Politik & Pemerintahan

Warga Protes Kenapa Dokumen Kartu Keluarga Seperti Hasil Fotocopy

10 program inovasi Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Sejumlah warga Mimika pernah melayangkan protes dan bertanya kepada Kepala Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengapa dokumen Kartu Keluarga (KK) yang asli kini terlihat seperti hasil fotocopy.

Slamet Sutejo mengatakan hal ini saat melakukan dialog di Mozza, Rabu (28/7) pada giat Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data untuk Indonesia.

Agar hal ini dipahami warga dan tidak lagi dipersoalkan, Slamet menjelaskan bahwa perubahan itu diatur dalam Permendagri No 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk.

Bukan hanya Kartu Keluarga namun Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun Perkawinan dan Perceraian dan lainnya kini hanya menggunakan kertas HVS putih 80 gram (A4).

"Karena perubahan ini, ada warga yang ingin mengembalikan dokumen karena mereka pikir ini hanya salinan fotocopy dan mereka minta yang asli seperti dulu. Karena dulu KK aslinya warna merah kemudian diubah warna biru kehijauan dan sekarang hanya kertas putih saja," ungkapnya.

Slamet menjelaskan ada dua alasan mengapa dilakukan perubahan tersebut yakni untuk efisiensi anggaran secara nasional dan agar lebih praktis dan cepat karena dukcapil secara nasional kini telah go digital.

"Kalau dulu gunakan blanko mahal. Belum lagi kalau habis di daerah kita pesan dan tunggu pengiriman lagi dari pusat. Selain efisien anggaran nasional juga lebih praktis apalagi dukcapil sudah go digital sehingga dokumen yang di urus di dukcapil secara otomatis akan terkirim juga ke email dan nomor telepon," jelasnya.

Walau kini telah mengalami perubahan bentuk ke kertas HVS namun bukan berarti dokumen adminduk yang lama tidak lagi berlaku.

"Yang lama tetap berlaku secara sistem namun untuk adminsitrasi harus dilegalisir untuk membenarkan keasliaanya. Jadi para lurah dan kepala distrik bisa membantu menjelaskan hal ini juga kepada warganya supaya tidak lagi salah paham. Dan jika ada masyarakat yang ingin melakukan pergantian adminduk lama maka Dukcapil akan melakukannya," ungkapnya. (Ronald)

Bukan Lockdown, Mimika Kembali Terapkan PPKM Level 4

Pertemuan dipimpin Ketua Tim Satgas Covud Mimika, Bupati Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Mimika barusan melakukan Rapat Evaluasi Status Covid di Mimika untuk 14 hari ke depan.

Pada pertemuan ini disepakati Mimika tidak melakukan Lockdown namun kembali menggunakan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Pertemuan dipimpin langsung Ketua Satgas Covid Mimika, Bupati Eltinus Omaleng didampingi Wakil Ketua II Kapolres dan Dandim 1710 Mimika.

"Hasil rapat evaluasi disepekati untuk Mimika diberlakukan PPKM level 4 terhitung tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2021," ungkap Sekda Mimika Michael R Gomar usai pertemuan.

Sama seperti sebelumnya, Gomar mengatakan pelaksanaan PPKM ini tetap berpedoman pada instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021.

"Untuk mengimplementasikan instruksi mendagri ini, kami tim satgas covid Mimika menindakalnjuti dan melaksanakan instruksi ini sesuai dengan semua keputusan yang diinstruksikan," ungkapnya.

Terkait perubahan keputusan atau layanan lainnya, Gomar menegaskan kegiatan essensial tetap berjalan seperti biasa menyesuaikan keputusan tim satgas sebelumnya.

"Dimana untuk perhotelan, mall dan lainnya karyawan masuk berjumlah 50 persen untuk beri layanan kepada masyarakat. Pasar tradisonal juga demikian. Masyarakat dan pengunjung juga dibatasi 50 persen sementara ASN hanya 25 persen yang dibagi daam shift," terangnya.

Dengan pemberlakuian ini maka Gomar juga mengingatkan pelaku usaha wajib membentuk tim pokja untuk penanganan covid di tempat masing-masing.

Kegitan kritikal seperti pelayanan kesehatan dan kantibmas juga berjalan seperti biasa sebagaimana diatur PPKM Level 4. Selain itu batas aktifitas masyarakat dimulai pukul 06.00 Wit hingga 19.00 Wit.

Ia juga mengatakan untuk peribadatan di tempat-tempat ibadah ditiadakan hingga 14 hari ke depan termasuk kegiatan yang sifatnya nikahan dan hajatan.

"Dengan pembatasan ini kita berharap masyarakat dan pelaku usaha dari jam 6 pagi sampai 7 malam selesai beraktifitas karena mulai jam 8 malam sampai 11 malam dilakukan penyekatan," ungkapnya. (Ronald)

Realisasi Pendapatan Daerah Januari - Juli Capai Rp1,4 Triliun

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat sejak Januari hingga Juni realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,4 triliun atau setara 45 persen secara keseluruhan.

Tahun ini Pemda Mimika menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp3,5 triliun dan itu semua sudah mencakup penerimaan daerah dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan, bagi hasil Pajak Penghasilan dan pendapatan lainnya.

Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 sektor pajak kini telah mencapai Rp99.109.212.000 dari target Rp210 miliar.

"Khusus pajak hotel sudah capai 69 persen, pajak restauran 38 persen dan pajak hiburan 38 persen. Pajak hotel dan restauran mengalami penurunan karena terdampak PPKM covid-19," kata Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa kepada BM.

Selain itu, pajak parkir juga terdampak karena penerimaan dari sektor pajak parkir ikut menurun akibat pembatasan hingga pukul 18.00 WIT.

"Pajak reklame yang tidak berpengaruh dengan PPKM karena setiap saat ada saja yang membuat iklan. Sehingga sekarang sudah capai 63 persen," tutur Dwi.

Katanya, walaupun ada sektor yang terdampak tetapi pihaknya akan terus menggenjot pendapatan dari sektor lain. Terlebih dari PT Freeport Indonesia yang penerimaannya cukup besar.

"Nanti di perubahan kita ada peningkatan pendapatan karena akan ada penambahan lain dan itu sebagian untuk pembayaran utang kemarin yang refocusing, kan itu belum selesai," ujarnya.

Sementara dana perimbangan Pemda Mimika menurut Dwi, sebagian sudah masuk di bulan Februari dan di bulan April setelah sempat ada penundaan.

Dwi menjelaskan, penundaan transfer sisa DAU berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 nomor S23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

Isi surat penundaan tersebut, Berdasarkan PMK nomor 113, dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah dalam APBD atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Ada kesesuaian di bidang pendidikan dan bidang kesehatan sekian persen harus ada di APBD. Itulah yang menurut Pemerintah Pusat masih kurang. Sehingga tim anggaran Pemda Mimika melihatnya kembali," ungkapnya. (Shanty)

Top