Politik & Pemerintahan

Wabup Rettob Launching BST Via Kantor Pos

>> 3.000-an Warga Terima Rp 600 Ribu Perbulan

Wabup John saat membagikan BST secara simbolis

MIMIKA, BM

Wakil Bupati, Johannes Rettob S.Sos, MM pada Rabu (20/5) melaunching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk Kabupaten Mimika bertempat di Kantor Pos, bilangan Jln Yos Sudarso.

Peluncuran BST itu sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu menghadapi wabah covid-19.

Sesuai data, untuk Kabupaten Mimika terdapat 3.000-an Keluarga Penerima Manfaat (KPM), 480 diantaranya disalurkan melalui BNI 46 yang ditransfer langsung via rekening.

"Sosial tunai ini adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pandemi covid melalui Kementerian Sosial yang dibagikan kepada seluruh masyarakat penerima manfaat berdasarkan data yang dikirim masing-masing pemerintah daerah penerima," jelas Wabup John Rettob kepada wartawan usai launching.

Adapun mekanisme pengambilan BST di Kantor Pos yakni by data, by name, dan by address.

"Siapa yang menerima ini tentunya keluarga yang sudah melalui beberapa variabel penilaian oleh pendamping perwakilan Pemda Mimika. Kami usahakan penerima BST ini adalah mereka yang tidak menerima bantuan dari BLT kampung dan PKH," ungkap John.

Diakui, pendataan 3.000 an lebih penerima dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

"Kurang lebih 480 orang ditransfer langsung via BNI 46, sisanya melalui Kantor Pos," tuturnya.

Selain itu l, orang nomor dua di Kabupaten Mimika itu menekankan, saat ini sedang dilakukan pendataan kurang lebih 5.300 calon penerima yang diverifikasi Kementerian Sosial. Jika sudah selesai diverifikasi akan dilaporkan kembali ke Pemda Mimika supaya segera didistribusikan.

Ia mengatakan, penyaluran BST tidak dilakukan sekaligus. Penyaluran bantuan untuk bulan Maret, Mei dan Juni dilakukan bertahap. Tahap pertama disalurkan untuk bulan Maret, dan tahap berikut untuk dua bulan tersisa. Total penerima manfaat perbulannya sebesar Rp 600 ribu.

"Presiden berpesan kepada kita bahwa BST ini harus sudah disalurkan sebelum Idul Fitri. Rapat terbatas tadi malam, hari Sabtu harus sudah tuntas dan soal distribusinya kita sudah atur. Nantinya akan dikawal APIP, Inspektorat dan TNI/Polri. Dan yang paling penting, harus dihindari kerumunan dan antrian," pungkasnya.

Dijelaskan, ada 24 variabel penerima PKH.

"Saya tidak hafal itemnya, namun ada masyarakat penerima PKH tetapi dia berhak juga menerima bantuan pangan non tunai. Ada juga yang tidak berhak dan itu yang menilai Pemerintah Daerah melalui pendamping. Salah satu variabel adalah mereka ini harus betul-betul terdampak dari covid 19, misalnya tadinya dia kerja tapi dirumahkan dan itu bisa dapat BST," ungkapnya. (Shanty

Hingga Maret, Penggunaan Anggaran Daerah Sudah 400-an Miliar

Kepala BPKAD Mimika, Marten Malisa

MIMIKA, BM

Di tengah pandemi Covid-19, secara nasional seuruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten hingga kota mengalami satu persoalan klasik yang sama yakni rendahnya penyerapan anggaran APBD tahun berjalan.

Kondisi ini juga dialami oleh Kabupaten Mimika karena hingga Mei 2020, anggaran daerah yang sudah terserap baru diangka 15 persen atau Rp 400-an miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemda Mimika, Marten Malisa, pembayaran rutin yang dilakukan di tengah pandemi ini meliputi pembayaran gaji pegawai, Tunjangan Hari Raya (THR), kegiatan rutin kantor dan penanganan Covid-19.

“Penanganan Covid-19 estimasi kemarin 200-an miliar. Saat ini masih banyak OPD yang belum minta karena kita sarankan mengajukan RKB sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena kita juga menjaga cast flow (laporan alur kas) kita. Jangan sampai kita kasih keluar uang namun belum dipakai maka mubazir juga. Pada saat mau dipakai ya silahkan diminta karena anjurannya memang begitu,” jelasnya.

