Politik & Pemerintahan

Enam Kali Berturut-turut, Mimika Raih Predikat WTP

Kepala Inspektorat Mimika, Sihol Parlingotan

MIMIKA, BM

Pemda Mimika di bawah kepemimpinan Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Wakil Bupati Johanes Rettob berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Perolehan WTP atas LKPD Pemda Mimika tahun anggaran 2020 ini ternyata merupakan kali ke 6 yang bisa dipertahankan oleh Pemda Mimika.

Penghargaan WTP merupakan bentuk pengakuan atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah yang diberikan BPK RI.

Penghargaan diberikan atas kewajaran laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah efektifitas, pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

WTP diterima langsung Bupati Mimika, Eltinus OmalengOmaleng bersama Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme di Jayapura pada Selasa (1/6).

"Kita Mimika raih WTP yang keenam kalinya. Apa yang kita raih ini tentu ke depannya kita harus semangat bekerja lagi," tutur Kepala Inspektorat Mimika, Sihol Parningotan saat diwawancarai di ruang kerjanya, Kamis (3/6).

Ia menjelaskan, pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah per 31 Desember 2020 yang terdiri atas laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus khas, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dan catatan atas laporan keuangan.

"Itulah yang masuk dalan laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam WTP juga ada empat kriteria yang dinilai," kata Sihol.

Empat kriteria tersebut adalah kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Sedangkan, dasar pemeriksaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

"Dengan hasil WTP ini Bupati Mimika Eltinus mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan OPD yang sudah proaktif selama ini termasuk penyiapan data-daa pendukung kepada BPK sehingga semua proses berjalan baik dan hasilnya sesuai dengan harapan kita bersama," ungkapnya.

Ia mengatakan, bupati juga berharap agar ke depan efektifitas kerja semakin baik dan semakin ditingkatkan, terutama dalam membangun kerjasama dan penyerapan anggaran daerah.

"Biar kita tetap bertahan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Itulah harapan kita terlebih harapan bupati dan wakil bupati selaku pimpinan daerah,"ungkapnya.

Dengan raihan ini mencerminkan dan telah membuktikan bahwa Pemda Mimika dan semua perangkat yang ada telah menjalankan proses administrasi secara akuntabilitas dengan baik. Adapun yang menjadi kekurangan, diharapkan agar terus diperbaiki seiring jalannya waktu. (Shanty)

40 Tenaga Honorer Dirumahkan, Pelayanan Dukcapil di Tiga Distrik Dihentikan

 

Suasana Sibuknya Pelayanan Adminduk di Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Sebanyak 40 tenaga honorer di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Mimika dirumahkan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021.

Kebijakan merumahkan pegawai honorer ini berdampak terhadap kinerja Dukcapil. Pasalnya, mereka terpaksa harus menghentikan pelayanan di tiga distrik yakni Distrik Mimika Baru, Mimika Timur dan Distrik Wania.

"Terkait surat itu kami dari Dukcapil rapat dan putuskan untuk kita istirahatkan dulu tenaga honorer sesuai dengan isi surat yang ada. Sekarang semua tenaga yang ada di distrik dan rumah sakit kita tarik untuk memback up pelayanan di sini," tutur Sekretaris Dukcapil, Lukas Tahitu saat diwawancarai di ruang kerjanya, Rabu (2/6).

Lukas mengaku, dengan adanya aturan baru tersebut maka personel Dukcapil berkurang sehingga pelayanan harus dilakukan oleh seluruh tenaga ASN baik staf, kepala seksi maupun kepala bidang.

Pihaknya, juga sedang mengatur kembali managemen pelayanan sehingga tidak bersampak pada tupoksi dan pelayanan terhadap masyarakat.

"Tenaga honorer di kita ada 40 dan selama ini semua di bagian layanan. Suka atau tidak suka dengan adanya surat itu kita sementara rumahkan dulu. Sedangkan, ASN ada 42 orang, yang CPNS 5 orang. Sekarang kita atur pegawai negeri pada posisinya supaya bisa berjalan. Artinya, kita bisa melayani masyarakat karena tidak bisa untuk tidak melayani karena ini tempat untuk pelayanan publik,"jelasnya.

Dikatakan, walau dengan kekurangan yang ada pihaknya harus bisa membackup setiap layanan yang ada sehingga proses adminduk tidak mandek.

"Misalnya kalau kita punya program lagi terisinya di 2 distrik yakni Iwaka dan Kwamki Narama maka iti akan kurang. Tapi bagaimanapun cukup dan tidak cukup, kita harus cukup," ujarnya.

Terkait kebijakan ini, tidak dapat dipungkiri, Dukcapil sangat keteteran karena keberadaan pegawai honorer sangat membantu kinerja Dukcapil. Apalagi mereka rata-rata sudah terlatih di bidang masing-masing.

"Mereka semua bekerja. Pelayanan dibuka di distrik juga supaya mempermudah masyarakat agar tidak jauh-jauh ke Pusat Pemerintahan. Kita berharap dengan keadaan ini, masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan secara online baik melalui Orlando, Silincah dan lainnya karena, pelayanan secara online masih terus berjalan," terangnya. (Shanty)

Kepengurusan PAC PDI Perjuangan Mimika 100 Persen Telah Terbentuk

Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Igo Hasim

MIMIKA, BM

Plh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua, Igo Hasim mengatakan, sebanyak 18 Pengurus Anak Cabang (PAC) untuk 18 Distrik di Mimika telah terbentuk.

Hal ini ia sampaikan usai Rakercab I di Hotel Grand Tembaga, Kamis (27/5). Selain PAC, kepengurusan ranting atau setingkat kampung sejauh ini juga telah terbentuk 50 persen.

"Distrik-distrik sudah membentuk struktur kepengurusan ranting, itu artinya PDI Perjuangan sudah punya pengurus partai di tingkat kampung," katanya.

Walau demikian Igo mengatakan baru 50 persen sehingga ditargetkan pada akhir bulan ini dilakukan pembentukan kepengurusan di wilayah yang belum dibentuk.

"Memang ada beberapa PAC yang masih 20 persen atau 40 persen, tapi hasil rapat yang dilakukan oleh masing-masing distrik, semua pastikan akhir bulan ini mereka sudah melakukan proses pembentukan pengurus ranting bahkan anak ranting," akunya.

Setelah pembentukan pengurus ranting dan anak ranting komplit, DPD akan mendorong PAC untuk mulai melakukan konsolidasi dalam mempersiapkan diri menghadapi pileg 2024.

"Kami tetap mendorong teman-teman ditingkat PAC untuk terus menerus melakukan hal itu, karena itu bagian dari langkah-langkah yang akan dilakukan untuk kita bisa merebut kemenangan di pileg 2024," tegasnya. (Rafael)

Top