Politik & Pemerintahan

Bappeda Evaluasi dan Revisi RPJMD dan Renstra 2020-2024

Asisten II Setda Mimika, Syarial saat memimpin jalannya evaluasi

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi dan revisi RPJMD dan Renstra periode 2020-2024 pada Kamis (10/6).

RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak dilantiknya kepala daerah hingga berakhirnya masa jabatan

Selain janji-janji politik yang harus diterjemahkan pada RPJMD, penyusunan RPJMD juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis serta potensi potensi unggulan daerah.

Keseluruhan hal tersebut dianalisis berdasarkan ketentuan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

"Permasalahan pembangunan Kabupaten Mimika merupakan akumulasi dari permasalahan-permasalahan berdasarkan isu tujuan pembangunan berkelanjutan, isu nasional dan regional serta permasalahan di Kabupaten Mimika berdasarkan data-data yang ada," tutur Asisten II Setda Mimika, Syarial, saat membuka kegiatan, Kamis (10/6).

Dalam RPJMD disebutkan ada 6 pembangunan prioritas pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan pokok di Mimika.

Diantaranya, peningkatan SDM berbasis iptek, peningkatan ketertiban dan keamanan daerah dan emenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, peningkatan infrastruktur wilayah untuk mendorong konektivitas yang masih belum merata, reformasi birokrasi melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi unggulan untuk meningkatkan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan pencapaian target-target yang telah dirumuskan dalam RPJM dan Renstra, perlu dilakukan evaluasi pada kurun waktu tertentu untuk mengetahui seberapa besar perbedaan antara target yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai.

Hal ini penting dilakukan untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi dan melakukan upaya perbaikan terhadap permasalahan tersebut sehingga pencapaian target indikator yang sudah direncanakan dapat diantisipasi.

"Selain menunjukkan capaian evaluasi juga dapat berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan program atau kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana," jelas Syarial.

Penyusunan dokumen RPJMD dan Renstra perangkat daerah Kabupaten Mimika 2020-2024 berada pada periode transisi penggunaan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Dalam prosesnya terdapat transformasi dari nomenklatur program berjalan menjadi nomenklatur program yang ditetapkan dalam keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

"Untuk itu perlu penyesuaian terhadap program kegiatan beserta indikator kinerja yang telah direncanakan sebelumnya di dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020," ungkapnya.

Sementara itu, Yopi, perwakilan dari Bappeda mengatakan, di akhir tahun 2019 sampai saat ini sedang terjadi pandemi yang berdampak pada banyak hal termasuk rencana kerja pemerintahan.

Target-target indikator yang telah ditetapkan sebelumnya juga mengalami perubahan melalui kebijakan refocusing terhadap program kegiatan dalam rangka mencegah dan menanggulangi covid.

"Awalnya kita tentukan, rencanakan dan akan dilaksanakan namun kemudian mengalami perubahan. Ini yang membuat pencapaian dokumen ini terganggu," ujarnya.

Dikatakan, Permendagri nomor 18 tahun 2020 tentang Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi dasar penyusunan dokumen-dokumen daerah seperti LPPD, LKPJ dan Lakip.

"Dalam aturan Permendagri 18 tahun 2020 ini termuat Indikator-indikator kinerja daerah yang harus dilaporkan setiap tahun sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah,"katanya.

Dengan demikian ketika dilaporkan hasil kinerja dan penyelenggaraan SKPD maka harus didasari pada Indikator-indikator yang ada dalam Permendagri 18 tahun 2020. (Shanty)

Enam Kali Berturut-turut, Mimika Raih Predikat WTP

Kepala Inspektorat Mimika, Sihol Parlingotan

MIMIKA, BM

Pemda Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johanes Rettob berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perolehan WTP atas LKPD Pemda Mimika tahun anggaran 2020 ini ternyata merupakan kali ke 6 yang bisa dipertahankan oleh Pemda Mimika.

Penghargaan WTP merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diberikan BPK RI.

Penghargaan diberikan atas kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah efektifitas, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

WTP diterima langsung Bupati Mimika, Eltinus OmalengOmaleng bersama Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme di Jayapura pada Selasa (1/6).

