Politik & Pemerintahan

DPMK Beri Penguatan SIAK, Simkeudes dan Penerapan BPJS Kepada Aparat Kampung

Sekda Mimika dan Plt DPMK beserta aparatur kampung menyeruhkan seruan Mimika Kampung hebat

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika menggelar Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Implementasi SIAK dan Penerapan BPJS untuk Aparat Kampung Pada Aplikasi Simkeudes Tahun 2021.

Sosialisasi yang dilakukan di Hotel Horison Ultima kepada aparatur kampung, Kamis (16/9) dibuka oleh Mantan Kadis DPMK yang kini menjabat Sekda Mimika, Michael R Gomar didampingi Plt DPMK, Petronela A Uawanmang, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Verry K Boekan dan perwakilan BPK Provinsi Papua.

Diawal giat ini, dilakukan penyerahan jaminan santunan kematian oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris amarhum kepala dusun Kampung Tipuka, aparatur Kampung Minabua dan Bamuskam Kampung Iwaka kepada keluarga penerima ahli waris, masing-masing sebesar sebesar Rp42 juta.

Kepala BPJS Verry K Boekan dalam arahannya mengatakan, sejak 2018 Pemda Mimika mulai menyertakan aparat kampung, bamuskam dan RT dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini berkat inisiasi dari Sekda Michael Gomar yang saat itu menjabat kepala DPMK Mimika.

Sejak 2018 hingga 2021, tercatat ada 28 aparat kampung dan bamuskam yang telah meninggal. Jumlah santunan yang telah dibayarkan BPJS kepada keluarga mereka sebesar Rp903 juta dengan masing-masing santunan sebesar Rp.42 juta dari iuran Rp18 ribu per bulan.

"Uang yang diberikan BPJS memang tidak bisa menggantikan namun minimal diharapkan dapat meringankan beban duka cita kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain santunan, penerima manfaat juga akan mendapatkan beasiswa untuk 2 anak dari TK hingga S1," ungkapnya.

Hanya saja menurut Kepala BPJS Mimika, untuk tahun 2021, dari 133 kampung, baru 68 kampung yang melakukan pembayaran iuran lanjutan.

"Kami berharap agar DPMK dapat mengajak kampung yang lain untuk ikut mendaftarkan aparaturnya sehingga semua dapat memperoleh jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan," harapnya.

Perwakilan BPK Provinsi Papua, mengingatkan bahwa tiap kampung saat ini mengelola dana desa yang besar.

Besarnya angaran yang diberikan juga berdampak terhadap konsekwensinya. Tanggungjawab di kampung bukan hanya dari segi kegiatan saja namun juga akuntabilitasnya.

"Dana Desa ditujukan demi untuk kesejahteraan masyarakat kampung. Pemerintah sudah berikan itu sesuai arahan berupa peraturan yang ada. Muda-mudahan dana desa yang cukup besar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, BPK merupakan aparat pengawasan yang berperan memfasilitasi dan memberikan bimbingan untuk OPD terkait maupun aparat kampung dalam hal pengolahan dan akuntabilitas keuangan.

"Dari hasil evalasi kami, rata-rata dari sample yang kami lakukan, kendala yang ada selain geografis adalah SDM. Mudah-mudahan dengan sarana bimtek ini dapat dimanfaatkan untuk bisa mengenal, memahami dan lebih termotivasi untuk gunakan Siskeudes," harapnya.

Sekda Michael Gomar mengatakan, Bimtek atau sosialisasi ini merupakan kegiatan lanjutan dari tahap sebelumnya pada beberapa bulan lalu.

"Bimtek di DPMK untuk aparatur kampung telah dilakukan sejak 2016 lalu. Dalam satu tahun bisa mencapai 2-3 kali bimtek. Ini dilakukan untuk penguatan kapasitas kepada 133 aparat dan perangkat kampung untuk meningkatkan kualitas SDM," ujarnya.

"Pelatihan ini sangat penting, kalau bisa satu tahun 5 kali, kita lakukan 5 kali supaya merubah pola pikir kita dan meningaktkan kapasitas kita," lanjutnya.

Gomar juga mengakui bahwa kendala utama aparatur kampung di Papua adalah SDM. Namun kondisi ini sebenarnya tidak hanya di Mimika dan Papua saja namun di wilayah lain di Indonesia juga sama.

"Bukan hanya di Mimika tapi di seluruh Papua. Tapi kita tidak bisa bilang di Papua saja. Di Jawa juga ada kepala kampung yang tidak punya kualitas," ungkapnya.

Gomar menyebutkan bahwa para aparatur kampung harus selalu mengikuti perubahan peraturan yang ada baik peraturan pusat seperti peremdangri dan permendes maupun peraturan di daerah.

