Politik & Pemerintahan

Pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana Dilantik

Foto bersama Pengurus TP-PKK kabupaten, distrik, kelurahan, kampung dan tamu undangan usai pelantikan

MIMIKA, BM

Guna merevitalisasi struktur dalam rangka menertibkan administrasi baik ditingkat kabupaten, distrik dan kampung, maka pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana dan ketua-ketua TP-PKK kelurahan dan kampung resmi dilantik untuk 2 kelurahan dan 8 kampung.

Pelantikan dilangsungkan Kamis (6/5) di aula Kantor Distrik Kuala Kencana berdasarkan Surat Keputusan (SK) pengurus 35/DKK/2021 dan SK ketua TP-PKK Kelurahan/kampung 001/TP-PKK/DKK/2021 untuk masa bakti 2021 - 2024.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua I TP-PKK Ny Suzy Herawaty Rettob, Sekretaris Umum TP-PKK Ny Leentje Siwabessy dan pengurus TP-PKK Kabupaten Mimika.

Giat ini juga dirangkaikan dengan Sosialisasi Kelembagaan dan Administrasi PKK tahun 2021 dan Peresmian Art Shop TP PKK Distrik Kuala Kencana.

Diketahui, untuk pengurus TP-PKK Distrik Kuala Kencana yang melantik adalah Kepala Distrik Kuala Kencana, Septinus Timang dan untuk ketua TP-PKK kelurahan dan kampung yang melantik adalah Ketua PKK Distrik Kuala Kencana, Ny Selina Rumansara Timang.

Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Hendriete Tandiyono dalam sambutannya mengatakan, PKK merupakan tonggaknya suatu pemerintahan karena ibu-ibu dari penyelenggara pemerintahan yang memberikan support pada kegiatan-kegiatan di lingkungan keluarganya masing-masing.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini diharapkan 10 program pokok PKK yang sudah di wacanakan dan dibuat bisa selaras dan seimbang sehingga bisa dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan.

"Dengan demikian visi misi Kabupaten Mimika cerdas, aman, damai dan sejahtera dapat terwujud," turur Hendriete.

Sementara, Ketua TP-PKK Kabupaten Mimika Ny. Kalina Omaleng yang diwakili oleh Wakil Ketua I Ny. Suzy Herawaty Rettob mengatakan, pelantikan pengurus distrik baru 2 distrik yang melaksanakan yakni Distrik Wania dan Distrik Kuala Kencana dan Jumat besok Distrik Mimika Baru selanjutnya tanggal 10 nanti Distrik Tembagapura.

"Untuk Distrik-distrik yang lain kami belum dapat informasi. Rencananya 18 distrik harus melantik pengurusnya baik tingkat distrik maupun kelurahan dan kampung," tutur Ny Suzy.

Ia berharap agar ketua-ketua TP-PKK distrik ini segera melantik kepengurusan distrik dan tingkat kampung sehingga program-program dari pusat bisa menyasar sampai di tingkat kampung.

"Kami PKK Mimika akan melaksanakan Rakerda sekitar tanggal 18 Mei 2021 yang merupakan turunan dari pusat karena pusat sudah melaksanakan Rakernas. Kemarin kami dari kabupaten ikut Rakerda di Provinsi Papua dan kami harus laksakan itu juga di Mimika,"ujarnya.

Untuk itu diharapkan semua distrik sudah melantik pengurusnya, karena yang akan mengikuti giat tersebut adalah pengurus PKK distrik yang sudah dilantik.

"Untuk distrik yang di kampung-kampung kalau mereka lakukan pelantikan di distrik masing-masing maka PKK kabupaten akan datang menghadirinya,"tuturnya.

Kepala Distrik Kuala Kencana, Septinus Timang berharap setelah dilantik, PKK dapat merangkul kader mereka di kelurahan dan kampung termasuk unsur-unsur yang ada di tingkat distrik.

Ia juga mengatakan bahwa Distrik Kuala Kencana akan memberi suport sepenuhnya terhadap pelaksanaan 10 pokok program PKK di distrik ini.

Selain dari sisi pembinaan pihak Distrik Kuala Kencana juga akan membackup pendanaan pada kegiatan PKK nanti.

