Politik & Pemerintahan

Daerah Wajib Miliki Dokumen Kajian Risiko Bencana



Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika, Hence Suebu

MIMIKA, BM

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Mimika, Hence Suebu mengatakan, dokumen risiko bencana (KRB) diharuskan oleh undang-undang agar setiap daerah wajib untuk memiliki dokumen tersebut.

Selain diharuskan oleh undang-undang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mendorong pemerintah daerah untuk membuat dokumen kajian risiko bencana (KRB).

"Kita di Mimika mulai BPBD dibentuk sampai sekarang belum punya dokumen itu. Padahal dokumen ini sangat penting untuk meminta bantuan kepada BPBD Pusat," kata Hence.

Ia mengatakan, dokumen ini sangat dibutuhkan sebagai dasar BPBD Mimika ketika akan meminta bantuan kepada BPBD Pusat dan KRB ini juga sebagai salah satu langkah penting membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Dikatakan, waktu masih bergabung dengan Provinsi Papua, hanya 3 kabupaten yang memiliki dokumen tersebut, tidak termasuk Mimika.

"Makanya sekarang kami dorong supaya Mimika juga punya dokumen ini dan juga memiliki peta potensi bencana. Supaya semua OPD bisa gunakan itu untuk mengetahui mana yang daerah rawan dan lainnya,"ujarnya.

Untuk penyusunan dokumen ini pihaknya bekerja sama dengan tim ahli BPBD Jawa Timur, Papua dan Palu.

"Pembuatan dokumen ini kami rencana Oktober rampung. Kalau dokumennya sudah jadi maka kita bisa dorong untuk jadi Peraturan Bupati setelah itu di Perdakan supaya bisa jadi kekuatan hukum,"ungkapnya.

Ditambahkan, sebelum seminar ini diadakan, sudah dilakukan survey ke distrik dalam kota untuk mengetahui mana yang ada bahayanya sekaligus dan gunakan drone untuk membuat peta lokasi.

"Selain distrik dalam kota juga di pesisir yakni Amar, Atuka. Jadi ada beberapa distrik yang diambil sampelnya," ujarnya.

Sementara itu, Manager Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Jawa Timur, Dino Andalananto, mengatakan, KRB merupakan masukkan untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB). Kalau belum ada KRB maka harus dibuat dulu.

"Karena KRB ini lebih teknis melihat mulai dari ancaman, bahaya, kerentanan dan kapasitasnya sehingga ini kita bisa menilai berapa besar risiko yang ada di Mimika," jelasnya.

Menurutnya KRB ini sangatlah teknis, sifatnya selain membuat kajian juga memiliki peta. Peta itu nanti bisa digunakan wilayah-wilayah mana saja yang memiliki ancaman bencana.

"Melihat itu maka kita juga harus melihat kapasitasnya disana apakah sudah pernah ada sosialisasi atau pelatihan. Kalau belum ada maka harus ada peningkatan kapasitas sehingga nanti bisa menekan risiko bencana yang ada di Mimika," katanya.

Perlu diketahui bahwa KRB ini semua standar, sehingga tidak ada yang bisa membuatnya sendiri.

"Dokumen yang sifatnya hidup, artinya setiap tahun atau setiap ada kejadian akan di update. Ini juga akan diselaraskan dengan RPJMD," pungkasnya. (Shanty Sang)

Ratusan Peserta Seleksi PKD, Jalani Tes Wawancara

Peserta saat registrasi menunggu giliran tes wawancara 

MIMIKA, BM

Sebanyak 400-an orang yang mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi Pengawas Kelurahan dan Desa atau kampung (PKD) menjalani tes wawancara.

Tes wawancara dilakukan langsung oleh Badan Pemilu (Bawaslu) Mimika bertempat di Hotel Horison Ultima, Jumat (7/6/2024).

Menurut Ketua Bawaslu Mimika, Frans Wetipo tes wawancara ini akan berlangsung selama dua hari. Jumlah Pengawas Kelurahan dan Desa atau kampung yang akan diterima adalah 304 orang.