"Pemerintah kabupaten berharap pemerintahan kampung agar Dana Desa termasuk ADD dapat dimanfaatkan dengan baik demi perkembangan dan kemajuan kampung serta kesejahteraan masyarakat," harapnya. (Ronald)

Gubernur Papua Besok Kunker ke Mimika



Gubernur Lukas Enembe akan meresmikan Venue Futsal dan Bola Tangan

MIMIKA, BM

Ketua Umum PB PON Papua Tahun 2021, Gubernur Papua Lukas Enembe direncanakan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika ada Senin (20/9).

Gubernur datang bersama rombongan ke Mimika untuk memantau kesiapan venue PB PON Sub Mimika. Ia ingin memastikan apakah Mimika telah siap untuk menggelar PON.

Sesuai rundown kegiatan yang dikirimkan ke BeritaMimika, Gubernur akan tiba di Bandara Moses Kilangin pada pukul 09.00 Wit. Semua yang terlibat dalam penjemputan ini, wajib menggunakan kemeja atau kaos PON Papua.

Kedatangan Gubernur Lukas Enembe di Bandara Moses Kilangin akan disambut oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Setelah dari bandara, rombongan akan langsung mengunjungi venue-venue PON di Timika.

Di venue futsal nanti, gubernur akan langsung melakukan penandatanganan prasasti peresmian venue futsal.

Setelah itu ia kemudian mengunjungi venue biliard, Mimika Sport Centre dan venue panjat tebing.

Di venue panjat tebing, gubernur akan mendampingi Bupati Mimika Eltinus Omaleng untuk melakukan penandatanganan prasasti peresmian. Setelah itu rombongan akan langsungs menuju Hotel 66 untuk makan siang bersama (Ronald)

Sekda: Honorer yang Dimutasi Tidak Bisa Pindah ke OPD Lain

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika telah mengaktifkan 2.998 tenaga honorer untuk kembali bekerja setelah sebelumnya pada Juni lalu mereka dirumahkan karena jumlah pegawai honor terlalu banyak sehingga membebani APBD.

Nama-nama tenaga honorer yang kembali aktif sudah dibagikan ke masing-masing pimpinan OPD, distrik dan kelurahan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael Gomar saat ditemui di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (16/9) mengatakan dalam waktu kurang dari satu minggu ke depan dijadwalkan untuk pemberkasan tenaga honorer.

Setelah pemberlasan rampung, langsung akan dilakukan penandatanganan kontrak kerja bersama pemerintah daerah.

Pemberkasan dilakukan melalui kasubag kepegawai masing-masing instansi yang selanjutnya akan dikumpulkan kepada tim TP2D.

"Kami berharap tanggal 30 September sudah selesai agar bisa penandatanganan kontrak dan SK bupati secara kolektif dari masing-masing OPD sudah bisa diberikan," jelas Gomar.

Berdasarkan nama-nama yang sudah diunumkan, ada yang dimutasi sesuai latar belakang pendidikan dan kebutuhan di masing-masing OPD.

Dengan demikian maka honorer yang sudah dimutasi tidak bisa mengajukan pindah atau dipindahkan ke OPD lain sesuai keinginannya.

"Dalam kontrak kerja ada penegasan bahwa pegawai honorer tidak bisa dipindahkan atau mutasi. Misalnya di bawah oleh pimpinan OPD lainnya ke OPD lainnya," tegas Gomar.

Dalam kontrak kerja nanti juga tertuang klausal tentang kedisiplinan tenaga honorer. Beberapa diantaranya adalah jika tenaga honorer 10 hari berturut-turut tidak masuk kantor untuk bekerja atau tidak aktif tanpa keterangan maka akan diberikan sanksi pemecatan.

"Secara langsung pimpinan OPD mempunyai kewenangan melakukan pemutusan hubungan kerja," ujarnya

Untuk tahun ini, kontrak kerja akan berlaku tiga bulan dan akan dilakukan penilaian oleh masing-masing pimpinan OPD terkait kinerja dan keaktifan tenaga honorer.

"Apabila tidak aktif, kepala OPD melakukan penilaian maka bisa diusulkan untuk tidak dilanjutkan di tahun anggaran berikut," tuturnya.

Gomar berpesan kepada 2.998 tenaga honorer yang direkrut kembali agar dapat bekerja aktif membantu kinerja OPDOPD dan mengutamakan kedisiplinan dalam bekerja.

"Yang kami harapkan adalah aktif bekerja, disiplin, berkontribusi dan juga memberikan manfaat dan dampak lebih terhadap pelayanan publik yang ada di Mimika,"harapnya. (Shanty)

Top