Politik & Pemerintahan

BPKAD Beli 10 Unit Mobil, Biaya 1 Mobil Rp300-an Juta

Sekretaris BPKAD Mimika, Lukas Luli

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kembali melakukan pembelian atau pengadaan kendaraan roda empat sebanyak 10 unit.

Jenis mobil yang dibelikan adalah 5 unit Inova dan 5 unit jenis Avanza dengan biaya satu unit mobil kisaran Rp300-an juta.

"Kalau misalnya harga mobil Rp300 juta maka tinggal dikalikan saja, itulah biaya pengadaan kendaraan kita tahun ini,"tutur Sekretaris BPKAD, Lukas Luli Lasan saat diwawancarai di Hotel Grand Tembaga, Selasa (20/4).

Lukas menjelaskan, pengadaan kendaraan biasanya diusulan dari OPD karena ada pejabat yang pindah membawa kendaraan dinas sehingga pimpinan OPD yang baru tidak punya kendaraan, sehingga harus dilakukan pengadaan kendaraan baru.

Namun menurutnya, pengadaan ini tidak serta merta dilakukan tahun karena disesuaikan dengan analisis kebutuhan OPD.

"Peruntukkannya saya tidak tahu persis karena itu kembali kepada usulan OPD sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Lukas.

Ditanya BM, apakah tahun ini ada juga pengadaan kendaraan roda 2? Lukas mengaku tidak ada usulan yang masuk untuk pengadaan kendaraan roda 2.

"Itu kembali ke analisis kebutuhan, kalau OPD anggap perlu ada pengadaan motor maka silahkan diusulkan saja," ujarnya.

Menurutnya, aturan penggunaan kendaraan roda 2 hanya diperuntukan bagi pejabat esseob II dan III sementara roda 2 diperuntukan bagi pegawai esselon IV.

"Tapi kembali lagi pada kebutuhan OPD, kalau tingkat kegiatannya harus membutuhkan kendaraan roda 4 maka mau tidak mau kita pengadaan,"ujarnya.

Sementara, untuk biaya pajak kendaraannya pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu semua kendaraan itu pengadaan dari BPKAD yang mana dianggarkan semua di BPKAD.

"Untuk pajak termasuk pemeliharaan, tahun ini kita sudah alihkan ke OPD terkait yang mengguna atau sebagai pengguna aset tersebut supaya mereka lebih efisien dalam pengontrolannya dan pertanggungjawabannya," ungkapnya. (Shanty)

Pimpinan OPD Diminta Jangan Berkecil Hati Kalau Anggaranya Kecil

Penandatanganan berita acara oleh Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika Tahun 2022 telah selesai dirampungkan pada Jumat (16/4) pekan lalu.

Musrembang ini telah menghasilkan dan merumuskan 132 program, 371 kegiatan dan 1.027 sub kegiatan yang akan menjadi indokator dan pedoman kerja Pemda Mimika melalui tiap OPD pada 2022 nanti.

Pada saat penutupan, Sekda Mimika Michael R Gomar mengatakan, salah satu fokus utama dalam musrenbang adalah mengaplikasikan visi dan misi bupati dan wakil bupati sesuai pagu anggaran yang sudah diberikan dari tim anggaran kepada OPD untuk melakukan penginputan dan juga perencanaan program serta kegiatan.

Ia menegaskan, program dan kegiatan yang telah di input harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian pencapaian visi dan misi bupati dan wakil bupati di tahun anggaran 2022.

"Namun yang menjadi catatan kepada Beppeda dan tim anggaran Pemda Mimika adalah agar lebih melakukan koordinasi, penyempurnaan, dan penajaman visi dan misi program prioritas, target indikator kinerja,"katanya.

Oleh sebab itu, maka seluruh program yang diusulkan harus sinkron dan sinergi dengan indikator yang tertuang dalam dokumen rencana kerja (Renja) daerah dan rencana strategis (Renstra) OPD sesuai dengan dokumen rencana kerja Pemda tahun anggaran (RPJMD) 2022.

Sekda juga menyampaikan pesan dari Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait program prioritas 2022 yakni yang pertama terkait prioritas kegiatan OPD yang sudah diinput atau bahkan sudah di usulkan untuk tahun anggaran 2022 harus sesuai dengan pagu yang sudah diberikan kepada OPD.

Menurut Gomar, tentu saja ada beberapa pimpinan OPD yang merasa bahwa anggaran yang diberikan kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang ada di OPD.

"Kami tim anggaran dan bupati sangat menyadari apa yang sudah disampaikan, yang menjadi keluhan dan saran dari OPD. Tetapi kami juga mohon pengertian dari pimpinan OPD karena kegiatan prioritas kita di tahun anggaran 2022 akan menyesuaikan untuk menyelesaikan program-program tahun jamak yang bisa diselesaikan di tahun anggaran 2022 bahkan di tahun 2023," jelasnya.

