Politik & Pemerintahan

Plt Bupati Mimika Respon Penetapan Statusnya Oleh Kejati Papua 'Saya Tidak Ada Perasaan Takut Sedikitpun'

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan taggapan kepada media di Timika terkat penetapan stausnya sebagai tersangka pengadaan pesawat dan helikopter oleh Kejaksaan Tinggi Papua.

Johannes Rettob menyampaikan klarifikasi tersebut di Mels Cafe pada Rabu (25/01/2023. Ia mengatakan bahwa pada Selasa (24/01/223) kemarin ia diundang untuk memberikan keterangan.

Menurutnya keterangan yang ia sampaikan kemarin sama dengan keterangan yang ia sampaikan di pemanggilan sebelumnya.

"Kalau memang ternyata ditetapkan jadi tersangka saya kira skenario ini sudah dari awal karena tidak pernah ada perubahan dengan berita yang tadi saya baca itu. Itu hampir praktis sama dengan berita-berita yang sebelumnya," ungkapnya.

Rettob menegaskan Ia tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena statusnya baru disangkakan.

"Kita lihat waktunya saja. Proses hukum silakan jalan, bagi saya tidak ada masalah. Karena selama pemeriksaan saya tidak pernah ditanya sedikit pun tentang kerugian negara," ungkapnya.

"Kalau korupsi itu kan ada beberapa faktor, merugikan negara, gratifikasi. Kalau misalnya dibilang nepotisme dan dibilang terkait dengan proses pelelangan, semua sudah kita lakukan sesuai dengan ketentuan," jelasnya.

Plt John Rettob mengatakan, jika semua proses tidak dilakukan dengan benar dan terbukti korupsi maka pada tahun 2017 ia sudah pasti ditetapkan sebagai tersangka di KPK.

"Karena yang diperiksa ini kan sama sebenarnya. Saya sudah melakukan pemeriksaan di KPK itu selama kurang lebih dua tahun, 2017 sampai 2019. Materinya sama. Pemeriksaan di sana lebih teliti, sampai rekening-rekening saya diperiksa," ungkapnya.

"Kalau kemarin, hampir praktis pemeriksaan begitu-begitu saja. Tidak ada sedikitpun materi yang ditanya tentang kerugian. Nah, tadi saya baca (berita) ada kerugian negara berdasarkan audit akuntan publik. Kalau akuntan publik seharusnya saya dilibatkan di dalam pertanyaan," jelasnya.

Ia mengatakan dalam pemeriksaan kerugian negara seperti yang dituduhkan, seharusya dirinya ditanyakan terkait hal tersebut. Apakah hitunganya sesuai atau tidak.

"Tidak usahlah akuntan publik, BPK juga begitu. BPKP juga begitu. Kita yang jadi persoalan harus ditanya juga. Kan saya tidak pernah ditanya. Jadi tidak apa-apa. Itu biar saja. Ini kan mungkin tahun politik. Jalan saja," ungkapnya.

"Ini pemerintah ini, sekarang pak bupati sudah masuk dalam persidangan, terus apa saya lagi? Kan begitu. Ini kan proses yang luar biasa. Itu satu," ujarnya.

Walau telah disangkakan demikian, Plt John Rettob tetap menghargai proses tersebut. Ia menghargai hal tersebut karena menurutnya Ia tidak seperti yang dituduhkan.

"Kenapa saya menghargai, karena saya merasa saya tidak pernah buat apa-apa. Bahkan saya rugi banyak untuk mengurus barang itu. Pesawat ini. Kerugian terlalu banyak," terangnya.

Ia menjelaskan pada saat memasukan pesawat ke Timika, dirinya yang memfaslitasi pilot, engginer dan crew baik itu tempat tinggal, makan minum hingga berbagai kebutuhan lainnya.

"Segalanya saya taggung karena uang tidak cukup. Kalau dibilang katanya 43 miliar, 43 miliar itu kan sama dengan seharga helikopter. Sekarang helikopter kan ada. Milik pemerintah kabupaten. Kecuali kalau helikopter itu yang disangkakan dia bilang katanya saya leasing. Bagaimana lising, kontraknya ada," ungkapnya.

