politik

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

 MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong kembali mengingatkan pegawai tentang kedisplinan para pegawai di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika.

"Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap menjalankan tugas. Artinya, setiap pegawai harus menegakkan disiplin dan menghargai apa yang disampaikan oleh pemimpin maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing," kata Wabup Mimika Emanuel, Senin (28/4/2025).

Salah satu yang disorotinya adalah disiplin dalam berpakaian.

Pasalnya, pada apel sebelumnya Bupati telah mengumpulkan beberapa pegawai, karena tidak patuh dalam hal berpakaian.

"Oleh sebab itu ASN harus mampu memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Tugas kita adalah memberi contoh pada masyarakat. Saya lihat justru pegawai kontrak yang lebih rapi dibanding ASN. Ini saya lihat secara langsung, kita ASN malah santai baik dalam tugas maupun juga dalam hal kerapian," ujarnya.

Emanuel berharap agar semua pegawai sadar akan kewajiban masing-masing dan melaksanakannya bukan karena ada pemimpin.

Ia juga menambahkan, apabila ada pelanggaran atau ditemukan sesuatu yang tidak beres, sudah pasti akan ada sanksi disiplin.

"Saya harap kita perhatikan ini bukan karena ada pemimpin, tapi itu sudah menjadi kewajiban ASN. Ada perintah atau tidak. saya mohon agar diperhatikan hal ini," ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyebutkan bahwa proses penerbitan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru akan diselesaikan pada bulan Mei mendatang.

“SK PPPK guru sementara kita urus dan bulan Mei kami harap sudah selesai prosesnya dan kita bagikan. Saya kan sudah janji," kata Bupati Mimika, Johanes Rettobsaat diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (28/4/2025).

Sementara terkait SK PPPK bagi honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 itu masih diproses.

Pasalnya, Bupati sendiri telah menemui secara langsung pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

“Saya tidak menyurati BKN, tapi saya sudah mendatangi langsung BKN menanyakan SK mereka, dan memang sementara masih di proses,” ujarnya.

Bupati mengatakan, setelah selesai diproses BKN, BKN akan memberikan pertimbangan teknis (Pertek) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menerbitkan SK tersebut.

“Dalam waktu dekat kita segera selesaikan semua SK itu,“ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa dan tim foto bersama Pimpinan Kepala Cabang Bank BRI Mimika, Zainul Arifi dan tim usai pertemuan

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus berupaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak daerah.

Setelah menjalin kerja sama sistem online payment dengan Bank Papua, Kantor Pos, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) kini Bapenda menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra pembayaran pajak daerah.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa mengatakan, launching online payment ini merupakan chanel ke lima yang dibuka setelah sebelumnya dari Bank Papua, BNI, Mandiri dan Kantor Pos.

"BRI adalah mitra kelima kami dalam sistem online payment. Dalam tahap awal, layanan ini mencakup pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ke depannya, layanan ini akan diperluas untuk jenis pajak lainnya,” jelas Dwi, Kamis (24/4/2025).

Dwi mengatakan, Intinya sama dengan yang lainnya ingin meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan pajak daerah supaya masyarakat di Kabupaten Mimika semakin mudah.

"Jadi masyarakat Mimika tinggal memilih mau lakukan pembayaran melalui chanel mana. Karena, bayar di chanel mana saja ujung-ujungnya juga untuk meningkatkan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Mimika,"kata Dwi.

Walau pada Chanel BRI baru hanya untuk pembayaran PBB, namun Dwi berharap bisa dikembangkan jika bisa dengan pembayaran retribusi akan lebih bagus lagi.

Untuk retribusi dengan dinas lain pihaknya akan koordinasikan lagi. Tadi, sudah dikomunikasi sedikit terkait pembayaran di bandara.

"Nanti saya akan coba untuk menyurati Kepala Dinas Perhubungan untuk pembayaran retribusi parkirnya itu harus secara digital karena bandara sudah cukup bagus. Jadi pembayarannya bisa di tap saja dengan kartu Brizzi,"ujarnya.

Dengan bertambahnya pilihan kanal pembayaran, Dwi berharap masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

“Semakin banyak opsi pembayaran, semakin mudah masyarakat membayar pajak. Harapannya, ini meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah,"ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Kepala Cabang Bank BRI Mimika, Zainul Arifin mengatakan, dengan chanel BRI masyarakat di seluruh Mimika mendapatkan kemudahan untuk membayar pajak.

“Masyarakat bisa membayar lewat Bank langsung, ATM, CRM atau lewat BRI-Link,” katanya.

Zainul menambahkan, Bank BRI memiliki agen BRI-Link sebanyak 800 di Timika. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkendala untuk membayar pajak PBB. (Shanty Sang)