Politik & Pemerintahan

Netralisir Berbagai Persoalan di Papua, Sekda Provinsi Minta Desk Papua Diaktifkan

Sekda Provins Papua, Dance Yulian Flassy saat memberikan keterangan pers di Rimba Papua Hotel

MIMIKA, BM

Untuk menetralisir berbagai persoalan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar Desk Papua yang ada di Kementerian dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diaktifkan kembali.

Hal ini dilakukan guna dapat melakukan deteksi dini terkait isu maupun informasi yang miring terhadap keutuhan negara.

"Itu desk Papua yang ada di Polhukam perlu dihidupkan kembali,”ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy.

Flassy menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menghadiri rapat tertutup yang dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rimba Papua Hotel, Jumat (7/5).

Menurutnya, dalam pertemuan internal tersebut yang dibahas soal penanganan terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak.

"Ini sudah ditangani oleh negara dan rencana dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai. Sudah menjadi tugas negara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua dengan tujuan agar keutuhan negara dapat tetap terjaga,"ungkap Dance.

Ia juga berharap seluruh lapisan masyarakat dan forkopimda selalu membangun komunikasi
dan terus membangun sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Karena kondisi Papua begitu luas, jadi perlu kita jaga masyarakat kita yang ada ini,” harap Dance.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah menyelesaikan beberapa agenda yang sempat memunculkan keresahan di masyarakat.

"Semua agenda yang menjadi tugas kami itu sudah selesai, seperti pelantikan kepala daerah dan menyelesaikan kekosongan kursi maupun pergantian antar waktu di DPR Papua maupun MPR Papua. Juga kursi Otsus yang 14 kursi itu,"ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan dalam pertemuan internal dengan Kapolri dan Panglima TNI, pihaknya telah memberi catatan dalam perspektif hak asasi manusia. Salah satunya adalah masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini disahkan sebagai teroris.

"Organisasi KKB, sebelumnya disebut TPN-OPM itu sudah ada sejak lama dan baru dilabeli teroris. Kami meminta perlu dipertimbangkan prinsip penegakan hukum serta menghormati pula prinsip HAM sehingga operasi nanti tidak menimbulkan problem HAM yang baru dalam masyarakat. Kami juga minta panglima dan kapolri menata pola komunikasi diantara satuan yang ditugaskan pasca penetapan KKB sebagai kelompok teroris,” katanya.

Ia juga meminta agar bukan hanya operasi penegakan hukum yang diutamakan bamun perlu juga operasi penegakan kemanusiaan.

"Komnas HAM punya mandat dalam UU itu, kami punya satu fungsi yaitu fungsi mediasi dan kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam.
Sekali lagi kami meminta mengedepankan pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan operasi, karena itu jauh lebih penting dan tindakan-tindakan itu terukur,"ungkap Frits.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada Kapolri dan Panglima TNI yang sudah menyanggupi dua hal yang menjadi catatan. Pertama, mengenai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kedua menata pola komunikasi satuan-satuan yang ada baik dari tingkatan Kogabwilhan, Kodam dan Polda,sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam setiap operasi.

“Kami juga meminta agar satuan yang dikirim ke Papua tidak dikirim langsung ke daerah operasi. Tapi harus ditransitkan dulu misalnya di Timika kemudian diberikan pembekalan berupa kultur atau pola kebudayaan yang ada di Papua. Supaya kalau mereka lihat orang pegang panah atau pegang parang, tidak dilihat langsung sebagai ancaman,” ujarnya. (Ignas)

Pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana Dilantik

Foto bersama Pengurus TP-PKK kabupaten, distrik, kelurahan, kampung dan tamu undangan usai pelantikan

MIMIKA, BM

Guna merevitalisasi struktur dalam rangka menertibkan administrasi baik ditingkat kabupaten, distrik dan kampung, maka pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana dan ketua-ketua TP-PKK kelurahan dan kampung resmi dilantik untuk 2 kelurahan dan 8 kampung.

Pelantikan dilangsungkan Kamis (6/5) di aula Kantor Distrik Kuala Kencana berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengurus 35/DKK/2021 dan SK ketua TP-PKK Kelurahan/kampung 001/TP-PKK/DKK/2021 untuk masa bakti 2021 - 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I TP-PKK Ny Suzy Herawaty Rettob, Sekretaris Umum TP-PKK Ny Leentje Siwabessy dan pengurus TP-PKK Kabupaten Mimika.

Giat ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Kelembagaan dan Administrasi PKK tahun 2021 dan Peresmian Art Shop TP PKK Distrik Kuala Kencana.