"Saya bilang sama kejaksaan, kalau kamu mau periksa tentang helikopter baru atau bekas, atau bagaimana belinya kamu tanya saja di pabrik. Pabrik di Malaysia dekat saja kok. Pergi saja tanya. Nomor serinya ada, tahun pembuatan nya kapan. Itu kan semua ada.

Tidak ada soal. Itu bagi saya tidak ada soal. Dan itu memang tidak pernah ditanyakan sih sama saya tapi justru saya yang memberikan informasi.

Kemarin itu cuma 13 pertanyaan kah. Pertanyaan nya juga cuma pertanyaan begitu begitu saja. Apakah anda sehat? Apakah ini sehat? Ya begitu.

Bahkan di dalam situ saya masih tulis, saya koreksi saya bilang kalau misalnya masih mau diperiksa lagi.

Dia tanyakan, apakah saudara masih memberikan jawaban lagi. Saya jawab, oh masih, masih bisa. Kapan saja dipanggil saya datang.

Satu yang saya bilang sama mereka bahwa saya ini bupati atau wakil bupati, iya kan. Kalau kita mau melakukan pemeriksaan begini, izinnya ke kemendagri.

Tapi saya tidak pernah pikir itu. Saya datang seperti biasa karena saya rasa kasus ini kasus biasa bagi saya.

Jadi saya pikir, kalau memang ini betul ditetapkan sebagai tersangka, saya juga harus dikasih tahu. Masa saya tahu dari media. Itu yang pertama.

Yang kedua, memang ini sudah diatur, menurut saya. Karena apa yang disangkakan pada saat awal persis sama seperti yang bahasa sekarang. Berarti hasil pemeriksaan kita tidak ada guna dong.

Kalau memang kemudian sudah dibuat supaya kemudian harus menjadi seperti ini. Kan begitu. Berarti kan tendensius. Tapi bagi saya tidak usahlah, tidak ada masalah.

Untuk yang kemarin saya baru dipanggil dua kali. Waktu yang KPK dulu itu 4 kali.

Dua kali itu pun pertanyaannya tidak seperti KPK. Kalau KPK kan ditanya sampai rekeningnya, aliran dananya. Segala macam itu dicek.

Kalau ini kan tidak ada. Hanya pernyataan pernyataan yang biasa, apakah lelang kah, apa kah.

Kalau dibilang tidak lelang, dibilang katanya persoalan nya tidak lelang, memang tidak perlu lelang. Aturannya jelas kok di dalam peraturan 54.

Saya beli pesawat ke pabrik ni. Kami beli dengan pabrik karena efisien. Pengadaan pesawat dulu, kalau kita mau bicara perencanaan, kita rencana kan dulu baru kita tetapkan uangnya. Barangnya seperti apa begitu. Itu kan dulu.

Dulu kami tidak pernah merencanakan dinas perhubungan loh. Saya waktu itu kepala bidang, saya tidak merencanakan. Tiba tiba saja muncul di APBD. Saya tidak tahu dari mana datangnya.

Tapi waktu itu pak kadis ngomong sama saya, saya bilang bapa kalau beli pesawat gampang. Tapi kalau kita mau operasi kan pesawat itu tidak gampang.

Saya kira saya sudah pernah menerangkan ya bagaimana kita cari operator begitu setengah mati, sampai kita harus melakukan akusisi saham.

Kemudian bagaimana saya harus komunikasi dengan Amerika. Kita harus komunikasi dengan prancis, untuk segala macam. Itu pekerjaan tidak mudah. Dan saya lakukan semua.

Apakah dari situ saya dapat uang!? tidak kan. Uang itu cuma 85 miliar. Harga pesawat sudah 80 miliar. Itu tercatat dan terdata. Kurs dollar dia naik.

Terus kalau saya korupsi 43 miliar, terus pesawat nya darimana ini belinya. Ini kan logika berpikirnya kan seperti itu. Kan begitu.

Mereka sudah lihat kok, ini kwitansi, ini buktinya, ada bill of sale, ini bukti pembayaran, ini kwitansinya, invoicenya. Ditotal dua pesawat semua hampir 80 miliar lebih sedikit.

