politik

Suasana pelaksanaan rapat koordinasi kesiapan TMMD ke-124 TA 2025 di ruang rekreasi Makodim 1710/Mimika.

MIMIKA, BM

Untuk memastikan kesiapan teknis dan nonteknis pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke -124 TA 2025, Kodim 1710/Mimika menggelar rapat koordinasi (Rakor) kesiapan, Kamis (17/04/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos, M.Han., M.A ini berlangsung di ruang rekreasi Makodim 1710/Mimika.

Dalam rapat ini dihadiri perwakilan dari Pemda Mimika, perwakilan Distrik Iwaka dan perwakilan 3 kepala kampung.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang diwakili oleh Asisten II Setda Mimika, Frans Kambu menyampaikan apresiasi kepada TNI khususnya Kodim Mimika atas komitmen yang luar biasa dalam mendukung pembangunan melalui program TMMD.

"Kegiatan ini adalah bentuk nyata sinergis antara TNI dan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dimulai dari wilayah terpencil, tertinggal, tersulit dan terisolasi," ucapnya.

Menurutnya, program TMMD bukan hanya untuk pembangunan fisik tapi juga pembangunan non fisik.

"Saya minta kepada kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat untuk mendukung program TMMD agar bisa berjalan lancar," ujar Frans.

Dikatakan Frans dengan program TMMD ini menjadi salah satu jawaban strategis dalam menjangkau dan melayani wilayah hingga di pelosok .

"Ini sejalan dengan visi pemerintahan Kabupaten Mimika untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan," katanya.

Sementara itu Dandim 1710/Mimika, Letkol Inf M. Slamet Wijaya, S. Sos, M.Han., M.A menyampaikan bahwa program TMMD merupakan program rutin yang diinisiasi TNI terutama TNI AD, sehingga di tahun 2025 Kodim 1710 Mimika diperintahkan untuk melaksanakan TMMD. Mengingat pelaksanaan program ini terbukti sangat bagus karena membantu masyarakat.

"Jadi ini bukan yang pertama kali di Mimika. Program ini berjalan lancar tentunya bersinergi dan berkolaborasi dengan masyarakat dan instansi lainnya dengan tujuan yaitu mempercepat proses pembangunan," ujarnya.

Kata Dandim, untuk sasaran TMMD tahun 2025 itu dilaksanakan di Kampung Pigapu, Iwaka dan Naena Muktipura.

"Perencanaan di awal Mei namun karena dipertimbangkan dengan waktu pembangunan yang membutuhkan lama maka kita akan lakukan pra TMMD terlebih dahulu," katanya. (Ignasius Istanto)

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berencana bakal melakukan penghapusan aset dengan cara lelang terhadap sejumlah kendaraan dinas yang sebelumnya ditarik pada beberapa waktu lalu.

"Saat ini sudah masuk ke daftar lelang," kata Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa saat ditemui di Kantor BPKAD, Rabu (16/4/2025).

Untuk diketahui, ada puluhan mobil dinas yang saat ini diamankan di halaman parkir Kantor BPKAD. Terakhir saat turun dengan Pj Bupati (Yonathan Tangdilintin-red) itu ada 14 mobil yang ditarik.

Marthen mengatakan, bahwa masih ada tiga unit mobil dinas lagi yang masih berada di mantan kepala dinas, berdasarkan penelusuran ke rumah para pejabat, mobil tersebut tidak ada.

“Ketika kami dapat di jalan langsung kami ambil,” tegasnya.

Dikatakan, mobil dinas yang saat ini berada di parkiran BPKAD, tidak semuanya dimasukkan ke daftar lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), ada juga mobil yang akan dikembalikan ke dinas masing-masing untuk digunakan sebagai mobil operasional.

“Ada yang dikembalikan ke dinas asal. Ada juga yang mau dilelang dan sudah didaftar di KPKNL, itu dilelang karena dianggap sudah tidak ekonomis untuk dipakai,” katanya.

Ia menambahkan, untuk pengembalian mobil ke dinas, akan dilaporkan ke pimpinan daerah terlebih dahulu kemudian dibuatkan berita acara penyerahan. (Shanty Sang)

Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob menyebutkan bahwa lelang proyek Tahun Anggaran 2025 sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu.

“Setelah rapat perdana kemarin saya sampaikan bahwa silahkan jalan, tidak ada persoalan apa-apa. Sudah ada muncul di LPSE,” kata Bupati John.

Ia mengatakan, semua itu kembali lagi ke kesiapan dari masing-masing OPD apakah sudah siap dengan semua persyaratan termasuk dokumen-dokumen pelelangannya atau tidak.

“Saya tinggal tunggu laporan saja. Intinya sudah berjalan lah,” katanya.

Dikatakan, prosedur lelang dimulai dari pejabat pembuat komitmen (PPK) pada masing-masing OPD yang membuat dokumen lelang dan dikirim ke Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

“Nanti di BPBJ yang atur dan antri untuk ditayangkan kemudian proses lelang berjalan,” ungkapnya. (Shanty Sang)