Politik & Pemerintahan

Status Tanggap Darurat Mimika Bukan PSDD, Karena Sifatnya Masih Berupa Rancangan

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika, Sabtu (19/9)

MIMIKA, BM

Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Jenni O Usmani kepada wartawan di Mozza, Sabtu (19/9) sore mengatakan Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat Pembatasan Sosial Diperluas Diperketat (PSDD).

"Sesuai hasil pertimbangan laporan dari dinas kesehatan dan direktur RSUD tentang situasi ini maka kita PSDD. Jam 5 sore aktifitas selesai, jam 7 malam tidak boleh ada orang di jalan lagi," ungkapnya.

Ia juga mengatakan bahwa dengan diberlakukan PSDD maka aktifitas kerja pegawai di kantor hanya 25 persen. Hal ini nanti dijadwalkan oleh tiap pimpinan OPD dan instansi lainnya.

"Semua kerja dari rumah. Cuman 25 persen pegawai yang masuk. BUMN semua harus ikut. Tempat hiburan malam sampai jam 5 saja. Orang dari luar ke Timika harus pakai swab," ujarnya.

Perlu diketahui, pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat Covid-19 di Mimika hingga sore tadi sebenarnya belum menghasilkan kesepakatan bersama secara hukum karena baru berupa draft rancangan.

Keputusan penetapan Status Tanggap Darurat PSDD di Mimika dapat dilakukan jika telah memiliki payung hukum.

Payung hukum inilah yang kemudian menjadi dasar untuk dilakukan penandatangan bersama oleh pemerintah daerah dan forkompinda yang hadir.

"Belum ada kesepakatan. Kesepakatan hanya dalam bentuk draft untuk dilaporkan ke pimpinan dan bagian hukum lagi menelaah kembali," ujar salah satu perwakilan OPD kepada BeritaMimika, usai mengikuti pertemuan evalausi.

"Dalam pertemuan pak kapolres juga sudah sampaikan bahwa karena pak bupati dan wakil tidak ada maka tidak bisa ada keputusan," ujar perwakilan OPD lainnya.

Kepada BeritaMimika, salah satu pimpinan OPD juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya hasil pertemuan masih berupa rancangan yang harus dikaji secara hukum.

"Nanti ditindaklapnjuti oleh pokja covid. Kan harus ada kesepakatan bersama baru bisa ditentukan status Mimika. Nomornya juga belum ada. Pertemuan tadi arahnya memang ke sana (PSDD-red) tapi belum ada payung hukum, bupati dan wakil juga tidak ada. Solusi pembatasan akan dilakukan tapi dilakukan oleh pokja instansi teknis bersama tim terpadu TNI-Polri," jelasnya.

selain itu, salah satu pegawai yang bertugas sebagai operator dalam pertemuan evaluasi ini juga mengatakan bahwa ia tidak dapat memberikan hasil rancangan karena belum memiliki kekuatan hukum. Selain itu belum ditandatangani oleh pimpinan daerah dan forkompinda.

"Minta maaf kami belum bisa bagikan karena ini masih rancangan. Poin-poinnya pun sebenarnya tidak berbeda jauh dengan status tanggap darurat kemarin," ujarnya ketika wartawan BeritaMimika meminta hasil rancangan tersebut.

Perlu diketahui pula, Selama 7 bulan Virus Wuhan menyerang Indonesia dan Mimika, pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19 telah 9 kali memberlakukan Status Tanggap Darurat.

Mimika melakukan 2 kali masa inkubasi Pembelakukan Pembatasan Sosial Secara Meluas (PSSM), 2 kali Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), 1 kali Adaptasi New Normal dan 4 kali Status Tanggap Darurat New Normal.

Penentuan atau penetapan Status Tanggap Darurat di Mimika biasanya dilakukan dalam pertemuan evaluasi.

Keputusan yang diambil dalam pertemuan evaluasi, harus merupakan keputusan bersama oleh semua pihak yang terlibat yakni pemerintah daerah, DPRD dan forkompinda. Keputusan tersebut diterapkan setelah dilakukan penandatanganan bersama.

Pertemuan evaluasi Status Tanggap Darurat New Normal Periode IV di Mozza siang tadi, belum ada kesepakatan bersama termasuk penandatanganan bersama sebagai legalitas bahwa Mimika kini memberlakukan Status Tanggap Darurat PSDD. (Ronald)

 

Dukcapil Lakukan Pelayanan Jempol Adminduk di Atuka

Tim Dukcapil foto bersama anak-anak usai mencetak KIA di Atuka

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, sejak Kamis (17/9) hingga Minggu (20/9) melakukan Pelayanan Jempol Adminduk di Atuka, Distrik Mimika Tengah.

Pelayanan adminduk sudah dapat dilakukan di Atuka karena daerah ini kini telah memiliki koneksi jaringan internet karena telah dibangun BTS yang merupakan bagian dari pengembangan Mimika sebagai smart city.

"Dulu jaringan putus-putus kami lakukan pelayanan secara offline. Sekarang di Atuka jaringan kencang, pelayanan adminduk bisa langsung online di tempat dan warga langsung bawah pulang dokumen mereka,"  ujar Kadis Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo kepada BeritaMimika.

