politik

Suasana kegiatan KPUD Mimika di Ballroom Hotel Cartenz

MIMIKA, BM

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika menggelar uji publik ke-2 rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Mimika untuk Pemilu 2024.

Uji publik yang digelar KPUD Mimika, Selasa (13/12/2022) di Hotel Cartenz ini dihadiri unsur forkorpimda dan sejumlah organisasi masyarakat.

Uji publik ini dimaksudkan untuk mendapat masukan atau umpan balik terhadap rancangan Dapil dan Alokasi Kursi DPRD Kabupaten.

Ketua KPUD Mimika,Indra Ebang Ola mengatakan bahwa kegiatan yang diselenggarakan ini berdasar pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang  tahapan dan jadwal penyelenggara pemilu.

Selain itu mendasari juga PKPU nomor 6 tahun 2022 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD kab/kota dalam pemilu.

Dengan demikian maka menurut Indra bahwa dalam merancang penetapan dapil harus berpedoman pada prinsip-prinsip jadwal yang sudah ditentukan.

"Itu menjadi rumus utama bagi kita semua. Silahkan mendianoksanya, silahkan merancang untuk menentukan posisi yang tepat dan pas. Salah satu faktor untuk menentukan jumlah kursi itu dilihat dari jumlah penduduk,"ungkapnya.

Sementara Kepala Kesbangpol, Yan Slamet Purba berharap kegiatan ini bisa memberikan masukan karena ada perubahan pada daerah pemilihan.

"Saya yakin KPUD telah menentukan ini dengan baik dan ini memang harus ditata karena ada perkembangan signifikan. Ini dibutuhkan masukan sehingga batas waktu yang ditentukan itu akan ditetapkan," ungkapnya.

Sebagai perwakilan dari pemerintah daerah, Purba berharap penataan dapil nanti tidak menimbulkan konflik.

"Jadi saya harap mari kita sama-sama berikan yang terbaik buat KPUD Mimika," ucapnya. (Ignasius Istanto)

Tampak suasana pengambilan sumpah jabatan kepada 291 PNS yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, di lobi Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (12/12/2022)

MIMIKA, BM

Sebanyak 291 pegawai negeri sipil (PNS) formasi 2018 di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika mengikuti pengambilan sumpah janji jabatan di lobi Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (12/12/2022).

Pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, dan turut disaksikan oleh para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Plt Bupati melalui sambutannya menegaskan bahwa menjadi seorang PNS harus siap menjadi pelayan masyarakat. Untuk itu, dia meminta agar para pengambil sumpah dapat bertanggung jawab dan disiplin dalam tugas pelayanannya.

"Kalian harus disiplin, tanggung jawab. Harus punya integritas dan juga dedikasi. Sekarang saya mau benar-benar pakai aturan tentang kedisiplinan ASN. 26 hari tidak masuk berturut-turut, berhentikan," tegasnya.

Menurutnya, PNS di masa kini mesti memiliki inovasi-inovasi dan selalu dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman.

"Jangan jadi pegawai negeri tapi buka laptop saja tidak tahu. Sekarang zamannya aplikasi, tidak ada kita mau bohong-bohong. Semua jalan dengan baik. Jadi, saya berharap jadi pegawai negeri, jadilah pegawai yang baik," tuturnya.

Di samping itu, dia juga menekankan agar para pengambil sumpah bisa menjunjung tinggi nilai loyalitas dan asas netralitas sebagai seorang PNS.

"Jadi pegawai negeri, jangan ikut-ikutan berpolitik praktis. Asas netralitas itu harus betul-betul kita wujudkan. Kita kemarin banyak ditegur oleh Komisi ASN terkait banyak sekali pegawai negeri yang tidak menunjukkan netralitasnya," ungkapnya.

"Akhirnya saya harus memberikan penjelasan dengan baik supaya semua itu bertahan. Kalau tidak yang dipecat sudah banyak ini. Saya sudah bela-bela lagi, baru habis itu mereka mau gugat saya lagi. Dengari itu dan betul-betul kalian harus pahami. Jadi pegawai itu betul-betul pegawai negeri yang baik," imbuhnya.

Lebih lanjut Plt Bupati meminta kepada segenap pimpinan OPD agar bisa benar-benar memerhatikan pegawainya yang baru diambil sumpah. Kata dia, jangan sampai hari ini diangkat, namun besok dan seterusnya sudah tak lagi masuk kantor.

"Mari kita sama-sama bekerja dengan baik, mari kita di masing-masing OPD melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Masing-masing ikut perintah atasan, tapi perintah yang baik. Kalau perintah yang tidak baik, jangan ikut. Harus berani tolak perintah-perintah yang tidak benar," tandasnya.

Diakhir sambutan, Plt Bupati juga meminta maaf atas keterlambatan dalam proses pengangkatan PNS formasi tahun 2018 ini.

"Kalian ini kan pengangkatan 2018. Kalian punya SK tahun 2020. Sekarang sudah empat tahun baru kalian naik. Mewakili pemerintah, kami meminta maaf karena keterlambatan ini, tapi kami akan berusaha untuk terus meningkatkan semua prosedur-prosedur dengan baik sehingga jangan sampai menghilang hak-hak kalian sebagai pegawai negeri sipil," pungkasnya.

Sebagai informasi, 291 pegawai yang hadir mengikuti pengambilan sumpah jabatan ini terdiri golongan II dan III. Golongan II sebanyak 143 orang dan golongan III sebanyak 148 orang. (Endy Langobelen)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bertepatan pada tanggal 9 Desember 2022, seluruh warga bumi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Tak terkecuali, pimpinan daerah yang dalam hal ini Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob. Iapun memaknai momen tersebut.

Saat ditemui pada Jumat (9/12/2022) di Timika, Papua Tengah, John mengatakan Hari Anti Korupsi Sedunia ini adalah momen untuk merefleksikan diri.

"Pertama bahwa kita pakai sebagai momen refleksi diri kita, terutama di Pemerintah Kabupaten Mimika. Makanya kemarin saya cukup keras bicara di Horison terkait dengan kinerja pemerintah secara langsung," ujarnya.

Dia juga menyebutkan bahwa melalui momen Hari Anti Korupsi Sedunia, Pemerintah Kabupaten Mimika bakal melakukan peningkatan reformasi birokrasi.

"Jadi yang utama kita lakukan memaknai momen ini adalah kita coba meningkatkan reformasi birokrasi. Itu artinya bahwa begitu banyak hal yang bisa kita buat untuk menurunkan korupsi, kolusi, dan nepotisme," lanjutnya menerangkan.

Untuk itu, dia mengimbau agar hal ini dapat menjadi atensi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika.

"Hal-hal itu yang akan kita lakukan lewat momen ini. Jadi, ini harus menjadi atensi untuk semua OPD," pungkasnya. (Endy Langobelen)