Politik & Pemerintahan

PARADE FOTO : Bapenda Serahkan SPPT PBB-P2 Tahun 2021 ke Lima Distrik

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika secara simbolis menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) kepada 5 distrik dan kelurahan di wilayah Kota Timika.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Bapenda Mimika, Drs Dwi Cholifa kepada Kepala Distrik Mimika Baru Dedy dan Kelurahan Timika Indah yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (12/4).

Foto - Foto : Shanty Sang

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa menyampaikan sambutan

Kepala Bidang PBB Hendrik Setitit menyampaikan laporan

Kepala Bapenda Dwi Cholifa menandatangani berita acara penyerahan SPPT PBB-P2



Kepala Distrik Mimika Baru, Dedy menandatangani berita acara penyerahan SPPT PBB-P2

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa menyerahkan SPPT PBB-P2 kepada Kepala Kelurahan Timika Indah

Kepala Distrik Kwamki Narama, Hence Suebu saat mengajukan pertanyaan



Kepala Bapenda Dwi Cholifa menjawab pertanyaan tamu undangan



Tamu undangan yang diundang mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyerahan SPPT PBB-P2



Para kepala kelurahan dan kepala distrik foto bersama dengan Kepala Bapenda Dwi Cholifah

Para petugas penagih SPPT PBB-P2 foto bersama dengan Kepala Bapenda Dwi Cholifa dan Kabid PBB Hendrik Setitit

Bapenda Serahkan SPPT PBB-P2 Tahun 2021 Hanya ke 5 Distrik Ini

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah saat menyerahkan SPPT ke perwakilan distrik

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Mimika melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika secara simbolis menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada 5 distrik dan kelurahan di wilayah Kota Timika.

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Bapenda Mimika, Drs Dwi Cholifa kepada Kepala Distrik Mimika Baru Dedy dan Kelurahan Timika Indah yang berlangsung di Hotel Horison Diana, Timika, Senin (12/4).

Dwi Cholifah melalui sambutannya mengatakan, penyerahan ini sebagai salah satu langkah menjalankan Peraturan Bupati No 21 tahun 2019 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada distrik untuk melakukan urusan pemerintahan daerah.

"Didalamnya ada urusan Bapenda, salah satunya penyerahan SPPT kepada distrik, lurah dan petugas," tutur Dwi.

Seharusnya penyerahan ini sudah dilakukan sejak tahun lalu, namun karena masa pandemi Covid-19 dan adanya sejumlah pergantian pejabat di tingkat distrik dan kelurahan sehingga urung dilakukan karena penyerahan ini berkaitan dengan pencapaian pendapatan.

Dwi menjelaskan pihaknya hanya menyerahkan kepada 5 distrik yakni Mimika Baru, Wania, Mimika Timur, Kuala Kencana dan Distrik Iwaka karena dari 18 distrik di Mimika, hanya 5 distrik ini yang capaian penerimaan PBB-P2 cukup besar.

Total target yang diberikan untuk wilayah perkotaan dan perdesaan selain PT Freeport Indonesia sebesar Rp.10.382.586.762 dengan jumlah SPPT PBB-P2 sebanyak 27.898 lembar.

"Total untuk lima distrik ini nilainya Rp.10.3 miliar. Sementara 13 distrik lainnya hanya sekitar Rp18 jutaan," katanya.

Dwi berharap pemerintah distrik mengajak masyarakat agar lebih bersemangat dalam membayar semua jenis pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan inovasi dan selalu melakukan koordinasi dengan Bapenda.

Katanya, pelimpahan kewenangan ini bukan hanya menyerahkan SPPT, tetapi juga memberikan biaya operasional kepada petugas kelurahan yang menjalankan tugas pembagian SPPT.

Sedangkan untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan selama tiga Minggu mulai hari Senin sampai Sabtu. Untuk jadwal mulainya ditentukan oleh masing-masing distrik dan kelurahan.

"Dalam pelaksanaanya kami Bapenda terus melakukan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, tim dari Bapenda juga akan memberikan arahan teknis kepada petugas dan akan ada dana perjalanan dinasnya juga. Setelah disepakati jalan, mungkin ada laporan Mingguan, kira-kira berapa dan dimana yang sudah disampaikan, kendalanya apa saja,"ungkapnya.