Diketahui, untuk pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana yang melantik adalah Kepala Distrik Kuala Kencana, Septinus Timang dan untuk ketua TP-PKK kelurahan dan kampung yang melantik adalah Ketua PKK Distrik Kuala Kencana, Ny Selina Rumansara Timang.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendriete Tandiyono dalam sambutannya mengatakan, PKK merupakan tonggaknya suatu pemerintahan karena ibu-ibu dari penyelenggara pemerintahan yang memberikan support pada kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarganya masing-masing.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan 10 program pokok PKK yang sudah di wacanakan dan dibuat bisa selaras dan seimbang sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan.

"Dengan demikian visi misi Kabupaten Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera dapat terwujud," turur Hendriete.

Sementara, Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng yang diwakili oleh Wakil Ketua I Ny. Suzy Herawaty Rettob mengatakan, pelantikan pengurus distrik baru 2 distrik yang melaksanakan yakni Distrik Wania dan Distrik Kuala Kencana dan Jumat besok Distrik Mimika Baru selanjutnya tanggal 10 nanti Distrik Tembagapura.

"Untuk Distrik-distrik yang lain kami belum dapat informasi. Rencananya 18 distrik harus melantik pengurusnya baik tingkat distrik maupun kelurahan dan kampung," tutur Ny Suzy.

Ia berharap agar ketua-ketua TP-PKK distrik ini segera melantik kepengurusan distrik dan tingkat kampung sehingga program-program dari pusat bisa menyasar sampai di tingkat kampung.

"Kami PKK Mimika akan melaksanakan Rakerda sekitar tanggal 18 Mei 2021 yang merupakan turunan dari pusat karena pusat sudah melaksanakan Rakernas. Kemarin kami dari kabupaten ikut Rakerda di Provinsi Papua dan kami harus laksakan itu juga di Mimika,"ujarnya.

Untuk itu diharapkan semua distrik sudah melantik pengurusnya, karena yang akan mengikuti giat tersebut adalah pengurus PKK distrik yang sudah dilantik.

"Untuk distrik yang di kampung-kampung kalau mereka lakukan pelantikan di distrik masing-masing maka PKK kabupaten akan datang menghadirinya,"tuturnya.

Kepala Distrik Kuala Kencana, Septinus Timang berharap setelah dilantik, PKK dapat merangkul kader mereka di kelurahan dan kampung termasuk unsur-unsur yang ada di tingkat distrik.

Ia juga mengatakan bahwa Distrik Kuala Kencana akan memberi suport sepenuhnya terhadap pelaksanaan 10 pokok program PKK di distrik ini.

Selain dari sisi pembinaan pihak Distrik Kuala Kencana juga akan membackup pendanaan pada kegiatan PKK nanti.

"Sebagian persen dana distrik kita siapkan untuk pengembangan PKK. Kami berharap di masing-masing kampung dari DD kita alokasikan untuk penguatan pemberdayaan perempuan di kampung,"ungkapnya.

Pada momen ini, Septinus juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang telag membantu pembangunan gedung PKK di Kuala Kencana.

"Terima kasih untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sudah membantu kami membangun gedung PKK dan kami harap gedung ini tidak boleh kosong, harus setiap hari jam kerja ada aktifitas dari ibu-ibu PKK," tutur Septinus.

Ketua Panitia, Kristin Labok dalam laporannya mengatakan aksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar program-program PKK dapat dilaksanakan.

Selain itu juga untuk menertibkan administrasi serta melaksanakan pembangunan di wilayah distrik, Kelurahan, Kampung sesuai program PKK termasuk agar dapat membina para kader PKK dan Dasa Wisma serta masyarakat luas sehingga terus bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui gerakan PKK.
(Shanty)

Aparatur Kampung di Mimika Diharapkan Semakin Profesional Dalam Mengelola Keuangan Desa

 

Foto bersama narasumber dengan peserta sosialisasi

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika telah sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa Tahun 2021.

Pelatihan yang digelar sejak Senin (26/4) hingga Sabtu (1/5) menghadirkan narasumber dari BPKP dan P3MD Provinsi Papua dan diikuti oleh perwakilan 133 kampung di Mimika yang terdiri atas kepala kampung, sekretaris, bendahara dan operator.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Siskeudes ini dilakukan DPMK Mimika karena semakin banyaknya anggaran yang dikeola oleh pemerintahan kampung.

Sosialisasi bertujuan agar meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam mengelola keuangan desa dan terhindar dari pemasalahan hukum akibat ketidaktahuan dalam pengelolaannya.

Pasalnya, di tahun 2021 ini 133 kampung di Kabupaten Mimika, selain mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, mereka juga mengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andi Ramli Teru berharap agar aparatur kampung di Mimika dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini sehingga mampu mengeloa keuangan desa secara baik dan benar.

"Saya berharap dengan pelatihan ini kalian semakin baik dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar," harapnya.

