politik

Suasana apel gabungan yang dipimpin Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, di pelataran Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (9/1/2023)

MIMIKA, BM

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) mengungkapkan bahwa dirinya telah mendengar ada pegawai yang rela membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

Hal itu disampaikan JR saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (9/1/2023).

"Saya mendengar bahwa masih banyak ada pegawai yang karena ingin jabatan, punya posisi, terus ditipu-tipu sama orang luar, bahkan mungkin juga internal kita yang bawa-bawa nama saya untuk menjanjikan sebuah jabatan," ungkapnya.

"Kali ini saya sampaikan, tidak ada yang boleh seperti itu. Saya dengar juga sudah ada yang kasih uang lagi hanya untuk sekedar jabatan. Yang sudah kasih uang, saya tidak akan angkat dia jadi pejabat," imbuhnya menegaskan.

Menurut JR, untuk mendapatkan jabatan seharusnya para pegawai menempuh jalur yang benar, bukan dengan melakukan jual beli jabatan.

Kata dia, ada empat cara yang sesuai prosedur untuk mendapatkan sebuah jabatan, yakni assesment, evaluasi kinerja, married system atau pelelangan, dan job feed.

"Jadi kamu kerja saja dengan baik. Data nominasi pegawai kalian semua itu ada di kepegawaian. Kita tahu siapa yang pemalas walapun pangkat tinggi. Jadi semua kerja dengan baik. Jangan terpengaruh," tandasnya.

Disampaikan juga bahwa ada beberapa nama yang sudah tercatat dengan susah payah melakukan jual beli jabatan.

"Ingat saja, jangan coba coba. Kita pegawai bukan begitu modelnya. Jadi kamu kerja saja, tidak usah pusing. Siapa yang kerja baik, pangkatnya memenuhi syarat, proses married system kalau dilakukan tidak usah takut. Tidak boleh ada itu orang jual-jual jabatan," tegasnya.

Lebih lanjut, saat diwawancarai seusai apel, JR memastikan akan melakukan pengisian jabatan pada posisi jabatan yang sedang kosong.

"Tanggalnya belum, tapi itu pasti. Saya pastikan itu, karena banyak (jabatan) yang kosong kok. Bukan rolling ya, tapi dilakukan pengisian jabatan," katanya.

Pengisian jabatan tersebut, lanjut JR, tetap melalui keempat prosedur yang sudah disampaikan di atas.

"Nah empat cara itu semua kita tempuh. Tergantung dimana jabatannya. Jadi, saya sudah tidak mau lagi kita angkat orang sembarang-sembarang. Kita mau profesional, kita harus bekerja dengan baik-baik," jelasnya.

Menurutnya, jabatan bukan bagian dari kepentingan politik, melainkan kepentingan untuk perbaikan terhadap masyarakat.

"Kalau jabatan kita baik, pemerintah kita jalan dengan baik, otomatis politik juga jalan dengan baik," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Foto bersama peserta kegiatan

MIMIKA, BM

Bapppeda Mimika menggelar sosialisasi inovasi Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan responsif dengan sasaran meningkatnya kinerja layanan publik yang berkualitas, inovatif dan berintegritas

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Jumat (16/12/2022) dibuka oleh Staf Ahli Bidang Hukum Setda Mimika, Septinus Timang.

Sekretaris Bappeda Mimika, Yoseph Manggasa mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang inovasi-inovasi yang ada di daerah.

Menurutnya, penerapan inovasi ini sebenarnya sudah dilaksanakan di beberapa OPD yang mana setiap OPD mempunyai trik dan inovasi tertentu untuk bagaimana meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Penerapan inovasi ini memang dipusatkan inovasi pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan. Beberapa sebenarnya kita sudah lakukan hanya saja belum teradministrasi dengan baik dan belum dilaporkan sehingga apa yang kita buat selama ini belum terdata di pusat,"terangnya. 

