politik

Penyerahan persetujuan bersama Perda APBD-P Tahun 2026 antara pihak legislatif dan eksekutif

MIMIKA, BM

Delapan fraksi di DPRK Mimika menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan tahun anggaran 2026 sebesar Rp6,16 triliun menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Keputusan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna IV masa sidang III DPRK Mimika tentang pendapat akhir fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPRK Mimika sekaligus penutupan pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2026.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Mimika, Asri Akkas didampingi Wakil Ketua III DPRK Mimika Ester Tsenawatme. Dan dihadiri, Bupati Mimika Johanes Rettob, Forkopimda dan Pimpinan OPD.

Adapun delapan fraksi yang menyetujui yakni, Fraksi Golkar, PKB, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Eme Nemenin Yauware, Rakyat Bersatu dan Fraksi Kelompok Khusus.

Rangkuman Sikap dan Catatan Fraksi-Fraksi DPRK Mimika, yakni, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), menerima dan menyetujui P-APBD 2026 dengan menekankan agar belanja daerah pada kisaran Rp6,1 triliun dikawal dengan kepastian sumber pembiayaan yang nyata.

Golkar juga menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengawasan penyertaan modal BUMD, serta penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pengadaan barang dan jasa.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menyatakan serius menerima P-APBD 2026, namun memberikan catatan kritis terkait tingginya angka SiLPA 2025 sebesar Rp1,116 triliun yang harus dijadikan bahan evaluasi perencanaan. PKB juga mendesak percepatan penyerapan anggaran yang berkualitas, pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta penyelesaian persoalan peternak lokal.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), menerima dan menyetujui Raperda untuk disahkan menjadi Perda. Fraksi PDIP meminta Pemkab Mimika segera membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, mengevaluasi pengelolaan sampah secara serius, serta menuntut ketegasan bupati dalam mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lambat.

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat, menyetujui penetapan Perda dengan catatan tegas terkait rendahnya realisasi serapan anggaran hingga triwulan III (keuangan 48%, fisik 52%), rendahnya realisasi dana Otsus tahap I, serta transparansi perbedaan angka APBD Perubahan. Demokrat juga menekankan pemenuhan trias mendesak, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Fraksi Partai Gerindra, menyatakan dapat menerima P-APBD 2026 dengan catatan agar pemerintah daerah menyusun roadmap peningkatan PAD yang terukur, mengevaluasi faktor pembentuk SiLPA besar, serta memastikan pembangunan infrastruktur merata hingga ke distrik dan kampung.

Selanjutnya, Fraksi Eme Neme Yauware, menyetujui kelanjutan P-APBD 2026 sambil memberikan rekomendasi agar pemerintah lebih serius meningkatkan PAD dari sektor perikanan di Pelabuhan Pomako, menertibkan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta mengevaluasi disiplin tenaga ASN dan P3K.

Fraksi Rakyat Bersatu, menyatakan menerima dan menyetujui P-APBD 2026 untuk ditetapkan menjadi Perda. Fraksi ini merekomendasikan agar pergeseran anggaran tepat waktu, pengelolaan dana Otsus tepat sasaran bagi Orang Asli Papua (OAP), serta mempercepat realisasi pembangunan rumah layak huni dan Masjid Raya Kabupaten Mimika.

Serta Kelompok Khusus, menerima dan menyetujui P-APBD 2026 dengan catatan kritis bahwa ruang fiskal yang masif harus diimbangi kapasitas eksekusi di lapangan. Kelompok khusus mendesak transparansi belanja barang/jasa, percepatan realisasi dana Otsus spesifik grant, pembangunan infrastruktur strategis, serta penyiapan perencanaan pembangunan Perguruan Tinggi Negeri (Kampus) di Kabupaten Mimika.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah memberikan saran dalam Ranperda sehingga bisa menjadikan persetujuan bersama menjadi Perda.

Pandangan-pandangan dari fraksi-fraksi akan menjadi dorongan bagi eksekutif kedepannya.

Ia juga akan mengarahkan pimpinan OPD untuk mengevaluasi semua usulan. Kedepannya, Pemkab Mimika dengan nilai APBD yang sangat besar ini akan fokus pada usulan, visi misi dan program prioritas.

“Saya berharap kebersamaan yang telah kita lakukan tahun ini, akan berjalan sama-sama untuk lima tahun kedepan, sehingga dapat menata kabupaten ini lebih baik,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, mengungkapkan bahwa proses pembentukan distrik baru, yakni Distrik Mimika Gunung, masih terus berjalan dan dalam tahap persiapan.

Distrik ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari adanya konflik tapal batas di wilayah tersebut. 

"Hingga saat ini, proses administrasi untuk pembentukan distrik ini masih terus dipersiapkan. Kami telah menempatkan dua orang perwakilan di wilayah tersebut karena kebetulan terdapat warga setempat di sana," kata Wabup Kemong saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (28/9/2026).

Wabup Kemong mengatakan, fokus dan langkah pemerintah ke depan adalah melakukan percepatan wilayah. Pihaknya berupaya semaksimal mungkin agar wilayah yang sedang bersengketa ini dapat segera tertata dengan baik, mengingat kawasan tersebut merupakan bagian dari wilayah Mimika. 

Untuk itulah, pemerintah menempatan perwakilan lokal bertujuan untuk mempererat jarak komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di wilayah-wilayah tersebut agar terpantau dengan baik. 

“Perwakilan yang ditempatkan merupakan warga asli setempat yang memahami betul batas-batas wilayah, mulai dari daerah gunung hingga pantai, serta merupakan suku penengah antara suku Amungme dan Moni,” jelas Wabup Kemong.

Meskipun pembentukan distrik masih dalam tahap persiapan, ia memastikan bahwa program pembangunan dari pemerintah tetap berjalan. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan peletakan batu pertama yang berkaitan dengan persiapan kantor distrik. 

"Tahapan pembangunan selanjutnya akan difokuskan pada pembentukan kampung-kampung terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan perumahan masyarakat serta fasilitas pendukung lainnya," ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Kabupaten Mimika membuat jarak pandang berkurang dan kualitas udara menurun.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat menyusul kondisi kabut asap yang telah berlangsung hampir tiga hari dan mengganggu berbagai aktivitas publik.

Bupati Mimika, Johannes Rettob menekankan bahwa kabut asap berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan sehingga masyarakat diminta rutin mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

“Kondisi kabut yang terjadi berpotensi menimbulkan gejala-gejala penyakit. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk rutin menggunakan masker setiap hari ketika beraktivitas di luar rumah demi menjaga kesehatan,”kata Bupati John, Senin (28/9/2026).

Selain itu, Bupati JR juga mengingatkan masyarakat agar tidak memperparah kondisi udara dengan membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara dibakar.

“Seluruh kepala distrik telah saya instruksikan untuk memastikan warga di wilayah masing-masing mematuhi imbauan tersebut demi keselamatan bersama,” jelasnya.

Langkah ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kabut asap yang tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan serius jika tidak segera ditangani. (Shanty Sang)