politik

Pembukaan Rakor Otsus se-Tanah Papua

MIMIKA, BM

Pimpinan daerah se-Tanah Papua menggelar forum Koordinasi strategis percepatan pembangunan Papua yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Senin (11/5/2025).

Forum ini bertajuk penguatan implementasi kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera.

Rakor ini dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasan, Hoiruddin Hasibuan.

Turut hadir pada kegiatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Komarudin Watubun sebagai narasumber dan diikuti enam gubernur serta 42 kepala daerah kabupaten/kota se-Tanah Papua.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintah Desa dan Perbatasan Daerah, Hoiruddin Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, bahwa Forum koordinasi strategis ini merupakan wujud komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi, menyamakan persepsi serta membahas isu-isu strategis dan aktual terkait implementasi Otsus Papua termasuk dalam mendukung kebijakan nasional.

“Dalam forum ini kami memiliki cita-cita besar agar terwujudnya Papua mandiri, adil dan sejahtera melalui misi Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua yang juga merupakan bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Hoiruddin mengatakan, Papua harus menjadi bagian penting untuk masa depan dan transformasi Indonesia, menjadi negara yang modern, makmur dan berkeadilan.

Otsus Papua hadir sebagai instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, proteksi dan pemberdayaan bagi orang asli Papua.

"Namun demikian kita harus akui bahwa tantangan pembangunan di tanah Papua masih sangat kompleks, selain tantangan biografis dan keterisolasian wilayah masih terdapat persoalan kemiskinan, pemerataan, ketertinggalan di sejumlah wilayah di papua dan keterbatasan akses layanan dasar masih menjadi pekerjaan rumah dan perhatian kita bersama,"tuturnya.

Disisi lain, kata Hoiruddin efisiensi anggaran menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan.

Kepada pimpinan daerah di tanah Papua diharapkan, agar benar-benar memperhatikan skala prioritas dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan memastikan setiap program dan penganggaran benar-benar di fokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan dampak nyata terhadap  peningkatan kesejahteraan OAP.

Dalam implementasi Otonomi Khusus Papua tata kelola pemerintahan yang baik menjadi kunci utama, karena itu pengelolaan sumber daya termasuk dana Otsus harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tetap tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat khususnya orang asli Papua.

Kementerian Dalam Negeri terus mendorong penerapan atau labeling dana Otsus sebagai instrumen penguatan akuntabilitas sehingga pemanfaatannya dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat dan efektivitas penggunaannya dapat terukur.

"Selain itu pemerintah terus melakukan penguatan kelembagaan Otsus Papua termasuk melalui pembentukan badan pengarah percepatan pembangunan Otsus Papua atau BP3OKP dan komite eksekutif percepatan pembangunan Papua,"kata Hoiruddin.

Kedua lembaga ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan berbagai isu strategis pembangunan Papua.

"Oleh karena itu kami meminta pemerintah daerah untuk aktif membangun komunikasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan kedua kelembagaan tersebut," ujarnya.

ia mengatakan, Kementerian Dalam Negeri juga menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai regulasi turunan otonomi khusus Papua khususnya peraturan daerah khusus atau Perdasus dan peraturan daerah provinsi atau Perdasi yang menjadi mandat undang-undang Otsus Papua.

Ketua Asosiasi Kepala Daerah Se-tanah Papua, Meki Fritz Nawipa mengatakan, forum ini bukan hanya ruang diskusi formal tetapi menjadi ruang konsolidasi besar untuk menyatukan arah, komitmen dan langkah pembangunan Papua kedepan.

Otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan keberpihakkan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

"Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah," ujar Meki.

Karena itu, menurut Meki forum ini menjadi sangat penting, jadi tidak boleh hanya berhenti pada regulasi yang baik pada kertas tetapi harus memastikan bahwa dana Otsus benar-benar hadir dalam bentuk layanan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang menjangkau masyarakat, layanan infrastruktur yang membuka keterisolasian dan penguatan ekonomi rakyat yang dirasakan langsung oleh OAP.

"Dana Otsus harus tepat sasaran, transparan dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat terutana OAP khususnya dalam peningkatan kualitas hidup menjadi kebutuhan dasar," ucapnya.

Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji menyoroti tiga hambatan utama implementasi Otsus, yakni rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dana Otsus, lemahnya data sosial ekonomi, dan terbatasnya kolaborasi antar lembaga serta daerah.

“Setiap rupiah dana Otsus harus berdampak langsung pada kesejahteraan Orang Asli Papua. Forum ini menjadi momentum menyatukan arah, komitmen, dan langkah bersama untuk mempercepat pembangunan Papua yang sejahtera, inklusif, dan berdaya,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana rapat koordinasi khusus pendapatan daerah tahun 2026

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika akan mengoptimalkan aset-aset strategis seperti halaman Eme Neme Yauware hingga tanah-tanah milik pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) baru.

Hal ini dibahaa pada Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan Daerah 2026, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Senin (18/5/2026).

