politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melantik TRC

MIMIKA, BM

Sebanyak 80 orang dari lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, BUMN, perusahaan swasta, distrik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi kemanusiaan dan relawan resmi dilantik menjadi Tim Reaksi Cepat (TRC).

Pelantikan TRC dilakukan oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob ditandai dengan menyematkan rompi dan topi serta mengucapkan sumpah janji.

Kegiatan yang digagas oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika ini dikemas dengan pelatihan pengembangan kapasitas TRC bencana yang berlangsung di Hotel Serayu, Senin (28/9/2026).

Bupati Mimika Johannes Rettob dalam sambutannya meminta Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana tidak terjebak pada ego sektoral ketika menghadapi situasi darurat.

"Seluruh unsur yang tergabung dalam tim memiliki satu tujuan yakni menyelamatkan masyarakat," Kata Bupati John.

Diketahui, TRC Mimika melibatkan unsur lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, TNI-Polri, BUMN, perusahaan swasta, distrik, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan hingga organisasi kemanusiaan dan relawan.

Bupati JR mengatakan keselamatan masyarakat harus menjadi hukum tertinggi dalam setiap penanganan bencana. Karena itu, perbedaan seragam maupun institusi tidak boleh menjadi penghalang ketika seluruh unsur berada di lokasi bencana.

“Apapun seragam dan latar belakang instansi kita, ketika berada di lokasi bencana, tujuan kita hanya satu, menyelamatkan nyawa dan meringankan beban saudara-saudara kita di Mimika,” katanya.

Menurutnya, kesiapsiagaan menjadi penting karena bencana dapat terjadi sewaktu-waktu. Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah wilayah di Indonesia dilanda berbagai bencana, mulai dari gempa bumi, banjir hingga kebakaran hutan dan lahan yang berkaitan dengan kondisi El Nino.

Karena itu, Bupati JR meminta TRC tidak bekerja sendiri. Dukungan lintas sektor, termasuk dari OPD, TNI-Polri, dunia usaha dan media massa, diperlukan agar respons terhadap bencana bisa dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.

“Jadi saya harapkan dukungan penuh dari OPD, TNI-Polri, dunia usaha, dan media massa agar TRC Mimika tidak bekerja sendiri,” ujarnya.

Ia juga meminta pelatihan bagi anggota TRC dilakukan secara berkelanjutan. Peningkatan kapasitas tersebut, kata dia, harus dibarengi dengan pemenuhan sarana dan prasarana agar petugas tidak turun ke lapangan dengan peralatan seadanya.

“TRC bukan sekadar formalitas. Anggota TRC adalah garda terdepan dalam pelayanan kedaruratan bagi masyarakat di Mimika,”tuturnya.

Ia berharap TRC mampu menjadi ujung tombak penanggulangan bencana dengan bekerja cepat, tepat, berani dan tulus.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Mimika Aser K. Korwa mengatakan pelantikan dan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan serta kapasitas anggota TRC dalam menghadapi bencana.

Selain pengetahuan dan keterampilan teknis, pelatihan diarahkan untuk memperkuat kemampuan koordinasi antaranggota dan antarinstansi.

“Ini bertujuan untuk membangun sinergi dan keterpaduan antara pemerintah daerah dengan berbagai unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Mimika,” tutup Aser. (Shanty Sang)

Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded

MIMIKA, BM

Kabut asap kiriman dari provinsi tetangga masih menyelimuti wilayah Mimika. Oleh sebab itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker.

Kepala BPBD Kabupaten Mimika, Agustina Rahaded menyampaikan, kabut asap yang saat ini terindikasi merupakan asap kiriman dari daerah lain.

“Saya mengimbau warga untuk menggunakan masker guna menjaga kesehatan dari paparan kabut asap yang saat ini menyelimuti Mimika,”kata Agustina saat diwawancarai, Senin (28/9/2026).

Selain imbauan penggunaan masker, Agustina memandang pentingnya kesadaran masyarakat dalam mencegah timbulnya titik api baru di tengah musim kemarau. Warga diminta tidak melakukan pembakaran sampah, kebun, maupun lahan secara sembarangan.

"Masyarakat harus waspada dan menjaga lingkungan. Jangan sembarangan membakar lahan atau sampah karena asapnya sangat mempengaruhi kesehatan kita bersama," ujarnya.

Terkait pemantauan cuaca dan potensi bencana, kata Agustina, BPBD Mimika selalu intensif berkoordinasi dengan BMKG Moses Kilangin Timika.

"Kami selalu koordinasi terkait Informasi perkiraan cuaca dan potensi titik api yang diterima dari BMKG langsung diteruskan ke bagian Pemerintahan untuk disebarkan ke 18 distrik di Kabupaten Mimika,”tuturnya.

Ia menambahkan, kondisi wilayah Mimika saat ini relatif aman dari aktivitas pembakaran lahan lokal dan respons cepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan jika terdapat laporan dari masyarakat.

"Kalau ada info pembakaran lahan di Mimika, tim kami langsung merespons dengan cepat. Tapi dalam dua minggu terakhir ini kejadian pembakaran sudah jauh berkurang dan aman. Kabut asap yang ada kemungkinan besar merupakan kiriman dari wilayah tetangga seperti Merauke atau kabupaten lain," ungkapnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong saat meletakkan batu pertama pembangunan Koperasi Lemasmos

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong meresmikan Kantor Lembaga Masyarakat Suku Muni Selatan (LEMASMOS) sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Koperasi LEMASMOS di Jalan Trans Nabire, Sabtu (26/9/2026).

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga tanah dan wilayah adat serta mulai membangun kawasan secara mandiri melalui berbagai aktivitas produktif.

"Dengan kehadiran saya sebagai wakil pemerintah bertujuan memastikan situasi tetap kondusif serta mencegah potensi aksi pemalangan jalan," Kata Wabup Kemong.

Wabup Kemong mengapresiasi tinggi kepada pengurus LEMASMOS, tokoh agama, tokoh adat, kaum perempuan, dan seluruh pihak yang bergotong royong mendirikan kantor tersebut.

Menurutnya, keberadaan kantor dan koperasi ini menjadi langkah awal krusial bagi masyarakat untuk menyusun masa depan kawasan mereka.

"Yang kita butuhkan bukan orang tinggal di pinggir-pinggir, jauh-jauh baru berteriak-teriak. Harus mulai dari kita sendiri dulu. Sudah mulai bergerak. Ini yang dibutuhkan di zaman hari ini,"ujarnya.

Katanya, masyarakat yang bergerak dan bekerja keras untuk daerahnya sendiri akan lebih mudah mendapatkan dukungan serta perhatian dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Wabup Kemong juga menyoroti isu kawasan yang berada dalam irisan wilayah tiga kabupaten, yakni Mimika, Dogiyai, dan Paniai.

Guna meredam potensi konflik, kata Wabup Kemong, bahwa Bupati Mimika telah mengambil kebijakan dengan menugaskan aparat khusus untuk menjaga keamanan di wilayah tersebut.

Ia menegaskan bahwa meskipun pemerintah terbuka terhadap program bantuan dari pihak luar, persoalan tapal batas wilayah merupakan hal mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Program datang bantu kamu boleh, tapi tidak bicara tentang hak ulayat tempat ini. Itu wilayah Mimika. Tapi yang dibicarakan adalah tapal batas wilayah itu sudah harga mati,” pungkasnya. (Shanty Sang)