Diketahui, untuk sektor pedesaan di Mimika Barat Tengah ada 378 STTS dengan nominal PBB terhutang sebesar Rp. 2.595.348. Mimika Barat Jauh jumlah STTS 300 dan PBB terhutang Rp. 1.514.637,.

Mimika Timur Jauh 219 STTS dengan PBB terhutang Rp. 1.136.782, Tembagapura 511 dan PBB terhutang sebesar Rp. 3.515.871, Mimika Barat sebanyak 308 dan PBB terhutang Rp2. 669.138.

Sektor pedesaan lainnya, Jita sebanyak 210 dan PBB terhutang sebesar Rp. 1.063.222, Jila 211 dengan PBB terhutang sebesar Rp. 1.055.000. Hoeya ada 172 dan PBB terhutang sebesar Rp. 860.000, Amar 373 STTS dengan PBB terhutang sebesar Rp. 1.865.423, Alama 111 lembar STTS dengan PBB terhutang sebesar Rp. 557.524.

Untuk Mimika Timur ada 570 STTS dengan PBB terhutang sebesar Rp. 197.329.999, Iwaka sebanyak 3.624 dengan PBB terhutangnya sebesar Rp. 178.229.537 dan Mimika Tengah sebanyak 271 dengan PBB terhutang sebesar Rp. 1.667.222.

"Jadi jumlah STTS di sektor pedesaan sebanyak 7.258 lembar dengan total PBB terhutang sebesar Rp. 384.059.703,"jelas Dwi.

Sementara sektor perkotaan wilayah Distrik Mimika Baru dengan 13 kelurahan ada 11.202 lembar STTS dan PBB terhutang sebesar Rp. 6.064.689.137.

Distrik Kuala dengan 4 kelurahan ada 2.012 lembar STTS dan PBB terhutang sebesar Rp. 1.296.220.316. Wilayah Distrik Wania dengan 5 kelurahan ada 6.426 lembar STTS dan PBB terhutang sebesar Rp. 2.637.619.606.

"Jadi total STTS sektor perkotaan sebanyak 20.640 lembar dan PBB terhutang sebesar Rp. 9.998.529.059. Jika ditotalkan untuk sektor pedesaan dan perkotaan sebanyak 27.898 lembar STTS dengan PBB terhutang sebesar Rp. 10.382.586.762," ungkapnya. (Shanty

Kolaborasi Dukcapil-Pengadilan Agama Lahirkan PADUKA SIP


Wakil Bupati John Rettob menyaksikan penandatanganan Kerjasama PADUKA SIP

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan penandatanganan inovasi pelayanan terpadu dengan Kantor Pengadilan Agama.

Layanan kerjasama ini diberi nama PADUKA SIP yang berarti Pengadilan Agama - Dukcapil Mimika Sistem Integrasi Pelayanan.

Inovasi pelayanan terpadu PADUKA SIP merupakan inovasi terkait status hukum perkawinan dan identitas kependudukan bagi masyarakat di Mimika yang baru bercerai di Kantor Pengadilan Agama .

Melalui kerjasama ini, warga Mimika yang baru bercerai tidak perlu lagi ke Kantor Dukcapil untuk memperoleh perubahan status pada KTP dan Kartu Keluarga karena perubahan tersebut langsung didapatkan di Kantor Pengadilan Agama.

Penandatanganan dan Launching kerjasama inovasi PADUKA SIP dilakukan di Kantor Pengadilan Agama, Senin (12/4) oleh Kadukcapil Slamet Sutejo dan Kepala Kantor Pengadilan Agama Supian Daelani disaksikan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob.

Kadukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan kerjasama ini merupakan implementasi dari Visi dan Misi Bupati Eltinus Omalemh dan Wakil Bupati Johannes Rettob dalam membangun Mimika menjadi Smart City.

"Ini adalah gagasan bupati dan wakil bupati, kami di OPD hanya membantu bagaimana gagasan itu sampai dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujarnya.

Slamet berharap agar kolaborasi yang telah telah terjalin antara Pemerintah Daerah Mimika bersama Kantor Pengadilan Agama ini terus berkesinambungan demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Slamet Sutejo, pihaknya juga telah melakukan kerjasama serupa dengan Kantor Pengadilan Negeri namun prosesnya masih manual.