"Satu desa itu satu orang dan satu di daftar tunggu. Yang di daftar tunggu itu untuk jaga-jaga mana tau yang seorang tadi berhalangan," kata Frans.

Adapun materi yang ditanyakan saat wawancara adalah mengenai tugas dan fungsi Pengawas Kelurahan dan Desa atau kampung. Serta hal-hal yang berhubungan dengan Pemilu.

"Kadang kita salah tempatkan orang dan akhirnya jadi masalah dalam hal komunikasi. Minimal peserta harus yang berdomisili di tempat itulah. Supaya mereka tahu masyarakat di sana dan juga kenal dengan kepala desa," tambahnya.

Kata Frans, setelah tes wawancara selanjutnya akan ada Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi peserta yang sudah lulus. Sementara pelantikannya direncanakan minggu depan.

"Kami berupaya semaksimal mendapatkan figur terbaik, PKD bukan saja cakap, namun juga menguasai wilayah dan juga harus menguasai regulasi Pilkada, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepengawasan. Tes wawancara ini kita lakukan secara detail dan teliti, bukan sekedar formalitas semata,"ungkapnya. (Shanty Sang)

MK Dinilai Buta, Tidak Hiraukan Maksud Surat Dari Bawaslu

Ketua DPC Mimika Hanura Saleh Alhamid.

MIMIKA, BM

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak semua gugatan yang diajukan partai terkait adanya pelanggaran Pemilu lalu, menuai banyak kritikan karena terkesan buta alias tidak menghiraukan sama sekali temuan yang dilaporkan.

Hal ini dialami oleh partai Hanura Mimika, dimana form keberatan yang diajukan terkait dugaan penggelembungan suara terhadap satu caleg dan partai di Dapil III sudah direspon oleh Bawaslu Mimika dengan mengeluarkan surat penyelesaian cepat kepada KPU Mimika.

Dari surat yang dilayangkan hasil penyelidikan Bawaslu telah ditemukan adanya pelanggaran.

"KPU pun membalas surat Bawaslu dengan keluarkan surat, dan surat itu ditujukan kepada KPU Provinsi dengan isi meminta petunjuk berkaitan dengan surat Bawaslu yang isinya penyelesaian cepat terkait laporan,"kata Ketua DPC Mimika Hanura Saleh Alhamid.

"Harusnya MK merespon dan bertanya kepada Bawaslu tapi tidak sama sekali dan ini pedang keadilan MK telah menebas kami dan partai lain,"sambungnya.

Diterangkan Saleh bahwa keberatan yang disampaikan itu adalah dugaan penggelembungan suara di Dapil III Mimika pada nomor urut 1 Partai Nasdem atas nama AG, yang mana hasil suara 707 digelembungkan menjadi 2592.

"Jadi ada penggelembungan suara 1885. Hasil suara kami tetap 3082 sehingga dari penggelembungan suara itulah kami dirugikan. Kami tidak tahu suara yang digelembungkan itu diambil dari mana,"katanya.

Menurutnya, dari informasi yang diperoleh bahwa pertimbangan MK itu berkaitan dengan mengapa tidak memasuki suara Partai Hanura yang dihilangkan atau dikurangi.

"Parta Hanura punya suara itu tidak dihilangkan dan tidak dikurangi bahkan tidak ditambah, yang ditambah itu suara di partai lain yang mengakibatkan suara Partai Hanura turun dan Partai lain naik," ungkapnya.

Kata Saleh bahwa dirinya kecewa bukan karena tidak terpilih namun kecewa karena tidak mendapatkan keadilan atas laporan tersebut hingga keluarnya putusan MK.

"Sama sekali tidak dipertimbangkan dan diabaikan begitu saja. Padahal Bawaslu menindaklanjuti dengan mengeluarkan dua surat resmi dengan logo Garuda yang ditandatangani oleh semua komisioner,"ujarnya. (Ignasius Istanto)

Top