Politik & Pemerintahan

Bapenda Catat Realisasi PAD Capai Rp83,361 Miliar

Kelala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat ditemui di ruang kerjanya

MIMIKA, BM

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 sektor pajak di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencapai Rp83,361 miliar atau setara 26,2 persen. Jumlah ini terhitung dari Januari 2021 hingga awal Juni 2021.

"Untuk PAD realisasinya baru capai Rp83,361 miliar dari target yang ditetapkan untuk tahun ini sebesar Rp320 miliar," tutur Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (10/6).

Sementara untuk realisasi keseluruhan APBD dari Rp3,559 triliun saat ini baru terealisasi sebesar Rp1,268 triliun atau 36 persen.

"Itu keseluruhannya dari APBD kita tahun ini. Kalau pajak daerah dari Rp218 juta sudah terealisasi Rp65,295 juta atau sekitar 30 persen," tutur Dwi.

Tahun ini Pemda Mimika menargetkan pendapatan daerah dengan total Rp3,5 triliun. Semuanya sudah mencakup penerimaan daerah dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan, bagi hasil Pajak Penghasilan dan lainnya.

Dwi juga mengatakan, secara keseluruhan dana perimbangan Pemda Mimika sudah masuk sekitar Rp90 miliar di bulan Februari dan April.
DAU yang diterima Pemda Mimika setiap triwulan kisaran Rp47 miliar. Jika dihitung dengan penundaan 2 bulan maka pemda menerima sekitar Rp90-an miliar.

"DAU yang kemarin di tahan bulan Februari dengan April, sudah mereka transfer. Awalnya pusat nyatakan belum memenuhi persyaratan untuk penganggaran covid-19. Ternyata setelah dijelaskan sudah dipenuhi. Akhirnya sudah ditransfer,"jelas Dwi.

Dwi menjelaskan, penundaan transfer sisa DAU mendasari surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 nomor S23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

"Ada kesesuaian di bidang pendidikan dan kesehatan sekian persen harus ada di APBD. Itulah yang menurut Pemerintah Pusat masih kurang. Sehingga nanti tim anggaran Pemda Mimika akan melihatnya kembali," jelas Dwi.

Penyesuain di bidang pendidikan dan kesehatan dilakukan karena pada tahun sebelumya lebih banyak diprioritaskan ke fisik. Pasalnya pemanfaatan APBD Mimika selama beberapa tahun ini digenjot untuk PON termasuk bandara dan lainnya.

Walau demikian, menurut Dwi sebenarnya pembangunan fisik juga menyentuh fisik kesehatan dan pendidikan. Misalnya di bidang pendidikan ada pembangunan sekolah.

"Tapi itu nanti kita akan koordinasi lagi. Karena harusnya fisik juga termasuk. Itu informasi terakhir mengenai ada beberapa yang ditunda sebesar Rp7 miliar sekian," ujarnya.

Secara regulasi, Dwi menjelaskan penundaan tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 13. Dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah dalam APBD atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dwi mengatakan, untuk alokasi dana desa sejauh ini sudah sesuai. Belanja pendidikan paling sedikit harus 20 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD.

Sementara belanja wajib kesehatan paling sedikit 10 persen dari total belanja daerah namun tidak termasuk belanja gaji yang dianggarkan dalam APBD atau perubahan.

"Nilai APBD Rp3,5 triliun dikurangi gaji dulu, baru kemudian untuk kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen. Itu yang menurut mereka kita punya APBD untuk dua kategori itu belum memenuhi," tuturnya.

Menyikapi hal ini, nantinya BPKA akan melihat kembali kesesuaian untuk belanja pendidikan dan kesehatan dan akan dikirimkan dalam bentuk surat ke pusat.

"Kalau memang presentasinya sudah baik dan sesuai maka secepatnya akan dibayarkan. Kadang-kadang pusat juga salah membaca karena sebenarnya dalam realisasi pembangunan fisik didalamnya juga termasuk pendidikan dan kesehatan," terangnya. (Shanty)

Pemda Mimika Kembali Tegaskan Hal Ini

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johanes Rettob mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah bisa dimulai setelah semua guru maupun tenaga pendidik sudah tuntas mendapat vaksinasi Covid-19.

Jikapun demikian, maka sekolah dengan metode Pembelajaran Tatap Muka wajib menerapkan protokol kesehatan.

"Ke depan nanti pemerintah akan mengevaluasi semua sekolah. Sekolah yang gurunya sudah vaksin boleh buka tapi kalau gurunya tidak vaksin lebih banyak tidak usah. Atau kita balik aturannya yang sudah vaksin yang mengajar, kalau tidak mau vaksin tidak mengajar,"tutur Wabup John saat diwawancarai di Hotel Horison Diana, Jumat (4/6).