"Kita Mimika raih WTP yang keenam kalinya. Apa yang kita raih ini tentu ke depannya kita harus semangat bekerja lagi," tutur Kepala Inspektorat Mimika, Sihol Parningotan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (3/6).

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2020 yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus khas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas laporan keuangan.

"Itulah yang masuk dalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam WTP juga ada empat kriteria yang dinilai," kata Sihol.

Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Sedangkan, dasar pemeriksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

"Dengan hasil WTP ini Bupati Mimika Eltinus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan OPD yang sudah proaktif selama ini termasuk penyiapan data-daa pendukung kepada BPK sehingga semua proses berjalan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama," ungkapnya.

Ia mengatakan, bupati juga berharap agar ke depan efektifitas kerja semakin baik dan semakin ditingkatkan, terutama dalam membangun kerjasama dan penyerapan anggaran daerah.

"Biar kita tetap bertahan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Itulah harapan kita terlebih harapan bupati dan wakil bupati selaku pimpinan daerah,"ungkapnya.

Dengan raihan ini mencerminkan dan telah membuktikan bahwa Pemda Mimika dan semua perangkat yang ada telah menjalankan proses administrasi secara akuntabilitas dengan baik. Adapun yang menjadi kekurangan, diharapkan agar terus diperbaiki seiring jalannya waktu. (Shanty)

40 Tenaga Honorer Dirumahkan, Pelayanan Dukcapil di Tiga Distrik Dihentikan

 

Suasana Sibuknya Pelayanan Adminduk di Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Sebanyak 40 tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Mimika dirumahkan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021.

Kebijakan merumahkan pegawai honorer ini berdampak terhadap kinerja Dukcapil. Pasalnya, mereka terpaksa harus menghentikan pelayanan di tiga distrik yakni Distrik Mimika Baru, Mimika Timur dan Distrik Wania.

"Terkait surat itu kami dari Dukcapil rapat dan putuskan untuk kita istirahatkan dulu tenaga honorer sesuai dengan isi surat yang ada. Sekarang semua tenaga yang ada di distrik dan rumah sakit kita tarik untuk memback up pelayanan di sini," tutur Sekretaris Dukcapil, Lukas Tahitu saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Lukas mengaku, dengan adanya aturan baru tersebut maka personel Dukcapil berkurang sehingga pelayanan harus dilakukan oleh seluruh tenaga ASN baik staf, kepala seksi maupun kepala bidang.

Pihaknya, juga sedang mengatur kembali managemen pelayanan sehingga tidak bersampak pada tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tenaga honorer di kita ada 40 dan selama ini semua di bagian layanan. Suka atau tidak suka dengan adanya surat itu kita sementara rumahkan dulu. Sedangkan, ASN ada 42 orang, yang CPNS 5 orang. Sekarang kita atur pegawai negeri pada posisinya supaya bisa berjalan. Artinya, kita bisa melayani masyarakat karena tidak bisa untuk tidak melayani karena ini tempat untuk pelayanan publik,"jelasnya.

Dikatakan, walau dengan kekurangan yang ada pihaknya harus bisa membackup setiap layanan yang ada sehingga proses adminduk tidak mandek.

"Misalnya kalau kita punya program lagi terisinya di 2 distrik yakni Iwaka dan Kwamki Narama maka iti akan kurang. Tapi bagaimanapun cukup dan tidak cukup, kita harus cukup," ujarnya.

Terkait kebijakan ini, tidak dapat dipungkiri, Dukcapil sangat keteteran karena keberadaan pegawai honorer sangat membantu kinerja Dukcapil. Apalagi mereka rata-rata sudah terlatih di bidang masing-masing.

"Mereka semua bekerja. Pelayanan dibuka di distrik juga supaya mempermudah masyarakat agar tidak jauh-jauh ke Pusat Pemerintahan. Kita berharap dengan keadaan ini, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan secara online baik melalui Orlando, Silincah dan lainnya karena, pelayanan secara online masih terus berjalan," terangnya. (Shanty)

Top