politik

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa

MIMIKA, BM

Menutup Tahun Anggaran 2022, kinerja Anggaran Pemerintah Kabupaten Mimika menunjukan kondisi yang sangat baik.

Capaian realisasi hingga akhir tahun 2022 APBD Mimika dari target Rp4,6 triliun sudah terealisasi Rp5,366 triliun atau 115 persen.

"Itu artinya kita over target. Jadi ada surplus Rp699,377 miliar sekian. Itu secara keseluruhan APBD dan itu terbagi dari pendapatan daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PAD lain-lain," Kata Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya.

Meski menunjukkan pencapaian positif, menurut Dwi pihaknya tetap akan melakukan evaluasi demi perbaikan ke depan, khususnya terhadap objek pajak yang belum tercapai.

Terkait capaian realisasi anggaran Pemkab Mimika, lebih detail Dwi memaparkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari target Rp1,098 triliun sekian telah tercapai Rp1,075 triliun sekian atau 97,89 persen.

Adapun realisasi pajak daerah dari target Rp245.195.600.000 terealisasi Rp248.011.337.151 atau 101,15 persen.

"Jadi pajak daerah kita capai target bahkan over target," Kata Dwi.

Retribusi daerah dari target Rp17.879.000.000 terealisasi Rp16.556.000.000 atau 92,60 persen. Sedangkan, PAD lain-lain yang sah dari target Rp96.417.000.000 terealisasi Rp71.700.000.000 atau 74,47 persen.

"Yang besar itu dari dana perimbangan atau dana transfer dari target Rp3,569 triliun tercapai Rp4,280 triliun atau 119,92 persen. Jadi dari struktur pendapatan itu PAD yang didalamnya pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan kita tercapai atau melewati semua. Kecuali retribusi hanya capai 92,60 persen dari Rp17 miliar sekian tercapai hanya Rp16,500 miliar sekian," jelasnya.

Awalnya, dirinya berfikir realisasi pajak daerah hanya akan mendekati target namun ternyata tercapai juga.

Ia mengatakan, bahwa pajak daerah ini yang ditangani langsung oleh Bapenda dari target Rp245.195.600.000 terealisasi Rp248.011.300. 000. Jadi ada surplus sebesar Rp2,8 miliar.

"Pajak daerah itu yang 10 jenis pajak secara keseluruhannya. Tapi kalau pajak hotel dari target Rp13,3 miliar terealisasi Rp12.463 miliar atau 93,71 persen. Pajak restauran dari target Rp89,500 miliar terealisasi Rp95,563 miliar sekian, pajak hiburan dari target Rp3,360 miliar sekian terealisasi Rp2,650 milisr sekian atau 78,87 persen," ungkapnya.

Lainnya, pajak reklame dari target Rp3,205 miliar terealisasi Rp3,178 miliar atau 99,17 persen, pajak penerangan jalan dari target Rp28,275 miliar terealisasi Rp28,916 miliar atau 102,27 persen.

Pajak parkir dari target Rp800 juta terealisasi hanya Rp693 juta sekian atau 86,69 persen, pajak air tanah dari target Rp5 miliar terealisasi Rp5,905 juta atau 118,11 persen.

Pajak mineral bukan logam dan batuan dari target Rp18,7 miliar terealisasi Rp18,115 miliar atau 96,59 persen, PBB-P2 dari target Rp63 miliar terealisasi Rp63,167 miliar atau 100,27 persen, semetara BPHTB target Rp20 miliar terealisasi Rp17 miliar atau 86,79 persen.

Lebih lanjut Dwi mengatakan, ada beberapa pajak daerah yang tidak tercapai yakni pajak hotel hanya capai 93,71 persen, pajak hiburan 78,87 persen, pajak reklame 99,17 persen, pajak parkir 86,69 persen.

"Kalau yang melewati itu seperti pajak restaurant, PBB, pajak penerangan jalan, pajak air tanah. Namun, kalau 10 jenis pajak di totalkan semua itu kita melewati bahkan surplus," ujarya.

"Jadi, nanti kita akan perbaiki dan evaluasi yang belum tercapai ini kenapa. Memang pajak daerah ini naiknya sedikit susah, makanya ini Surplusnya Rp2,8 miliar itu susah carinya. Cari 100 juta untuk pajak daerah itu juga susah beda dengan dana perimbangan yang sekali masuk besar," ungkanya.

Dengan capaian ini maka, target tahun 2023 Rp5,1 triliun meningkat dari tahun 2022 yakni Rp4,6 triliun. Sedangkan, Pajak daerah tahun 2022 targetnya Rp245 miliar di tahun 2023 naik menjadi Rp254 miliar.

"Kita harus tetap optimis bahwa tahun 2023 juga akan bisa tercapai seperti tahun 2022," Tutur Dwi.

Ia mengatakan, beberapa waktu lalu saat melakukan zoom meeting bersama kementerian terkait covid, Kemendagri sampaikan Mimika masuk 10 besar pendapatan tertinggi.

