Politik & Pemerintahan

Bukan Lockdown, Mimika Kembali Terapkan PPKM Level 4

Pertemuan dipimpin Ketua Tim Satgas Covud Mimika, Bupati Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Tim Satgas Penanganan Covid-19 Mimika barusan melakukan Rapat Evaluasi Status Covid di Mimika untuk 14 hari ke depan.

Pada pertemuan ini disepakati Mimika tidak melakukan Lockdown namun kembali menggunakan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.

Pertemuan dipimpin langsung Ketua Satgas Covid Mimika, Bupati Eltinus Omaleng didampingi Wakil Ketua II Kapolres dan Dandim 1710 Mimika.

"Hasil rapat evaluasi disepekati untuk Mimika diberlakukan PPKM level 4 terhitung tanggal 1 Agustus hingga 14 Agustus 2021," ungkap Sekda Mimika Michael R Gomar usai pertemuan.

Sama seperti sebelumnya, Gomar mengatakan pelaksanaan PPKM ini tetap berpedoman pada instruksi Mendagri nomor 25 tahun 2021.

"Untuk mengimplementasikan instruksi mendagri ini, kami tim satgas covid Mimika menindakalnjuti dan melaksanakan instruksi ini sesuai dengan semua keputusan yang diinstruksikan," ungkapnya.

Terkait perubahan keputusan atau layanan lainnya, Gomar menegaskan kegiatan essensial tetap berjalan seperti biasa menyesuaikan keputusan tim satgas sebelumnya.

"Dimana untuk perhotelan, mall dan lainnya karyawan masuk berjumlah 50 persen untuk beri layanan kepada masyarakat. Pasar tradisonal juga demikian. Masyarakat dan pengunjung juga dibatasi 50 persen sementara ASN hanya 25 persen yang dibagi daam shift," terangnya.

Dengan pemberlakuian ini maka Gomar juga mengingatkan pelaku usaha wajib membentuk tim pokja untuk penanganan covid di tempat masing-masing.

Kegitan kritikal seperti pelayanan kesehatan dan kantibmas juga berjalan seperti biasa sebagaimana diatur PPKM Level 4. Selain itu batas aktifitas masyarakat dimulai pukul 06.00 Wit hingga 19.00 Wit.

Ia juga mengatakan untuk peribadatan di tempat-tempat ibadah ditiadakan hingga 14 hari ke depan termasuk kegiatan yang sifatnya nikahan dan hajatan.

"Dengan pembatasan ini kita berharap masyarakat dan pelaku usaha dari jam 6 pagi sampai 7 malam selesai beraktifitas karena mulai jam 8 malam sampai 11 malam dilakukan penyekatan," ungkapnya. (Ronald)

Realisasi Pendapatan Daerah Januari - Juli Capai Rp1,4 Triliun

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat sejak Januari hingga Juni realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,4 triliun atau setara 45 persen secara keseluruhan.

Tahun ini Pemda Mimika menargetkan pendapatan daerah mencapai Rp3,5 triliun dan itu semua sudah mencakup penerimaan daerah dari royalti PT Freeport, bagi hasil PBB sektor pertambangan, bagi hasil Pajak Penghasilan dan pendapatan lainnya.

Sementara realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 10 sektor pajak kini telah mencapai Rp99.109.212.000 dari target Rp210 miliar.

"Khusus pajak hotel sudah capai 69 persen, pajak restauran 38 persen dan pajak hiburan 38 persen. Pajak hotel dan restauran mengalami penurunan karena terdampak PPKM covid-19," kata Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa kepada BM.

Selain itu, pajak parkir juga terdampak karena penerimaan dari sektor pajak parkir ikut menurun akibat pembatasan hingga pukul 18.00 WIT.

"Pajak reklame yang tidak berpengaruh dengan PPKM karena setiap saat ada saja yang membuat iklan. Sehingga sekarang sudah capai 63 persen," tutur Dwi.

Katanya, walaupun ada sektor yang terdampak tetapi pihaknya akan terus menggenjot pendapatan dari sektor lain. Terlebih dari PT Freeport Indonesia yang penerimaannya cukup besar.

"Nanti di perubahan kita ada peningkatan pendapatan karena akan ada penambahan lain dan itu sebagian untuk pembayaran utang kemarin yang refocusing, kan itu belum selesai," ujarnya.

Sementara dana perimbangan Pemda Mimika menurut Dwi, sebagian sudah masuk di bulan Februari dan di bulan April setelah sempat ada penundaan.

Dwi menjelaskan, penundaan transfer sisa DAU berdasarkan surat Kementerian Keuangan tanggal 31 Maret 2021 nomor S23 Tahun 2021 tentang konfirmasi atas hasil evaluasi anggaran belanja wajib daerah tahun 2021.

