politik

Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mimika masih melakukan kajian terkait beberapa temuan pada verifikasi administrasi bakal calon Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Papua Tengah yang sedang berlangsung.

Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Mimika Indra Ebang Ola, kepada BeritaMimika saat ditemui diruang kerjanya.

"Temuan-temuan seperti NIK invalid, kegandaan dukungan, bahkan ada indikasi NIK lama dan adanya migrasi alamat pendukung. Dan yang kami seriusi adanya indikasi imigrasi alamat pendukung. Ini yang sedang kami lakukan kajian,"kata Indra.

Lajutnya, untuk tahapan verifikasi administrasi dilakukan mulai tanggal 9 hingga 22 Januari 2023, dimana ada 12 bakal calon untuk Kabupaten Mimika dengan sebaran dukungan keseluruhan sebanyak 3.513 data dukung.

"Jadi dokumen yang telah diverifikasi ampai hari ini sudah sekitar 40 persen. Dan kami sedang lakukan kajian untuk memilah dan memilih yang kemudian akan diumumkan kepada masing-masing calon," ungkapnya.

Menurutnya, jika dalam proses verifikasi itu dokumennya belum cukup maka dinyatakan belum memenuhi syarat. Dan itu akan diberikan kesempatan melengkapi kembali ditahapan verifikasi administrasi perbaikan.

"Kita optimis pada verifikasi administrasi dukungan dari Mimika pada calon DPD RI ini bisa selesai tepat waktu," ujar Indra.(Ignasius Istanto)

Plt. Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, roling pejabat dilakukan sesuai aturan yang berlaku, bukan dengan sembarangan mengganti.

"Ada aturan yang ditetapkan di dalam sistem untuk melakukan pergantian pejabat. Kita tidak sembarang melakukan roling pejabat,” tutur Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob saat diwawancarai di Graha Eme Neme Yauware, Jumat (13/1/2023).

John menegaskan bahwa, pergantian pejabat memang perlu dilakukan dengan tujuan utama ialah untuk perbaikan pemerintahan.

Selain itu juga harus ada rekomendasi Komisi ASN untuk melakukan beberapa tahapan sebelum melalukan pergantian.

"Pekan depan akan dilakukan evaluasi kinerja. Untuk perbaikan pemerintahan itu pasti ada. Semua itu harus kita lakukan dengan aturan,”ungkapnya.

Ia juga mengingakan agar para pegawai maupun pejabat di lingkup Pemda Mimika harus bekerja melayani dengan kasih dan juga harus dapat berkolaborasi.

Karena menurutnya, kasih dan kolaborasi itu penting dalam pelayanan kepada masyarakat. Jika tidak ada kasih dan kolaborasi maka pekerjaan tidak akan berjalan dengan baik.

“Kalau yang tidak mau kerja dengan kasih ya kita ganti, kalau tidak kolaborasi ya kita ganti. Tapi ganti itu juga ada prosedurnya tidak bisa sembarangan begitu saja,” tandasnya. (Shanty Sang)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, memimpin pemusnahan ribuan KTP dan KIA di pelataran Kantor Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru

MIMIKA BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memusnahkan 3.795 keping KTP dan 684 keping KIA invalid di pelataran Kantor Kelurahan Sempan, Distrik Mimika Baru, Mimika, Papua Tengah, Rabu (11/1/2023).

Pemusnahan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Kepala Disdukcapil Slamet Sutedjo, Kaban Kesbangpol, BPKAD, perwakilan Bawaslu dan KPUD Mimika, serta perwakilan TNI/Polri.

Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutedjo, melalui sambutannya mengatakan bahwa pemusnahan sejumlah data invalid ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Mimika dalam meminimalisir potensi kecurangan pada tahapan Pemilu.

"Sehingga Pemilu di tahun 2024 bisa berjalan dengan demokratis, jujur, transparan dan meminimalisir data-data itu dipergunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Kata dia, warga yang telah berpindah domisili harus segera diurus kepindahannya supaya ketika nantinya agenda Pemilu 2024 berlangsung, warga tidak lagi berpikir, "Wah saya tinggal di Sempan tapi saya nyoblos di Inauga. Tidak boleh seperti itu," tuturnya.

Menurut Slamet, pemusnahan data ini juga bertujuan untuk mewujudkan gerakan Indonesia sadar Pemilu.

"Begitu tertib Adminduk-nya, bapa ibu bisa dilayani Pemerintah Daerah dengan maksimal," pungkasnya.

Selanjutnya Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob menyampaikan bahwa pemerintah bakal terus berupaya demi terwujudnya Pemilu yang baik.

“Jadi saya mau sampaikan kalau sekarang kita harus sistem one men one vote. Tidak lagi model TPS sembunyi-sembunyi, kirim orang pergi tusuk di sana-sini tapi ke depannya berusaha untuk lebih baik, pelan-pelan kita buat yang terbaik,” tandasnya. (Endy Langobelen)