Politik & Pemerintahan

2 Tahun Tidak Bertemu, Bupati Mimika dan Calon Bupati Torut Berpelukan Lepas Rindu

Momen haru pertemuan bupati Mimika dan calon bupati Toraja Utara di Pondopo Rumah Negara, Rabu (3/3)

MIMIKA, BM

Ada satu momen mengharukan dan menyita perhatian semua orang di Pondopo Rumah Negara, Rabu (3/3) ketika Bupati Mimika Eltinus Omaleng selesai melantik Michael R Gomar sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Usai pelantikan, secara tiba-tiba muncul sosok mantan Wakil Bupati Mimika, Yohannes Bassang yang nanti akan dilantik menjadi Bupati Toraja Utara tahun ini.

Raut bahagia keduanya terlihat memiliki makna rindu yang dalam karena ketika bertemu dan masing-masing menyampaikan 'halo, apa kabar pak bupati' wajah keduanya terlihat berserih penuh kebahagiaan dan senyuman.

Bahkan sebelum berpelukan, Calon Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang dengan sigap sempurna langsung memberikan hormat kepada Bupati Eltinus Omaleng yang pernah berjuang bersamanya menjadi 01 dan 02 Mimika.

"Sungguh mati eee," ujar Bupati Omaleng sambil kembali memegang erat tangan dan memeluk erat mantan wakilnya itu.

Wartawan BeritaMimika yang mengabadikan momen ini kemudian langsung menanyakan apakah Bassang di Mimika untuk mengantarkan undangan pelantikan dirinya sebagai Bupati Toraja Utara?

"Kita akan kasih (undangan-red) untuk semua," ujarnya sambil tertawa lepas.

Kepada BM, Bupati Omaleng mengatakan bahwa sudah 2 tahun ia tidak pernah bertemu mantan pasangannya ini. Ia kemudian menyampaikan harapannya kepada Bassang yang akan dilantik sebagai Bupati Toraja Utara.

"Harapan saya, jalankan tugas seperti biasa, sesuai dengan aturan untuk membangun daerahnya. Kita akan membangun kerjasama," ungkapnya.

Yohanes Bassang juga mengatakan bahwa ia rindu akan Mimika. Kedatanganya selain untuk urusan IKT, juga untuk melepas kerinduannya pada negeri ini.

"Kemarin saya datang, saya putar di kantor (Sentra Pemerintahan-red). Kangen juga mau lihat kantor," katanya kepada Bupati Omaleng.

Mantan bupati dan wakil bupati Mimika Periode 2014-2019 yang dulu dikenal dengan jargon Ombas ini kemudian sedikit mengisahkan tentang perjuangan mereka dulu merebut kursi 01 dan 02 Mimika.

"Kenangan perjuangan kami dua dulu luar biasa. Saya bersyukur karena dia (Bassang-res) dulu sering bilang bahwa suatu saat ketika kita dua ketemu lagi, kita dua sama-sama bupati. Dan dia buktikan itu. Ini semua jalan Tuhan. Dia selalu sungguh-sungguh bilang begitu dan Tuhan mendengar doanya," ungkap Omaleng.

Pada momen ini, Bupati Mimika Eltinus Omaleng juga mengatakan bahwa ia akan hadir pada acara pelantikan Yohannes Bassang sebagai Bupati Toraja Utara nanti.

"Saya siap untuk hadir," terangnya.

Usai keduanya melepas rindu, Yohannes Bassang kemudian mendatangi Sekda Mimika, Michael R Gomar yang baru saja dilantik. Ia kemudian memberikan beberapa petuah kepada Gomar.

"Selamat dan sukses ya," ujarnya kepada Michael Gomar sembari memukul pelan pundak mantan bawahannya ini.

"Pak Sekda, saya minta dampingi pak bupati dan wakil bupati dengan menggunakan hati. Pak Sekda ini orang yang smart, tinggal sekarang punya hati atau tidak. Ketika Pak Sekda miliki ini maka yakinlah bahwa kamu akan menjadi orang hebat," pesannya.

"Tidak mungkin pak bupati memilih kamu sebagai sekda tanpa perjuangan yang panjang. Saya harap pak sekda menjadi penyambung lidah bagi seluruh ASN. Sampaikan telaan ke bapak bupati juga harus rasional ya," ungkap Bassang mengakhiri pesan kepada mantan pegawainya. (Ronald)

Masih Pandemi, Bapenda Mimika Upayakan Kembali Bantu Ringankan Dunia Usaha

Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Pada 2020 lalu, Pemerintah Daerah Mimika telah menunjukan kepedulian mereka terhadap situasi yang dialami dunia usaha akibat pandemi Covid-19.

Pemda Mimika pada saat itu mengeluarkan dua kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan bupati (perbub) dan surat keputusan bupati.

Dua kebijakan ini memang tidak sepenuhnya mampu menyelamatkan dunia usaha namun diakui cukup meringankan beban yang dialami oleh para pelaku usaha.