Isi surat penundaan tersebut, Berdasarkan PMK nomor 113, dimana pemerintah daerah wajib menganggarkan belanja daerah dalam APBD atau perubahan APBD paling sedikit sebesar yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Ada kesesuaian di bidang pendidikan dan bidang kesehatan sekian persen harus ada di APBD. Itulah yang menurut Pemerintah Pusat masih kurang. Sehingga tim anggaran Pemda Mimika melihatnya kembali," ungkapnya. (Shanty)

Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data untuk Indonesia

Kepala Dinas Slamet Sutejo didampingi narasumber lainnya memaparkan 10 inovasi yang sudah dibuat Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Satu masalah yang selama ini terus mendapatkan perhatian lebih untuk dilakukan pembenahan oleh Pemda Mimika adalah pemutakhiran data.

Masalah ini telah menjadi konsen utama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika selama 2 tahu terakhir.

Pasalnya, ada perbedaan dan kurang singkronnya data adminduk antara beberapa dinas terkait dengan kantor lainnya di Mimika. Padahal data merupakan rujukan utama pemerintah dalam mengambil dan menentukan kebijakan.

Guna memperbaiki hal ini, bertempat di Hotel Moza, Dukcapil Mimika melakukan Seminar Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data Dari Mimika Untuk Indonesia di Mozza, Rabu (28/7) yang diikuti oleh perwakilan OPD dan kepala distrik se-Mimika.

Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yakni Kadisdukcapil Slamet Sutejo, Kepala BPS Trisno L Tamanampo, Kadis Sosial Petrus Yumte, Komisioer KPU Elisabet Rahawarin dan perwakilan akademisi Andre Rumbouw.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Mimika Yulianus Sasarari mengatakan data merupakan hal penting dalam sebuah pemerintahan. Jika ada perbedaan data apalagi signifikan maka akan sangat berdampak pada penyelengaraan program pemerintah.

Sasarari kemudian mencontohkan bagaimana betapa besarnya pengaruh data pada musim pandemi ini.

"Ketika corona melanda Mimika pada tahun lalu, penyerahan bantuan lewat kementerian sosial banyak menimbulkan masalah di lapangan. Semua ini terjadi karena tidak koneknya data kependudukan. Belajar dari masalah ini maka kita harus punya data yang akurat agar menjadi patokan kita semua," ungkapnya.

Sasarari juga menyampaikan apresiasi kepada Dukpencapil Mimika karena telah menghadirkan berbagai inovasi untuk menata adminduk daerah.

"Terimakasih atas inovasi dalam pelayanan yang selama ini diberikan dukcapil. Inovasi yang kalian hadirkan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Sasarari berharap hasil akhir dari seminar ini dapat menyatukan perbedan-perbedaan yang ada sehingga menyatu dalam satu sistem berbasis data.

Kadisdukcapil Slamet Suteto mengatakan bahwa  terkadang data menjadi sesuatu yang alergi untuk dibicarakan.

"Bicara data itu kadang seperti barang yang alergi dan selalu berbeda padahal harus sinergi jadi satu sumber karena jika data benar maka kebijakan yang diambil pemerintah juga benar," ungkapnya.

Sutejo menjelaskan di era digitalisasi ini, akses data sangat dibutuhkan semua orang dalam berbagai kepengurusan administrasi.

"Di era IT saat ini, semua hal membutuhkan akses data. Dan data ini free diakses oleh siapa saja terutama instansi dan lembaga lain selain pemerintah termasuk dunia usaha," ungkapnya.

Dijelaskan, secara nasional data dukcapil saat ini telah digunakan berbagai instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi. Seperti BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan, perbankan, Polri, KPK, BPK serta lembaga swasta lainnya.

"Contoh saja polisi mau menerbitkan SIM maka akses di lantas akan terkonek dengan data centre dukcapil pusat. Kalau tidak sesuai data NIKnya maka akan disuruh ke dukcapil daerah. Selisi saja sedikit maka tidak dapat diproses," ungkapnya.

Sutejo mengatakan, rohnya Dukcapil adalah inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan sehingga selama 2 tahun terakhir, Dukcapil Mimika terus berimigrasi untuk memenuhi espkatasi dari masyarakat khususnya dalam pelayanan publik.

Guna mendukung hal tersbebut, Dukcapil Mimika telah melahirkan 10 program inovasi yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yakni Jempol adminduk, Goes to School, Paduka Sip, Lala Pu Kaka, Jok Married, ADM, Orlando, Paten Dukcapil, Dukcapil Siaga dan Si Lincah Dukcapil.

"Kita hadirkan 10 inovasi ini agar bagaimana pelayanan itu semakin dekat dan mudah diakses oleh masyarakat. Ini kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat dan berharap masyarakat mengaksesnya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Trisno L Tamanampo mengakan perbedaan data antara BPS dan Dukcapil terletak pada konsep yang digunakan. BPS melakukannya de facto sementara Dukcapil secara de jure.

"Walau berbeda namun kita semua harus menghilangkan segala ego yang ada. Semua harus disamakan karena bicara data harus disesuaikan dengan ukuran dan kalsifikasi yang ada," ujarnya.

Pada momen ini, dilakukan pula penyerahan 283 Kartu Keluarga, 283 KIA, 427 Akte Kelahiran dan 103 KTP kepada kepala Distrik Mimika Barat dan Mimika Tengah karena sebelumnya pegawai dukcapil telah melalukan proses adminduk di dua wilayah tersebut. (Red)

Top