politik

Plh Kepala BPBD Kabupaten Mimika Fransiskus Bokeyau beserta tim BPBD saat menyalurkan air bersih ke warga Pigapu

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyalurkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak krisis air di Kampung Pigapu wilayah Logpon, Distrik Mimika Timur.

Bantuan tersebut diberikan usai tim BPBD melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menemukan warga kesulitan mendapatkan air layak konsumsi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Kabupaten Mimika Fransiskus Bokeyau menyampaikan, sebagian besar warga sebenarnya masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Namun, untuk kebutuhan air minum, warga mengalami kesulitan yang cukup penting.

"Kemarin setelah kami melakukan peninjauan dan membuat perencanaan, kami langsung menyiapkan pasokan air bersih. Kami kerahkan dua unit mobil tangki dengan total kapasitas 6.000 liter," katanya saat dihubungi, Jumat (9/10/2026).

Proses pendistribusian air bersih, kata Bokeyau, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Logistik BPBD Mimika bersama jajaran staf.

“Petugas menyisir pemukiman warga untuk mengisikan air bersih ke setiap drum, tong, galon, maupun wadah penampungan yang telah disiagakan masyarakat di pinggir jalan,"ujarnya.

Meskipun belum memegang data pasti terkait jumlah Kepala Keluarga (KK) yang terdampak, pihak BPBD mencatat hampir seluruh tempat tinggal di kawasan Logpon membutuhkan bantuan pasokan air minum tersebut.

“Secara keseluruhan terpantau hampir setiap mata rumah membutuhkan air bersih,” tutur Fransiskus.

Ia menambahkan, BPBD Mimika berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi di lapangan, jika krisis air ini berlangsung lama, pemerintah daerah siap melakukan penanganan ekstra untuk mengantisipasi dampak susulan yang dirasakan masyarakat.

"Kami harap, sektor dan instansi terkait dapat saling berkoordinasi untuk meminimalkan serta mengantisipasi potensi dampak bencana serupa di masa mendatang," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana kegiatan Rakor pengelola JDIH

MIMIKA, BM

Kabupaten Mimika mendapat kehormatan besar menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapenda, Jumat (9/10/2026) dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba.

Rakor ini mengusung tema "Kolaborasi JDIH se-Papua Raya, Mewujudkan Transformasi Pengelolaan Dokumentasi Hukum Berbasis Teknologi".

Kegiatan ini juga ditandai dengan penandatanganan pernyataan kesiapan untuk mendukung transformasi pengelolaan dokumentasi hukum berbasis teknologi. Serta, dilakukan penyerahan plakat kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan DPRK yang hadir.

Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Setda Mimika, Petrus Pali Amba menyampaikan, langkah strategis pada Rakor ini diikuti oleh 10 Kepala Bagian Hukum Se-Papua Raya yang difokuskan pada penguatan pengelolaan dan penyediaan data produk hukum pada perangkat daerah agar semakin optimal. 

“Melalui forum ini, sinergi dan kolaborasi antarwilayah terus didorong guna menyelaraskan sistem dokumentasi hukum secara regional maupun nasional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Muh. Jambia Wadan Sao, S.H., memaparkan bahwa JDIH dirancang sebagai sarana komunikasi informasi hukum yang lengkap, terpadu, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh masyarakat serta aparatur pemerintah. 

Keberhasilan tata kelola tersebut kata Jambia, ditopang oleh landasan regulasi yang kuat, yakni pembentukan Peraturan Bupati (Perbup) tentang pengelolaan JDIH yang berlandaskan pada Peraturan Menteri terkait.

"Melalui sinergi lintas wilayah di Papua Raya serta optimalisasi teknologi informasi, kami optimis dapat terus mewujudkan JDIH yang lebih lengkap, terpadu, akurat, mudah, dan cepat diakses oleh masyarakat demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)," pungkasnya. (Shanty Sang)

Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka dan Pembina YPMAK perwakilan Pemkab Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika bersama Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) segera menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang akan dimulai di tahun 2027 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Pembina YPMAK perwakilan Pemkab Mimika, Emanuel Kemong, usai mengikuti proses koreksi draf PKS.

Pembahasan berlangsung di Ruang Rapat YPMAK pada, Kamis (8/10/2026).

Emanuel menyampaikan, bahwa draf PKS tersebut saat ini sudah dikirimkan ke pihak YPMAK untuk dikoreksi, diperbaiki, atau ditambahkan hal-hal tertentu.

Menurutnya, dari berbagai bidang yang ada, sektor pendidikan dan kesehatan dipastikan menjadi prioritas utama yang siap ditandatangani dalam waktu dekat.

"Yang sudah oke itu adalah pendidikan dan kesehatan, karena nanti kalau ekonomi ini rumpunnya banyak sekali, jadi harus kita pisahkan dulu relevansinya dan kerja samanya apa," Kata Wabup Emanuel.

Ia mengatakan, pemisahan sektor ekonomi dilakukan karena banyaknya dinas teknis yang menangani program terkait, mulai dari ketahanan pangan, pertanian, perkebunan, koperasi dan UMKM, hingga Disperindag.

“Oleh karena itu, kerja sama di bidang ekonomi nanti akan dibahas dan disusulkan kemudian,”ujarnya.

Emanuel menjelaskan, setelah penandatanganan PKS dalam waktu dekat ini, ruang lingkup kerja sama yang disepakati akan dirumuskan secara teknis. Pelaksanaan program hasil kerja sama tersebut direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027.

"Kemungkinan besar ini akan terjadi di 2027, sehingga nanti penyusunan anggaran di APBD 2027 akan disesuaikan dengan ruang lingkup kerja sama apa yang kita mau lakukan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus YPMAK, Leonardus Tumuka mengatakan, proses pembahasan PKS ini dilakukan secara terperinci oleh masing-masing divisi di YPMAK dengan instansi pemerintah terkait.

“MoU ini sudah kita lakukan dan sekarang kita sedang melakukan proses penyusunan dan pemeriksaan PKS masing-masing,” katanya.

Pembahasan PKS bidang pendidikan antara Dinas Pendidikan dan Divisi Pendidikan YPMAK untuk menyelaraskan berbagai program agar tidak terjadi tumpang tindih, termasuk penataan kebijakan beasiswa serta bantuan pendidikan yang selama ini juga disalurkan oleh pemerintah daerah.

Sementara pada bidang kesehatan, membahas pembagian tugas dan penanganan wilayah pelayanan kesehatan, mengingat pemerintah telah membangun banyak puskesmas pembantu (Pustu) dan klinik, sementara YPMAK juga memiliki mitra pengelola Kampung Sehat di wilayah-wilayah tertentu.

Untuk ekonomi, kata Leonardo, Divisi terkait dikoordinasikan secara terpisah dengan instansi pemerintah yang membidangi sektor ekonomi, seperti perikanan dan pertanian, mengingat luasnya cakupan bidang tersebut.

“Kalau ekonomi kan terlalu luas, sehingga Divisi Ekonomi kita, dia akan berkoordinasi dengan pemerintah yang menangani bidang-bidang ekonomi, misalnya perikanan, kemudian pertanian, dan lain-lain,” ujar Leo.

Penyusunan PKS ini ditargetkan rampung sebelum bulan Desember mendatang.

“Dengan diselesaikannya PKS tersebut, pelaksanaan program kerja YPMAK diharapkan bisa lebih terarah dan efektif pada akhir tahun ini serta memasuki tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya. (Shanty Sang)