Bupati mengingatkan para aparatur kampung bahwa di beberapa daerah lain di Indonesia, banyak aparat kampung terjerat masalah hukum karena mengelola dana desa secara sembarangan dan tidak sesuai peruntukannya.

"Saya ingin agar apa yang terjadi di luar sana tidak terjadi di Mimika. Karena ketidaktahuan dan salah mengelola, banyak yang sudah terjerat hukum. Ilmu yang didapatkan harus diterapkan di kampung masing-masing," harapnya.

Bupati Omaleng juga mengingatkan bahwa dana untuk desa baik melalui APBN maupun APBD, diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan kampung. Ia berharap 133 kampung dapat mengelolanya dengan benar.

"Jangan disalagunakan jika tidak ingin timbul masalah dikemudian hari. Saya percaya kalian semua sudah bisa menerapkan siskeudes secara profesional dan dapat mengelolanya sesuai dengan regulasi yang telah mengaturnya," ungkapnya.

Fasilitator BPKP Provinsi Papua, Harry Wijayanto mengatakan selama sosialisasi ini BPKP mengajarkan mulai dari bagaimana membackup data base, mengimput perencanaan hingga pelaporan.

"Tujuannnya untuk teman-teman kampung sendiri agar mereka lebih mengerti tentang siskeudes ini seperti apa. Dengan kegiatan ini kami harapkan ada peningkatan kapabilitas mereka, khususnya operator semakin meningkat dan dapat mengimput siskeudes di kampung masing-masing karena siskeudes ini merupakan suatu tools untuk mengelola dana desa," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), ada peruntukan untuk pembiayaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini.

"Kalau dananya diambil dari kampung-kampung dan selama itu merupakan kesepakatan bersama antara DPMK dengan pemerintah kampung maka tidak menjadi masalah karena memang sudah ada dalam situ untuk peningkatan kapabilitas. Tidak ada masalah karena dananya juga buat penginapan, makan minum teman-teman dan sebagainya untuk kegiatan ini," ungkapnya.

Dikatakan Harry Wijayanto, P3MD pada giat ini mensosialisasikan pengeloaan keuangan sementara siskeudes oleh BPKP yang kemudian dibagi dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama diikuti 45 kampung, helombang II 45 dan gelombang III 43 kampung.
Harry juga memuji antusiasme para aparatur kampung dalam kegiatan ini.

"Ketika tim kami dari BPKP mengajarkan dan mereka ketinggalan, mereka meminta kami untuk mengulanginya. Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka memiliki niat untuk mau belajar siskeudes itu seperti apa," ujarnya.

Iapun berharap dengan meningkatnya pengetahuan para aparatur kampung di Mimika, terutama operator maka sekembalinya ke kampung masing-masing mereka dapat mentransfernya dalam pekerjaan.

"Ada operator yang baru dan sama sekali tidak tahu apa itu siskeudes. Setelah ikut pelatihan ini mereka akhirnya jadi tahu apa itu siskeudes dan bagaimana mengoperasikannya. Kami harap sampai kampung secara berkesinambungan mengoperasikan siskeudes. Jangan hanya mau buat APBK terus selesai atau buat SPJ baru dirapel, itu tidak baik. Nanti keburu ilmunya lupa," tutupnya.

Selain Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa, di tahun 2021 DPMK Mimika juga akan menggelar dua sosialisasi lainnya guna semakin meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas para aparatur kampung dalam menunjang pekerjaan mereka.

Sosialisasi pada triwulan kedua yang akan dilakukan nanti adalah sosialisasi terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi BPJS Kesehatan berhubungan dengan adanya pemotongan gaji para aparatur yang mana pada 2020 kemarin pemotongan hanya 1 persen sementara mulai 2021 pemotongan dilakukan sebesar 5 persen dari gaji.

Hal ini harus dilakuan agar jangan sampai ada indikasi bahwa pemotongan 5 persen tersebut dilakukan secara sepihak oleh DPMK namun sebenarnya oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasinya.

Begitupun dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini juga bertujuan guna menjelaskan kepada aparatur kampung bahwa pemotongan selama ini secara langsung oleh bank melalui rekening BPJS dan bukan melalui DPMK.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun serta bagaimana cara dan prosedural melakukan klaim BPJS.

Sementara untuk triwulan ketiga, DPMK akan melakukan Sosialisasi tentang Perhitungan Pajak dan Pengawas Inspektorat terhadapa LPJ DD maupun ADD dan Dana Bagi Hasil.

Hal ini dilakukan agar para aparatur kampung dapat memahami bahwa ada perbedaan dalam penghitungan pajak antara kantor pajak dan inspektorat Mimika sehingga dalam membuat laporan tidak terjadi kesalahan dan kekeliuran, tidak adanya temuan pajak dan untuk menjaga adanya temuan keterlamabatan dalam membayar pajak. (Ronald)

Top