Masih ada sisa 5 miliar kan. Kita bicara 5 miliar. Kalau korupsi ya dari 5 miliar ini. Tapi 5 miliar ini untuk gaji pilot, very flight, bayar jasa bandara, beli avtur, proving flight, perizinan perizinan seperti sertifikasi dan lain lain. Dua pesawat loh hanya dengan dana 5 miliar tentu uangnya kurang.

Terus mereka (pilot) datang dari sana, pilot-pilot nya selama operasi di sini terus tidur dimana . Ibu (istrinya) itu yang kasih makan itu, masak untuk mereka.

Rumah saya, saya pakai untuk tempat tinggal mereka. Saya tampung mereka semua di sana, karena kami tidak sanggup bayar hotel. Uang sudah tidak ada. Terus sekarang saya mau korupsi 43 miliar?.

Kemudian yang berikut, sesudah perjalanan pesawat ini dioperasikan selama ini. terus pesawat ini, waktu dia operasi kan selama ini terus waktu maintenance maintenance nya , siapa yang tanggung uang.

Asian one tidak punya uang, karena dia harus setor kepada... Makanya asia one kan punya piutang kepada pemda yang sekarang dia lagi cicil karena dia tidak sanggup bayar, karena dia rugi.

Akhirnya saya kredit uang untuk membiayai pesawat. Ini yang tidak pernah ditanyakan, tidak pernah diperiksa alur dananya itu.

Saya kredit uang dari bank mandiri, terus bank mandiri saya kirim sama asian one, terus asia one kirim ke pabrik terus pesawat kita diperbaiki di sana. Siapa yang ini, uang pribadi. Tidak gampang, tapi ya tidak apa-apa.

Ini kan baru disangkakan, nanti kan dalam perjalanan, nanti kita lihat toh. Waktu yang akan membuktikan . Tuhan dia tahu apa yang kita buat untuk daerah ini. Tuhan tahu apa yang saya buat untuk pemerintah ini. Tuhan apa dengan ikhlas hati saya lakukan . Jadi nanti kita lihat saja salam perkembangan.

Saya tidak gentar sedikit juga. Hati saya tu tenang saja. Saya baru tahu tadi saya baca waktu di acara.

Jika ditanya, berarti pak Plt belum terima pemberitahuan langsung dari kejati papua?
Ya nggak, nggak ada. Nggak ada.

Pertanyaanya, setelah ini apakah ada upaya hukum dari pihak bapak? Nanti kita lihat, saya belum bicara. Tetapi nanti kita lihat dalam perkembangan.

Pesan Plt Bupati Mimika untuk Warganya

Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat kabupaten Mimika tidak usah khawatir. Saya bekerja tetap untuk masyarakat Mimika. Saat ini saya ditugaskan untuk menjadi pelaksana tugas bupati, dan kita tetap kerja seperi biasa. Masyarakat juga tetap seperti biasa.

Kalau memang itu dilakukan proses hukum, silakan jalan , silakan saja. Sebagai warga negara saya tetap jalankan, seperti biasa.

Ini karena tekanan tekanan luar biasa. Kemarin mereka demo di Jakarta untuk menekan ini. Dan ternyata betul-betul jadi penekanan dilakukan luar biasa yang dilakukan sehingga jadi seperti ini. Jadi kurang lebih begitu.

Jadi masyarakat Mimika tetap tenang, saya tetap bekerja untuk masyarakat Mimika karena saya juga sudah dapat telpon begitu banyak, dimana mereka mau membuat segala macam, tapi saya kira masyarakat harus tetap tenang.

Ini kan baru disangkakan, kalau ditetapkan menjadi tersangka berarti kan mungkin bagi mereka sudah ada bukti bahwa saya korupsi. Tapai kalau dibilang sampai 43 miliar, saya macam rasa lucu lagi. Dari mana 43 miliar, kan pesawat saja sudah harga begitu.

Kecuali kalau memang tidak ada pesawat nya, tidak ada helikopter nya baru betul. Saya ini tidak ada perasaan takut sedikit juga. (Endi Langobelen)

Albertus Tsolme Ditunjuk Jadi Plt Kadis Kominfo Mimika 

Albertus Tsolme

MIMIKA, BM

Albertus Tsolme resmi melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika, di samping jabatannya sebagai Sekretaris Dinas Kominfo Mimika terhitung mulai  23 Januari 2023.

Penunjukkan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas nomor 821.2/42/2023 tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob.

