politik

Sekretaris Bappeda Yoseph Manggasa saat menandatangani berita acara Musrenbang RKPR 2026

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) akhirnya menyelesaikan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Musrenbang RKPD tahun 2026 digelar sejak Selasa (22/4/2025) dan resmi ditutup hari ini Rabu (23/4/2025).

Tema yang diusung pada kegiatan ini adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika".

Musrenbang RKPD Mimika tahun 2026 menghasilkan jumlah program 91, jumlah kegiatan 182 dan jumlah sub kegiatan 2.274 dengan total estimasi pagu anggaran Rp5.600.419.996.331.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom dalam sambutannya mengatakan, selama dua hari ini peserta bersama-sama telah mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

"Saya mengapresiasi yang tinggi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Mimika dimana telah melakukan pembahasan dengan diskusi yang intens, alot dan intensif. Hal ini dapat dipahami sebab persoalan pokok yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan adalah terletak pada proses menentukan pilihan program atau kegiatan yang prioritas,"kata Evert.

Evert mengatakan, Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis yakni dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026 telah melalui tahapan dan mekanisme yang telah digariskan dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan pemerintah nomor 08 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah melalui proses perencanaan yang menggunakan aplikasi SIPD-RI seperti yang diamanatkan oleh permendagri 70 tahun 2019.

Dikatakan, dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan daerah di tingkat Kabupaten Mimika telah didahului dengan pelaksanaan musrenbang kampung, musrenbang distrik dan forum OPD dan dari pertemuan-pertemuan itu telah merumuskan dan menyepakati sejumlah usulan kegiatan.

Evert pun memberi catatan kepada Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kabupaten Mimika untuk secara koordinatif melakukan penyempurnaan dan penajaman terutama target indikator kinerja program kegiatan yang diusulkan harus sinkron dengan indikator yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD agar dapat menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2026 yang aspiratif dan representatif.

"Saya harap program dan kegiatan yang telah disepakati merupakan kebutuhan masyarakat yang akan dikelola oleh OPD,"ungkapnya. (Shanty Sang) 

Bupati Mimika Johanes Rettob Saat Melantik Pengurus TP PKK dan Dekranasda

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob secara resmi melantik dan mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Mimika periode 2025-2030.

Proses pelantikan yang dilaksanakan di Graha Eme Neme Yauware, Rabu (23/4/2205) berlangsung khidmat.

Pelantikan ditandai dengan penyematan Pin PKK dan Pin Dekranasda oleh Bupati Mimika Johanes Rettob, Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dan Ketua TP PKK Mimika, Ny Suzy Herawaty Rettob.

Untuk diketahui, Ny Suzy Herawaty Rettob sebagai Ketua TP PKK Mimika sekaligus Ketua Dekranasda. Sementara Ketua Harian Dekranasda Ibu Nella Manggara.

Bupati Mimika Johanes Rettob dalam sambutannya mengatakan, PKK punya tugas ini sangat berat tetapi juga mulia. Jadi diharapkan pengurus PKK harus betul-betul menjalankan tugas dengan baik.

"Saya juga harap PKK bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, moral dan lingkungan,"kata Bupati John.

Bupati John mengatakan, TP PKK juga harus menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Dan juga membentuk PKK dari tingkat distrik dan kampung.

Dikatakan, Dekranasda ini adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Ini merupakan organisasi nirlaba yang bersifat independen dan berfokus pada pengembangan seni kerajinan dan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi, melestarikan, membina dan mengembangkan seluruh kerajinan berbasis warisan nilai budaya bangsa.

"Saya ingin memberi tugas buat Dekranasda bahwa kita punya potensi yang luar biasa yakni seni, tarian, ukir, jadi melalui ini bisa membantu pemerintah membuat HKI (Hak Kekayaan Intelektual),"ujarnya.

Ia mencontohkan, di Mimika ada patung Mitoro dan patung Mitoro disahkan sebagai hak kekayaan komunal masyarakat. Begitu juga kerajinan-kerajinan yang lain.

Katanya, begitu sudah mempunyai kerajinan maka harus melaporkan kerajinannya supaya mendapat hak cipta dan kemudian menjadi kekayaan milik sendiri melalui kementerian hukum.

"Dekranasda harus rajin mencari potensi-potensi dan catatkan sebagai hak kekayaan kita dan itu tugas Dekranasda,"tutur John.

Menurutnya, Dekranasda ini harus berkolaborasi dengan pemerintah secara khusus dengan OPD terkait seperti Dinas Koperasi, Disperindag, Dinas Pariwisata, PTSP. Untuk itu Dekranasda harus berkoordinasi dengan dinas terkait.

"Jadi kepada Dekranasda yang baru dilantik dapat melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik. PKK dan Dekranasda kedepan harus menjadi mitra pemerintah. Ibu-ibu punya peranan penting didalam membangun kebersamaan, kabupaten, membangun keluarga. Kesuksesan bapak-bapak ada di ibu-ibu. Untuk itu mari kita bangun kabupaten ini secara bersama,"ungkapnya.

