Politik & Pemerintahan

Bappeda Gelar Musrenbang RPJPD 2025-2045 Kabupaten Mimika

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Bappeda Mimika menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 Kabupaten Mimika.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Rabu (8/5/2024) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Anace Hombore yang ditandai dengan pemukulan tifa.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Anace Hombore dalam sambutannya mengatakan, dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia emas tahun 2025-2045, daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 tahun dan tata cara penyusunan RPJPD terdapat pada permendagri nomor 86 tahun 2017.

"Pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah daerah,"kata Anace.

Ia mengatakan, pada pelaksanaannya daerah melaksanakan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

Menurutnya, kegiatan musrenbang RPJPD 2025-2045 yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu tahapan dari banyak tahapan untuk menyusun sebuah dokumen RPJPD yang akan dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dua puluh tahun ke depan.

"Terdapat mimpi besar yang dibahas, disodorkan yakni menjadikan Mimika unggul 2045 untuk Mimika perlu bersatu, inovatif, sejahtera dan berkelanjutan,"ujarnya.

Katanya, penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, bahwa seluruh kota, kabupaten dan provinsi diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

"Dalam tahapan yang panjang penyusunan dokumen RPJPD mulai dari tahapan ranwal telah dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan, yaitu: Pemerintah Kabupaten Mimika, perangkat daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, asosiasi usaha, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan/kelompok perempuan, dan pemangku kepentingan terkait,"ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Papua Tengah yang diwakili oleh Kasubid Bina Marga dan Cipta Karya Septian M Pasaribu dalam awal pemaparan materinya mengapresiasi Pemda Mimika melalui kinerja Bappeda Mimika karena Mimika merupakan Kabupaten ke dua yang sampai pada tahap Musrenbang.

Pasalnya, pada bulan April lalu pihaknya telah menerima dokumen rancangan Musrenbangnya.

"Jadi, jika sesuai jadwal bulan April kami sudah melakukan Musrembang tetapi terjadi keterlambatan karena beberapa faktor salah satunya yaitu banyaknya dokumen yang bertabrakan. Kami akui ada keterlambatan karena begitu banyak dokumen yang bertabrakan sehingga mengalami kemunduran jadwal Musrenbang,”pungkasnya. (Shanty Sang)

15 Jabatan Pimpinan OPD Pemda Mimika Diusulkan ke KASN untuk Rekomendasi Seleksi Terbuka

Kepala BKPSDM Mimika, Evert Hindom

MIMIKA, BM

Sebanyak 15 Jabatan Tinggi Pratama (pimpinan OPD) Pemda Mimika telah diusulkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk dilakukan seleksi terbuka.

Kepala BKPSDM Mimika, Evert Hindom menjelaskan usulan tersebut telah dilakukan sejak Januari 2024.

Evert mengatakan ada beberapa alasan dilakukan pengusulan tersebut yakni karena adanya kepala OPD yang meninggal, pindah tugas (daerah) dan faktor persiapan pensiun.

"Usulan dilakukan pastinya bersama dokumen-dokumen pendukung yang dilampirkan karena pasti akan ditanyakan KASN. Misalnya Kadis Kominfo meninggal, kita lampirkan dengan bukti kematian, dan Kepala Lingkungan Hidup yang pindah ke provinsi Papua Tengah," ungkapnya.

Dokumen pendukung yang diserahkan menurutnya akan dikaji oleh KASN. Dari 15 usulan bisa saja hanya 10-13 yang disetujui.

Ia mengakui bahwa rekomendasi dari KASN sedikit lambat karena alasan persoalan sistem merit sehingga pihaknya harus melakukan sejumlah klarifikasi ke KASN.

"Beberapa yang diminta klarifikasi kami sudah selesaikan dan dalam waktu dekat ini mereka akan keluarkan rekomendasi terkait dengan seleksi terbuka ini," ujarnya.

Ia mengatakan sampai saat ini belum dilakukan pengumuman secara terbuka karena masih menunggu rekomendasi dari KASN.

"Karena rekomendasi itu satu paket dengan penunjukan pansel sehingga nanti pansel mereka yang sampaikan pengumuman dan persyaratan. Usulan kami pansel dan asesment satu paket dengan pansel seleksi sekda definitif ini," ujarnya.

Tidak secara rinci namun Hindom menjelaskan bahwa 15 Jabatan Pimpinan OPD yang diusulkan diantaranya Kominfo, DLH, Kearsipan dan Perumahan Rakyat, Asisten 1 dan beberapa OPD lainnya.

