politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat melakukan penandatanganan nota kesepakatan pembangunan gedung perawatan C2

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika resmi menandatangani nota kesepakatan (MoU) dengan DPRK Mimika terkait pembangunan Gedung Perawatan C2 RSUD Mimika melalui skema anggaran tahun jamak (multi-years) 2026–2028 senilai Rp242 miliar.

Penandatanganan MoU antara Bupati Mimika, Johannes Rettob yang didampingi Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong bersama Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, Wakil Ketua I, Asri Akkas dan Wakil Ketua III Ester Tsenawatme, di ruang pertemuan RSUD Mimika pada Jumat (10/4/2026).

Master plan pembangunan Gedung Perawatan C2 ini dirancang sebagai gedung tiga lantai oleh PT Pandu Persada.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, pembangunan gedung ini menggunakan anggaran multiyears sebesar Rp242 miliar dimana jumlah tersebut telah disepakati sebelumnya, dengan pembagian tahun pertama Rp72 miliar, tahun kedua Rp110 miliar, dan tahun ketiga Rp60 miliar.

“Karena ini dibiayai secara multiyears sehingga perlu mendapat persetujuan DPRK sesuai dengan masa jabatan kepala daerah,"kata Bupati John.

Bupati menjelaskan, pembangunan gedung perawatan C2 dinilai penting dikarenakan terjadi lonjakan pasien hingga mencapai 300 orang. Sementara, jumlah tempat tidur yang tersedia hanya 181 bed.

"Dengan jumlah pasien yang sudah melebihi batas kapasitas ini terpaksa ada ruang doa yang dijadikan ruang rawat inap. Artinya, memang rumah sakit ini perlu dikembangkan,"tutur Bupati JR.

Katanya, Pembangunan gedung perawatan C2 dirancang untuk menambah kapasitas pelayanan rawat inap secara signifikan dengan tetap mengacu pada standar nasional, termasuk kelas rawat inap standard.

Pasalnya, RSUD Mimika tidak hanya melayani masyarakat lokal, tetapi juga menjadi rumah sakit rujukan bagi sejumlah wilayah di Papua Tengah seperti Puncak, Paniai, dan Intan Jaya, bahkan hingga pasien dari luar daerah.

Ia juga menekankan pentingnya memilih kontraktor yang memiliki kemampuan finansial kuat agar pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tidak bergantung sepenuhnya pada pencairan anggaran.

Selain pembangunan gedung baru, Pemkab Mimika juga berencana menambah fasilitas pendukung seperti alat cuci darah (Hemodialisa) dan peralatan medis lainnya, mengingat tingginya angka pasien dengan penyakit ginjal di wilayah tersebut.

"Kita sudah membangun ruang diagnostik. Di ruang diagnostik ini kita akan menambah lagi 10 untuk alat cuci darah. Saat ini kita punya alat cuci darah semua tidak cukup. Di Papua ini yang sakit ginjal ini paling banyak. Bahkan, dari luar Timika juga datang ke sini untuk cuci darah makanya tidak cukup sehingga kita tambah lagi alatnya 10 unit,"ungkapnya.

Diharapkan, tenaga medis di sini dapat bekerja dengan baik. Karena, pemerintah terus berusaha mendekatkan pelayanan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak susah.

Sementara itu, Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau mengatakan bahwa pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan utama dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemda. Kondisi pelayanan rawat inap RSUD saat ini menunjukkan adanya tekanan kapasitas yang cukup tinggi dimana tingkat ketersediaan tempat tidur telah melampaui batas ideal.

"Hal ini menjadi perhatian serius bagi DPRK karena pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak masyarakat yang harus dijamin oleh pemerintah daerah. Pembangunan gedung perawatan C2 ini kami pandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan,"kata Primus.

Primus mengatakan, DPRK melihat program ini tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini tetapi juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam memperkuat sistem pelayanan, kesejahteraan di daerah.

"Kami menekankan bahwa pelaksanaan pembangunan ini harus dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, tepat waktu, pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel serta tetap mengedepankan kualitas hasil pekerjaan," ujarnya.

Ia berharap pelaksanaan tahun jamak ini dapat memberikan kepastian dalam penyesuaian pembangunan serta menghindari terjadinya keterlambatan maupun pembengkakan biaya.

"Kami DPRK Mimika akan terus melakukan pengawasan agar pembangunan ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Sekretaris BRIDA Mimika, Darius Sabon saat memotong tumpeng

MIMIKA, BM

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Mimika yang baru dibentuk memulai kinerja dan masuk kantor baru dengan doa syukur dan silahturahmi Halal Bihalal.

Langkah ini menandai komitmen memperkuat riset dan inovasi daerah untuk pembangunan yang lebih berkualitas.

Halalbihalal dan doa syukur yang berlangsung di Kantor BRIDA, Selasa (31/3/2026) dipimpin oleh Pastor Beny Magai,Pr dan Ustadz Abdul Karim.

Asisteb III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hery Onawame dalam sambutannya mengatakan, bahwa ini adalah momen yang luar biasa karena bisa berkumpul bersama-sama membangun silahturahmi dan keakraban.

Brida ini menjadi OPD teknis yang benar-benar menyentuh langsung dan memberikan dampak positif terhadap perubahan-perubahan sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika.

"Saya berharap agar staf dan pimpinan dapat berkolaborasi untuk menjalankan tugas-tugas dengan baik, memberikan yang terbaik untuk Mimika dan masyarakat,"harapnya.

Hery mengatakan, tentu semua diawali dengan menaruh harapan pada Tuhan dan memulai dengan doa, iman dan harapan untuk melaksanakan tugas-tugas ini.