Walau di tengah pandemi Covid-19 namun sesuai arahan Bupati Mimika Eltinus Omaleng, proyek-proyek fisik diharapkan agar tetap dijalankan. Menurut Malisa, beberapa dinas terkait saat ini tengah memproes pencairan uang muka pekerjaan.

“Proyesk fisik sesuai arahan bupati harus tetap jalan. Sudah ada yang minta uang muka untuk pekerjaan seperti dinas PU. Sejauh ini tidak ada kendala dalam proses keuangan karena memang kita punya cast flow masih ada, sementara kasda kita selain selain deposito masih ada 330-an milyar yang bisa kita pakai baik untuk kegiatan, pembayaran gaji maupun penanganan Covid-19,” ungkapnya.

Menurut Malisa, dalam kondisi saat ini ada beberapa OPD prioritas yang diwajibkan melakukan pekerjaan dari kantor karena mereka menangani urusan-urusan urgent pemerintahan, salah satunya BPKAD.

“Kalau keuangan libur maka lumpuh, tidak ada pendukung melaksanakan kegiatan-kegiatan termasuk pandemi. Di kantor saya anjurkan masuk tapi tetap menjaga jarak dan memperketat pelayanan termasuk menjaga kebersihan. Kita atur sedemikian rupa sehingga walau kerja namun kita juga selalu sehat dan saling menjaga,” ungkapnya. (Ronald)

Hotel Horison Timika PHK 20-an Karyawannya

Kadisnaker Mimika, Ronny S Marjen

MIMIKA, BM

Hotel Horison Ultima Timika yang berada di Jalan Hasanuddin telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 20-an karyawannya.

PHK dilakukan kepada Tenaga Kerja Harian, Kontrak dan Pekerja Tetap. Hal ini kemudian mereka laporkan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Ronny S Marjen kepada BeritaMimika di Aula Pertemuan DPRD Mimika, Senin (18/5) mengatakan PHK yang dilakukan oleh Hotel Horison terhadap karyawan karena dampak Covid-19 yang kini tengah melanda Kabupaten Mimika.

Pekerja harian diberhentikan Horison karena tidak ada lagi pekerjaan yang dapat dilakukan saat ini, pekerja kontrak diberhentikan disesuaikan dengan kontrak kerja sementara pekerja tetap ada yang masih dipekerjakan namun ada penyesuaian upah kerja termasuk pengurangan jam kerja dan volume kerja.

“Tidak ada yang meningingkan situasi ini terjadi namun selama ada penyesuaian upah di situasi seperti ini tidak ada masalah. Kami sudah melihat bahwa Horison tidak menyalahi aturan. Mereka juga sudah bicarakan ini baik-baik dengan karyawan mereka. Sampai hari ini baru Horison yang lain belum,” ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk Mimika saat ini disnaker mencatat sebanyak 209 pekerja yang di PHK karena dampak Covid-19. Terbanyak adalah karyawan perusahan kontraktor PTFI dan lainnya adalah karyawan Hotel Horison Ultima Timika.

“Ini data per Jumat kemarin. Ini perusahan formal, kita tidak tahu yang informal ini sudah berapa banyak,” ujarnya.

Ronny mengatakan, di musim virus Corona ini pihaknya membuka posko pengaduan bagi pekerja terdampak Covid-19 sesuai dengan instruksi Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Jumlah yang mereka temui ini sebagian besar berasal dari laporan pengaduan.

“Setelah pengaduan masuk kami langsung proses ada yang lewat mediasi ada yang langsung kami turun ke lapangan. Banyak aduan yang masuk jadi kami sarankan semua pekerja boleh datang mengadu jika ada hal-hal yang dinilai melanggar sehingga kami langsung lakukan penelusuran dan pengawasan,” ujarnya.

Terkait Tunjangan Hari Raya (THR), Ronny Marjen mengatakan semua perusahan wajib melakukan pembayaran H-7 jelang hari raya.

“Jika pengusaha atau perusahan tidak sanggup maka wajib dibuatkan surat pernyataan bersama dengan serikat buruh/serikat pekerja dan pekerja dengan menyampaikan laporan keuangan secara terbuka dan transparan serta harus mendapatkan persetujuan dari perwakilan atau para pekerja. Ini dilakukan sehingga ada pernyataan tertulis, entah dibayarkan secara bertahap atau setengah dulu, nanti disesuaikan dengan kesepakatan yang ada,” jelasnya. (Ronald)

Top