politik

Doa bersama dipimpin oleh para tokoh agama

MIMIKA, BM

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika menggelar doa lintas agama menjelang pemungutan suara Pilkada pada 27 November 2024, yang dihadiri tokoh umat Muslim, Katolik, Hindu, Budha, dan Kristen

Doa lintas agama ini adalah dalam rangka menciptakan suasana damai dan kondusif di masa tenang.

Ketua FKUB Kabupaten Mimika Jeffry C. Hutagalung, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah dinamika politik menjelang hari pencoblosan

"Saya harap umat beragama tetap menjaga kedamaian sebelum maupun sesudah Pilkada. Doa lintas agama ini adalah simbol harapan kita bersama agar Pilkada dapat berjalan dengan damai, jujur, dan adil,” kata Jeffry disela-sela kegiatan doa lintas agama di Hotel Swisbelin, Selasa (26/11/2024).

Jefry mengatakan, Mimika adalah rumah yang besar, jadi apabila ada perbedaan pilihan, jangan membuatnya menjadi masalah. Sebab, masing-masing pribadi memiliki hak konstitusional, memiliki kebebasan untuk memilih.

Namun, hal yang paling utama adalah bagaimana persaudaraan itu tidak bisa diubah oleh siapa pun.

Ia menjelaskan bahwa politik itu biasa, sehingga masyarakat harus memaknainya sebagai sebuah pesta yang dijalankan dengan sukacita.

“Pesan saya agar semua umat beragama menggunakan hak pilihnya. Silahkan pilih Paslon yang ada, sesuai dengan hati nurani, visi-misi demi kemajuan Mimika. Saya katakan, semua paslon ini merupakan putra putri terbaik di Kabupaten ini,” ujarnya.

Adapun kegiatan doa lintas agama ini berisi pesan-pesan moral dari masing-masing pemuka agama yang menekankan pentingnya persaudaraan, toleransi, dan menjauhi provokasi yang dapat memecah belah masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pilkada Kabupaten Mimika 2024 dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai, berintegritas, dan menghormati keberagaman,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar sosialisasi peran media sosial pada instansi pemerintah.

Adapun, maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah meningkatkan peran media sosial pada instansi pemerintah, dengan memaksimalkan penggunaan media sosial pada setiap OPD. Dan sosialisasi ini juga untuk meningkatkan kapasitas admin media sosial pada OPD, melalui pelatihan pembuatan konten.

Sosialisasi ini mengusing tema, “Memaksimalkan penggunaan media sosial pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)”.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Selasa (26/11/2024) dibuka secara resmi oleh Plh Asisten Bidang Ekonomi, Frans Kambu.

Plh Asisten Bidang Ekonomi, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan, di era digital yang semakin maju seperti sekarang ini, media publikasi memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi  kepada masyarakat.
 
Untuk itu, memiliki saluran komunikasi yang efektif dan terbuka antara masyarakat dan pemerintah, dengan memanfaatkan teknologi atau inovasi yang tepat, sangat diperlukan oleh setiap OPD, agar informasi dapat dengan efisien dan efektif sampai kepada masyarakat, serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam agenda pemerintah.
 
"Media publikasi pemerintah, diantaranya melalui media sosial resmi, berperan besar dalam memberikan informasi yang akurat, transparan dan terpercaya, serta mudah dipahami oleh masyarakat,"kata Frans.
 
Dengan memaksimalkan dan optimalisasi fungsi serta peranan media sosial pada setiap OPD, Frans berharap informasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Mimika, dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya.
 
Katanya, kegiatan ini merupakan langkah signifikan dalam upaya Pemerintah Kabupaten Mimika untuk memberikan akses yang lebih luas dan efektif, terhadap informasi yang berkualitas kepada masyarakat.
 
Menurutnya, perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu akurat, jelas dan mudah diakses oleh semua pihak.
 
"Dengan konsisten membuat konten yang bermanfaat dan memberi edukasi yang positif bagi pembaca dan masyarakat, diharapkan ke depan, perangkat daerah bisa saling bertukar informasi dan berkontribusi dalam membagikan informasi yang tepat, agar publikasi program kerja pemerintah dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakat,"ujarnya.
 
Frans mengajak untuk semuanya dapat berkomitmen menjaga integritas dan etika dalam penyebaran informasi publik, karena kebenaran informasi adalah kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik.
 
Meski zaman terus berubah dan teknologi komunikasi berkembang dahsyat, bagi kita semua, akurasi harus tetap lebih utama dan lebih penting, dibanding dengan kecepatan.
 
"Oleh karena itu, kita tetap tunduk dan taat kepada etika jurnalistik yang berimbang, akurat dan informatif. Sebab media sosial merupakan media yang paling efektif untuk membangun opini mempengaruhi masyarakat guna mendukung kebijakan pemerintah,"ujarnya.
 
Dikatakan, dengan dilaksanakannya sosialisasi peran media sosial pada instansi pemerintah ini, diharapkan agar semua pihak dapat memiliki pemahaman yang sama akan pentingnya peranan media sosial guna menginformasikan pada masyarakat, kegiatan pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.
 
"Mari kita tetap bersemangat meningkatkan peran media sosial pemerintah, dengan menyajikan informasi dan konten sesuai fakta,akurat, cermat, berimbang dan dapat berperan mengedukasi masyarakat dengan baik, sehingga masyarakat Mimika yang majemuk demi terwujudnya Mimika yang aman, damai dan sejahtera,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Pj Bupati Mimika Valentinus S. Sumito

MIMIKA, BM

Pj Bupati Mimika Valentinus S. Sumito, mengungkapkan, dirinya sudah menerima 27 nama calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRK) Jalur Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Mimika periode 2024-2029 dari Panitia Seleksi (Pansel).

27 nama tersebut akan diumumkan pada, Kamis 28 November 2024.

"Pansel akan umumkan usai Pilkada, jadi nanti hari Kamis ini. Kenapa setelah Pilkada karena kita tidak mau nanti ada yang katakan bahwa dia bisa naik karena ini dan itu,"kata Pj Bupati Mimika, Valentinus S Sumito saat ditemui di Hotel Swissbellin, Selasa (26/11/2024).

Valentinus menjelaskan, 27 nama yang ditetapkan Pansel itu, terdiri dari sembilan nama calon tetap DPRK dan 18 nama lainnya masuk daftar tunggu pertama dan kedua.

Dikatakan, setelah adanya pengumuman 27 nama DPRK, dan jika ada yang merasa keberatan maka akan diberi waktu 3 hari untuk masa keberatannya.

“Apabila dalam pengumuman nama DPRK ada yang merasa keberatan maka dapat melapor ke PTUN, kemudian PTUN akan lakukan pemeriksaan ulang berkas-berkas,”ungkapnya.

Sementara hal yang sama juga dikatakan Kepala Kesbangpol Mimika, Yan Selamat Purba, bahwa 27 nama DPRK sudah diserahkan dan tugas Pansel selanjutnya harus mengumumkan ke publik baik melalui media elektronik, cetak serta media virtual.

"Kalau ada yang tidak puas sesuai PP nomor 106 dikasih waktu 3 hari untuk dilaporkan ke PTUN, sehingga PTUN kembali membuka berkas-berkas,"kata Yan.

Yan mengatakan, setelah Pansel tetapkan nanti pemerintah usulkan ke Gubernur Papua Tengah untuk di sahkan. Namun, jika ada yang sanggah maka PTUN akan menyurat ke Gubernur untuk dipending.

"Jika sudah selesai maka kita siap proses pelantikan,"pungkasnya. (Shanty Sang)