politik

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir

MIMIKA, BM

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jania Basir mengatakan, bahwa pengunduran diri dan cuti besar dirinya memang sudah direncanakan sejak tahun 2025. Namun, karena masih memiliki tanggung jawab terhadap penyelesaian tahun anggaran, sehingga ditunda ke tahun 2026 ini.

"Jadi, ini bukan keputusan mendadak karena sudah sejak tahun lalu saya rencakan mau cuti besar. Karena, tahun lalu saya masih punya tanggungjawab jadi saya putuskan di tahun anggaran baru yaitu 2026 ini," kata Jania saat dikonfirmasi, Senin (23/2/2026).

Menurutnya, sebagai aparatur sipil negara (ASN), tentu memiliki hak untuk mengajukan cuti besar sesuai ketentuan yang berlaku.

Katanya, cuti besar ini dilakukan lantaran ingin fokus berobat dan pengobatan ini mengharuskannya bolak-balik menjalani pemeriksaan di luar kota.

Ia menjelaskan, bahwa pengunduran dirinya dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab moral. Mengingat Dinas Perhubungan merupakan OPD strategis yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, sehingga jabatan tersebut tidak boleh kosong atau terganggu koordinasinya.

“Karena saya merasa itu jadi tanggungjawab moril kalau saya tidak tinggalkan jabatan tersebut. Jangan sampai saya sementara tidak di tempat kemudian harus ada koordinasi, sebab cuti besar ini akan berlangsung lima bulan dengan penyesuaian jadwal pemeriksaan. Jadi, karena cuti besar maka saya harus mengundurkan diri,” jelasnya.

Ia menambahkan, tanpa surat pengunduran diri, kepala daerah tidak dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) untuk menggantikan sementara.

Terkait isu audit yang beredar, Jania memastikan tidak akan menghindar dari tanggungjawab, ia menyatakan siap memenuhi panggilan kapan pun dibutuhkan, selama tidak berbenturan dengan jadwal pengobatannya.

“Kalau soal audit, mau lari ke lubang semut pun pasti dicari. Itu tanggungjawab saya. Tidak ada masalah. Saya pasti datang memenuhi panggilan, tinggal komunikasi waktu saja,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Suasana jalannya pertemuan

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob dan Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong menggelar pertemuan bersama para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh adat guna membahas penyelesaian tapal batas Kapiraya yang berlangsung di Kantor BPKAD, Senin (23/2/2026).

Pertemuan dengan para tokoh masyarakat dan tokoh adat ini adalah merupakan tindaklanjut rapat bersama Gubernur Papua Tengah mengenai penyelesaian tapal batas Kapiraya yang melibatkan tiga kabupaten yakni Kabupaten Dogiyai, Deiyai dan Kabupaten Mimika.

Sesuai dengan hasil rapat tersebut, Gubernur Papua Tengah meminta tiga Kabupaten yakni Kabupaten Mimika, Dogiyai dan Deiyai untuk membentuk tim penegasan hak ulayat.

"Hari ini kita kumpul adalah untuk meminta data orang-orang tua yang bisa dipakai untuk menunjukkan sejarah. Dan tokoh-tokoh itu dari kampung-kampung terkait,"kata Bupati Mimika, Johanes Rettob usai pertemuan.

Jadi, kata Bupati, pembahasan bersama para tokoh masyarakat dan tokoh adat ini untuk menceritakan soal sejarah mengenai dusun di sana, di mana tempat barter barang pada zaman dulu dan mana kampung lama.

Tokoh masyarakat menghadiri pertemuan

Kemudian, langkah selanjutnya adalah tim akan turun mengambil data dan hasilnya akan dikumpulkan bersama dengan Kabupaten lainnya lalu disamakan persepsi dengan provinsi.

"Output kita adalah peta hak ulayat, bukan peta tapal batas pemerintahan. Kalau tapal batas pemerintahan itu Pemerintah Pusat karena sudah jelas ada di undang-undang," ujar Bupati.

Katanya, Pemerintah Pusat itu urusannya tapal batas pemerintahan, yang sekarang dibahas adalah hak ulayat dimana Pemkab Mimika mau membuat petanya.

Dalam kesempatan ini Bupati John juga mengungkapkan hingga saat ini penerbangan ke Kapiraya belum dibuka. Jika penerbangan ke sana dibuka, itupun karena kepentingan untuk mengirimkan pasukan apabila sudah memasuki proses perdamaian.

“Penerbangan Kapiraya dibuka apabila permintaan bawa pasukan untuk kita perdamaian. Namun, kalau emergency bisa saja dibuka tapi bukan untuk umum,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua Ny. Periana Kemong membuka Rakor ditandai dengan memukul tifa

MIMIKA, BM

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika gelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilangsungkan di Hotel Horison Ultima pada Sabtu (21/2/2026).

Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong dan diikuti oleh seluruh pengurus baik Sekretariat, Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV.

Dalam Rakor tersebut setiap bagian memaparkan program kerjanya masing-masing yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 ini.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob dalam sambutannya mengatakan segala sesuatu harus dimulai dengan doa.

“Puji Tuhan hari ini kita bisa mempresentasian program kerja di 2026. Kita perlu menyesuaikan dengan visi misi bupati dan wakil. Tahun ini semua program menuju ke pedalaman,” katanya.

Ia berharap agar seluruh jajarannya memiliki komitmen yang lebih dalam menjalankan program kerja dengan semangat melayani masyarakat dengan cinta kasih.

“Semoga program dari pusat bisa berjalan hingga distrik dan kampung-kampung,” tuturnya.

Foto bersama seluruh pengurus PKK Mimika

Ny. Susy Rettob menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 dijadikan pengalaman untuk memasuki tahun 2026 yang lebih baik.

“Tahun ini kita melayani di pesisir, karena situasi dan kondisi keamanan di pegunungan dan juga kendala transportasi,” ungkapnya.

Pada bidang kesehatan, PKK Mimika terus memberikan perhatian terkait permasalahan stunting yang menimpa anak-anak terutama di daerah pesisir. Selain itu juga, memberikan pelayanan Posyandu KASANA.

Dalam bidang pendidikan, PKK Mimika akan terus mensosialisasikan wajib belajar 13 tahun dan mendata PAUD-PAUD yang ada di Mimika.
Hal ini menjadi perhatian karena akan mulai diberlakukan tahun depan dimana untuk masuk ke tingkat SD harus memiliki ijazah PAUD.

Apabila, ditemukan di distrik dan kampung masih ada yang belum memiliki PAUD, ia menghimbau agar belajar dengan menumpang terlebih dahulu dan segera melaporkan agar pemerintah bisa membangun PAUD.

Agar seluruh program prioritas dan program kerja dapat berjalan dengan baik, Ny. Susy Rettob berharap PKK di tingkat distrik hingga kampung dapat segera dilantik. (Elfrida Sijabat)