Politik & Pemerintahan

Pemda Mimika Gelar Rakor Bersama DPRD


Suasana pertemuan 

MIMIKA,BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika menggelar rapat koordinasi dengan DPRD Mimika guna membahas perkembangan pembangunan di Kabupaten Mimika.

Rakor yang berlangsung di Hotel Swisbelin, Senin (13/5/2024) dipimpin langsung Bupati Mimika Eltinus Omaleng didampingi Pj Sekda Mimika Ida Wahyuni, Kepala BPKAD Jania Basir dan Kepala Bapenda Mimika, Dei Chilifa.

Pj Sekda Mimika, Ida Wahyuni usai pertemuan kepada wartawan mengatakan, ada tiga poin penting yang dibahas dalam rapat koordinasi antar lembaga ini.

Pertemuan ini merupakan undangan yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka diskusi antara pemerintah dan DPRD mengenai pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mimika.

"Agenda kedua yang dibahas dalam rakor ini adalah pemaparan mengenai kegiatan DPRD dan Pemerintah yang sedang berlangsung. Dan terakhir pembahasan mengenai divestasi saham PTFI,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Pemda Mappi Salurkan Bantuan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Ormas Serta Atlit Berprestasi

PJ Bupati Mappi saat menyerahkan bantuan hibah kepada para penerima manfaat 

MAPPI, BM

Pemda Mappi kembali menyalurkan bantuan hibah/sosial kepada badan dan lembaga nirbala, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan. Penyaluran hibah/sosial tersebut turut juga diberikan kepada atlet berprestasi di Kabupaten Mappi pada, Jumat (10/5/2024)

Penyerahan bantuan ini bersumber dari APBD tahun 2024 Kabupaten Mappi. Hal itu sudah berjalan kurang lebih selama dua tahun semenjak Michael R. Gomar menjabat sebagai Pj. Bupati Mappi.

Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar mengatakan penyaluran bantuan hibah/sosial bersumber dari APBD 2024. Pihaknya berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik.

Dikatakan Pj. Bupati bahwa penyaluran bantuan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Bagi penerima manfaat bantuan hibah ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik sesuai peruntukkannya.

Ia juga berharap penggunaan dana hibah ini dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada Pemda Mappix

Tidak hanya itu, atlit berprestasi yang meraih emas, perak dan perunggu pada pelaksanaan PORPROV Papua Selatan Tahun 2023 juga mendapatkan penghargaan.

PJ. Bupati berpesan agar bantuan yang diberikan kepada lembaga organisasi bidang keagamaan, pendidikan, pemuda, dan operasional serta rehabilitasi tempat peribadatan digunakan sesuai peruntukan dan dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

"Saya berharap agar penerima manfaat, badan dan lembaga nirbala, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan dan atlet yang berprestasi dapat menggunakannya dengan baik," pungkasnya. (Ronald R)

Marianus : Kami Orang Papua Tidak Mau Jadi Bunga Atau Hanya Jadi Tameng

Marianus Maknaipeku

MIMIKA, BM

Saat ini sedang berlangsung tahapan asesment seleksi terbuka calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang diikuti oleh empat ASN, yang mana kedepannya salah satu tanggung jawab Sekda yaitu melaksanakan program kegiatan dan visi misi bupati dan wakil bupati.

Terkait seleksi sekda ini, tokoh masyarakat sangat berharap harus ada keberpihakan pada putra daerah khususnya Amungme maupun Kamoro.

Hal ini diingatkan Marianus Maknaipeku, tokoh masyarakat kepada media, Selasa (16/04/2024).

"Mereka yang ikut tes ini adalah figur-figur terbaik. Namun harus ada keberpihakan pada orang asli Papua, kami tidak mau orang Papua khususnya dari dua suku hanya jadi bunga atau tameng saja, karena setingannya sudah ada orang sehingga timbul kekecewaan," ungkap Marianus.

Jika dilihat dari para kandidat, menurut Marianus ia sudah tahu siapa yang bakal terpilih, namun hal tersebut harus didasari pada hati nurani.

"Kalau dari peta kandidatnya itu kita sudah tahu siapa yang akan terpilih duduk jadi Sekda. Kami juga tidak mau provokasi masyarakat untuk demo agar orang kami bisa masuk atau dapat, sekarang tinggal bagaimana hati nurani saja," ungkapnya.

Di kesempatan ini, dirinya menegskan terkait pernyataan Mendagri bahwa dalam waktu dekat menuju Pilkada 2024, tidak boleh ada transit pemerintahan atau rolling pegawai.

"Karena hal ini jika dilakukan maka akan ada sanksi. Kami minta Mendagri mohon menyurati secara resmi kepada Pemda Mimika bahwa dalam rentang Pilkada tidak boleh rolling, sehingga jika kondisi dipaksakan berarti itu ada kepentingan pribadi," kata Marianus. (Ignasius Istanto)

Top