politik

Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Sem Naroba saat menandatangani berita acara sertijab

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob memimpin Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Distrik di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem), Kamis (30/4/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob memberikan peringatan keras kepada para pejabat yang baru dilantik agar tidak meninggalkan tempat tugas dan benar-benar melayani masyarakat.

“Jadi ini amanah yang harus kalian pertanggungjawabkan ya. Kita percayakan, dan berarti kamu harus pertanggungjawabkan dan tidak hanya kepada pimpinan tapi tanggung jawab kita kepada masyarakat, dan juga kepada Tuhan,” kata Bupati JR.

Bupati juga menyoroti fenomena dimana Kepala Distrik selama ini menjadi keluhan masyarakat. Dimana Kepala Distrik yang hanya muncul saat ada seremonial atau perayaan hari besar seperti 17 Agustus, namun absen dalam pelayanan sehari-hari.

"Masyarakat melaporkan cukup banyak terkait kinerja Kepala Distrik. Jangan hanya siap di sini, lalu besok tidak ada di lokasi. Saya dengan Pak Wakil akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) sewaktu-waktu untuk mengecek keberadaan kalian," tegas Bupati.

Ia menegaskan, Pemkab Mimika berkomitmen untuk bersikap tegas terhadap aparatur yang tidak disiplin dengan tidak segan-segan melakukan pencopotan jabatan jika menerima laporan valid mengenai Kepala Distrik yang menelantarkan wilayah tugasnya.

"Begitu ada laporan masuk bahwa Kepala Distrik tidak pernah ada di lokasi, kita langsung eksekusi untuk pencopotan. Ini langkah luar biasa yang harus kita lakukan demi pelayanan publik,"ujarnya.

Untuk memastikan koordinasi tetap berjalan, Bupati menargetkan mulai bulan Juni mendatang akan dilakukan evaluasi rutin secara daring dengan memanfaatkan fasilitas teknologi yang sudah tersedia di setiap distrik untuk melakukan rapat melalui Zoom Meeting.

"Kepala Distrik tidak boleh ada di kota, harus ada di lokasi masing-masing. Kita akan lengkapi fasilitasnya agar koordinasi dengan Pemda tetap berjalan tanpa harus meninggalkan masyarakat,"tuturnya.

Ia juga mengingatkan, Kepala Distrik adalah representasi negara yang menggunakan lambang Garuda. Oleh karena itu, diperlukan figur yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan integritas tinggi.

Dengan begitu dirinya berharap para Kepala Distrik mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, terutama dalam meredam konflik di daerah rawan dan merangkul Kepala Kampung agar tercipta sinergi yang harmonis.

"Mari kita satukan langkah untuk mewujudkan Mimika yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Jadilah pemimpin yang diingat oleh masyarakat karena kehadiran dan pengabdiannya, seperti para pemimpin terdahulu," pungkasnya.

Adapun nama-nama Kepala Distrik yang mengikuti Sertijab yakni:

Kepala Distrik Mimika Timur Jauh dari Yulius Katagame kepada Priska Kum.

Kepala Distrik Jita, dari Suto Rontiti kepada Yunus Edoae.

Kepala Distrik Jila, Hasan Kemong kepada Enus Lokobal.

Kepala Distrik Amar, Aswin Talahatu kepada Obet Oktopianus Murmana.

Kepala Distrik Agimuga, Paulus Kilangin kepada Aryanus Katagame.

Kepala Distrik Mimika Barat Tengah, Lukas Muyapa kepada Sem Naroba.

Kepala Distrik Mimika Tengah, Tobias Bakal kepada Lukas Muyapa.

Kepala Distrik Tembagapura, Thobias Yawame kepada Devricat Tatiratu. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong yang juga Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai mengarahkan perhatian pada pengembangan program MBG di wilayah pedalaman.

Wilayah pedalaman yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dinilai membutuhkan pendekatan berbeda, terutama dalam hal dukungan masyarakat serta potensi sumber daya lokal.

Wabup Kemong menjelaskan, tim akan melakukan survei untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah yang siap menjalankan program. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari penerimaan masyarakat hingga potensi yang bisa dikembangkan secara mandiri.

Pendekatan yang disiapkan tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah. Program MBG di pedalaman diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk pengembangan pangan berbasis hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan setempat.

“Pangan lokal akan menjadi kekuatan utama. Setiap wilayah didorong mengembangkan potensi yang ada sesuai kondisi masing-masing,”kata Wabup Emanuel.

