Politik & Pemerintahan

Rakor PKK Mimika : Kinerja 2025 Jadi Pengalaman untuk Lebih Baik di 2026

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua Ny. Periana Kemong membuka Rakor ditandai dengan memukul tifa

MIMIKA, BM

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika gelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dilangsungkan di Hotel Horison Ultima pada Sabtu (21/2/2026).

Rakor dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua TP PKK Mimika Ny. Susana Susy Herawaty Rettob didampingi Wakil Ketua TP PKK Mimika Ny. Periana Kemong dan diikuti oleh seluruh pengurus baik Sekretariat, Pokja I, Pokja II, Pokja III dan Pokja IV.

Dalam Rakor tersebut setiap bagian memaparkan program kerjanya masing-masing yang akan dilaksanakan selama tahun 2026 ini.

Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob dalam sambutannya mengatakan segala sesuatu harus dimulai dengan doa.

“Puji Tuhan hari ini kita bisa mempresentasian program kerja di 2026. Kita perlu menyesuaikan dengan visi misi bupati dan wakil. Tahun ini semua program menuju ke pedalaman,” katanya.

Ia berharap agar seluruh jajarannya memiliki komitmen yang lebih dalam menjalankan program kerja dengan semangat melayani masyarakat dengan cinta kasih.

“Semoga program dari pusat bisa berjalan hingga distrik dan kampung-kampung,” tuturnya.

Foto bersama seluruh pengurus PKK Mimika

Ny. Susy Rettob menyampaikan bahwa kinerja tahun 2025 dijadikan pengalaman untuk memasuki tahun 2026 yang lebih baik.

“Tahun ini kita melayani di pesisir, karena situasi dan kondisi keamanan di pegunungan dan juga kendala transportasi,” ungkapnya.

Pada bidang kesehatan, PKK Mimika terus memberikan perhatian terkait permasalahan stunting yang menimpa anak-anak terutama di daerah pesisir. Selain itu juga, memberikan pelayanan Posyandu KASANA.

Dalam bidang pendidikan, PKK Mimika akan terus mensosialisasikan wajib belajar 13 tahun dan mendata PAUD-PAUD yang ada di Mimika.
Hal ini menjadi perhatian karena akan mulai diberlakukan tahun depan dimana untuk masuk ke tingkat SD harus memiliki ijazah PAUD.

Apabila, ditemukan di distrik dan kampung masih ada yang belum memiliki PAUD, ia menghimbau agar belajar dengan menumpang terlebih dahulu dan segera melaporkan agar pemerintah bisa membangun PAUD.

Agar seluruh program prioritas dan program kerja dapat berjalan dengan baik, Ny. Susy Rettob berharap PKK di tingkat distrik hingga kampung dapat segera dilantik. (Elfrida Sijabat)

Bersama Pemda, PKK Mimika Bantu Bersihkan Kota Timika Dukung Program Prabowo

Bupati Mimika Johannes Rettob, Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob dan pengurus foto bersama usai kerja bakti

MIMIKA, BM

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Gerakan Nasional Indonesia Asri (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) untuk atasi darurat sampah.

Menindaklanjuti hal tersebut, Bupati Mimika Johannes Rettob mengeluarkan surat edaran untuk melaksanakan kegiatan Korvei kepada seluruh masyarakat Mimika.

Pada Jumat (20/2/2026) dimulai pukul 07.00 wit nampak di sepanjang jalan kota Timika secara serentak baik organisasi perangkat daerah (opd), TNI Polri, perhotelan, perbankan, sekolah-sekolah dan lainnya melaksanakan kegiatan Korvei atau kerja bakti.

Hal ini juga dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2026.

Tak ketinggalan, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Mimika turut berperan aktif menyukseskan gerakan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo tersebut.

Nampak Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Herawaty Rettob bersama para pengurus turun langsung membersihkan sampah tidak hanya di area PAUD Kasih Amuro namun turun ke jalan hingga halaman depan Keuskupan Timika.

Dengan alat sederhana berupa serokan sampah dan sapu lidi, Ny. Susy Rettob dan tim menyapu sampah yang ada di halaman, trotoar jalan dan semak-semak serta membersihkan rumput-rumput.

Dalam kerja bakti tersebut ternyata masih di dapati sampah-sampah plastik yang mengendap. Beberapa sampah kemudian dibakar dan ada yang dimasukan ke dalam kantong sampah yang jumlahnya lumayan banyak.

Area yang semula kotor pun nampak bersih dan asri untuk di pandang.

Bupati Mimika Johannes Rettob kemudian mendatangi PKK Mimika dan kedatangannya disambut suka cita oleh Ketua TP PKK Mimika Ny. Susy Rettob dan para pengurus.

Bupati JR menyampaikan bahwa hal tersebut dilaksanakan sesuai instruksi Presiden Prabowo.

Meski demikian, Mimika sebelumnya telah melaksanakan kegiatan serupa yang dilaksanakan setiap hari Jumat yakni Jumat Bersih, namun kali ini tidak hanya opd namun melibatkan instansi lainnya bahkan sekolah, perbankan dan perhotelan termasuk PKK Mimika.

Selamat Hari Sampah Nasional, Mimika Rumah Kita, Eme Neme Yauware. (Elfrida Sijabat)

Pemkab Lakukan Audiens Dengan Pekerja Moker PTFI

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melakukan audiens dengan perwakilan buruh korban mogok kerja (Moker) PT Freeport Indonesia, Jumat (20/2/2026), di Ruang Rapat Pusat Pemerintah (Puspem) Jalan SP3.

Pertemuan tersebut dipimpin langsung Bupati Mimika Johannes Rettob, Wakil Bupati Emanuel Kemong dan dihadiri Kepala Disnakertrans Mimika Paulus Yanengga, serta Kepala Bagian Hukum Setda Mimika M. Jambia Wadan Sao.

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan ini bukan membahas perselisihan hubungan industrial, karena kewenangan penyelesaian berada di tingkat Pemerintah Provinsi.

Pertemuan ini dilaksanakan hanya sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap warganya.

“Pertemuan ini bukan terkait hubungan industrial, namun memang pertemuan tadi hanya antara bapak dan anak. Mereka adalah masyarakat Mimika sehingga kami mengundang mereka untuk mendengarkan keluhan mereka selama sembilan tahun bersabar,”kata Bupati John.

Katanya, pembahasan lebih difokuskan pada aspek kemanusiaan, khususnya bagaimana para korban Moker dapat kembali memperoleh pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kita tidak bisa juga berbuat apa-apa karena hasilnya belum ada, baik dari PTFI maupun dari negara. Jadi tadi yang kita bicarakan bagaimana mereka ini bisa bekerja karena mereka juga punya anak istri yang harus dihidupi,"ujarnya.

Tentunya, yang diharapkan pemerintah daerah agar ada solusi konkret agar para buruh terdampak dapat kembali bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. (Shanty Sang)

Top