"Sebagian persen dana distrik kita siapkan untuk pengembangan PKK. Kami berharap di masing-masing kampung dari DD kita alokasikan untuk penguatan pemberdayaan perempuan di kampung,"ungkapnya.

Pada momen ini, Septinus juga mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan yang telag membantu pembangunan gedung PKK di Kuala Kencana.

"Terima kasih untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan yang sudah membantu kami membangun gedung PKK dan kami harap gedung ini tidak boleh kosong, harus setiap hari jam kerja ada aktifitas dari ibu-ibu PKK," tutur Septinus.

Ketua Panitia, Kristin Labok dalam laporannya mengatakan aksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini agar program-program PKK dapat dilaksanakan.

Selain itu juga untuk menertibkan administrasi serta melaksanakan pembangunan di wilayah distrik, Kelurahan, Kampung sesuai program PKK termasuk agar dapat membina para kader PKK dan Dasa Wisma serta masyarakat luas sehingga terus bersemangat dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan melalui gerakan PKK.
(Shanty)

Aparatur Kampung di Mimika Diharapkan Semakin Profesional Dalam Mengelola Keuangan Desa

 

Foto bersama narasumber dengan peserta sosialisasi

MIMIKA, BM

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika telah sukses menyelenggarakan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa Tahun 2021.

Pelatihan yang digelar sejak Senin (26/4) hingga Sabtu (1/5) menghadirkan narasumber dari BPKP dan P3MD Provinsi Papua dan diikuti oleh perwakilan 133 kampung di Mimika yang terdiri atas kepala kampung, sekretaris, bendahara dan operator.

Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Siskeudes ini dilakukan DPMK Mimika karena semakin banyaknya anggaran yang dikeola oleh pemerintahan kampung.

Sosialisasi bertujuan agar meningkatkan kemampuan aparatur kampung dalam mengelola keuangan desa dan terhindar dari pemasalahan hukum akibat ketidaktahuan dalam pengelolaannya.

Pasalnya, di tahun 2021 ini 133 kampung di Kabupaten Mimika, selain mengelola Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD, mereka juga mengelola Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Andi Ramli Teru berharap agar aparatur kampung di Mimika dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka dapatkan dalam sosialisasi ini sehingga mampu mengeloa keuangan desa secara baik dan benar.

"Saya berharap dengan pelatihan ini kalian semakin baik dalam mengelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar," harapnya.

Bupati mengingatkan para aparatur kampung bahwa di beberapa daerah lain di Indonesia, banyak aparat kampung terjerat masalah hukum karena mengelola dana desa secara sembarangan dan tidak sesuai peruntukannya.

"Saya ingin agar apa yang terjadi di luar sana tidak terjadi di Mimika. Karena ketidaktahuan dan salah mengelola, banyak yang sudah terjerat hukum. Ilmu yang didapatkan harus diterapkan di kampung masing-masing," harapnya.

Bupati Omaleng juga mengingatkan bahwa dana untuk desa baik melalui APBN maupun APBD, diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat dan perkembangan kampung. Ia berharap 133 kampung dapat mengelolanya dengan benar.

"Jangan disalagunakan jika tidak ingin timbul masalah dikemudian hari. Saya percaya kalian semua sudah bisa menerapkan siskeudes secara profesional dan dapat mengelolanya sesuai dengan regulasi yang telah mengaturnya," ungkapnya.

Fasilitator BPKP Provinsi Papua, Harry Wijayanto mengatakan selama sosialisasi ini BPKP mengajarkan mulai dari bagaimana membackup data base, mengimput perencanaan hingga pelaporan.

"Tujuannnya untuk teman-teman kampung sendiri agar mereka lebih mengerti tentang siskeudes ini seperti apa. Dengan kegiatan ini kami harapkan ada peningkatan kapabilitas mereka, khususnya operator semakin meningkat dan dapat mengimput siskeudes di kampung masing-masing karena siskeudes ini merupakan suatu tools untuk mengelola dana desa," jelasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), ada peruntukan untuk pembiayaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas perangkat kampung, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi ini.

"Kalau dananya diambil dari kampung-kampung dan selama itu merupakan kesepakatan bersama antara DPMK dengan pemerintah kampung maka tidak menjadi masalah karena memang sudah ada dalam situ untuk peningkatan kapabilitas. Tidak ada masalah karena dananya juga buat penginapan, makan minum teman-teman dan sebagainya untuk kegiatan ini," ungkapnya.