Wabup menambahkan, tidak semua wilayah langsung dijalankan secara bersamaan. Tahapan awal difokuskan pada titik-titik yang dinilai siap, baik dari sisi masyarakat maupun dukungan lingkungan. Sosialisasi juga menjadi bagian penting agar program dapat diterima dengan baik.

Kedepan, program MBG diharapkan terintegrasi dengan berbagai sektor lain. Koperasi, kelompok tani, hingga peternak akan dilibatkan sebagai penopang utama. Komoditas seperti sayuran, buah-buahan, hingga ternak seperti ayam dan babi diproyeksikan menjadi bagian dari rantai pasok program.

"Konsep ini juga membuka ruang bagi koperasi untuk tidak hanya mendatangkan barang dari luar, tetapi turut mengelola dan memasarkan hasil produksi lokal. Dengan demikian, perputaran ekonomi di tingkat masyarakat dapat berjalan lebih optimal," ujarnya.

Selain mendukung program MBG, skema ini juga diharapkan memperkuat sektor lain seperti sekolah rakyat dan kegiatan ekonomi berbasis komunitas.

"Saat ini, pemerintah masih memprioritaskan penyelesaian pelaksanaan program di wilayah perkotaan sebelum memperluasnya secara bertahap ke pedalaman dengan konsep yang lebih matang dan berkelanjutan," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana pertemuan konsultasi publik

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan Air Limbah.

Langkah ini dibahas dalam konsultasi publik pendahuluan yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Rabu (29/4/2026) kemarin dan dihadiri berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.

Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi menyampaikan, layanan air minum dan sanitasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi penting bagi pembangunan daerah.

"Hal ini menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas hidup, lingkungan, serta masa depan generasi kita. Pemkab Mimika berkomitmen mendorong peningkatan layanan ini melalui penguatan kelembagaan, salah satunya lewat penyusunan Ranperda Perumda ini," kata Yoga.

Adapun, poin utama dalam proses Raperda tentang Perumda Air Minum dan Air Limbah yakni, pentingnya kualitas regulasi yang komprehensif dan implementatif, perlunya partisipasi aktif dan kontribusi nyata dari seluruh pemangku kepentingan serta pentingnya membangun komitmen dan kolaborasi bersama.

“Raperda harus komprehensif, implementasi, dan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat secara transparan serta berkelanjutan, konsultasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan ruang strategis bagi pemangku kepentingan untuk memberikan masukan konstruktif serta sinergi antara pemerintah, DPRK, dunia usaha, dan mitra pembangunan adalah kunci pemerataan pelayanan yang berkeadilan,”ujarnya.

Pemkab Mimika memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada mitra pembangunan seperti UNICEF, Jejaring AMPL, dan Yayasan Gapai Harapan Papua yang terus mendampingi percepatan akses air minum dan sanitasi aman di Mimika.

“Saya berharap akan terbangun kesamaan persepsi serta dukungan dan komitmen bersama dalam mempercepat peningkatan layanan air minum dan sanitasi di Kabupaten Mimika,” ungkapnya.

Sementara itu, selaku WASH Officer UNICEF Papua, Reza Hendrawan mengapresiasi gerak cepat Pemkab Mimika dalam merespons isu air bersih.

"Proses ini tergolong sangat cepat. Dimulai dari kunjungan studi ke Jayapura pada Januari lalu, langsung direspons oleh Bapak Bupati pada Februari dengan keputusan strategis bahwa sistem di Mimika harus dikelola secara profesional. Hari ini, kita sudah membahas draf Ranperda-nya," ujarnya.

Ia pun memastikan, penyusunan draf ini dilakukan secara transparan dan melibatkan tenaga ahli, termasuk menghadirkan Jejaring AMPL dari Jakarta untuk memperkaya substansi regulasi.

Dirinya menyebutkan, salah satu keunggulan dari Ranperda Perumda Air Minum Mimika ini adalah dimasukkannya poin-poin progresif yang jarang ditemukan di daerah lain, yakni isu Gender Equality and Social Inclusion (GESI).

"Raperda ini mengakomodasi isu gender dan inklusi. Artinya, masyarakat berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas juga diperhatikan aksesnya dalam layanan air dan sanitasi. Ini substansi penting yang kami apresiasi," pungkasnya. (Shanty Sang)