Politik & Pemerintahan

Pengurus DPD II Partai Golkar Mimika Dilantik, Beringin Targetkan Semua Kemenangan Pemilu

Penyerah Pataka oleh Wakil Ketua DPD Golkar Provinsi Papua, Jansen Tinal kepada Ketua DPD II Golkar Mimika, Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Mimika Masa Bakti 2020-2025 telah dilantik oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Papua.

Pelantikan 85 pengurus DPD II Golkar Mimika dinahkodai oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng sebagai Ketua DPD, Robby Kamaniel Omaleng Ketua Harian dan Rizal Patadan dilakukan di Resto 66 Jalan Cenderawasih, Sabtu (14/3).

Pelantikan mendasari Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor : Kep-115/DPD/P.Golkar/X/2020 dilakukan oleh Wakil Ketua DPD Jansen Tinal didampingi Sekretaris Yacob Ingratubun.

Eltinus Omaleng, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Mimika mengatakan semua pengurus harus kompak dalam membangun kekuatan guna meraih semua kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pemilihan Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Legislatif (Pileg).

"Kami tidak mau kalah di tempat makanya kita harus kompak dan solid," ujarnya mengingatkan.

Eltinus mengatakan setelah pelantikan ini, ia akan kembali mengumpulkan semua anggota partai karena masih banyak kader dan orang terbaik yang belum dimasukan dalam kepengurusan partai.

"Kita akan ambil waktu lagi dan undang teman-teman lain yang tidak masuk dalam pengurus untuk diusulkan bergabung," ujarnya.

Ia mengingatkan dalam perekrutan pengurus partai, pemilahannya harus dilakukan secara selektif sehingga pengurus yang ada merupakan orang-orang terbaik.

"Kita harus lihat orang baik-baik baru kita rangkul lagi sehingga 7 kursi yang sudah ada saat ini kalau bisa ke depan kita rebut 7 kursi lagi. Jangan rekrut orang asal-asal sehingga pada hari H nanti pada bingung semua," terangnya.

Eltinus Omaleng juga berpesan bahwa dimasa kepemimpinannya ini, ia tidak ingin Partai Golkar jalan di tempat. Semua badan pengurus harus bekerja.

"Jangan pemilihan selesai terus karena tidak dapat kursi, kita bubar lagi. Hari ini rejeki orang lain, mungkin besok rejeki yang lain lagi. Jangan malas-malas, itu tidak boleh terjadi. Kita harus selalu kompak sehingga jangan orang lihat Golkar mati tapi partai ini harus terus menyala," ungkapnya.

Omaleng juga meminta semua badan pengurus dan kader Golkar agar mendukung program pemerintah daerah terutama Visi dan Misinya sebagai bupati Mimika dalam membangun negeri ini.

"Bupati Mimika sekarang adalah orang Golkar. Pembangunan saat ini baik kampung, jalan, jembatan serta semua program pemerintah yang sudah berjalan dibangun oleh orang Golkar maka sebagai pengurus dan kader kalian harus dukung. Kalau ke depan pemimpinnya orang Golkar lagi baik di kabupaten maupun provinsi maka semua ini akan kita sambung lagi dan terus berlanjut," ujarnya mengingatkan.

Mewakili Ketua DPD Partai Golkar Peovinsi Papua, Sekretaris Yacob Ingratubun meminta seluruh badan pengurus Golkar Mimika yang baru saja dilantik agar amanat partai berlambang pohon beringin ini dapat dijalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab.

"Ketua DPD Mimika sudah menegaksan bahwa Golkar harus solid sehingga hal ini harus kalian wujudkan sebagai corong untuk merebut semua kemenangan di massa yang akan datang," ujarnya berpesan.

Terkait rencana revitalisasi partai yang akan dilakukan Ketua DPD II Partai Golkar Mimika, Ingratubun menegaskan DPD Partai Golkar Provinsi Papua akan sepenuhnya mendukung rencana tersebut.

"Kami sangat merespon ini dengan baik dan apabila nanti terjadi revitalisasi organisasi maka kami siap untuk mendukung apa yang telah disampaikan oleh ketua DPD Mimika," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan Pengukuhan dan Pelantikan Badan Pengurus DPD II Partai Golkar Mimika ini didasari pada Diklat 02 Tahun 2020 tentang Rapat-rapat dan Musyawarah Daerah.

"Dengan demikian maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengakui keabsahan dari pengurus DPD II Partai Golkar Kabupaten Mimika," tegasnya.

Ingratubun pada momen ini juga menyampaikan bahwa hasil Rapinmas Partai Golkar teleh menetapkan Ketua Partai Airlangga Hartarto, yang kini juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sebagai Calon Presiden.

"Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kader Golkar untuk tidak melakukan perintah partai dalam rangka mengamankan kebijakan rapinmas yang telah dilakukan bebeapa waktu lalu," terangnya.

Ia juga memastikan bahwa pada momen terakhir hingga saat ini, Partai Golkar tidak akan terlibat dalam rencana perubahan Undang-undang Pemilu sehingga dapat dipastikan bahwa pemilihan serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024.

"Pileg dan Pilpres dilakukan pada awal tahun sementara Pilgub dan Pikada pada akhir 2024. Dengan berbagai even politik ini, kita harus betul-betul konsolidasi secara baik mulai dari distrik hingga ke kampung-kampung," harapnya.

"Pak ketua DPD II Golkar Mimika, saya berharap setelah ini ada perintah melalui wakil-wakil ketua bidang pemenangan untuk melakukan konsolidasi tingkat distrik dan kampung agar sasaran dan target partai Golkar untuk meraih kejayaan di masa depan kembali dapat terpenuhi," harapnya.

Mewakili seluruh jajaran Partai Golkar dari pusat hingga daerah, Yacob Ingratubun mengucapkan selamat kepada badan pengurus DPD II Partai Golkar Mimika yang baru dilantik dan dikukuhkan.

Ia berharap agar kepemimpinan Eltinus Omaleng sebagai Ketua DPD II sekaligus sebagai bupati Mimika dapat membawa perubahan untuk meraih kemenangan dalam pemilu legislatif, presiden, gubernur dan bupati.

"Saya juga mau ingatkan bahwa diperkirakan dalam waktu dekat akan disahkan pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Papua Selatan sehingga bagi struktur Golkar harus mulai siap untuk melakukan konsolidasi kelembagaan dan mengambil kendali dalam proses kepemimpinan nanti," ungkapnya. (Ronald)

Serahkan DPA 2021 ke Semua Pimpinan OPD, Bupati Omaleng Tegaskan 5 Hal

Didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob, Bupati Eltinus Omaleng serahkan DPA 2021 kepada Kadis Pendidikan

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Eltinus Omaleng didampingi Wakil Bupati Johannes Rettob, Sekda Michael R Gomar dan Ketua DPRD Robby Omaleng, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 kepada semua pimpinan OPD di Pondopo Rumah Negara, Rabu (10/3).

Penyerahan DPA diberikan secara simbolik kepada perwakilan OPD yakni Bappeda, Bagian Hukum, Dinas Pendidikan dan Distrik Mimika Baru. Selain semua pimpinan OPD, hadir pada giat ini forkompinda, staf ahli juga staf khusus bupati.

Bupati Omaleng mengawali sambutannya dengan memberikan presiasi dan penghargaan kepada semua pimpinan OPD atas komitmen untuk melaksanakan optimialisasi pembanguan di Mimika dengan ditetapkannya Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Ia menjelaskan, penyerahan DPA sedikit molor karena adanya keterlambatan akibat penggunaan sistem dalam pengelolaan keuangan yakni Sistem Informasi Manajemen (Simda) ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

"Jangan dimaknai penyerahan DPA ini sebagai penyerahan simbolik dan seremonial namun ini merupakan langka awal dan pedoman masing-masing OPD untuk melaksananlan anggaran di tahun 2021," tegasnya.

Bupati juga mengingatkan semua pimpinan OPD bahwa rencana pendapatan yang tertulis di DPA merupakan target minimal. Artinya, masing-masing OPD pengelola PAD harus bisa merealisasikan target yang direncanakan hingga 100 persen.

Sementara rencana belanja merupakan plafon tertinggi. Artinya, pengelola belanja tidak boleh melampaui rencana anggaran.

"Harus diingat bahwa Laporan Keuangan Pemda Mimika selama 5 tahun berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP). Ini merupakan hasil kerja keras kita sehingga semua harus dipertahankan dan ditingkatkan," harapnya.

Pada momen ini Bupati Omaleng menegaskan 5 hal penting yang harus dilakukan dan dijalani oleh semua pimpinan OPD.

Pertama, semua pimpinan OPD harus taat prosedur yang dengan penuh tanggungjawab dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip yang benar dalam mengelola anggaran.

Kedua, pimpinan OPD wajib menatati semua prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam proses pelelangan dan dilakukan secara transparan sesuai Pepres Nomor 54 Tahun 2010.

Ketiga, segera menunjuk PPK OPD, KPA, PPTK, bendahara penerimaan, pengeluaran, pengurus dan penyimpan barang daerah.

Keempat, selalu melakukan evalausi dan pengawasan selama kegiatan sehingga terwujud kesesuaian administrasi dan kegiatan yang ingin dicapai.

Kelima, bertanggungjawab secara berkala dan teratur semua dana yang menjadi tanggungjawab pimpinan OPD dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, akuntable kepada seluruh masyarakat Mimika.