"Memang tahun lalu Pak Bupati dan Wakil telah melakukan restrukturisasi dan BRIDA salah satunya. Pak Bupati memang ingin memajukan inovasi daerah, apa lagi mencanangkan Mimika sebagai smart city. Diharapkan BRIDA ini berperan penting untuk perkembangan di Mimika," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BRIDA Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, BRIDA ini ibarat bayi baru lahir yang lahir dari Bappeda. BRIDA lahir menjadi harapan baru, menjadi dasar semua kebijakan dan sebagai riset.

"Pak Bupati selalu katakan mana kajiannya, mana penelitiannya itu semua supaya data kita tidak salah dan bisa tepat sasaran serta paling utama adalah berdampak kepada masyarakat," kata Slamet.

Meski pegawai hanya 15 orang, namun menurut Slamet, inovasi, kreativitas, ide dan gagasan itu tidak harus lahir dari bangunan megah, dari sesuatu yang wah tetapi dengan keterbatasan itulah yang akan cerdas berfikir.

"Kalau kita terlalu banyak fasilitas yang melimpah itu terkadang lupa bersyukur kepada Tuhan dan keenakan. Padahal masyarakat menunggu hasil pemikiran kita untuk memikirkan masa depan Mimika kedepan," ujar Slamet.

Ia meyakini, yang namanya takdir, ikhtiar, tawakal akan ketemu dengan takdir Tuhan. Kalau kerja keras, kerja cerdas, kerja iklas dan benar-benar melayani di Mimika ini Tuhan akan mempertemukan dengan takdir yang terbaik.

"Jadi, kalau kita masih baru itu wajar, ibarat kita baru masuk rumah baru jadi masih serba kekurangan. Tetapi kekompakan, solidaritas, kerja tim work itu yang dinantikan oleh masyarakat. Pastinya kita berkomitmen untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati untuk membawa Mimika semakin maju,"tuturnya.

Katanya, tentu BRIDA tidak bisa berjalan sendiri, BRIDA adalah bagian dari OPD yang tugasnya membantu mengorganisir, membuat riset, kajian, membantu membangun jejaring sehingga inovasi itu lahir. Kenapa perlu inovasi itu lahir ? Supaya yang tidak efektif menjadi efektif, yang sulit jadi mudah, itu kuncinya.

Ia menegaskan, kalau sudah ada BRIDA tetapi inovasinya menjadi sedikit berarti BRIDA akan diusulkan ditutup saja.

"Kalau 2 tahun sudah ada sekitar 74 inovasi nanti 2026-2027 harus 2 kali lipat, itu baru namanya ukuran standar sederhana Brida berhasil. Riset juga begitu, output riset itu jangan ditumpuk di lemari, itu harus jadi rumusan kebijakan, bisa diimplementasikan, bisa berdampak buat masyarakat itu baru namanya Brida berhasil," pungkasnya. (Shanty Sang)

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang foto bersama Kepala Bappeda Mimika, Septinus Timang dan peserta

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) untuk tahun 2027 mendatang.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Selasa (31/3/2026) ini dihadiri semua organisasi perangkat  daerah (OPD) pengelola dana otsus di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Adapun tema yang diusung yakni "Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkarakter Berbasis Ekonomi Inklusif Menuju Mimika Cerdas, Mimika Sehat, Mimika Produktif".

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Mimika, Santy Sondang dalam sambutannya mengatakan, pertemuan hari ini bukan sekedar rutinitas administratif saja melainkan momentum sakral bagi semua untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana Otsus benar-benar "menyentuh kulit dan meresap ke tulang" masyarakat Orang Asli Papua di tanah amungsa.

"Esensi tema kita tahun ini adalah peningkatan sumber daya manusia berkarakter berbasis ekonomi inklusif.  Tema ini bukan slogan semata, melainkan arah kompas pembangunan kita ke depan," kata Santy.

Adapun yang dimaksud dari tema tersebut yaitu SDM berkarakter itu tidak hanya ingin mencetak sarjana atau tenaga kerja terampil, tetapi manusia yang memiliki integritas, mencintai budayanya, dan memiliki mentalitas pemenang. Pendidikan dan kesehatan adalah fondasi utama yang tidak bisa ditawar.

Sementara, ekonomi inklusif artinya pembangunan ekonomi harus dirasakan oleh semua lapisan terutama masyarakat dipesisir dan pegunungan.

"Kita ingin mama-mama penjual noken, para nelayan, dan petani lokal menjadi aktor utama dalam perputaran ekonomi di Mimika, bukan sekedar penonton," ujarnya.

Ia mengimbau, kepada jajaran OPD pengampu dana Otsus untuk memperhatikan tiga poin krusial diantaranya, ketepatan sasaran, transparansi & akuntabilitas dan sinergitas.

Lebih lanjut dikatakan, yang dimaksud ketepatan sasaran ialah memastikan program yang di usulkan menjawab kebutuhan riil masyarakat kampung bukan keinginan segilintir orang.

Transparansi & akuntabilitas ialah dana Otsus adalah amanah besar. Dan sinergitas ialah hilangkan ego sektoral integritaskan program pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi agar lulusan sekolah langsung terserap dalam ekosistem ekonomi inklusif yang dibangun.

"Saya tidak ingin ada penyalahgunaan. Setiap program harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya bagi kesejahteraan Orang Asli Papua,"ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Isak Rahajaan dalam laporan panitia menyampaikan tujuan dari pelaksanaan Musrenbang Otonomi Khusus adalah menyelaraskan dan menajamkan prioritas pembangunan, menyelaraskan program dan kegiatan Otonomi Khusus, mewujudkan sinergi antar pemangku kepentingan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua.

Tujuan lainnya, mengevaluasi pelaksanaan program otonomi khusus, menentukan prioritas pembangunan yang tepat sasaran, menyusun program yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dan mendukung pembangunan nasional. (Shanty Sang)