Yoseph berharap kegiatan ini dapat dijadikan sebagai momen untuk mengetahui secara umum substansi yang ada di dalam regulasi tentang inovasi daerah ini.

Menurutnya, tahun 2023 kegiatan ini akan dilanjutkan lagi untuk mengadministrasikan semua inovasi yang tergolong ke dalam inovasi yang sudah dilakukan sehingga datanya bisa sampai di pusat dan akan menjadi penilaian untuk inovasi daerah ini.

"Kita sudah dapat gambaran tadi bahwa untuk berubah kita harus berinovasi, kalau kita tidak berinovasi kita akan ketinggalan atau mati. Sehingga pelayanan ke masyarakat pemerintah berkomitmen untuk lebih di pacu lewat inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tupoksinya,"tutur Yoseph.

Diharapkan, dengan inovasi ini sasaran pembangunan dan kesejahteraan bisa diberikan lebih cepat lewat inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

*"Semua perangkat daerah mempunyai ruang untuk berinovasi sehingga ke depan kita akan memacu semua perangkat daerah untuk melakukan terobosan inovasi untuk lebih mempercepat pelayanan publik begitu juga di intern pemerintah," Ungkapnya.

Sementara, Staf Ahli Bidang Hukum Setda Mimika, Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, indeks inovasi daerah menjadi penilaian atas persaingan sehat antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, sehingga terwujud kesejahteraan rakyat.

Ia menjelaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini terus berproses menuju good governance, berdemokrasi secara adil, serta berimplikasi pada perlunya birokrasi publik sebagai jembatan antara civil society dan state, untuk menjalankan pemerintahan dengan lebih efisien, efektif, responsif, inovatif, kreatif, kompetitif, transparan dan akuntabel dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai kebutuhan masyarakat.

"Tentunya proses menuju good governance ini tidak lepas dari inovasi dalam pemerintahan, dimana cara-cara lama yang dinilai kurang efektif dalam pelaksanaannya, akan diperbaiki atau bahkan digantikan dengan cara baru yang dinilai lebih efektif dan efisien dalam implementasinya," tutur Septinus.

Katanya, Kabupaten Mimika berada dalam kategori kabupaten yang tidak inovatif. Padahal dilihat dari peningkatan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pelayanan lainnya sudah seharusnya berada pada level inovatif.

"Hal ini menjadi tanggungjawab kita bersama, menghadapi tantangan dan permasalahan yang ada seperti tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik. Serta rendahnya kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap birokrasi pemerintah sehingga aparatur sipil negara perlu memahami dan menjadikan entrepreneurship sebagai pondasi yang kuat serta harus dibangun dalam merefleksikan kembali semangat reformasi birokrasi," tutupnya. (Shanty Sang)

MIMIKA, BM

Kehadiran undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) membawa perubahan di dalam pengaturan pajak dan retribusi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Pendapatan menggelar sosialisasi rancangan peraturan daerah dan retribusi sesuai undang-undang nomor 1 Tahun 2022.

Foto - Foto : Shanty Sang (Berita Mimika)

Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono menyampaikan sambutan
Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono memukul tifa tanda dibukanya kegiatan
Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu saat membawa doa
Wajib pajak saat mengikuti kegiatan sosialisasi ranperda undang-undang nomor 1 tahun 2022
Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu saat menyampaikan sambutan penutup
Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono foto bersama dengan Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu dan tamu undangan
Tamu undangan dan wajib pajak foto bersama Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono dan Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu
Narasumber Darius Sabon foto bersama wajib piajak
Kabid retribusi dan pajak lainnya, Rina Wasarean, Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono dan Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu duduk bersama mengikuti kegiatan
Asisten I Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendritte Tandiyono foto kompak bersama dengan Sekretaris Bapenda Yulianus Pabuntu dan tamu undangan
Wajib pajak saat bertanya pada kegiatan sosialisasi