyak 28 usulan, Bidang Ekonomi 22 usulan dan Bidang Fispra sebanyak 47 usulan.

"Memang bidang Fispra yang paling banyak. Apa lagi yang prioritas itu juga masuk di bidang Fispra yakni normalisasi kali dan drainase," Kata Frengky.

Selain itu, usulan pada bidang kesehatan juga banyak disampaikan yakni penguatan Posyandu.

Dikatakan, usulan tahun ini dicoba untuk dimasukkan saja karena usulan yang sebelumnya juga belum diketahui apakah tahun ini ada yang di akomodir atau tidak.

"Jadi, usulan ini kalau naik ke tingkat Musrenbang Kabupaten atau Forum OPD dan ternyata ada usulan yang sudah diakomodir di tahun ini maka Otomatis akan hilang. Kalau belum maka antri untuk diakomodir di tahun depan," ujarnya.

Diharapkan, setidaknya ada beberapa program dari Kelurahan Koperapoka yang bisa diakomodir walau tidak semuanya. (Shanty Sang)

Foto bersama para peserta dan undangan musrembang

MIMIKA, BM

Distrik Tembaga menghasilkan 108 usulan program kegiatan pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Program usulan yang jadi prioritas ialah bidang Fispra, Ekonomi dan Sosbud.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Senin (2/3/2026) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Fransiskus Bokeyau.

Ratusan program dan kegiatan yang diusulkan ini mengacu pada setiap usulan yang masuk dari 1 kelurahan dan 13 kampung.

Fransiskus Bokeyau, dalam arahannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika terus berkomitmen mendukung pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah, termasuk Distrik Tembagapura yang memiliki potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang besar.

Diakui masih ada berbagai tantangan pembangunan yang harus dihadapi bersama. Tantangan tersebut di antaranya keterbatasan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2026 ini, saya imbau kepada seluruh peserta untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan masyarakat," kata Fransiskus.

Selain itu, diharapkan juga dapat mendorong optimalisasi potensi lokal guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dan mendorong optimalisasi potensi lokal guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

“Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi perhatian bersama. Begitu pula percepatan pembangunan infrastruktur dasar guna membuka aksesibilitas antarwilayah,” ujarnya.

Katanya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, partisipasi aktif seluruh elemen sangat dibutuhkan dalam setiap tahapan perencanaan.

“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik, guna memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat di Distrik Tembagapura,”ungkapnya.

Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame, dalam laporannya mengatakan, tujuan Musrenbang ini untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, pelayanan dasar, ekonomi, dan Insfrastruktur di wilayah 13 kampung distrik Tembagapura.

Selain itu, untuk menggali dan mendapatkan berbagai aspirasi masyarakat dari masing-masing kampung tentang berbagai aspek pembangunan terutama pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial.

"Kami harapkan ratusan usulan ini dapat masuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Tahun Anggaran 2027 mendatang," Pungkasnya. (Shanty Sang)