Slamet menjelaskan, dokumen adminduk warga yang langsung terlayani di Atuka diantaranya KTP elektronik, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian dan Kartu ldentitas Anak (KIA) serta Surat Pindah penduduk antar kampung/distrik dalam wilayah Kabupaten Mimika.

"Masyarakat sangat berterimakasih kepada bupati dan wakil bupati karena mereka sangat puas dan bisa memiliki dokumen adminduk tanpa jauh-jauh ke Puspem," ungkapnya.

Slamet Sutejo menjelaskan, sudah dua hari di Atuka, antusiasme masyarakat sangat tinggi, hal ini terbukti tadi malam (kamis malam-red), pelayanan dilakukan hingga pukul 23.00 Wit.

"Kami sampai jam 11 malam. Itupun berhenti karena listrik PLN akan dimatikan pukul 00.00 Wit sebagaimana jadwal biasanya. Untuk pagi sampai dengan sore pukul 18.00 wit kami gunakan genset sendiri. Setelah pukul 18.00 Wit listrik PLN menyala dan kami bisa gunakan," ungkapnya.

Mantan Kabag Humas dan Protokoler Pemda Mimika ini menjelaskan, pada hari pertama Kamis kemarin, dokumen warga yang terlayani adalah 106 Akte Kelahiran, 38 Kartu Keluarga, 20 perekaman eKTP, pencetakan eKTP 81 dan 42 Kartu ldentitas Anak (KIA).

"Selanjutnya hari kedua Jumat ini, masyarakat dari kampung lebih banyak lagi yang datang dari kampung lainya seperti Timika Pantai, Kekwa dan Aikawapuka. Semua dapat kami layani," ujarnya.

Slamet menambahkan, pada tahun 2021 nanti Dukcapil Mimika beserta beberapa distrik di pedalaman dan pesisir yang sudah terkoneksi jaringan internet akan berkolaborasi dalam program PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan/Distrik) khususnya di bidang kependudukan dan catatan sipil seperti yang sudah berjalan di Distrik Mimika Timur dan Mimika Baru.

"Ini semua merupakan perwujudan dari visi mewujudkan Mimika Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera. Kita melihat bahwa pelayanan seperti ini semakin mudah dirasakan masyarakat karena adanya program Mimika Smart City," terangnya kepada BM. (Ronald)

Dua Kampung Distrik Miktim Ikut Pelatihan Aplikasi Desa Melawan Covid-19

Kegiatan pelatihan dilakukan di ruang rapat Distrik Mimika Timur

MIMIKA, BM

Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia terutama dalam upaya pencegahan Covid-19 dan pencegahan Stunting di Kampung, Distrik Mimika Timur memberikan pelatihan awal aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan Human Development Worker (e-HDW).

Pelatihan aplikasi e-DMC dan e-HDW yang berlangsung diruang rapat Distrik Miktim, Senin (21/9) diikuti oleh dua Kampung, yakni Kampung Muware dan Kampung Tipuka.

"Kita lakukan ini karena pemerintah kampung merupakan ujung tombak terdepan karena berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat," ujar Kepala Distrik Mimika Timur Yulianus Pinimet, S.IP, saat diwawancarai BeritaMimika.

Dijelaskan, dasar pelaksanaan pelatihan aplikasi ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau Kampung, yang menyatakan bahwa Desa atau Kampung merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan nengurus urusan pemerintahan Kampung dan kepentingan masyarakat setempat.

"Ini sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa atau kampung mempunyai jewenangan yang bersifat otonom untuk mengupayakan dan meningkatkan sumber daya nanusia atau memberdayakan masyarakat yang ada di kampung atau desa,"jelas Yulianus.

Lanjutnya, pemberdayaan masyarakat ini muncul untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan serta untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat di Kampung.

"Dimana dalam kondisi sekarang ini kita tidak mampu untuk melepaskan diri dari kemiskinan sehingga pemberdayaan diharapkan dapat memampukan dan memandirikan masyarakat di kampung," ungkap Yulianus.

Menurut mantan Distrik Agimuga ini, bahwa tujuan pelatihan aplikasi ini sesuai dengan apa yang sudah diluncurkan oleh Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

"Jadi dua aplikasi ini juga sudah ditindaklanjuti oleh bupati Mimika melalui Surat Nomor 140/1163 tertanggal 25 Agustus 2020 lalu. Sehingga 133 Kampung di Kabupaten Mimika mengalokasikan Dana dari APBK dengan melakukan pelatihan aplikasi e- DMC dan e-HDW," ujar Yulianus.

Ia mengatakan, dua aplikasi ini memiliki manfaat untuk membantu kampung, terutama bagi Relawan Kampung atau desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM).

"Supaya dalam melaksanakan tugasnya lebih cepat, tepat, orofesional, efektif-efisien, transparan dan akuntabel. Aplikasi ini dapat diakses langsung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tantangan atau kendala-kendala di Kampung, yang kemudian akan diambil kebijakan untuk mendukungnya," jelasnya. (Ignas)

Top