politik

Bupati Mimika Johannes Rettob saat menyampaikan sambutannya

MIMIKA, BM

Dalam upaya mendorong penguatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) menggelar sosialisasi penerapan manajemen talenta ASN.

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula BPKAD Mimika, Rabu (11/11/2026) dibuka oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob dan dihadiri Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, Pj Sekda Mimika, Abraham Kateyau, pimpinan OPD dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh.

Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan Pemerintah Kabupaten Mimika mulai memperkuat penerapan manajemen talenta ASN untuk membangun birokrasi yang profesional dan berbasis kompetensi. Namun, proses pemetaan potensi pegawai masih menghadapi pekerjaan besar.

"Dari total 8.993 ASN, baru 3.808 orang yang mengikuti profile assessment atau penilaian profil talenta. Sementara itu, sebanyak 1.229 ASN lainnya dilaporkan belum mengikuti penilaian tersebut," kata Bupati Rettob.

Bupati menjelaskan sebanyak 250 pejabat eselon II dan III mengikuti sosialisasi secara langsung. Sebanyak 500 pejabat eselon IV mengikuti secara daring melalui Zoom, sedangkan 289 peserta lainnya menyaksikan melalui siaran langsung YouTube Pemerintah Kabupaten Mimika. Total peserta tercatat 1.039 orang.

Penerapan manajemen talenta, menurutnya, menjadi langkah penting untuk mengubah pola pengelolaan kepegawaian di lingkungan pemerintah daerah. Pengisian jabatan dan pengembangan karier ASN harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, integritas, serta kebutuhan organisasi.

Oleh sebab itu, penempatan dan promosi jabatan tidak boleh lagi hanya bergantung pada keputusan kepala daerah.

“Penentuan jabatan ASN ke depan tidak lagi semata-mata berdasarkan keputusan kepala daerah, tetapi harus mengacu pada hasil penilaian kompetensi dan sistem manajemen talenta,” ucap Bupati John.

Menurut dia, sistem tersebut harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap pegawai memperoleh kesempatan yang adil dalam mengembangkan karier. Penempatan seseorang dalam jabatan harus mempertimbangkan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki, bukan hubungan kekerabatan, primordialisme, maupun kepentingan tertentu.

Dikatakan, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup hanya ditopang program kerja dan anggaran. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang menjalankan kebijakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga menjadi faktor penentu.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN meningkatkan kapasitas diri, mulai dari kemampuan manajerial, kompetensi teknis, sosial kultural, hingga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

"Saya juga meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terlibat aktif dalam mengidentifikasi pegawai berpotensi, melakukan pembinaan, serta memberikan ruang pengembangan kompetensi secara berkelanjutan," ujarnya.

Ia turut menyoroti pentingnya pembenahan data kepegawaian. Rekam jejak jabatan, riwayat pendidikan, kompetensi, kinerja, dan potensi setiap pegawai harus tercatat secara akurat dan terintegrasi.

Pasalnya, data tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam mengambil keputusan mengenai pengembangan karier dan penempatan ASN.

“Manajemen talenta harus menjadi bagian dari transformasi birokrasi di Kabupaten Mimika, bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau formalitas administrasi,”ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Zudan Arif Fakrulloh, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas langkah menerapkan manajemen talenta dalam pengelolaan ASN.

Dalam arahannya, Zudan menilai penerapan manajemen talenta merupakan bentuk keberanian pemerintah daerah untuk bergerak menuju sistem birokrasi yang lebih profesional dan mengedepankan meritokrasi.

Menurutnya meritokrasi bukan sekadar instrumen penataan pegawai, melainkan sarana untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik.

Ia menekankan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses reformasi birokrasi adalah menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat.

“Meritokrasi itu alat. Tujuannya untuk membuat masyarakat kita sejahtera, bahagia, dan semua layanan menjadi lebih cepat dan mudah. Membuat masyarakat bahagia adalah puncak pekerjaan ASN,” kata Zudan.

Ia juga menilai Kabupaten Mimika memiliki kesempatan, kekuatan, dan potensi untuk berkembang lebih cepat apabila didukung aparatur yang kompeten dan sistem pengelolaan kepegawaian yang tepat.

"Melalui sosialisasi ini, Pemkab Mimika diharapkan dapat mempercepat pemetaan talenta ASN sekaligus memastikan pengembangan karier dan pengisian jabatan berjalan secara objektif, transparan, serta akuntabel," pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Dalam upaya meningkatkan kapasitas komunikasi publik pemerintahan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi OPD dan pejabat pelayanan publik.

Kegiatan ini diikuti oleh 140 peserta pengelola media sosial dan publikasi OPD, penanggung jawab komunikasi publik perangkat daerah dan unsur pengelola serta koordinator program OPD branding.

Bimtek dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Kamis (5/11/2026) dan dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Herry Onawame.