Ketika ditanyakan bagaimana dengan pimpinan OPD yang telah lama menduduki satu jabatan di atas 5 tahun, Hindom mengatakan Pemda Mimika sudah melakukan fit dan proper test jabatan-jabatan tersebut sehingga tidak diusulkan lagi untuk seleksi terbuka.

"Memang ada beberapa pimpinan OPD sudah lebih batas waktu karena paling lama 5 tahun sehingga harus lakukan job fit. Dan ternyata beberapa jabatan itu sudah dilakukan job fit pada 2022 atau 2023 sehingga tidak bisa dimasukan lagi sebagai jabatan yang akan diseleksikan. Kalau dipaksakan akan pasti ditolak," ungkapnya. (Ronald R)

Bappeda Mimika Gelar Bimbingan Teknis Inovasi Daerah

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Inovasi daerah merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inovasi sangat penting dilakukan, terutama inovasi yang berkualitas dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

Oleh sebab itu, guna untuk memperkuat inovasi daerah maka, Bappeda Mimika menggelar bimbingan teknis inovasi daerah dengan tajuk diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari mulai Selasa (23/4/2024) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Robert Kambu.

Ketua panitia kegiatan Jeni dalam laporannya menyampaikan, tujuan dilaksanakan kegiatan bimtek inovasi daerah adalah meningkatan kapasitas tim pamong inovasi daerah dalam mendorong pembaharuan di masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, mengidentifikasi dan menginventarisir inovasi-inovasi yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah, mempertajam indikator-indikator serta target atau program daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan sebagai sarana dan monsterasi proses pelaporan inovasi daerah sistem indeks inovasi daerah.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam arahannya menyampaikan, Inovasi di Mimika ini sangat kecil, masih kurang inovasi padahal sumber dayanya sangat luar biasa begitupun SDMnya.

"Kenapa kita tidak bisa mencapai indeks inovasi yang bagus? padahal, Nabire sudah duluan,"kata Yohana.

Yohana mengatakan, Mimika berada di posisi ke 4 dan nilainya sangat jauh. Dari 415 kabupaten Mimika menempati urutan 391 dan ini sangat prihatin.

"Kenapa kita bisa sampai di urutan itu karena kita belum tahu caranya, bukan menyalahkan siapa-siapa. Itulah yang kita buat kegiatan ini dengan menghadirkan narasumber sebagai praktisi inovasi daerah,"ujarnya.

Ia mengatakan telah dilantik pamong inovasi dan pamong ini adalah untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dan nantinya akan dilaporkan ke pusat.

Menurutnya, Inovasi harus dibuat lebih berubah ke arah yang lebih baik. Kalau ada inovasi maka perubahan harus positif.

"Kita di sini ada 65 OPD, jadi sekitar 130 pamong yang akan bekerja dan nanti akan ditambah dari Bappeda. Tujuan diadakannya pamong inovasi yaitu sebagai wadah dalam melakukan koordinasi, pendampingan, pelaporan dan tindaklanjut terhadap inovasi baik bersifat inisiasi, uji coba maupun penerapan sehingga tercipta Budaya Inovasi di Mimika,"ungkapnya.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Robert Kambu dalam sambutannya mengatakan inovasi bukan hanya tentang ilmu pengetahuan namun inovasi juga adalah tentang budaya.

Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam rangka mendorong inovasi sehingga membuat daya saing, pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan berbisnis di Indonesia menjadi lebih kompetitif.

Setiap daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya untuk mampu bersaing dengan daerah lain dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik.

"Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui inovasi daerah. Otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemda untuk berinovasi. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah,"tutur Robert.

Katanya, inovasi-inovasi yang dilakukan di daerah akan mendapat pengakuan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa "Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap Inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat memberikan penghargaan daniatau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi".

"Sebagai perwakilan pamong dari setiap OPD, peserta pamong adalah motor inovasi daerah Kabupaten Mimika. Diharapkan kejelian bapak dan ibu dalam menangkap ide-ide, bibit inovasi di masing-masing OPD," ujar Robert.

"Melalui bimbingan teknis inovasi daerah ini kami harapkan dapat membuka wawasan baru bagi kita dalam mendorong terciptanya pembaharuan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, serta yang tak kalah penting, yaitu pelaporan inovasi-inovasi daerah tersebut ke pemerintah pusat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Top