politik

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom, Vice President Enviromental Departement PTFI Gesang Setyadi dan tamu undangan foto bersama

MIMIKA, BM

Pelaksanaan Environmental Exhibition Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika resmi ditutup, Sabtu (14/6/2025).

Acara yang berlangsung sejak Kamis 12 Juni 2025 di halaman Graha Eme Neme Yauware ini ditutup oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom yang didampingi oleh Vice President Enviromental Departement PTFI, Gesang Setyadi ditandai dengan menutup gerbang pengetahuan.

Vice President Enviromental Departement PTFI, Gesang Setyadi dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu contoh yang baik bagaimana ada sinergi antara pihak swasta dan pemerintah serta pihak-pihak lain untuk bersama-sama berkolaborasi, saling bahu membahu mengatasi masalah lingkungan.

"Kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini kita desain supaya semua pihak bisa terlibat secara aktif, terlibat secara langsung sehingga dengan kegiatan ini semua bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dengan tanggungjawab lingkungan kita," kata Gesang.

Gesang menuturkan tema dari Hari Lingkungan Hidup Sedunia adalah "Beat Plastic Polution" dan PTFI mengambil tema "Ending Plastic Pollution".

"Di Indonesia kita berkontribusi kira-kira lima besar yang menghasilkan sampah plastik yang akhirnya menjadi polusi di laut. Jadi, kontribusi kita cukup besar. Ini menjadi hal perenungan bagi kita semua untuk kita sama-sama bisa mengatasi sampah plastik," ujarnya.

Lanjutnya, walau sudah mengadakan kegiatan tentang lingkungan namun dilihat ternyata masih ada orang yang membuang sampah sembarangan.

"Kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk kita menjadi teladan, menjadi contoh untuk kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dan kalau kita berkomitmen untuk bisa mengakhiri sampah plastik saya yakin kita pasti bisa," ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom dalam sambutannya mengatakan, tahun ini tema yang diusung adalah 'Hentikan Polusi Plastik'. Sebuah seruan yang tidak hanya bergema di pameran ini tapi juga di seluruh dunia

"Tema ini bukan sekedar slogan, melainkan panggilan moral untuk bertindak. Kita telah menyaksikan berbagai inovasi, edukasi dan aksi nyata dari berbagai pihak yang menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan mulai dari langkah kecil yang konsisten," tutur Evert.

Evert mengapresiasi PTFI yang telah berkontribusi dalam acara ini. Semangat kolaboratif yang terbangun ini adalah bukti bahwa semua pihak mampu bersatu untuk menghadapi tantangan lingkungan khususnya sampah yang semakin mendesak.

Menurutnya, kegiatan ini dilakukan agar membangun edukasi dan agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

"Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai titik awal dari gerakan yang lebih luas, mari kita ubah dan dorong kebijakan keberpihakan lingkungan," pungkasnya. (Shanty Sang)

Foto bersama usai kegiatan

MIMIKA, BM

Komisi IV DPRD Mimika menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Mimika, Jumat (13/6/2024).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Mimika, Elinus B Mom dan dihadiri anggota Komisi IV DPRD Mimika.

Ketua Komisi IV DPRD Mimika, Elinus B Mom mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan untuk evaluasi terkait pelaksanaan tender yang dilakukan oleh LPSE melalui panitia atau Pokja. 

Berdasarkan penjelasan dari Kepala BPBJ bahwa proses lelang yang dilakukan ada beberapa pekerkaan mulai dari seleksi dan juga tender.

Tender pun juga itu ada 2 yakni, tender terbatas dan terbuka. Untuk tender terbatas itu diberlakukan khusus untuk pengusaha Orang Asli Papua (OAP) yang mana itupun diatur dalam Pilpres 17 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang juga didalamnya termasuk Kabupaten Mimika.

"Jadi ada beberapa poin yang disampaikan dan dari hasil pemaparan materi atau diskusi kita kali ini, kami dari DPR khususnya di komisi IV mendukung agar program pusat untuk mengefisiensi anggaran di daerah seperti kebijakan yang dikeluarkan dari Pak Bupati," kata Elinus.

Selain itu, disarankan juga ke BPBJ jika ada perusahaan yang dari luar masuk ikut tender itu minimal perusahaan tersebut sudah 1 tahun mempunyai kantor perwakilan di Kabupaten Mimika.

"Kami juga minta agar panitia itu harus lebih independen dan lebih profesional juga lebih terbuka supaya dapat memberikan proses lelang secara profesional dan pemilihan kontraktor juga yang benar-benar kontraktor dapat memenuhi syarat yang diminta," ungkapnya. (Shanty Sang)

Suasana berlangsungnya pertemuan di Kantor Disdukcapil yang dipimpin oleh Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) akan membuka Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Guna memantapkan persiapan launching, DPM-PTSP menggelar pertemuan bersama OPD dan stakeholder yang berlangsung di Aula Kantor Dukcapil, Kamis (12/6/2025).

Untuk diketahui, saat ini, pemkab Mimika tengah menyiapkan loket-loket pelayanan publik yang akan dibuka mulai dari lantai dasar hingga lantai tiga dengan 25 layanan atau gerai yang terdiri dari OPD teknis dan instansi vertikal.

Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong mengatakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menciptakan layanan publik yang cepat, terintegrasi dan memberikan kepastian hukum.

MPP merupakan inovasi strategis dalam reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses perizinan serta mendukung kemudahan perusahaan dan investasi.

“Saya harap ini bisa mewujudkan pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat,” kata Wabup Kemong.

Wabup berharap melalui diskusi yang konstruktif dan energi antar instalasi dapat merumuskan langkah-langkah konkrit dalam merencanakan alat perencanaan dan pembangunan publik di daerah Mimika.

Menurutnya, pertemuan hari ini sangat penting untuk menyatukan visi, menjelaskan program dan membangun kolaborasi lintas sektor agar dalam pelaksanaannya MPP ini berjalan baik dan tepat sasaran.

Ia menekankan komitmen, inovasi serta semangat pelayanan harus menjadi landasan dalam mewujudkan MPP yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. 

"Mudah- mudahan apa yang menjadi harapan kita, kolaborasi lintas sektor dan kerja sama yang baik dapat tercipta demi pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat Mimika," ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan pentingnya kolaborasi serta penyatuan visi misi bersama agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bisa tercapai secara maksimal. 

"Sebagai tuan rumah, kami Dukcapil sudah mempersiapkan tempat sekitar 30 loket pelayanan, di mana 5 loket diantaranya khusus melayani disabilitas, ibu hamil, dan menyusui. Dukung pelayanan ini, area parkir juga semakin diperluas," tutur Slamet. 

Sebagai leading sektor, Kepala DPM-PTSP dan jajarannya akan bertanggungjawab terkait standar operasional layanan. Di mana nantinya, setiap dinas dan lembaga terkait akan mengirimkan minimal dua staf terbaik mendukung implementasi MPP ini. 

Adapun standar pelayanan yang akan diberikan harus transparan, akuntabel dan bersinergitas sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Mimika. 

Katanya, Kabupaten Mimika memang sudah selayaknya menjadi barometer kemajuan layanan publik khusus di Indonesia bagian Timur.

"Mudah-mudahan tidak ada hambatan, tanggal 18 kita akan soft opening. Intinya, kita sama-sama membangun sinergitas dan kolaborasi layanan untuk Mimika yang lebih baik kedepannya," pungkasnya. (Shanty Sang)