politik

Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyebutkan bahwa proses penerbitan SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru akan diselesaikan pada bulan Mei mendatang.

“SK PPPK guru sementara kita urus dan bulan Mei kami harap sudah selesai prosesnya dan kita bagikan. Saya kan sudah janji," kata Bupati Mimika, Johanes Rettobsaat diwawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (28/4/2025).

Sementara terkait SK PPPK bagi honorer dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 itu masih diproses.

Pasalnya, Bupati sendiri telah menemui secara langsung pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

“Saya tidak menyurati BKN, tapi saya sudah mendatangi langsung BKN menanyakan SK mereka, dan memang sementara masih di proses,” ujarnya.

Bupati mengatakan, setelah selesai diproses BKN, BKN akan memberikan pertimbangan teknis (Pertek) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan menerbitkan SK tersebut.

“Dalam waktu dekat kita segera selesaikan semua SK itu,“ungkapnya. (Shanty Sang)

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa dan tim foto bersama Pimpinan Kepala Cabang Bank BRI Mimika, Zainul Arifi dan tim usai pertemuan

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mimika terus berupaya memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran pajak daerah.

Setelah menjalin kerja sama sistem online payment dengan Bank Papua, Kantor Pos, Bank Mandiri, dan Bank Negara Indonesia (BNI) kini Bapenda menggandeng Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai mitra pembayaran pajak daerah.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa mengatakan, launching online payment ini merupakan chanel ke lima yang dibuka setelah sebelumnya dari Bank Papua, BNI, Mandiri dan Kantor Pos.

"BRI adalah mitra kelima kami dalam sistem online payment. Dalam tahap awal, layanan ini mencakup pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ke depannya, layanan ini akan diperluas untuk jenis pajak lainnya,” jelas Dwi, Kamis (24/4/2025).

Dwi mengatakan, Intinya sama dengan yang lainnya ingin meningkatkan pelayanan di bidang pelayanan pajak daerah supaya masyarakat di Kabupaten Mimika semakin mudah.

"Jadi masyarakat Mimika tinggal memilih mau lakukan pembayaran melalui chanel mana. Karena, bayar di chanel mana saja ujung-ujungnya juga untuk meningkatkan pajak daerah dan meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Mimika,"kata Dwi.

Walau pada Chanel BRI baru hanya untuk pembayaran PBB, namun Dwi berharap bisa dikembangkan jika bisa dengan pembayaran retribusi akan lebih bagus lagi.

Untuk retribusi dengan dinas lain pihaknya akan koordinasikan lagi. Tadi, sudah dikomunikasi sedikit terkait pembayaran di bandara.

"Nanti saya akan coba untuk menyurati Kepala Dinas Perhubungan untuk pembayaran retribusi parkirnya itu harus secara digital karena bandara sudah cukup bagus. Jadi pembayarannya bisa di tap saja dengan kartu Brizzi,"ujarnya.

Dengan bertambahnya pilihan kanal pembayaran, Dwi berharap masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

“Semakin banyak opsi pembayaran, semakin mudah masyarakat membayar pajak. Harapannya, ini meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong peningkatan pendapatan pajak daerah,"ungkapnya.

Sementara itu, Pimpinan Kepala Cabang Bank BRI Mimika, Zainul Arifin mengatakan, dengan chanel BRI masyarakat di seluruh Mimika mendapatkan kemudahan untuk membayar pajak.

“Masyarakat bisa membayar lewat Bank langsung, ATM, CRM atau lewat BRI-Link,” katanya.

Zainul menambahkan, Bank BRI memiliki agen BRI-Link sebanyak 800 di Timika. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terkendala untuk membayar pajak PBB. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anank Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Mimika mensosialisasikan kebijakan penyelengaraan Pengarus Utamaan Gender (PUG) kewenangan kabupaten kota.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Horison Ultima, Kamis (25/04/2025) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong.

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional. Dan juga menciptakan kesetaraan gender dalam menikmati masa pembangunan secara setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan terutama bidang ekonomi, politik, dan budaya.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah selalu memberikan perhatian serius terhadap kesetaraan gender dimana pada Pemerintahan Pusat maupun daerah, selalu didirikan instansi khusus gender yaitu pemberdayaan perempuan.

"Tidak ada dinas atau instansi khusus laki-laki, yang ada adalah pemberdayaan perempuan. Itu buktinya bahwa ada tempat buat yang lemah, ada tempat buat perempuan, anak-anak dan bagi mereka yang tidak mendapatkan perhatian," kata Wabup Emanuel.

Wabup Emanuel mengatakan, PUG merupakan strategi yang harus diterapkan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di semua aspek kehidupan manusia. Dalam konteks pemerintahan daerah, PUG berarti memastikan bahwa semua kebijakan, program dan anggaran, mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi baik perempuan dan laki-laki.

"Ini adalah proses yang baik yang harus kita ikuti secara baik, sehingga tujuan dari sosialisasi ini bukan hanya pengetahuan semata, tetapi perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,"ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Mimika, Supiah Narawena mengatakan usai pemberian materi hari ini, kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Pokja PUG yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Setelah itu akan dilanjutkan dengan penyusunan Peraturan Bupati (Perbub) sehingga mimiliki penganggaran untuk memperkuat program-program yang mendukung kebutuhan kelompok-kelompok rentan.

Adapun kelompok-kelompok rentan yang menjadi sasaran Pokja PUG adalah perempuan, kelompok disabilitas, anak-anak, lansia, penderita HIV AIDS dan juga kelompok yang terpinggirkan lainnya.

Katanya, Pokja PUG yang akan dibentuk menjadi wadah dalam memenuhi kebutuhan para kelompok rentan tersebut. Seperti menangani isu-isu terkait kelompok rentan, mengembangkan program-program yang mendukung mereka, mengurangi diskriminasi serta meningkatkan kesetaraan terhadap kelompok rentan.

"Kelompok risiko rentan punya kebutuhan khusus yang harus dilihat bersama-sama bukan haya tanggung jawab satu OPD saja. Misalnya para perempuan yang ingin maju dalam kancah politik, bagaimana kita mensupport mereka dari kelembagaan melalui dinas terkait," pungkasnya. (Shanty Sang)