politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat bertemu dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai.

MIMIKA, BM

Sejumlah masyarakat dari empat Distrik yakni Jila, Hoeya, Alama dan Tembagapura yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Peduli Penerbangan Subsidi mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Selasa (29/4/2025).

Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, kedatangan mereka ini menuntut agar penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan
yang selama 2 tahun tidak berjalan agar kembali diaktifkan. Mengingat akses transportasi udara sangat penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, dalam aksi demo damai tersebut, masyarakat menuntut tiga hal, diantaranya pemerintah Kabupaten Mimika stop stigma daerah pedalaman menjadi zona merah.

Pemerintah melalui Dishub segera membuka akses pelayanan transportasi udara bersubsidi dan pemerintah harus segera menyelesaikan bandara yang dalam proses pembangunan di Distrik Hoeya dan Alama serta menyelesaikan proses verifikasi, registrasi lapangan terbang Noemun yang sudah dibangun di Distrik Jila.

Bupati Mimika, Johannes Rettob yang bertemu langsung dengan masyarakat menyampaikan agar masyarakat bersabar sehingga tuntutan-tuntutan tersebut bisa diselesaikan.

"Terimakasih sudah datang sampaikan aspirasi dengan aman dan tertib.  Saya menghargai apa yang menjadi aspirasi, karena punya satu keinginan dimana sudah terisolasi cukup lama 2 tahun lebih," ucap Bupati John.

Bupati John juga menyampaikan bahwa terkait dengan tuntutan masyarakat mengenai stigma zona merah, itu akan didiskusikan kembali dengan pihak keamanan.

"Saya akan diskusikan dengan Kapolres dan Dandim terkait keamanan. Kita harus memberitahu jaminan keamanan disana itu aman, kalau keamanan disana aman mungkin Kementerian Perhubungan akan membantu subsidi," kata Bupati John.

Usai mendengarkan penjelasan dari Bupati Mimika, masyarakat pun memahami dan mengucapkan terimakasih, kemudian membubarkan diri. Dalam aksi demo damai ini juga mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan. (Ignasius Istanto)

Bupati Mimika Johanes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Aturan ini tidak hanya imbauan, tetapi akan diawasi secara ketat bahkan akan ditindak tegas.

Pasalnya, mobil dinas disediakan untuk menunjang tugas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak ingin ada penyalahgunaan aset negara. ASN yang melanggar, siap-siap menerima sanksi sesuai ketentuan. Saya juga akan merencanakan sweeping bekerja sama dengan Polisi Lalu Lintas," kata Bupati Mimika Johanes Rettob, Senin (28/4/2025).

Bupati menegaskan, akan menindak tegas semua mobil-mobli plat merah yang ternyata menjadi plat hitam untuk mengalihkan fungsinya untuk pengisian BBM maupun penyewaan mobil (rental).

"Kami memang merencanakan sweeping bersama Lantas. Semua mobil-mobli plat merah yang ternyata menjadi plat hitam bukan hanya fungsi sebagai pengisian bahan bakar minyak (BBM) saja tetapi banyak dipakai juga sewa mobil atau rental. Untuk itu kami akan tindak tegas," ujarnya.

John mengatakan bahwa permasalahan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh pegawai Pemkab Mimika, melainkan juga dari kabupaten lain. Namun, jika memang ditemukan ada dari pegawai Pemkab Mimika akan ditindak tegas.

"Memang banyak juga sih yang bukan dari kita, ada tenaga-tenaga dari Pemerintah Kabupaten lain. Tetapi, kalau dari Pemerintah Kabupaten Mimika, akan kita tindak tegas," ungkapnya. (Shanty Sang)

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu didampingi Kepala DLH Jefry Deda, narasumber dan perwakilan distrik saat memukul tifa

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) laksanakan Seminar Pendahuluan Penyusunan Master Plan Pengelolaan Persampahan.

Seminar yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Selasa (29/4/2025) dibuka secara resmi oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu.

Pengelolaan sampah kini menjadi masalah yang kian mendesak di kota-kota di Indonesia terkhusus Mimika. Sebab, apabila tidak dilakukan penanganan yang baik akan mengakibatkan terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan yang dapat mencemari lingkungan baik terhadap tanah, air dan udara.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Mimika, Frans Kambu dalam sambutannya mengatakan persoalan persampahan adalah tantangan yang dihadapi hampir diseluruh daerah di Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Mimika. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di berbagai sektor, volume sampah yang dihasilkan masyarakat pun meningkat secara signifikan.

"Jika tidak ditangani dengan baik, persoalan ini dapat berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, dan kualitas estetika kota," kata Frans.

Oleh karena itu, penyusunan master plan pengelolaan persampahan menjadi sangat penting dan strategis. Dokumen ini akan menjadi peta jalan (Roadmap) yang mengarahkan langkah-langkah konkrit dalam mengelola sampah, mulai dari pengurangan sampah di sumbernya, peningkatan pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir sampah yang ramah lingkungan.

"Master plan ini juga diharapkan mampu mengintegrasikan pendekatan teknis, sosial, ekonomi, serta memperhatikan kearifan lokal masyarakat Mimika," ujarnya.

Frans menambahkan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga pada peran aktif seluruh elemen masyarakat. Membangun budaya bersih, membiasakan memilah sampah, serta mendukung program daur ulang harus dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga tempat kerja.

"Semoga seminar ini menjadi langkah awal yang kokoh menuju Mimika yang bersih, sehat, indah, dan berkelanjutan," ungkapnya. (Shanty Sang)