politik

Wakil Bupati Emanuel Kemong membuka kegiatan sosialisasi

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menggelar Sosialisasi Pengadaan Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Rabu (7/05/2025) dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong.

Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong dalam sambutannya mengatakan, pengadaan tanah bukan semata-mata soal pengalihan hak, tetapi juga soal keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pemilik tanah maupun bagi instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya yang bersifat kepentingan umum.

"Melalui sosialisasi ini, kami berharap pimpinan OPD memperoleh pemahaman tentang proses dan mekanisme pengadaan tanah, termasuk mengenai tahapan pengadaan tanah, proses ganti kerugian yang adil dan layak, serta mekanisme keberatan atau sengketa jika terjadi perbedaan pendapat, pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan regulasi yang ada," kata Emanuel.

Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah, dan unsur pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mengawal proses ini dengan semangat musyawarah, gotong royong dan niat yang tulus untuk membangun daerah Mimika.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Willem Naa mengatakan, kenapa dilakukan kegiatan sosialisasi ini karena kondisi masalah kepemilikan tanah banyak yang diserobot untuk kepentingan sendiri. Oleh sebab itu semua OPD harus memahami pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Kebanyakan data yang ada pada kami itu hanya bayar garapan saja tetapi tanahnya belum dibayar. Ini masalah terlalu banyak, itu menyangkut yang sebelumnya. Itulah yang sebabkan banyak bangunan pemerintah yang mubazir dan banyak kompain terjadi," tutur Willem.

Oleh karena itu, Willem meminta kepada semua OPD ketika mau lakukan pengadaan tanah maka legalitas harus di bawa ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Pertanahan.

"Lengkap dulu baru kami undang apraisal untuk ukur,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana pertemuan kunjungan kerja Anggota Komisi II DPR RI

MIMIKA, BM

Anggota Komisi II DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) dalam rangka evaluasi perkembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.

Kunker yang dilakukan di Kabupaten Mimika ini disambut oleh Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, didampingi Bupati se-Papua Tengah, Sekda Papua Tengah Silwanus Sumulle, Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak, jajaran Forkopimda dan BP3OKB.

Kunker tersebut dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, anggota Komisi II Esten Sonai, Fauzan Halim, Ateng Sutisna, Lopi Janggola dan Komarudin Watubun didampingi oleh rombongan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Akmal Malik.

Pertemuan bersama ini dilaksanakan di Hotel Horison Diana, Kamis (1/5/2025).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin dalam sambutannya mengatakan, maksud dari Kunker hari ini merupakan tindaklanjut dari Kemendagri terkait evaluasi perkembangan DOB. Dan hasil dari evaluasi akan kembali dirapatkan dalam rapat DPR RI.

“Kami kesini bukan untuk tanya yang macam-macam, apalagi menguliti atau menghakimi, namun kami ingin lebih banyak mendengar yang sesungguhnya dan yang nyata terjadi di Papua Tengah, agar kita bisa menindaklanjuti nanti pada saat rapat DPR RI untuk mengatasi apa yang ada di Papua Tengah,” kata Zulfikar.

Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri, Akmal Malik mengatakan, untuk mendorong pelaksanaan Otsus di Papua Tengah, maka Kunker dilaksanakan sehingga dapat didiskusikan evaluasi DOB.

“Kunker ini ikhtiar kita untuk melihat evaluasi DOB, dan saya melihat yang paling progresif adalah Papua Tengah,” katanya.

Lanjutnya, keberhasilan sebuah sistem tergantung pada aktor ataupun leading sektor dari pimpinan dan di Papua Tengah telah terlihat capaian kinerjanya yang telah jalan 3 tahun.

”Kita hadir untuk memberikan ruang kepada Gubernur dan jajarannya untuk menyampaikan apa saja yang berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang telah berproses dan sementara berproses,” ujarnya.

Selanjutnya, Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa mengatakan rasa bangganya atas Kunker yang dilakukan. Papua Tengah tergolong provinsi yang masih baru dan sementara sedang menjalani proses penting dalam pembangunan pondasi pemerintahan, pelaksanaan pelayanan publik dan penataan kelembagaan.

“Kami memahami bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak bergantung pada semangat dan kerja keras kami di daerah, tapi juga dukungan dan sinergi dari Pemerintah Pusat dan pengawasan serta arahan dari DPR RI terkhusus Komisi II,” tuturnya.

Sebelumnya, kata Meki telah dilakukan rapat kerja Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua serta Rapat Kerja Bupati se-Papua Tengah.

“Semoga dengan Kunker ini Komisi II bisa memberikan arahan sekaligus dukungan terhadap tantangan nyata yang kami hadapi baik dalam regulasi tata pemerintahan pelaksanaan Pemilu maupun pembangunan daerah ke depannya,” pungkasnya. (Shanty Sang)

Pemberian cenderamata

MIMIKA, BM

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mimika menggelar Harmonisasi Kerukunan Umat dan Doa Lintas Agama.

Kegiatan yang dilaksanakan di Horison Diana, Rabu (30/04/2025) mengusung tema "Beragama, Maslahat, Berkebudayan Maju Menuju Mimika Kota Harmoni".

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kerukunan Umat Beagama Kementerian Agama Republik Indonesia, Adib Abdussamad, Bupati Mimika Johanes Rettob dan seluruh stakeholder serta pimpinan umat beragama yang ada di Timika.

Kepala FKUB Mimika, Jeffrey C. Hutagalung dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan penerjemahan FKUB dari sinkronisasi program pusat dan Pemerintah Kabupaten Mimika sebagai upaya untuk memperkenalkan, menguatkan sekaligus menyebarluaskan nilai-nilai Kerukunan dan Harmonisasi Umat Beragama untuk menyongsong Mimika kota Harmoni.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari beberapa agenda yang akan dilaksanakan di daerah pesisir yang mana tujuannya adalah merajut kebersamaan dan mengokohkan nilai agama harmoni spritual.

"Kami laporkan ke Bapak Bupati dan Bapak Kapus (Kepala Pusat) bahwa sebelumnya telah dilakukan kegiatan Harmonisasi Kerukunan Umat Beragama melalui wawancara kebangsaan dan doa lintas agama di Kwamki Narama. Kemudian hari ini kita bersama Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama dalam acara inti," kata Jeffrey.

Ia menyampaikan, terkait banyaknya program FKUB Mimika salah satu yang prioritas adalah Harmonisasi dan realisasi program ekoteologi dengan harapan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan sesuai dengan asta cita Kementerian Agama RI yang telah dirumuskan dan disosialisasikan oleh Menteri Agama RI.

Sementara itu, Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan pentingnya hidup toleransi dan harmonisasi. Di Mimika sendiri, hidup toleransi selalu terjalin bisa dilihat saat perayaan hari besar masing-masing agama, dimana agama yang lain turut merayakan bahkan berperan sebagai penjaga keamanan.

Bupati John pun mengapresiasi langkah FKUB mengadakan acara Harmonisasi dan lintas agama. Apalagi di tengah dinamika sosial dan keberagaman budaya, agama, dan suku di Mimika.

Menurutnya Forum seperti ini sangat berguna untuk memperkuat persatuan dan menghindarkan masyarakat dari perpecahan.

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana untuk membangun tugu perdamaian antar umat beragama sebagai tanda komitmen dalam mendukung program-program yang bertujuan memperkuat toleransi dan persatuan.

"Kami sudah punya rencana, mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan kami akan bangun satu tugu harmonisasi agama dan toleransi di Indonesia sebagai lambang, sebagai simbol bahwa Mimika ini betul-betul toleransi," ungkapnya. (Shanty Sang)