politik

Kondisi kantor Kelurahan Kebun Sirih

MIMIKA, BM

Kondisi Kantor Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru rusak dan dinilai tidak layak untuk melakukan pelayanan. Sejak dua minggu terakhir, pelayanan kantor yang terletak di Jalan Bandara Lama terpaksa menumpang di Kantor Kelurahan Koperapoka.

Kepala Kelurahan Kebun Sirih, Faustina Endang Suryanti mengatakan, bahwa keputusan pemindahan pelayanan telah melalui koordinasi dan mendapat izin dari Pimpinan Daerah.

"Kantor lama itu sudah tidak layak dan kurang aman untuk aktivitas pelayanan publik. Jadinya, kami menumpang dulu, sudah hampir dua minggu pindah ke sini,” kata Faustina.

Selain kondisi kantor yang rusak, ada juga beberapa kejadian di sana yang dinilai cukup mengkhawatirkan baik bagi pegawai maupun masyarakat yang datang mengurus administrasi. Pelayanan ke masyarakat juga tidak kondusif. 

“Pelayanan masyarakat di kantor lama kami nilai tidak aman. Saat pegawai datang pagi hari, terdapat beberapa orang yang tidur di depan kantor dalam pengaruh minuman keras. Kondisi ini tentu mengganggu dan berpotensi menimbulkan risiko,” ujarnya.

Faustina berharap pemerintah dapat mengakomodir pembangunan kantor baru. Hal itu juga sudah diusulkan dalam Musrenbang  tingkat kelurahan.

Menurutnya, kantor yang layak sangat penting untuk mengoptimalkan pelayanan ke masyarakat. 

"Kami harap ada pembangunan kantor kelurahan yang baru. Intinya tanahnya tidak bermasalah sehingga pelayanan masyarakat kembali efektif," harapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan musrenbang Kelurahan Dingo Narama

MIMIKA, BM

Sebanyak 76 usulan diajukan warga dari 12 RT, dicatat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Dingo Narama 2026.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kelurahan Dingi Narama, Selasa (3/3/2026) dihadiri perwakilan distrik, Babinsa, Babinkamtibmas, Puskesmas, Ketua RT dan masyarakat.

Kepala Kelurahan Dingo Narama, Oktovina Naa, mengatakan musrenbang kelurahan merupakan agenda rutin tahunan untuk menampung dan membahas usulan pembangunan dari warga.

"Ada 76 usulanusulan yang diusulkan yang diharapkan dapat diakomodir pada program tahun anggaran 2027 mendatang," Kata Oktavina.

Oktavina mengatakan, bahwa puluhan usulan terseburtersebut bukan saja usulan baru tetapi ada juga usulanusulan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum terakomodir.

Adapun, usulan-usulannya yakni air bersih, drainase, pemasangan talud di sejumlah titik, pengadaan pick up, pos peka, penerangan jalan dan pembangunan kantor kelurahan.

"Pembangunan kantor kelurahan menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi bangunan saat ini tidak layak untuk pelayanan publik. Kami sudah sering usul, karena kantor sudah tidak layak. Tetapi sampai 2026 ini belum juga terealisasi. Namun tetap kami usulkan kembali untuk tahun 2027 dan diharapkan dapat diakomodir,”ujarnya.

Untuk air bersih, drainase dan talud, kata Oktavina diharapkan dapat diakomodir karena jika hujan akan terjadi banjir di rumah warga.

Sementara, untuk air bersih itu warga menyebutkan belum menikmati aliran air tersebut. “Pipa-pipa memang sudah dipasang, tapi fisik airnya belum dirasakan,” katanya.

Di kesempatan yang sama, Ia juga meminta kejelasan status dan SK Ketua RT yang masa tugasnya telah berakhir sejak tahun 2025 lalu namun masih aktif bekerja.

Menurutnya, kejelasan status RT penting agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan maksimal.

“Mereka membantu kami dalam pelayanan. Supaya mereka juga tahu status mereka seperti apa dan bisa bekerja dengan tenang. Karena untuk beberapa bulan ini mereka hanya kerja saja tanpa status yang jelas. Kami siap laksanakan kalau ada arahan,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Kelurahan Koperapoka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai wadah untuk menghimpun aspirasi dan usulan dari masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai perwakilan masyarakat, termasuk Ketua RT, perwakilan Puskesmas, Kader Posyandu, serta warga setempat.

Dalam Musrenbang tersebut, warga menyampaikan berbagai program prioritas yang diharapkan dapat direalisasikan untuk program tahun 2027 mendatang.

Beberapa usulan utama atau prioritas yang diajukan antara lain, normalisasi kali, masalah drainase dan bidang kesehatan.

Kepala Kelurahan Koperapoka, Frengky Max Dolwala mengatakan, bahwa secara keseluruhan hasil Musrenbang yang dihasilkan sebanyak 97 usulan yang terdiri dari bidang Sosial Budaya (Sosbud) sebanyak 28 usulan, Bidang Ekonomi 22 usulan dan Bidang Fispra sebanyak 47 usulan.

"Memang bidang Fispra yang paling banyak. Apa lagi yang prioritas itu juga masuk di bidang Fispra yakni normalisasi kali dan drainase," Kata Frengky.

Selain itu, usulan pada bidang kesehatan juga banyak disampaikan yakni penguatan Posyandu.

Dikatakan, usulan tahun ini dicoba untuk dimasukkan saja karena usulan yang sebelumnya juga belum diketahui apakah tahun ini ada yang di akomodir atau tidak.

"Jadi, usulan ini kalau naik ke tingkat Musrenbang Kabupaten atau Forum OPD dan ternyata ada usulan yang sudah diakomodir di tahun ini maka Otomatis akan hilang. Kalau belum maka antri untuk diakomodir di tahun depan," ujarnya.

Diharapkan, setidaknya ada beberapa program dari Kelurahan Koperapoka yang bisa diakomodir walau tidak semuanya. (Shanty Sang)