"Kita urutan ke 5 seluruh Indonesia untuk pendapatan tertinggi. Sebetulnya data itu yang diberikan 110 persen kalau kita pakai data yang saya pegang ini 115 persen mungkin kita urutan ke 3," ungkapnya. (Shanty Sang)

Lokasi pusat gempa (Sumber BMKG Timika)

MMIKA, BM

Pada Selasa (10/01/23) tepatnya pukul 02.47 Wit, telah terjadi gempa berkekuatan 7,9 Magnitudo yang terjadi di wilayah Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.

Pusat gempa yang berada di laut 148 km barat laut Maluku Tenggara Barat ini juga dirasakan oleh masyarakat di Mimika, Merauke, Nabire, Tanah Merah, Wamena, Bakunase, Kolhua, Sabu, Rote, Ende, Amarasi Selatan, Kupang dan hampir sebagian besar wilayah di Provinsi Maluku.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Timika, Okto Firdaus Fajri Rianto kepada BM melaui telepon, Selasa subuh menyampaikan hal tersebut.

"Ini termasuk gempa besar dan jarang terjadi apalagi di wilayah kita (Papua-red) sehingga BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku dan Sulawesi Tenggara," ujarnya.

Dijelaskan lokasi gempa tersebut adalah 7.25 LS, 130.18 BT, 148 km Barat laut Maluku Tenggara Barat dengan kedalaman 131 km.

"Kami belum dapat info itu terjadi di laut atau daratan namun yang pasti di wilayah tersebut merupakan jalur gempa. Jalur lempeng sama seperti di laut Banda," ujarnya.

Kepala BMKG mengatakan sejauh ini belum ada info kerusakan atau korban jiwa yang diakibatkan oleh gempa tersebut, namun warga Mimika diminta untuk waspada terhadap gempa susulan.

"Untuk masyarakat supaya waspada tetapi tenang. Hindari dari bangunan yang sudah tua, jangan di dalam rumah kalau terasa gempa lagi, sebaiknya menghindari bangunan yang mudah runtuh," ungkanya.

"Selalu mawas, walau biasa kekuatan berkurang dan tidak sebesar gempa pertama namun selalu ada kemungkinan terjadi gempa susulan. Terutama hindari keretakan akibat efek dari gempa pertama," ujarnya mengingatkan. (Ronald Renwarin)

Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar saat memimpin apel pagi

MAPPI, BM

Memasuki tahun kerja baru, Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Mappi bakal melakukan percepatan reformasi birokrasi. Hal itu disampaikan Penjabat Bupati Mappi, Michael Rooney Gomar, SSTP MSi saat memimpin apel gabungan yang digelar Senin (9/1/2023).

Reformasi birokrasi yang dimaksud adalah dengan melakukan evaluasi kinerja para pejabat eselon II, III dan IV serta memberikan promosi jabatan kepada PNS yang memiliki kinerja dan memenuhi syarat dari sisi pangkat dan golongan.

“Dengan percepatan reformasi birokrasi ini akan memberikan manfaat kepada para pejabat dan peluang kepada PNS yang berkinerja baik dan memiliki loyalitas dalam pelaksanaan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara,” ujar Bupati Gomar.

Percepatan reformasi birokrasi ini akan disertai dengan penegakan disiplin sesuai dengan peraturan disiplin PNS. Terutama kepada PNS yang selama ini tinggal di luar Kabupaten Mappi dan tidak pernah melaksanakan tugas. Ada juga yang tinggal di Mappi tapi tidak pernah melaksanakan tugas.

"Termasuk yang bertugas di distrik, meskipun dengan kondisi geografis yang sulit, kepala distrik dan pegawai harus berada di tempat tugas dan melaksanakan tugas dengan baik," tegasnya.

Tidak hanya kepada PNS saja, penegakan disiplin juga dilakukan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Pegawai Kontrak Daerah (PKD).

"Tim akan melakukan evaluasi dan penilaian, melakukan promosi kepada PNS yang berkinerja baik,” tandasnya.

Pemda Mappi, lanjut Bupati Gomar sudah mengambil kebijakan menaikkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang diharap menjadi motovasi untuk meningkatkan kinerja para PNS.

Namun pembayaran TPP dilakukan per triwulan berdasarkan penilaian kinerja dan tingkat kehadiran.

"Pembayaran TPP ada di pimpinan OPD dan kepala distrik, jadi harus melihat dan menilai berapa lama tidak melaksanakan tugas dan tidak perlu dibayar gajinya,” tegas Bupati Gomar.

Pj Bupati juga terbuka kepada seluruh pegawai yang ingin memberikan masukan, kritik dan saran.

Ia memastikan pegawai yang menyampaikan masukan maupun kritik tidak akan disanksi dengan dipindahkan ke pedalaman.

"Kami siap menerima kritik dan masukan, silahkan berikan masukan saran terbaik,” ujarnya.

Pada momen ini, ia juga meminta PNS untuk melakukan inovasi dalam rangka perbaikan dan memudahkan pekayanan kepada masyarakat. Pj Bupati akan memberikan reward bagi PNS yang mampu menciptakan inovasi.

Di akhit apel, Pj Bupati menegaskan kepada PNS untuk tidak melakukan pungutan liar atau meminta inbalan jasa dalam memberikan pelayanan baik kepada sesama pegawai maupun kepada masyarakat. Sebab itu meurutnya sudah menjadi tugas dan fungsi serta pelayaa yang harus diberikan. (Red)