politik

Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau

MIMIKA, BM

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Abraham Kateyau, mengatakan pembagian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2026 akan dibagikan setelah Bupati Mimika berada di daerah dan rangkaian administrasi pelantikan pejabat rampung.

Untuk diketahui, DPA tahun anggaran 2026 telah selesai dievaluasi dan direncanakan akan dibagikan pada pekan depan bersamaan dengan pelantikan pejabat struktural.

“Kami masih menunggu Pak Bupati. Rencananya minggu depan DPA akan dibagikan bersamaan dengan proses pelantikan pejabat,”kata Pj Sekda Mimika Abraham Kateyau saat ditemui di Kantor Bappeda, Senin (26/1/2026).

Sekda mengatakan, pembagian DPA dan pelantikan pejabat dilakukan secara bersamaan agar pelaksanaan anggaran dapat langsung dijalankan oleh pejabat definitif yang baru dilantik.

“Memang kita atur berbarengan, supaya pelaksanaan DPA nantinya langsung dilakukan oleh pejabat yang baru,”ujarnya.

Selain itu, saat ini juga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika masih melakukan koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) terkait pergantian pejabat.

“Pengajuan pergantian pejabat sudah kami sampaikan sejak bulan lalu. Saat ini tinggal menunggu Pertek dari KASN dan kami berharap dalam waktu dekat bisa segera terbit,”ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Proses mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika hingga kini belum dapat direalisasikan. Salah satu penyebab utama tertundanya proses tersebut adalah masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum menyelesaikan pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui aplikasi resmi yang disediakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan, keterlambatan pengisian SKP menjadi  kendala serius dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian, khususnya dalam penilaian kinerja ASN yang menjadi dasar mutasi. 

"Mulai saat ini, setiap pegawai harus menginput riwayat pekerjaan, jabatan, kepangkatan hingga SKP. Karena, dari total ASN kita sekitar 4.578, masih terdapat 3000 lebih pegawai yang belum melengkapi data, terutama SKP," kata Bupati John, Senin (9/2/2025). 

Selain itu, lanjut Bupati John, masih ditemukan ketidaksesuaian data kependudukan maupun data kepegawaian lainnya yang memicu terjadinya disparitas data. 

Untuk itu, diimbau kepada seluruh pegawai harus menginput data masing-masing. Jika data belum lengkap, maka proses administrasi kepegawaian seperti mutasi, pelantikan jabatan, kenaikan pangkat maupun layanan lainnya belum dapat diproses.

"Semua layanan kepegawaian daerah kini telah terintegrasi secara nasional melalui sistem informasi yang dikelola BKN. Setiap perubahan jabatan, mutasi, maupun proses kepegawaian lainnya harus memperoleh pertimbangan teknis dari BKN berdasarkan data yang telah terinput dalam sistem," ujarnya. 

Bupati mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum bisa melaksanakan sejumlah rencana penataan jabatan, sebelum seluruh data ASN dinyatakan valid. 

Ia juga mengimbau kepada seluruh ASN segera memperbarui data masing-masing agar tidak menghambat proses administrasi kepegawaian.

Katanya, BKN telah menyediakan aplikasi layanan kepegawaian di MyASN dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang memungkinkan ASN memperbarui data pribadi, pendidikan, jabatan, serta SKP secara mandiri. 

"Kita terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada ASN agar proses pemutakhiran data dapat segera diselesaikan, sehingga program penataan organisasi dan pengisian jabatan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Pengguntingan pita oleh Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyao

MIMIKA, BM

Guna meningkatkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) di Timika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggandeng Badan Riset dan Inovasi (Brida) Mimika, bersama Kementerian Haji dan Umroh (Kemenhaj) Mimika melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU).

Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan di Aula MPP, dihadiri Plt Kepala Brida, Slamet Sutedjo dan Kepala DPMPTSP, Marselino Mameyao, SKM, Selasa (27/1/2026).

Kepala DPMPTSP Mimika, Marselino Mameyao, mengatakan, penandatangan ini bukan hanya kegiatan administrasi namun ini bentuk kolaborasi nyata antara instansi bersama Pemkab Mimika,.

Melalui kerjasama ini diharapkan seluruh pelayanan di MPP dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat tidak lagi mendapatkan pelayanan yang berbelit.

“Kami sebagai pengelola, berkomitmen terhadap keberhasilan MPP, namun tentu butuh kolaborasi bersama lintas sektor. MoU ini dapat mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pelayanan di MPP, semoga kerjasama ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan dengan baik,” harap Marselino.

Dengan adanya dua pelayanan tambahan ini, kata Marselino, maka sangat membantu masyarakat dalam memperdekat pelayanan dan permudah urusan masyarakat, seperti pendaftaran Haji.

“Jadi kita ada penambahan dua pelayanan, dengan penambahan Kemenhaj ini dapat mempermudah urusan Haji di Mimika,”ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Brida Slamet Sutedjo mengatakan, Brida hadir di MPP selain untuk meningkatkan pelayanan, juga membuka layanan sistem informasi riset dan inovasi daerah Kabupaten Mimika (Siridakami), agar dapat melahirkan inovasi baru untuk Mimika.

“Dengan dibukanya loket ini dapat memberikan pelayanan kepada pelajar dan mahasiswa dalam melakukan penelitian dan membutuhkan data. Kemudian juga bagi masyarakat yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat kami bantu di MPP ini,”katanya.

Plt Kepala Kementrian Haji dan Umroh, Abdul Sakir, mengatakan, dengan bergabungnya Haji dan Umroh di MPP diharapkan dapat membantu umat Muslim di Mimika dalam pendaftaran Haji.

“Kami berterima kasih kepada DPMPST yang melibatkan Kemenhaj dalam MPP. Untuk pengurusan ini kami melayani pendaftaran Haji dan Umroh, daftar tunggu Haji, dan tentunya pengurus visa di MPP ini lebih gampang sebab satu layanan,” pungkasnya. (Shanty Sang)