Dikatakan Harry Wijayanto, P3MD pada giat ini mensosialisasikan pengeloaan keuangan sementara siskeudes oleh BPKP yang kemudian dibagi dalam tiga gelombang.

Gelombang pertama diikuti 45 kampung, helombang II 45 dan gelombang III 43 kampung.
Harry juga memuji antusiasme para aparatur kampung dalam kegiatan ini.

"Ketika tim kami dari BPKP mengajarkan dan mereka ketinggalan, mereka meminta kami untuk mengulanginya. Dari sini kita bisa lihat bahwa mereka memiliki niat untuk mau belajar siskeudes itu seperti apa," ujarnya.

Iapun berharap dengan meningkatnya pengetahuan para aparatur kampung di Mimika, terutama operator maka sekembalinya ke kampung masing-masing mereka dapat mentransfernya dalam pekerjaan.

"Ada operator yang baru dan sama sekali tidak tahu apa itu siskeudes. Setelah ikut pelatihan ini mereka akhirnya jadi tahu apa itu siskeudes dan bagaimana mengoperasikannya. Kami harap sampai kampung secara berkesinambungan mengoperasikan siskeudes. Jangan hanya mau buat APBK terus selesai atau buat SPJ baru dirapel, itu tidak baik. Nanti keburu ilmunya lupa," tutupnya.

Selain Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelatihan Sistem Keuangan Desa, di tahun 2021 DPMK Mimika juga akan menggelar dua sosialisasi lainnya guna semakin meningkatkan pengetahuan dan kapabilitas para aparatur kampung dalam menunjang pekerjaan mereka.

Sosialisasi pada triwulan kedua yang akan dilakukan nanti adalah sosialisasi terkait BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi BPJS Kesehatan berhubungan dengan adanya pemotongan gaji para aparatur yang mana pada 2020 kemarin pemotongan hanya 1 persen sementara mulai 2021 pemotongan dilakukan sebesar 5 persen dari gaji.

Hal ini harus dilakuan agar jangan sampai ada indikasi bahwa pemotongan 5 persen tersebut dilakukan secara sepihak oleh DPMK namun sebenarnya oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasinya.

Begitupun dengan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi ini juga bertujuan guna menjelaskan kepada aparatur kampung bahwa pemotongan selama ini secara langsung oleh bank melalui rekening BPJS dan bukan melalui DPMK.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk menjelaskan manfaat dan program BPJS Ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun serta bagaimana cara dan prosedural melakukan klaim BPJS.

Sementara untuk triwulan ketiga, DPMK akan melakukan Sosialisasi tentang Perhitungan Pajak dan Pengawas Inspektorat terhadapa LPJ DD maupun ADD dan Dana Bagi Hasil.

Hal ini dilakukan agar para aparatur kampung dapat memahami bahwa ada perbedaan dalam penghitungan pajak antara kantor pajak dan inspektorat Mimika sehingga dalam membuat laporan tidak terjadi kesalahan dan kekeliuran, tidak adanya temuan pajak dan untuk menjaga adanya temuan keterlamabatan dalam membayar pajak. (Ronald)

Hari Pertama Dukcapil Goes To School Hasilkan 239 Dokumen Adminduk

Kadukcapil Mimika, Slamet Sutejo menyerahkan dokumen adminduk KTP baru kepada salah seorang pelajar SMA N1

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) Mimika mulai melaksanakan program Goes To School di sekolah SMA Negeri 1 Mimika yang dimulai pukul 08.00 Wit hingga pukul 13.00 Wit.

Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di sekolah SMA Negeri 1 Mimika, Kamis (29/4) dan Jumat (30/4) berhasil mendapatkan 239 dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan tersebut antara lain, Perekaman e-KTP pemula sebanyak 25, Cetak e-KTP 35, KK 42, Akte Kelahiran 61 dan KIA sebanyak 76 lembar.

Selain itu, Dukcapil juga tengah memproses dan akan menyerahkan 267 Akte Kelahiran sesuai data Dapodik yang sudah diserahkan oleh pihak sekolah. Rencananya hari ini, Jumat (30/3) akan diserahkan.