Sementaraitu, Ketua TP PKK Mimika Ny Suzy Rettob mengatakan, bahwa Tim penggerak PKK Mimika hendaknya mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas dan aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, moral dan lingkungan hidup dengan mengacu dalam 10 program PKK.

Diharapkan PKK bisa menjalin komunikasi dan hubungan yang harmonis dengan seluruh lapisan masyarakat terutama yang ada di kampung.

"Program kerja PKK akan menitikberatkan pada sinergitas dan pemberdayaan distrik dan kampung dengan memanfaatkan kearifan lokal. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan bupati dan wakil bupati mimika yaitu membangun dari kampung ke kota,"kata Ny Suzy Rettob.

Pengurus PKK, kata Ny Suzy Retrob, akan lebih sering turun kampung sesuai dengan arahan bupati untuk memberikan pelatihan, bukan hanya dalam bentuk teori tetapi juga praktek lapangan dengan program monitoring yang berkesinambungan

Tujuannya, adalah menjadikan setiap kader menjadi trampil, mandiri dan berdaya guna bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

"Dan kepada kepengurusan Dekranasda diharapkan mampu memajukan Dekranasda Mimika dalam memberdayakan UMKM dan melestarikan budaya bangsa melalui produk unggulan daerah yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan, pengembangan, penguatan ekonomi masyarakat. Mimika kaya akan karya seni yang merupakan warisan budaya yang harus terus dilestarikan dan dipromosikan agar lebih dikenal masyarakat luar mimika melalui pameran pameran,"ujarnya.

Selain itu, diperlukan juga terobosan-terobosan, inovasi-inovasi untuk memajukan, mengembangkan kerajinan daerah yang berkualitas sehingga mampu bersaing di tingkat regional, nasional bahkan internasional

Dengan hadirnya Dekranasda diharapkan mampu menjadi media penyalur dan promosi hasil karya UMKM yang ada di Kabupaten Mimika

"PKK dan Dekranasda terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung terwujudnya program pemerintah melalui visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika yaitu mewujudkan masyarakat Mimika yang responsif, objektif dan berdaya saing menuju gerbang emas,"pungkasnya. (Shanty Sang) 

Bupati Johannes Rettob bersama Wakil Bupati Emanuel Kemong saat membuka kegiatan Musrembang

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.

Musrenbang ini mengusung tema "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dalam Memantapkan Pemulihan Ekonomi Sumber Daya Lokal Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Mimika".

Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappeda pada Selasa (22/4/2024) selama 2 hari ini dibuka oleh Bupati Mimika Johanes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong.

Bupati Mimika John Rettob, dalam sambutannya mengatakan bahwa fokus utama RKPD 2026 adalah pembangunan infrastruktur dasar yang sejalan dengan visi misi membangun fasilitas layanan publik prioritas dari kampung-kampung di pesisir dan pegunungan.

Hal dimaksudkan seperti meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia, mewujudkan mimika yang sehat, membuka pusat ekonomi baru, penurunan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi sdm aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat.

"Penyusunan perencanaan pembangunan harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Tidak semua usulan program dan kegiatan dapat diakomodir, maka perlu dilakukan sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat,” kata Bupati John.

Bupati mengingatkan seluruh peserta musrenbang, baik organisasi perangkat daerah maupun para pemangku kepentingan pembangunan, untuk dapat berpastisipasi aktif dalam mencurahkan pikiran dan waktu, guna merumuskan dan memantapkan usulan program dan kegiatan, berdasarkan skala prioritas secara arif dan bijaksana.

Menurut JR, apa yang terakomodir melalui program dan kegiatan harus benar-benar prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan yang nantinya berdampak langsung oleh masyarakat di kampung-kampung, serta menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan harapan masyarakat namum tetap terukur, transparan dan akuntabel.

Katanya, pembangunan kedepan harus memadai dan merata, pekerjaan yang direncanakan dan kerjakan kedepan ini membutuhkan perhatian serta tanggung jawab dari semua pihak, baik eksekutif, legislatif, aparatur keamanan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokоh masyarakat, tokoh perempuan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, pihak swasta, media massa, serta seluruh komponen masyarakat.

“Hal ini perlu kita pupuk dan terus ditumbuh kembangkan untuk secara bertahap bisa mencapai sasaran dan tujuan yang kita rencanakan bersama, untuk kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat di mimika baik di kota maupun yang berada di pegunungan dan pesisir paνται demi “terwujudnya Mimika yang Responsif, Enerjik, transparan, Terampil, Obyektif dan Berdaya saing menuju gerbang emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat adil dan Sejahtera),”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya Musrenbang tingkat Kabupaten yakni untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, program kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dan yang terpenting adalah mencari solusi permasalahan pembangunan daerah.

"Seluruh rencana ini akan dibahas lebih lanjut dalam rapat pleno bersama Bapperida Provinsi Papua Tengah dan DPRK Mimika, dan hasil pleno akan ditetapkan pada Rabu, 23 April 2025,"pungkasnya. (Shanty Sang)