Pertimbangan penunjukan tersebut sehubungan dengan kekosongan jabatan Kepala Dinas Kominfo atas wafatnya Hilar Helty Limbong Allo pada Minggu, 15 Januari 2023, serta dalam rangka kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di lingkungan Dinas Kominfo.

Sebelum menjadi Sekretaris Dinas Kominfo pada 2 Juni 2022, yang kemudian merangkap Plt Kadis Kominfo, Albertus Tsolme menjabat sebagai Kepala Distrik Amar sejak 2020 hingga pertengahan 2022.

Ia mengawali karier sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 1992 sebagai guru di Sekolah Dasar (SD) Umar, Distrik Mimika Barat Jauh. Saat itu Mimika masih menjadi bagia dari Kabupaten Fakfak. Setahun kemudian ia diangkat menjadi PNS.

Kelahiran Agimuga, 2 April 1966, Albertus Tsolme mengenyam pendidikan di SD Agimuga, SMP Kokonao, selanjutnya Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Jayapura dan S-1 di UTI. 

"Sekitar tahun 1980-an di kampung saya Agimuga, tidak ada guru. Padahal minat anak bersekolah sangat luar biasa sehingga pastor berdayakan anak-anak di kampung yang putus sekolah SMP, yang bisa baca tulis, untuk mengajar SD. Sejak itu, saya ingin jadi guru dan mengajar di kampung saya. Akhirnya keinginan itu terwujud ketika menjadi Kepala Sekolah di SD Agimuga," jelasnya.

Pernah menjadi guru SD YPPK Tiga Raja Waonaripi, Albertus kemudian menjabat Kepala Sekolah di SD Agimuga sejak tahun 2007, hingga pada tahun 2015 dilantik menjadi Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM) pada sekretariat daerah Kabupaten Mimika.

Selanjutnya ia melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang (Kabid) pada Badan Kesbangpol, kemudian menjabat sebagai Kepala Distrik Jila dan Kepala Distrik Amar.

Menurutnya bahwa menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus siap ditempatkan dimanapun.

"Sebagai orang lapangan, bukan masalah bertugas di distrik atau kampung, meski ada kesulitan yang dihadapi yakni transportasi, khususnya di Jila, yang sekali carter pesawat ke tempat tugas harus siapkan dana minimal 25 juta rupiah, sementara tidak ada anggaran untuk itu, tapi tetap berusaha melayani masyarakat dengan keterbatasan yang ada," kisahnya.

Banyak suka duka yang dialaminya sebagai ASN, terutama ketika menjadi guru. 

"Tidak ada perahu motor saat menjadi guru di Umar, sehingga harus dayung pakai penggayung hingga berminggu-minggu untuk sampai ke kampung. Pernah terbalik dengan perahu di laut Pronggo, tapi untung saya tahu berenang," ungkapnya.

"Pernah juga kabut tutup dan tabrak gunung saat naik helikopter (chopper) di Jila. Mobil pernah tabrak saya sampai koprol 15 meter hingga jatuh di parit. Saya bisa mati di laut, bisa juga di darat. Tapi Tuhan masih mau pakai saya, jadi kasih saya umur panjang dan masih hidup," ucapnya penuh syukur.

Bergabung di Dinas Kominfo sejak pertengahan tahun 2022, ia mengaku harus banyak belajar, karena berbeda disiplin ilmu. Sementara ketika menjadi Kabag SDM dan Kadistrik, masih ada dasar ilmu pelayanan kepada masyarakat.

"Meski ada kesulitan, tapi melalui belajar, juga bekerjasama dengan teman-teman pejabat dan pegawai, maka nama baik dinas akan tercapai, bukan karena kepala dinasnya. Semua pejabat, staf dan honorer yang ada, bila bekerjasama dengan baik, maka akan ada perubahan. Berubah bukan hanya saya sebagai kepala dinas, tapi perlu dukungan dan dorongan dari teman-teman semua," tutupnya. (Shanty Sang)

Awal Tahun 2023 Kampung Mawokauw Jaya Gelar Musrenbang, Ditetapkan 4 Program Prioritas


Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, saat membawakan sambutan dalam Musrenbang tingkat kampung di balai Kantor Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Mimika, Papua Tengah, Kamis (26/1/2023)

MIMIKA, BM

Pemerintah Kampung Mawokauw Jaya menggelar musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di balai Kantor Kampung Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Mimika, Papua Tengah, Kamis (26/1/2023).

Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh Kepala Kampung Mawokauw Jaya beserta aparatnya, Kordinator Pendamping Kabupaten Mimika, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mimika, Pendamping Distrik Wania, Babinkamtibmas, Babinsa, PKK, kelompok binaan, tokoh-tokoh masyarakat, dan masing-masing ketua RT/RW.

Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, melalui sambutannya mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan Musrenbang atau pengusulan yang di laksanakan oleh setiap dusun.

"Jadi (Musrenbang) ini tinggal kita sepakati apa-apa saja yang sudah diusulkan dari Musrenbang dusun. Kalau memang hasilnya bisa dilaksanakan oleh pemerintah kampung menggunakan dana desa itu kita laksanakan," ujarnya.

"Tapi kalau tidak berarti kita akan mencoba kembali mengusulkan dalam Musrenbang tingkat distrik untuk nantinya dibawa lagi oleh distrik di tingkat kabupaten," imbuhnya.

Selain itu dirinya juga mengatakan bahwa dana desa pada tahun ini sebesar Rp 1.1.039.000.005 dan harus berpatokan kepada peraturan-peraturan menteri yang sudah dicanangkan di pusat yaitu 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan termasuk kelompok tani dan kelompok ternak.

Sementara itu, disampaikan bahwa pada tahun 2023 ini, anggaran dana desa Kampung Mawokauw Jaya sebesar Rp1.039.000.005,- dan penggunaan dana tersebut harus berpatokan pada peraturan-peraturan menteri yang sudah dicanangkan, yaitu 20 persen dana desa untuk ketahanan pangan termasuk kelompok tani dan kelompok ternak.

Selanjutnya Kepala Kepala Bidang Pemerintahan Kampung, Frits Werimon, menyampaikan bahwa kurang lebih selama 7 Tahun ada tiga sumber dana yang diperuntukan untuk dikelola oleh pemerintah kampung.

"Pertama, dana desa yang bersumber dari APBN. Itu dari kementerian terkait, yaitu kerjasama antara kementerian keuangan, kementerian desa dan kementerian dalam negeri," jelasnya.

Kemudian yang berikut yaitu dari APBD Kabupaten Mimika. Dana tersebut, kata dia, bersumber dari dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang besarannya minimal 10 persen berdasarkan UUD No 6 tahun 2014 pasal 72 ayat ke 3.

"Dan dana Pajak Bagi Hasil (PBH) yang merupakan pajak dan retribusi daerah," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Frits juga menegaskan bahwa program-program usulan harus benar-benar melihat skala prioritas.

"Jangan lupa juga memasukkan program-program yang telah ditetapkan oleh pusat seperti stunting, kegiatan pendataan SDGs dan juga kegiatan-kegiatan prioritas lainnya di kampung ini. Kemudian kegiatan untuk ibu-ibu. Tapi saya yakin Mawokauw jaya ini hampir setiap tahun pasti ada," tuturnya.

Dikatakan bahwa alokasi penggunaan dana desa untuk tahun ini masih terbilang sama, yakni 70 persen untuk kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan 30 persen untuk penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

Di samping itu, Kordinator Pendamping Kabupaten Mimika, Stefanus Subay, mengatakan pengelolaan dana sesuai dengan peraturan menteri desa tahun anggaran 2023.

"Ada tiga poin penting yaitu, pemulihan ekonomi desa, program-program prioritas dan bencana alam maupun non alam," ungkapnya.

Ketiga poin ini, menurut Stefanus, harus menjadi atensi dan benar-benar diperhatikan oleh masing-masing desa atau kampung di seluruh Indonesia.

"Harapan kami, kegiatan ini dapat diikuti oleh semua RT dan aparatur kampung dalam mendukung kemajuan kampung," tutupnya.

Untuk diketahui, dari hasil Musrenbang ini, telah ditetapkan beberapa usulan yang menjadi program prioritas kampung Mawokauw Jaya, yakni pembangunan drainase, pemasangan lampu jalan, dan pembuatan jalan lingkungan serta Bumdes. (Endi Langobelen)

Top