"Ini bagian dari mendekatkan pelayanan kepada masyarakat terutama anak sekolah, mungkin mereka sibuk sekolah jadi sulit untuk datang ke kantor. Kalau pemula itu harus di rekam dulu baru bisa di cetak KTPnya," tutur Kepala Dispencapil Mimika, Slamet Sutejo saat diwawancarai di Sekolah SMAN 1.

Slamet mengatakan, sesuai rencana ke depan pengurusan adminduk di satuan pendidikan akan dilakukan secara online. Dukcapil juga tengah mempersiapkan konsepnya.

"Jadi admin di satuan pendidikan dengan admin di Dukcapil akan terkonek sehingga pemberkasan semua sistimnya online. Kita lagi pilot project di situ tapi nanti kita lakukan di tahun ajaran baru," tutur Slamet.

Dijelaskan Slamet, target Dukcapil adalah anak-anak di semua jenjang pendidikan harus memiliki dokumen kependudukan yang valid terutama bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun ke atas.

"Ini juga supaya hak-haknya di pemilu 2024 bisa terpenuhi, apalagi yang kelas 3 juga mau lanjutkan kuliah sehingga pasti akan dimintai adminduk mereka di universitas atau sekolah kedinasan lainnya sehingga kita hadir untuk melayani dan mengantisipasi sebelum mereka butuh," ujarnya.

Bagi pelajar usia 17 tahun ke atas akan dibuatkan KTP sementara pelajar di bawah usia tersebut tahun akan dibuatkan KIA karena KIA berlaku bagi anak usia 0 - 17 tahun kurang 1 hari.

Selain pelayanan adminduk, Dukcapil Mimika juga melakukan sosialisasi kesadaran warga sedini mungkin tentang dokumen kependudukan yang valid dan akurat.

Sosialisasi dilakukan agar warga menyadari bahwa ketika dokumen valid dan akurat maka pemerintah akan lebih mudah memetakan serta memberikan pelayanan publik kepada warganya.

"Jadi ketika masyarakat sudah memiliki dokumen yang lengkap maka untuk akses apapun tidak sulit lagi apalagi sekarang semua urusan butuh dokumen adminduk yang jelas," jelasnya.

Setelah dua hari di SMAN 1, Dukcapil Mimika selanjutnya akan mendatangi Sentra Pendidikan pada tanggal 3-4 bulan depan. Sementara rencana ke Kokonao tanggal 6-8 namun akan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

"Setelah liburan sekolah selesai, kita terus door to door ke sekolah lain dengan harapan semua warga memiliki dokumen kependudukan yang valid. Saya yakin dalam 1 tahun mudah-mudahan ini terlampaui dan semoga bisa lebih dari itu karena kita akan terus turun,"katanya.

Slamet Sutejo mengatakan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya data di Dapodik merupakan data yang NIKnya valid.

"Karena tujuan ke depan sudah tidak ada lagi yang dilaporkan jumlah siswa sekian karena semua terkoneksi di Dukcapil datanya," ujarnya.

"Kita juga sudah koordinasi dengan MKKS sehingga kita tahu berapa jumlah siswanya supaya kita juga bisa mengukur kekuatan kita berapa tenaga dan peralatan," lanjutnya.

Program Dukcapil Goes To School juga dilakukan dalam rangkaian peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei nanti serta merupakan bagian dari Percepatan Target Nasional dalam Pelayanan Adminduk.

Melalui program Gos To School, Dukcapil Mimika menargetkan 5000 perekaman eKTP bagi pemula usia 17 tahun, penerbitan 5000 Akta Kelahiran dan 5000 Kartu Identitas Anak (KIA).

Program Dukcapil Goes To School sendiri merupakan salah satu terobosan dan inovasi baru dari antara beberapa inovasi yang sudah dihasilkan Dukcapil Mimika.

Semua program ini diciptakan untuk semakin mendekatkan pelayanan dokumen adminduk kepada masyarakat Mimika termasuk pelajar.

Selain itu, Dukcapil Goes To School juga merupakan inovasi yang diciptakan sebagai perwujudan visi misi bupati dan wakil bupati mewujudkan Mimika Smart City yang mana pelayanan adminduk harus semakin mudah, cepat dan gratis. (Shanty)

Top