Politik & Pemerintahan

PARADE FOTO Musrenbang RKPD Mimika Tahun 2021

MIMIKA, BM

Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika Tahun 2022 menghasilkan dan merumuskan 132 program, 371 kegiatan dan 1.027 sub kegiatan. Rumusan kegiatan dan program ini setelah melalui tahapan Musrenbang tingkat distrik.

Foto : Shanty Sang (BM)


Bupati Mimika, Eltinus Omaleng memberikan sambutan pembukaan Musrembang RKPD


Kepala Bappeda, Yohana Paliling menyampaikan laporan pembukaan Musrembang RKPD



Perwakilan Jayapura menyampaikan materi kegiatan Musrembang RKPD



Bupati Mimika Eltinus Omaleng dan Kepala Bappeda Yohana Paliling foto bersama pimpinan OPD, DPRD dan Forkopimda



Sekretaris Daerah Michael R Gomar menyampaikan sambutan penutupan Musrembang RKPD



Kepala Bappeda Yohana Paliling menyampaikan hasil pembahasan RKPD tahun 2022



Sekretaris Daerah Mimika, Michael R Gomar menandatangani berita acara



Kepala Bappeda Yohana Paliling menandatangani berita acara



Perwakilan masyarakat melakukan penandatangan berita acara



Kadistrik Mimika Baru Dedy mewakili distrik melakukan penandatanganan berita acara



Sekda Mimika Michael R Gomar dan Kepala Bappeda Yohana Paliling foto bersama Pimpinan OPD

Pembahasan APBD Perubahan 2021 Mimika Tunggu Audit BPK

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2021 belum dimulai.

Sebab, Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika masih menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk anggaran tahun 2020.

"APBD Perubahan masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) audit BPK yang direncanakan awal bulan Juni akan diserahkan,"jelas Sekda Mimika, Michael Gomar saat diwawancarai di Hotel Horison Ultima, Selasa (18/5).

Gomar hanya mengatakan dilakuan pada Juni namun belum mendapat kepastian tanggal pelaksanaan.

Ia mengatakan, LHP opini Kabupaten Mimika ditentukan oleh BPK dan hasil audit tersebut nanti akan menjadi catatan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika.

"Hasil itupulah kemudian kita akan menyusun LKPJ. LKPJ sementara disusun dalam bentuk draft sambil menunggu hasil LHP BPK," kata Gomar.

Dikatakan, bahwa setelah LHP diserahkan dan LKPJ sudah siap maka pihak eksekutif akan menyampaikan kepada DPRD untuk pembahasan LKPJ Kabupaten Mimika.

Selepas itu barulah tim anggaran akan mempersiapkan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

"Proyeksi APBD Perubahan belum ada, kita masih menunggu informasi dari Kementerian Keuangan terkait penyaluran-penyaluran dana baik itu dana alokasi umum maupun dana perimbangan bagi Mimika. Yang kita kuatirkan jangan sampai kejadian seperti tahun 2020 terulang lagi, dimana dana transfer triwulan keempat tidak disalurkan,"ungkapnya. (Shanty

Netralisir Berbagai Persoalan di Papua, Sekda Provinsi Minta Desk Papua Diaktifkan

Sekda Provins Papua, Dance Yulian Flassy saat memberikan keterangan pers di Rimba Papua Hotel

MIMIKA, BM

Untuk menetralisir berbagai persoalan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua meminta agar Desk Papua yang ada di Kementerian dalam hal ini Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diaktifkan kembali.

Hal ini dilakukan guna dapat melakukan deteksi dini terkait isu maupun informasi yang miring terhadap keutuhan negara.

"Itu desk Papua yang ada di Polhukam perlu dihidupkan kembali,”ungkap Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy.

Flassy menyampaikan hal ini kepada wartawan usai menghadiri rapat tertutup yang dipimpin Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo di Rimba Papua Hotel, Jumat (7/5).

Menurutnya, dalam pertemuan internal tersebut yang dibahas soal penanganan terkait peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak.

"Ini sudah ditangani oleh negara dan rencana dalam beberapa waktu ke depan bisa selesai. Sudah menjadi tugas negara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua dengan tujuan agar keutuhan negara dapat tetap terjaga,"ungkap Dance.

Ia juga berharap seluruh lapisan masyarakat dan forkopimda selalu membangun komunikasi
dan terus membangun sinergitas dalam menjaga keutuhan NKRI.

"Karena kondisi Papua begitu luas, jadi perlu kita jaga masyarakat kita yang ada ini,” harap Dance.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Provinsi Papua juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua sudah menyelesaikan beberapa agenda yang sempat memunculkan keresahan di masyarakat.

"Semua agenda yang menjadi tugas kami itu sudah selesai, seperti pelantikan kepala daerah dan menyelesaikan kekosongan kursi maupun pergantian antar waktu di DPR Papua maupun MPR Papua. Juga kursi Otsus yang 14 kursi itu,"ujarnya.

Sementara itu Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan dalam pertemuan internal dengan Kapolri dan Panglima TNI, pihaknya telah memberi catatan dalam perspektif hak asasi manusia. Salah satunya adalah masalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kini disahkan sebagai teroris.

"Organisasi KKB, sebelumnya disebut TPN-OPM itu sudah ada sejak lama dan baru dilabeli teroris. Kami meminta perlu dipertimbangkan prinsip penegakan hukum serta menghormati pula prinsip HAM sehingga operasi nanti tidak menimbulkan problem HAM yang baru dalam masyarakat. Kami juga minta panglima dan kapolri menata pola komunikasi diantara satuan yang ditugaskan pasca penetapan KKB sebagai kelompok teroris,” katanya.

Ia juga meminta agar bukan hanya operasi penegakan hukum yang diutamakan bamun perlu juga operasi penegakan kemanusiaan.

"Komnas HAM punya mandat dalam UU itu, kami punya satu fungsi yaitu fungsi mediasi dan kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah kelompok ini, tentu pandangan mereka bermacam-macam.
Sekali lagi kami meminta mengedepankan pendekatan penegakan hukum bukan pendekatan operasi, karena itu jauh lebih penting dan tindakan-tindakan itu terukur,"ungkap Frits.

Dirinya juga menyampaikan terimakasih kepada Kapolri dan Panglima TNI yang sudah menyanggupi dua hal yang menjadi catatan. Pertama, mengenai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kedua menata pola komunikasi satuan-satuan yang ada baik dari tingkatan Kogabwilhan, Kodam dan Polda,sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam setiap operasi.

“Kami juga meminta agar satuan yang dikirim ke Papua tidak dikirim langsung ke daerah operasi. Tapi harus ditransitkan dulu misalnya di Timika kemudian diberikan pembekalan berupa kultur atau pola kebudayaan yang ada di Papua. Supaya kalau mereka lihat orang pegang panah atau pegang parang, tidak dilihat langsung sebagai ancaman,” ujarnya. (Ignas)

Top