Artinya, ketika ditetapkan putusan pengadilan tentang perceraian, warga masih harus ke Dukcapil untuk mendapatkan terbitan akta cerai, perubahan status di KTP dan kartu keluarga.

"Muda-mudahan setelah ini kami akan menindaklanjuti lagi dengan Pengadilan Negeri termasuk di Kantor Kementerian Agama. Ke depan kita akan kolaborasi agar pelayanan seperti ini terus dilakukan sehingga warga dapat merasakan langsung kehadiran pemerintah," ungkapnya.

Kepala Kantor Pengadilan Agama Mimika, Supian Daelani menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu satuan kerja yang berada di lingkungan kerja Mahkamah Agung RI.

Di setiap wilayah kota dan kabupaten ada dua satuan kerja yakni Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Keduanya memiliki fungsi dan tugas yang sama yakni menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara.

Yang berbeda adalah masalah kewenangan absolutnya. Pengadilan Agama kewenangan sifatnya privat dalam hukum perdata bagi yang beragama muslim sedangkan pengadilan negeri bagi yang beragama non muslim.

"Tetapi meskipun demikian kami sama-sama dituntut untuk memberikan pelayanan agama yang prima. Pelayanan kepada mereka yang mencari keadilan," ujarnya.

Terkait kerjasama ini, Daelani mengatakan di jaman teknologi saat ini, pihaknya juga dituntut oleh Mahkamah Agung untuk mencari inovasi program kerja melalui aplikasi yang berbasis teknologi, salah satunya seperti kerjasama PADUKA SIP.

"Saat ini pengadilan agama dan pengadilan negeri ada kesamaan dalam hal penerimaan perkara yang saat ini telah berbasis elektronik. Mulai dari penerimaan perkara, pembayaran, pemanggilan termasuk persidangan secara elektronik. Tujuannya agar memberikan pelayanan yang dekat serta kepuasan kepada masyarakat," terangnya.

Ia memberikan apresiasi kepada Dukcapil Mimika karena kerjasama integrasi pelayanan PADUKA SIP bersama Dukcapil hanya dibuat dalam beberapa hari saja.

"Kami harus akui bahwa pak kadis Dukcapil ini luar biasa inovasinya. Semua ini hanya dilakukan dalam 5 hari. Ide, gagasan dan hasilnya luar biasa," ungkapnya.

Dijelaskan, dengan MoU ini, masyarakat yang akan melakukan proses perceraian di Kantor Pengadilan Agama selain memperoleh produk akta cerai, juga langsung mendapatkan status baru di KTP dan KK.

"Dulu di pengadilan agama hanya satu produk yakni akta cerai saja tapi sekarang langsung tiga produk yakni akta cerai, KTP dan KK dengan status baru. Pada intinya bahwa kerjasama ini tujuannya untuk meringankan para pencari keadilan di Kantor Pengadilan Agama," ujarnya.

Bukan hanya perceraian namun integrasi layanan ini juga mengatur tentang pengesahan nikah, misalnya nikah sirih, pengurusan asal usul anak yang lahir di luar nikah, hak asuh anak dan izin poligami.

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam sambutannya mengatakan kerjasama pemerintah daerah dan Pengadilan Agama ini merupakan sebuah inovasi yang luar biasa dalam mendukung pengembangan Mimika sebagai Smart City.

Ia berharap inovasi seperti inilah yang harus dikembangkan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran pemerintah.

"Hari ini kita menunjukan sebuah kolaborasi dan sinergitas yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Warga yang bercerai tidak lagi repot-repot urus perubahan status di Dukcapil karena sudah bisa langsung update di pengadilan agama. Saya berharap inovasi ini juga segera dilakukan dan diterapkan di pengadilan negeri," harap Wabup John.

Kegiatan ini diawali dengan mendengarkan pemaparan tentang peradilan modern secara Virtual oleh ketua MA. Acara ini juga dihadiri perwakilan Kemenag Mimika, Distrik Miru, pengadilan negeri dan perwakilan TNI.

Acara diakhiri dengan penandatanganan dan launching PADUKA SIP serta penyerahan perubahan status kependuduka yang bercerai dengan suaminya. (Ronald)

Top