Jelas Wabup John, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem juga telah menegaskan hal tersebut bahwa sekolah tatap muka boleh dibuka asalkan guru sudah di vaksin kecuali jika ada guru yang memiliki kormobit.

Ia menghimbau agar semua guru harus mematuhi aturan ini karena kebijakan ini bukan ditentukan oleh daerah namun oleh pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan.

"Kita harus sadar akan hal itu. Saya himbau ke guru-guru jangan takut. Lagipula sebelum vaksin harus screaning dulu dan kita harus jujur apa yang terjadi pada kita dalam pengertian kalau memang sakit yah kasih tau sakit, jangan tidak sakit tapi bilang sakit," harapnya.

Dikatakan hingga bulan kelima tahun ini, pemerintah daerah terus berusaha menekan dan memutuskan mata rantai penyebaran covid salah satunya dengan melakukan vaksinasi.

Menurutnya ASN harus menjadi contoh, termasuk para guru karena mereka merupakan ujung tombak pemutus mata rantai covid melalui vaksinasi.

"Mungkin mereka tidak mau karena ada dua hal yakni karena sakit atau terpengaruh isu hoax. Saya sampaikan bahwa pemerintah tidak akan membunuh masyarakatnya, pemerintah pasti mencari solusi yang terbaik untuk bagaimana memutus mata rantai ini dengan cara yang pasti aman,"tuturnya.

Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Reynold Ubra

Jika yang menjadi ujung tombak pemerintah dalam kasus ini saja menolak maka hal ini perlu dipertanyakan.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan, Reynold Ubra mengatakan, saat ini Puskesmas lagi konsen melakukan vaksinasi kepada para guru, namun sayangnya beberapa guru ada yang menolak untuk di vaksin.

Reynold Ubra tidak memaparkan dari sekolah mana dan berapa jumlah gurunya yang menolak di vaksin namun iapun sangat menyayangkan hal tersebut.

"Sangat jelas bahwa salah satu kriteria sekolah tatap muka itu bisa dilakukan jika guru di vaksin. Saya pikir ini juga disampaikan oleh Mendikbud," tegasnya.

Menurutnya yang paling siap saat ini adalah SMK Negeri. Saat ini pihaknya meminta Puskesmas melist jumlah sekolah dan gurunya karena datanya sudah diminta oleh Dinas Pendidikan.

"Dalam 1 sonasi misalnya Mimika Baru jumlah SD sekian, maka berapa yang sudah di vaksin, berapa yang belum dan apa alasannya. Ini semua harus kita tahu," ungkapnya.

Tambahnya, meski pembelajaran tatap muka sudah dilakukan di beberapa sekolah namun tetap dilakukan secara terbatas.

"Artinya kapasitas ruang kelas maksimal hanya 50 persen, selain itu sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat," tegasnya. (Shanty)

Wabup John : Jangan Sampai Kita Dieliminasi Kalau Kita Tereliminasi, Mampus kita

Wabup John saat memimpin evaluasi Smart City di Command Center Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika mengikuti evaluasi smart city secara virtual di Command Center, Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (3/6) kemarin.

Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob yang mengikuti evaluasi tersebut menjelaskan, program smart city ini sudah berjalan sejak tahun 2016 dan selalu dievaluasi satu tahun dua kali.

Evaluasi yang pertama ialah pemerintah akan melaporkan rencana kerja yang akan dilakukan di tahun berjalan dan di akhir tahun nanti.

"Sekarang kita laporkan lagi apa yang sudah kita lakukan sesuai tahun lalu sudah kita sampaikan, benar tidak kita sudah lakukan ini. Itulah evaluasinya," jelasnya saat diwawancarai usai kegiatan.

Wabup John mengatakan, pada evaluasi tersebut yang dilihat ialah apakah inovasi dalam program menuju smart city ada penambahan atau tidak. Kemudian penggunaan pelayanan kepada masyarakat apakah berjalan secara efektif, efisien dan tanpa biaya atau tidak.

"Melalui smart city inilah bagaimana kita memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani masyarakat,"tuturnya

Saat ini, Mimika masih masuk dalam 100 kota dan kabupaten di Indonesia yang merupakan Smart City. John Rettob berharap hal ini bisa terus dipertahankan.

Mempertahankan posisi dalam 100 smart city ini bisa dilakukan dengan terus berusaha mengembangkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang efektif, efisien dan tidak ada biaya.

"Jangan sampai kita di eliminasi kalau kita tereliminasi mampus kita," ungkapnya. (Shanty)

Top