politik

Para peserta nampak antusias mengikuti seminar

MIMIKA, BM

Sebanyak 135 Pamong Inovasi mengikuti Seminar Inovasi Daerah Pemanfaatan Sistem Informasi Riset dan Inovasi Pendokumentasian dan Pelaporan Inovasi Daerah guna untuk meningkatkan kapasitas.

"Seminar Inovasi Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para Pamong Inovasi dalam persiapan mengikuti Innovative Goverment Award (IGA). Ratusan Pamong Inovasi ini berasal dari OPD-OPD, Distrik, dan Puskesmas," kata Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan, Rabu (30/4/2025).

Yohana mengatakan para Pamong Inovasi yang mengikuti seminar ini nantinya mampu menyiapkan eviden dari inovasi-inovasi di 2023 dan 2024 yang nanti akan diinput untuk persiapan IGA 2025. Penilaian akan dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

"Nanti saat aplikasi di Pusat di buka maka harus cepat karena biasa waktunya mepet (mendesak-red). Jadi, dari sekarang 135 orang Pamong inovasi ini sudah menyiapkan evidennya, sudah membuat hal-hal apa yang biasa diinput sehingga ketika dibuka itu bisa masuk cepat," tutur Yohana.

Ia menjelaskan bahwa masing-masing Pamong tersebut akan didampingi. Masing-masing OPD yang sudah mengumpulkan program inovasinya, akan langsung diperiksa dan dikoreksi langsung oleh Narasumber.

"Jadi ini sambil kita melihat, biasanya kan yang diminta itu 2 inovasi yang diunggulkan untuk ikut kompetensi. Dari hasil pendampingan ini kemudian kita bisa melihat kira-kira yang mana yang akan kita ajukan. Karena kita melihat evidennya terutama dan pemanfaatannya untuk publik," ujarnya.

Katanya, BKSDN memiliki poin utama yang dinilai yaitu apakah program yang diajukan memiliki outcome terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, Yohana berharap agar antar OPD harus saling sharing dan memberi masukan kepada para Pamong Inovasi.

"Persoalannya bukan karena kita mau ikut IGA lagi. Tetapi intinya bahwa layanan publik kita semakin baik, memudahkan layanan, ada inovasi, sesuai visi misi bupati tahun ini harus kreatif, responsif, "ungkapnya. (Shanty Sang)

Bupati Mimika, Johannes Rettob saat bertemu dan memberikan penjelasan kepada masyarakat yang melakukan aksi demo damai.

MIMIKA, BM

Sejumlah masyarakat dari empat Distrik yakni Jila, Hoeya, Alama dan Tembagapura yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Peduli Penerbangan Subsidi mendatangi Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Mimika, Selasa (29/4/2025).

Berdasarkan pantauan wartawan dilapangan, kedatangan mereka ini menuntut agar penerbangan subsidi ke wilayah pegunungan
yang selama 2 tahun tidak berjalan agar kembali diaktifkan. Mengingat akses transportasi udara sangat penting untuk mendukung kebutuhan masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Selain itu, dalam aksi demo damai tersebut, masyarakat menuntut tiga hal, diantaranya pemerintah Kabupaten Mimika stop stigma daerah pedalaman menjadi zona merah.

Pemerintah melalui Dishub segera membuka akses pelayanan transportasi udara bersubsidi dan pemerintah harus segera menyelesaikan bandara yang dalam proses pembangunan di Distrik Hoeya dan Alama serta menyelesaikan proses verifikasi, registrasi lapangan terbang Noemun yang sudah dibangun di Distrik Jila.

Bupati Mimika, Johannes Rettob yang bertemu langsung dengan masyarakat menyampaikan agar masyarakat bersabar sehingga tuntutan-tuntutan tersebut bisa diselesaikan.

"Terimakasih sudah datang sampaikan aspirasi dengan aman dan tertib.  Saya menghargai apa yang menjadi aspirasi, karena punya satu keinginan dimana sudah terisolasi cukup lama 2 tahun lebih," ucap Bupati John.

Bupati John juga menyampaikan bahwa terkait dengan tuntutan masyarakat mengenai stigma zona merah, itu akan didiskusikan kembali dengan pihak keamanan.

"Saya akan diskusikan dengan Kapolres dan Dandim terkait keamanan. Kita harus memberitahu jaminan keamanan disana itu aman, kalau keamanan disana aman mungkin Kementerian Perhubungan akan membantu subsidi," kata Bupati John.

Usai mendengarkan penjelasan dari Bupati Mimika, masyarakat pun memahami dan mengucapkan terimakasih, kemudian membubarkan diri. Dalam aksi demo damai ini juga mendapatkan pengamanan dari pihak keamanan. (Ignasius Istanto)

Bupati Mimika Johanes Rettob

MIMIKA, BM

Bupati Mimika Johanes Rettob melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi. Aturan ini tidak hanya imbauan, tetapi akan diawasi secara ketat bahkan akan ditindak tegas.

Pasalnya, mobil dinas disediakan untuk menunjang tugas pemerintahan, bukan untuk kepentingan pribadi.

"Saya tidak ingin ada penyalahgunaan aset negara. ASN yang melanggar, siap-siap menerima sanksi sesuai ketentuan. Saya juga akan merencanakan sweeping bekerja sama dengan Polisi Lalu Lintas," kata Bupati Mimika Johanes Rettob, Senin (28/4/2025).

Bupati menegaskan, akan menindak tegas semua mobil-mobli plat merah yang ternyata menjadi plat hitam untuk mengalihkan fungsinya untuk pengisian BBM maupun penyewaan mobil (rental).

"Kami memang merencanakan sweeping bersama Lantas. Semua mobil-mobli plat merah yang ternyata menjadi plat hitam bukan hanya fungsi sebagai pengisian bahan bakar minyak (BBM) saja tetapi banyak dipakai juga sewa mobil atau rental. Untuk itu kami akan tindak tegas," ujarnya.

John mengatakan bahwa permasalahan seperti ini bukan hanya dilakukan oleh pegawai Pemkab Mimika, melainkan juga dari kabupaten lain. Namun, jika memang ditemukan ada dari pegawai Pemkab Mimika akan ditindak tegas.

"Memang banyak juga sih yang bukan dari kita, ada tenaga-tenaga dari Pemerintah Kabupaten lain. Tetapi, kalau dari Pemerintah Kabupaten Mimika, akan kita tindak tegas," ungkapnya. (Shanty Sang)