politik

Foto bersama dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Mimika, Wabup John Rettob

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) menggelar rapat pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Senin (11/4).

Berdasarkan hasil rapat diputuskan Wakil Bupati Mimika Johanes Rettob sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Mimika.

Pembentukan tim ini berdasarkan amanat Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Sehingga dilakukanlah pembentukan tim

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan, Pembentukan Stunting ini berdasarkan Instruksi Presiden dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dibentuk dari pusat sampai tingkat kampung.

"Di pusat ketua pengarahnya wakil presiden, ketua pelaksanaannya kepala BKKBN. Di provinsi ketuanya adalah wakil gubernur, di kabupaten kota ketuanya adalah wakil bupati dan wakil walikota," katanya.

Wabup John mengatakan, Ketua tim pengarah di setiap tingkataan Provinsi dan Kabupaten Kota adalah Gubernur dan Bupati. Tim ini melibatkan semua Instansi yang ada, yakni Instansi vertikal dan daerah juga tim ahli termasuk pers.

"Hari ini Kabupaten Mimika sendiri secara keseluruhan dari tahun 2020, karena kita ditetapkan oleh Jakarta menjadi lokus penurunan stunting maka mulai tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mulai melaksanakan tugas hanya saja cuma belum melibatkan seluruh Instansi," ujarnya.

Dijelaskan, tim ini tujuannya adalah menginventarisir dan menurunkan angka stunting. Selain itu harus menurunkan masalah sosial, seperti air bersih, gizi, ketahanan pangan dan lain lain.

"Pada rapat berikutnya kita menetapkan lokus kita di kabupaten supaya semua sektor yang terlibat untuk menurunkan stunting pusat di satu titik," tuturnya kemarin.

Setelah ditentukan, Mimika menjadi pilot projek sehingga dinas kesehatan harus langsung action untuk menentukan lima lokus, 10 lokus dan 22 lokus.

"Dari lokus itulah yang akan dihitung menurunnya stunting tersebut dari faktor apa," ungkap Wabup John.

Secara terperinci, pada minggu depan mulai dilakukan persentase serta menginventarisir secara jelas basicnya, indikatornya dan apa yang menyebabkan segala sesuatu sehingga kerja tim off.

"Sebab target nasionalnya harus nol dan secara nasional stunting di Indonesia 14 persen. Kita dari 10 lokus 14,5 kita disini, hanya dasarnya kita belum tau persis. Makanya saya minta dinas kesehatan presentase," Ujarnya.

Wabup John mengingatkan, inventarisis stunting di Mimika akan dimulai dari usia pra nikah karena pernikahan di kampung-kampung biasanya ada yang dilakukan pada usia muda yang mana janin sebenarnya belumlah siap sehingga menjadi satu faktor awal terjadinya stunting. (Shanty)

Penyerahan hasil Musrenbang kepada pemerintah daerah

MIMIKA, BM

Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Mimika Tahun 2023 menghasilkan dan merumuskan 2.953 program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dengan jumlah tersebut maka Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Mimika tahun 2023 mendatang diproyeksi sebesar Rp.5,3 triliun.

Rumusan kegiatan dan program ini setelah melalui tahapan Musrenbang tingkat distrik, Forum Perangkat Daerah dan terakhir Musrenbang RKPD.

Musrenbang RKPD ini telah berlangsung selama tiga hari, Rabu-Jumat (6-8/4). Tema yang diangkat adalah "Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar Dalam Meningkatkan Produktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan di Kabupaten Mimika".

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yulianus Sasarari menutupi rangkaian Musrenbang sekaligus menandatangani berita acara bersam Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng, Sekretaris Bappeda Hilar Limbong Allo, perwakilan OPD dan perwakilan masyarakat.

Hilar Limbong Allo melaporkan, jumlah program yang dihasilkan melalui musrembang tahun ini yaitu 243 program, 717 kegiatan dan 2002 sub kegiatan dengan total pagu yang dihasilkan sebesar Rp. 5.317.514.594.690.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yulianus Sasarari dalam sambutannya mengapresiasi OPD yang telah melakukan pembahasan dengan diskusi intens, alot dan intensif.

Hal ini dapat dipahami sebab persoalan pokok dalam menghadapi sebuah perencanaan pembangunan, terletak pada proses menentukan pilihan program kegiatan dan sub kegiatan yang prioritas.

Dikatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika telah mengambil langkah strategis yakni dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2023.

Semua dilakukan melalui tahapan dan mekanisme yang telah digariskan dalam Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang diamanatkan oleh Permendagri Nomor 70 tahun 2019.

"Perencanaan sudah melalui tahapan dari bawah yaitu musrenbang distrik, forum perangkat daerah dan selanjutnya musrenbang kabupaten. Saya berharap program kegiatan dan sub kegiatan yang telah disepakati merupakan kebutuhan pembangunan yang akan dikelola oleh OPD," ungkapnya.

Lanjut Yulianus, menjadi catatan Kepala Bappeda dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Mimika untuk secara koordinatif melakukan penyempurnaan dan penajaman terutama target indikator, kinerja dan program kegiatan yang diusulkan harus sinkron dengan indikator yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

"Hal ini agar dapat menghasilkan dokumen rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2023 yang aspiratif dan representative. (Shanty) 

Kadispenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika, Dwi Cholifah mengungkapkan besaran pendapatan pesawat milik Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 mencapai Rp.23.420.220.791.

Dwi mengatakan, pesawat itu disewa oleh pihak ketiga dimana pendapatannya masuk ke lain-lain pendapatan yang sah pada rincian hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan.

Adapun rincian pendapatan dan target sejak 2016 hingga 2021 diantaranya, Di tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp4.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp3.701.000.000.

Tahun 2017, dari target Rp5.000.000.000,- terealisasi Rp569.225.000.

Tahun 2018, target Rp1,4 miliar terealisasi Rp2,255.573.100,-

Tahun 2019, target Rp8.952.449.000, terrealisasi Rp5.600.757.941.

Sementara tahun 2020, target Rp8.950.000.000, terrealisasi 3.398.389.750

Dan untuk tahun 2021, target Rp9.000.000.000 realisasinya Rp7.895.275.000.

“Itulah besaran yang kami catat pendapatannya yang masuk di kami,” tutur Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifa saat ditemui di ruangannya, Kamis (7/4).

Dikatakan bahwa terkait teknis dan hal lainnya merupakan kewenangan Dinas Perhubungan. Karena yang mengetahui isi MoU tentang biaya sewa per jam ialah Dinas Perhubungan.

“Kami kan gak pegang MoU nya, jadi diperjanjian sewa menyewanya mengenai teknis dan harga sewa kami tidak tahu apakah hitungan jam atau hari atau bagaimana. Kami hanya tahu pelaporan dari dinas perhubungan melalui rekonsilisasi data dan crosh cek dengan kas daerah,” katanya.

Menurutnya, jika MoU-nya dilihat makanbisa dihitung pendapatannya. Misalkan pemakaian berapa jam terbang dikalikan dengan nilai kontrak.

“Misalnya terbang di bulan Januari selama 5 kali. Dan masing-masing ada catatannya berapa jam. Tinggal dihitung saja berdasarkan MoU tadi," ungkapnya.

"Kemudian dilihat juga terkait biaya pemeliharaan pesawat, bahan bakar, biaya pilot dan lain-lain oleh pihak ketiga, itu semua ada di MoU tersebut,” jelasnya.

Dwi menambahkan, Bapenda hanya mencatat pembukuannya, karena rekonsiliasi pendapatan dari semua OPD dicatat setiap tiga bulan. (Shanty)