politik

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Menjelang detik-detik peringatan ulang tahun Republik Indonesia ke 81, puluhan calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Mimika, mengikuti pemusatan pendidikan dan latihan dasar.

Sebanyak 52 orang calon Paskibraka dari 17 sekolah ini telah menjalani rangkaian seleksi dan akan dilatih oleh tim gabungan TNI/Polres dalam rangka melatih kesigapan dan keterampilan Paskibraka dalam menjalankan tugas pada Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81 nantinya.

Pemusatan dan pelatihan dasar resmi dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesea Setda Mimika, Ananias Faot di Kantor Pusat Pemerintahan, Jumat (17/7/2026).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot menyampaikan, para peserta yang terpilih adalah pemuda-pemudi terbaik, hasil dari seleksi yang ketat, yang nantinya akan siap mengibarkan sang merah putih pada hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Diharapkan, selama masa pendidikan dan pelatihan ini, para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, tanggung jawab, dan kedisiplinan yang tinggi.

"Jadikan proses ini sebagai bekal untuk tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang tangguh, berintegritas, dan membanggakan daerah kita tercinta," kata Ananias.

Sementara itu, Ketua Panitia HUT ke-81 Kabupaten Mimika, Yohana Paliling menyampaikan, Paskibra merupakan inti dari peringatan HUT RI. Oleh karena itu, mereka akan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya demi memastikan upacara Proklamasi dapat berjalan dengan khidmat dan lancar.

“Kami sangat mendukung dan pasti membantu untuk segala persiapan yang telah dilaksanakan oleh Kesbangpol dan juga harapan kita kegiatan pelatihan yang sudah beberapa hari berjalan dan hari ini secara resmi dibuka dapat berjalan baik,"Ujar Yohana.

Ia berharap semoga seluruh rangkaian kegiatan latihan-latihan bisa berjalan dengan baik, karena biasanya yang menjadi kendala itu adalah cuaca di Mimika yang berubah-ubah.

“Mungkin dari Kesbangpol sudah ada alternatif lain ketika cuaca tidak bersahabat saat pelatihan berlangsung,"ungkapnya.

Kepala Kesbangpol Mimika, Rony Marjen menyebutkan, total peserta yang lolos sebanyak 62 orang. Namun, 10 orang dikirim ke provinsi dan 52 orang di Mimika. Dan, persiapan untuk 52 peserta di Mimika ini berlangsung selama satu bulan penuh dari tanggal 17 Juli ke 17 Agustus seluruh proses ini berjalan tertib dan terstruktur karena merujuk langsung pada panduan serta timeline resmi dari BPIP.

“Selama dua minggu ke depan, para peserta akan menjalani pelatihan rutin harian secara intensif dengan sistem pulang-pergi di lokasi latihan yang telah ditentukan,”ujarnya.

Memasuki tahap kedua yang ditargetkan mulai awal Agustus, kata Rony, para peserta akan masuk ke masa karantina.

“Saat ini, kami sedang berkoordinasi secara intensif terkait teknis dan penentuan lokasi karantina tersebut.

Ia menambahkan, melalui sistem pusat pendidikan (Pusdik), pelatihan ini tidak hanya fokus pada baris-berbaris, tetapi juga pada pembangunan karakter dan mental. Para peserta akan dibekali materi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang disampaikan oleh berbagai narasumber kompeten, termasuk dari unsur Forkopimda dan seluruh proses ini didampingi secara terukur oleh dua tim, yaitu Tim Kepelatihan dan Tim Kepamongan.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak sekolah, guru, dan orang tua yang telah memberikan dispensasi kepada 52 siswa terpilih dari 17 sekolah ini yang sebelumnya lolos melalui seleksi online,” tutupnya. (Shanty Sang)

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengatakan bahwa untuk pelantikan pejabat struktural Eselon III dan IV masih menunggu surat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

"Jadi, kita belum dapat laksanakan. Kalau sudah ada persetujuan maka kita bisa lakukan pelantikan. Karena, harus ada persetujuan dari pusat dulu," Kata Wabup Kemong, Senin (13/7/2026).

Wabup menyampaikan, Pemerintah daerah memilih untuk bersikap hati-hati dan taat atas peraturan guna menghindari potensi pelanggaran regulasi.

Ia mengaku, Pemerintah Kabupaten Mimika sangat mengikuti mekanisme peraturan yang berlaku.

"Kalau pelantikan tetap dilakukan tanpa persetujuan, kita bisa terkena sanksi administrasi dan sanksi lainnya,”ujarnya.

Meski demikian, Wabup optimis proses validasi di tingkat pusat tidak akan memakan waktu lama.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, persetujuan ini sudah turun dan pelantikan bisa segera kita laksanakan,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya apel pagi

MIMIKA, BM

Wakil Bupati (Wabup) Mimika, Emanuel Kemong, menekankan pentingnya komitmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Kendala teknis maupun administratif tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan pelayanan publik dan program kerja yang telah direncanakan.

Hal tersebut disampaikan Wabup saat memimpin apel gabungan di lapangan Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Senin (13/7/2026).

Wabup Kemong mengingatkan bahwa dedikasi dalam bekerja harus didasari oleh kesadaran akan tanggung jawab, bukan sekadar respons saat ada pengawasan dari pimpinan.

"Saya harap semua tetap menjalankan tugas seperti biasa, berikan tanggung jawab penuh, dan dukungan penuh kepada tugas kita masing-masing. Itu adalah kewajiban kita bersama," ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Pemkab Mimika akan kembali menggelar rapat evaluasi dan monitoring untuk menindaklanjuti capaian program kerja serta serapan anggaran.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Mimika Johannes Rettob pada pekan sebelumnya yang menyoroti masih minimnya realisasi anggaran dan pelaksanaan program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati minggu lalu, penyerapan anggaran kita masih minim, termasuk program. Karena itu, hari ini kita akan bersama-sama membahasnya. Mudah-mudahan ada kemajuan," tuturnya.

Meski, ada berbagai kendala di lapangan, Wabup meminta para pimpinan OPD untuk tidak menjadikan hambatan tersebut sebagai dalih untuk stagnasi pelayanan.

Ia pun memberikan solusi agar koordinasi internal lebih dimaksimalkan dengan melibatkan seluruh lini struktural.

"Saya meminta kepada para kepala OPD dan unsur pimpinan untuk memaksimalkan koordinasi internal. Saya percaya bapak dan ibu memiliki kemampuan, namun libatkan juga pejabat di bawahnya, seperti Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, hingga staf teknis agar kinerja organisasi lebih efektif,"ungkapnya. (Shanty Sang)