Oleh sebab itu, program prioritas yang wajib dilaksanakan semua OPD di tahun 2022 adalah program prioritas yang memang diselesaikan di tahun tersebut sesuai tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Gomar mencontohkan, kalau memang kebutuhan anggarannya sampai satu tahun maka di prioritaskan untuk satu tahun anggaran. Jangan hanya dianggarkan selama 6 bulan.

"Di 2022 tugas dan tanggungjawab kita masih banyak. Prioritas kita adalah menyelesaikan program tahun jamak dan maintenance venue-venue setelah pelaksanaan PON 2021. Tugas kita semua adalah membantu bupati dan wakil bupati sekitar 3 tahun lagi agar program yang sudah dituangkan dalam dokumen RPJMD bisa tercapai,"ungkapnya.

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan asistensi penginputan Renja OPD ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) telah berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

"Attas nama tim asistensi Bappeda Mimika, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada bupati Mimika, wakil bupati Mimika, sekda dan pimpinan OPD beserta staf yang telah serius mengikuti kegiatan Musrembang dari awal hingga akhir," tutur Yohana. (Shanty)

Jelang PON dan Pesparawi, Mimika Harus Menjadi Kota Bersih

Foto bersama dengan Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob, usai pembukaan kegiatan sosialisasi

MIMIKA, BM

Sebagai tuan rumah dua event perhelatan besar yakni PON XX dan Pesparawi XIII, Kabupaten Mimika harus terus berbenah dan mempercantik diri agar setiap tamu undangan yang datang terkesan, merasa aman dan nyaman hingga pulang dari Mimika membawa pengalaman yang menyenangkan dan tersirat dalam hati.

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi kabupaten ini adalah sampah. Dalam sehari saja sampah rumah tangga yang dihasilkan bisa mencapai 200-an ton.

Dengan demikian maka perlu kerja keras dan kebersamaan serta kesadaran bersama seluruh lapisan masyarakat hingga Mimika dapat disulap menjadi kota kecil yang bersih, indah dan menyenangkan.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan sosialisasi khususnya masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Kebun Sirih.

Sosialisasi ini juga untuk menindaklanjuti Instruksi Bupati Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kebersihan Kota Mulai dari RT dalam rangka menyambut PON dan Pesparawi yang waktunya kian mendekat.

Sosialisasi dilangsungkan di Bobaigo Keuskupan Timika, Senin (19/4) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob.

Dalam kesempatan tersebut Wabup John mengatakan Perda tentang pengelolaan sampah sudah ada sejak tahun 2012, namun penanganannya belum maksimal.

"Kita lihat banyak sekali sampah yang dibuang begitu saja sepanjang jalan. Kemarin saya datang di Kebun Sirih saat peletakan batu pertama pembangunan gereja, di jembatan yang dibawah kalau kita timbang plastik-plastik di sungai itu mungkin dapat 5 kontainer. Siapa RT dan lurah di situ, kenapa tidak bisa melihat, tidak punya hati kah untuk menangani hal-hal seperti itu," sesal Wabup John.

Ia geram karena masih ada masyarakat yang terkesan tidak mengindahkan Perda dan masih membuang sampah sembarangan padahal ada sanksi yang mengaturnya.

"Rumput di halaman rumah juga kita tidak mau pusing. Saya tidak tahu kita punya cara berpikir bagaimana. Hari ini mulai dilakukan sosialisasi padahal sebenarnya sosialisasi ini sudah pernah dan sering dilakukan. Hari ini sebagai pilot project yakni Kelurahan Kebun Sirih dengan 23 RT. Batas waktu tiga bulan yah, kalau Kebun Sirih bisa bersih dan indah nanti kita akan beri apresiasi," ujarnya.

Lanjutnya, usai sosialisasi ini Satpol PP juga diminta untuk melaksanakan tindakan secara langsung. Sosialisasi saja tidak berdampak jika tidak ada tindakan.

"Bulan Desember dan Januari banjir itu dimana-mana dan masyarakat menyalahkan pemerintah. Masyarakat atau pemerintah yang salah sampai banjir dimana-mana? Masyarakat buang sampah sembarangan dan parit-parit tertutup oleh sampah, ketua RT, lurah, distrik tidak melihat hal itu nanti bupati dan wakil bupati yang disalahkan," katanya.

Ia menandaskan agar Ketua RT yang tidak mampu bekerja dengan baik dalam menangani sampah sebaiknya mengundurkan diri dan dicari orang yang lebih kompeten. Giat Jumat Bersih pun harus terus diwacanakan dan dilaksanakan di seluruh tingkatan dan lapisan masyarakat.

"Kebun Sirih harus siap jadi pilot project karena dari bandara itu yang dilihat pertama adalah Kebun Sirih. Saya juga berterima kasih dan mengapresiasi Dinas Satpol PP karena telah membersihkan median-median jalan. Kita berharap sinergitas antara dinas, kelurahan, distrik dan RT bisa berjalan baik. Kita punya tujuan satu yakni bagaimana kita melayani masyarakat," pungkasnya. (Shanty)

Top