"Saya aja kita semua semua membangun jaringan komunikasi yang sehat dan berkualitas untuk tetap memantau pembangunan di negeri ini. Pesan saya laksanakan kegiatan tepat waktu, tepat jumlah, tetap sasaran, mutu dan manfaat serta tertib aturan," ujarnya berharap. (Ronald)

Disnaker Paparkan Jumlah Perusahan dan Pekerja Serta Pencaker di Mimika

Jalannya kegiatan Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan

MIMIKA, BM

Berdasarkan Data Tahun 2000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, saat ini ada 200 perusahan yang beroperasi di Mimika dengan total jumlah tenaga kerja sebanyak 30.464 orang.

Disnakertrans juga mencatat di Mimika ada 4 organisasi pekerja buruh. Selama tahun 2020 pula terjadi 52 kasus perselisihan industrial dan ada 6.635 pencari kerja (pencaker).

Selain itu, jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) di Mimika ada 208 orang sementara jumlah penerimaan retribusi Tenaga Kerja Tahun 2020 Disnakertrans Mimika sebesar Rp 3,8 miliar.

Hal ini disampaikan Kadis Disnakertrans Mimika Paulus Yanengga pada kegiatan Pelatihan Hukum Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial di Hotel Horison Diana, Senin (8/3).

Kegiatan ini diikuti 74 peserta dari perusahan (57) dan serikat pekerja ini (11) dilangsungkan selama 3 hari hingga Rabu (9/3).

Giat ini dibuka Bupati Mimika Eltinus Omaleng bersama Pjs. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja, Tri Retno Isnaningsih.

Selain para karyawan, pembukaan kegiatan ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Michael R Gomar, Staf Ahli dan Staf khusus serta pimpinan OPD.

Tri Retno Isnaningsih mengatakan di Mimika perlu adanya hubungan industrial yang baik antara pengusaha, para pekerja dan pemerintah.

Selain tingginya kasus perselisihan industrial, menurut Tri Retno, Mimika masih kurang dalam melaksanakan pelatihan kepada tenaga kerja.

Pelatihan terhadap tenaga kerja harus dilakukan untuk mempersiapkan para pekerja menuju pasar atau dunia.

Pelatihan dilakukan juga untuk meningkatkan SDM dan kompotensi para pekerja agar mereka dapat bersaing dalam dunia kerja dan dapat mengembangkan kompotensi yang dimiliki.

"Ini tidak mudah dilaksanakan namun bisa untuk ditekankan dan diminimalkan sehingga dapat mencapai standar kompotensi yang diharapkan setiap masuk dunia kerja," ujarnya.

Ia bahkan meminta PTFI untuk mulai menyusun kompotensi dan pelatihan apa yang harus dilakukan sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

"Ini dilakukan sehingga banyak putera daerah (Papua-red) bisa masuk bekerja di perusahan. Jika dalam penerimaan tenaga kerja, kompotensinya sama maka dahulukan putera daerah. Kalau kompotensinya tidak sama tidak masalah dari tempat lain karena hukumnya memang seperti ini," ungkapnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah agar menekan serta mengingatkan hal ini kepada perusahan yang ada di Mimika agar lebih mengutamakan putera daerah ketika sebuah perusahan membuka lowongan kerja.

"Tolong sampaikan ini ke pimpinan perusahan supaya ketika ada lowongan kerja, utamakan putera daerah," tegasnya.

Ia juga meminta agar Mimika menjadi salah daerah terbaik dalam pelaksanaan regulasi tenaga kerja.

Selain itu Pemda Mimika juga diminta aktif melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja karena banyak program yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.

"Kami bersyukur karena selama pandemi ini, dunia usaha di Mimika tidak banyak yang melakukan PHK. Kementerian mencatat, selama pandemi ada sekitar 3 juta pekerja by name by adress yang di PHK dan 6 juta pekerja yang dirumahkan termasuk yang jam kerjanya di kurangi," ungkapnya.

Sementara itu Bupati Mimika Eltinus Omaleng, mengatakan dalam hubungan industrial, peran perusahan dan organisasi perusahan adalah menciptakan kemitraan, membangun usaha dan memperluas lapangan kerja sementara peran pemerintah adalah menetapkan kebijakan dan memberikan pelayanan, pengwasan dan penindakan.

"Hibungan industrial yang aman, serasi dan harmonis dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan bagi perusahan maupun pekerjanya. Selain itu perusahan dapat tumbuh dan berkembang semakin lebih baik," ujarnya.

Ia berharap dengan adanya pelatihan ini tercipta hubungan kerja yang dinamis, harmonis dan berkeadilan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif di tiap perusahan. (Ronald)

Top