Herry Onawame dalam sambutannya menyampaikan pentingnya komunikasi yang efektif, jujur, terarah dan transparan dalam menjalankan roda pemerintahan. Program pembangunan yang baik harus diimbangi dengan penyampaian informasi yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Menurutnya, masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai pelayanan yang menjadi hak mereka, prosedur yang harus ditempuh dan tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan.

"Program yang baik perlu disampaikan dengan baik. Penjelasan yang kurang jelas dapat menimbulkan kebingungan, sebaliknya komunikasi yang jujur dan mudah dipahami akan membangun kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat," kata Hery.

Ia menyebutkan, kredibilitas seorang pimpinan tumbuh dari kesesuaian antara perkataan dan tindakan. Di tengah arus informasi yang cepat, pejabat dituntut untuk berbicara berdasarkan data, bijaksana dalam memilih bahasa dan responsif dalam mendengar aspirasi maupun kritik masyarakat.

"Semangat “Mimika Rumah Kita” hendaknya tercermin dalam cara kita menyapa, mendengar, dan melayani masyarakat. Melalui kegiatan ini, saya berharap seluruh peserta dapat meningkatkan kemampuan menyusun pesan yang terstruktur, menjelaskan kebijakan dengan bahasa sederhana, serta menghadapi wawancara media maupun dinamika publik dengan tenang dan solutif," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Statistik Diskominfo Mimika, Spedy Paereng mengatakan, bimtek ini diselenggarakan untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan mendukung keterpaduan program OPD branding.

"Melalui program OPD branding, setiap perangkat daerah berperan langsung sebagai sumber informasi sesuai tugas dan fungsinya. Bimtek ini penting agar informasi yang disampaikan OPD akurat, mudah dipahami, serta membantu masyarakat mengetahui manfaat program dan tata cara mengakses layanan secara detail," ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bersama tentang peran komunikasi publik dalam pembangunan daerah, memperjelas peran OPD sebagai penyedia informasi prioritas dan meningkatkan keterampilan mengemas capaian pembangunan melalui kanal-kanal resmi pemerintah.

“Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas perangkat daerah dalam mengelola, mengoordinasikan dan menyampaikan informasi publik secara terarah dan berkelanjutan,”pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama seluruh peserta di sela kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda/Bapperida) kabupaten se-Papua Tengah Tahun 2026.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari yakni 11-13 November 2026 yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima.

Rakortek ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan pemerintah kabupaten di Papua Tengah.

Staf Ahli II Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otonomi Khusus, Ukkas saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menyampaikan, bahwa perencanaan pembangunan merupakan fondasi utama dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan daerah.

Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi dan kabupaten agar setiap program pembangunan berjalan selaras, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Lanjutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada pada kisaran yang relatif baik di tengah ketidakpastian global, manfaat pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat di lapisan bawah. Kondisi ini menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami mengakui masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat," kata Ukkas.

Menurutnya, rendahnya indeks pembangunan manusia, tingginya angka kemiskinan dan belum optimalnya pemanfaatan Dana Otonomi Khusus menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Peningkatan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan delapan kabupaten harus terus diperkuat.

"Program prioritas daerah juga harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Mimika yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Petrus Pali Amba, mengatakan Rakortek memegang peran krusial dalam penyelarasan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan seluruh kabupaten di Papua Tengah.

Kata Petrus, terdapat sejumlah isu strategis yang harus menjadi fokus bersama, di antaranya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting, penguatan ekonomi lokal dan konektivitas wilayah dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Diperlukan sinergi lintas daerah melalui program-program yang langsung menyentuh masyarakat akar rumput. Ini menjadi pekerjaan besar bagi seluruh kabupaten di Provinsi Papua Tengah," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bapperida Provinsi Papua Tengah, Elieser Yogi, menjelaskan bahwa Rakortek merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan di Papua Tengah.

Ia menyebutkan sejumlah tujuan utama pelaksanaan Rakortek, antara lain meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pemerintah provinsi dan kabupaten, menyelaraskan program prioritas daerah, mengidentifikasi berbagai kendala pembangunan, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan memperkuat pembangunan berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Adapun materi yang dibahas dalam Rakortek meliputi evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, sinkronisasi kebijakan pembangunan pusat dan daerah, penguatan integrasi data melalui sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, identifikasi permasalahan pembangunan di setiap kabupaten, serta penyusunan rekomendasi dan tindak lanjut hasil rapat.

Elieser mengakui bahwa Papua Tengah memiliki kapasitas anggaran yang cukup besar jika dibandingkan dengan daerah lain secara nasional. Namun, masih terdapat berbagai indikator pembangunan yang perlu mendapat perhatian serius.

"Dari sisi APBD kita cukup tinggi secara nasional. Tetapi jika melihat kondisi di lapangan, angka stunting masih tinggi, kemiskinan masih tinggi, dan inovasi daerah masih belum berkembang maksimal. Ini menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan harus terus diperbaiki," katanya.

Melalui Rakortek ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun kesamaan persepsi, menyusun langkah strategis yang terukur, serta memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah. (Shanty Sang)