Tahun lalu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebesar 50 persen untuk masa pajak bulan April dan Mei.

Selain itu, ia juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor 211 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Tanggal Jauh tempo Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Tanggal jatuh tempo PBB-P2 adalah 31 Agustus. Jika pembayaran pajak dilakukan di atas tanggal ini maka dikenakan denda. Namun dengan adanya sk ini, masyarakat masih diberikan waktu untuk membayar hingga batas waktu 31 Oktober 2020.

Dwi saat itu kepada BM menjelaskan, relaksasi pajak daerah ada tiga tahapan yakni pengunduran jatuh tempoh, penotongan dan pembebasan pajak.

"Kita sudah lakukan dua, yang tidak kita lakukan adalah pembebasan pajak. Ini merupakan relaksasi pajak daerah kedua yang diberikan oleh pemda setelah sebelumnya kita lakukan pemotongan 50 persen bagi pajak hotel, restoran dan pajak hiburan selama 2 bulan," jelasnya waktu itu.

Di 2021 ini, Pemda Mimika masih akan berupaya untuk kembali menerbitkan kebijakan daerah yang meringankan para pelaku usaha.

Menurut Dwi Cholifah, Kepala Bapenda Mimika, pihaknya tengah berupaya mengkajinya dan akan melaporkannya ke pimpinan daerah.

"Ada rencana untuk berikan keringanan dan akan kami diskusikan dengan bupati untuk perbubnya. Keringanan tidak seperti tahun kemarin yang mana 2 bulan kita potong 50 persen pajak restoran dan hiburan. Tahun ini kita masih melihat peluang self assesment seperti PBB dan pajak reklame. Kami juga ikuti bapenda se-Indonesia yang sedang mengkaji keringanan lebih kepada UMKM," jelasnya. (Ronald)

Babak Baru Kisah DPRD Mimika, PTTUN Makasar Tolak Gugatan Gubernur Papua

Sejumlah anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 usai melakukan konferensi pers

MIMIKA, BM

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar menolak upaya banding Gubernur Provinsi Papua terkait masa jabatan keanggotaan DPRD Mimika Periode 2014-2019.

Dalam putusannya disebutkan, PTTUN Makasar mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

PTTUN Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 Tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika Periode 2019-2024.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor: 155/266/Tahun 2019 tanggal 24 September 2019 tentang Peresmian Keanggotaan DPRD Mimika Periode 2019-2024.

Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi para penggugat dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai Anggota DPRD Kabupaten Mimika;

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya; menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.006.000.

Pernyataan dibacakan oleh puluhan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 saat memberikan keterangan pers di lobi kantor DPRD Mimika, Kamis (18/2).

Salah satu anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 Hadi Wiyono mengatakan PT TUN Makassar menolak eksepsi tergugat dalam hal ini Gubernur Papua, melalui putusan 193/B/2020/ PTTUN/MKS tanggal 7 Januari 2021.

Sementara itu Yohanis Kibak mengatakan dengan keluarnya Putusan PTTUN Makassar maka terhitung 3 Februari hingga 16 Februari 2021 atau 14 hari kalender kerja, jika tidak ada upaya banding dari tergugat dalam hal ini Gubernur Papua, maka putusan PTTUN Makasar dinyatakan incrah atau memiliki kekuatan hukum tetap.

"Putusan PTTUN Makassar sudah Incrah sehingga status keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 tidak lagi ada. Saat ini kita tinggal menunggu eksekusi dari Gubernur Papua Lukas Enembe. Karena itu kami mendesak Gubernur Papua untuk segera membatalkan SK Baru terhadap status keanggotaan DPRD Mimika saat ini," tegas Kibak.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Ananias Faot ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan pihaknya belum mengetahui adanya putusan tersebut.

Pihaknya juga belum menerima surat tembusan dari Gubernur Papua atau adanya petunjuk bupati terkait putusan yang disampaikan.

"Sampai saat ini kami belum menerima petunjuk atau surat dari gubernur terkait tindak lanjut dari keputusan PTTUN Makassar. Kami disini hanya mengurus administrasi. Kalau soal hukum bukan rana kami. Kami hanya menjalankan tugas administrasi dalam rangka mendukung tugas tugas anggota dewan," kata Ananias.

Ia mengakui ditemui sejumlah perwakilan anggota DPRD Mimika Periode 2014-2019 untuk menyampaikan keterangan pers terkait putusan terbaru dari PTTUN Makassar.

"Tadi mereka datang temui saya diruangan dan meminta izin untuk menggelar jumpa pers dengan wartawan," ujarnya.

Sejumlah anggota DPRD Mimika yang hadir dalam keterangan pers diantaranya, Hadi Wiyono, Yohanis Kibak, Atimus Komangal, H. Asri Anjang, Sony Kaparang, Markus Timang, Anthonius Kemong, Theo Deikme, Thadeus Kwalik, Yoel Yolemal, Yohanis Wantik, Yonas Magal, Julius Kum dan Eliezer Ohee dan Yelinus Mom. (Rafael)

Top