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan bahwa aset Pemkab Mimika ini cukup banyak, mulai dari tanah-tanah kosong hingga halaman Gedung Eme Neme Yauware yang dapat dijadikan sebagai tempat parkir dan dipungut biaya parkir.

Akan tetapi, menurut Bupati JR untuk gedung Eme Neme Yauware ini sebaiknya dikelola oleh pihak ketiga, sehingga bisa profesional, dan nantinya hasil sewa dapat dibagi dengan Pemkab Mimika.

“Parkiran di halaman Eme Neme Yauware ini harusnya dapat kita pungut biaya sehingga kita bisa meningkatkan PAD. Untuk fasilitas Eme Neme Yauware pun harus kita lengkapi sebelum kita kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi harga sewanya juga bisa dapat kita tingkatkan,” kata Bupati JR.

Terkait pembayaran sewa pun, lanjut Bupati seharusnya menggunakan aplikasi sehingga tidak ada lagi masalah terkait permintaan turun harga sewa bagi penyewa dan pembayaran juga dapat dipantau.

“Kalau ada keluhan permintaan turun harga, karena kita ini pemerintah jadi biasa minta turun harga. Jadi lebih baik pembayaran itu kita gunakan aplikasi saja supaya pembayaran tidak dapat diturunkan, karena bayar sesuai harganya,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mimika, Marthen Tappi Mallisa mengatakan, terkait aset daerah ini sementara dievaluasi setiap tiga bulan. Untuk aset tanah pun saat ini memiliki tiga status, pertama status clean and clean yang sudah dapat dipergunakan, kedua status tanah yang belum lengkap dokumennya, dan ketiga masih ada aset tanah yang sama sekali belum memiliki dokumen.

“Untuk parkiran di Eme Neme Yauware ini mungkin bisa kita tindaklanjuti karena selama ini sewa gedung sudah termasuk dengan halamannya. Namun kalau memang bisa digunakan, ke depan kita buatkan portal dan lainnya,” ujarnya.

Sedangkan terkait pengurusan gedung Eme Neme Yauware bersama pihak ketiga ini dapat dilakukan namun sebelumnya fasilitasnya harus dilengkapi sebab untuk pemeliharaan gedungnya pun membutuhkan biaya tambahan.

“Pihak ketiga ini bisa lebih baik, namun mungkin kita bisa tingkatkan kualitas dan fasilitasnya terlebih dahulu. Sehingga uang sewanya pun bisa disesuaikan dengan fasilitas yang disediakan,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana pertemuan 

MIMIKA, BM

Pemerintah se-Tanah Papua melanjutkan pembahasan teknis terkait 12 kesepakatan strategis implementasi Otonomi Khusus (Otsus) yang sebelumnya ditandatangani oleh enam Pimpinan Daerah Provinsi Se-Tanah Papua pada Forum Koordinasi Strategis Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua.

Pembahasan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dari 42 kabupaten/kota, yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Timika, Selasa (12/5/2026).

Ketua Panitia, Silwanus Sumulle mengatakan, hari ini semua pemangku kepentingan akan membahas secara teknis 12 kesepakatan yang telah disepakati oleh pimpinan daerah se-Tanah Papua.

Pertemuan hari ini akan menjadi strategis untuk membahas optimalisasi implementasi anggaran Otsus dengan sinkronisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan rencana kerja pemerintah daerah dan Musrembang Otsus.

“Penguatan monitoring dan evaluasi internal SIPP SIPD dan SIKD serta evaluasi dan penguatan PMK nomor 33 tahun 2024 agar tata kelola pembangunan papua semakin efektif transparan tepat sasaran dan berbasis data sosial ekonomi orang asli papua,”kata Silwanus.

Silwanus juga mengapresiasi seluruh pemerintah daerah se-Tanah Papua yang terus menjaga komitmen pembangunan di tanah papua dengan berbagai tantangan geografis dan keterbatasan akses pelayanan. Karena itu konsistensi kolaborasi harus tetap dijaga bersama.

Katanya, pembangunan Papua pada akhirnya bukan hanya tentang anggaran program dan sistem yang didapat, namun pembangunan Papua adalah tentang menghadirkan harapan, memastikan anak-anak Papua dapat berpimpin lebih tinggi.

"Masyarakat juga harus hidup lebih layak dan setiap kampung merasakan hadirnya pembangunan yang paling kuat bukan hanya yang dibangun dengan kebijakan tetapi yang dijalankan dengan ketulusan kebersamaan dan keyakinan bahwa tanah papua memiliki masa depan,”ungkapnya.

Sementara itu, Team Leader Program SKALA, Petrarca Karetji mengatakan, pada hari ini bersama-sama mencapai kesepakatan pengaturan baru pada kompetensi dan kapasitas yang dibutuhkan untuk memenuhi harapan yang berjalan sesuai rencana.

“Kami SKALA sangat siap diarahkan oleh pusat untuk mendukung tim di masing-masing provinsi agar ahli otsus yang ditempatkan di masing-masing provinsi dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat OAP. Sehingga Papua sehat, Papua cerdas dan Papua produktif,” pungkasnya. (Shanty Sang)