Politik & Pemerintahan

Tidak Hanya BLK, Sejumlah Inovasi Ini Dicetuskan Norman Ditubun untuk Warganya di Kampung Nawaripi

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob saat meresmikan BLK Kampung Nawaripi

MIMIKA, BM

Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob secara meresmikan Balai Latihan Kerja (BLK) Merah Putih Kampung Nawaripi, Sabtu (15/1).

Peresmian ditandai dengan menekan tombol sirene dan pengguntingan pita secara bersama oleh Wakil Bupati Mimika, Johanes Rettob, perwakilan Kementerian PUPR, anggota DPRD dan Kepala Kampung Nawaripi Norman Ditubun.

Acara tersebut mengusung tema "Menjadikan Kampung Nawaripi Yang Mandiri, Informatif, Berkebudayaan, Mengutamakan Pendidikan, Kenyamanan, Memaksimalkan Keterampilan Masyarakat Di Era Digitalisasi Menuju Smart City".

Dalam sambutannya Wakil Bupati Mimika John Rettob berharap adanya BLK Merah Putih ini dapat memghadirkan orang-orang yang berpotensi. Karena menurutnya, BLK hadir untuk mewujudkan SDM yang memiliki keterampilan dan kualifikasi yang baik.

"Saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk Kampung Nawaripi yang terus berusaha menjadi mandiri dan informatif tapi harus juga menjadi kampung yang inovasi dan betul-betul bisa bermasyarakat," katanya.

Menurut Wabup John, inovasi yang dibuat oleh Kampung Nawaripi dengan mendirikan BLK merupakan hal yang sangat baik, apalagi untuk mengakomodir OAP yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap.

Ia berharap kepada Kementerian PUPR yang sudah memberikan pendampingan kepada kampung ini agar jangan hanya datang kemudian pergi begitu saja dan tidak ada lagi pendampingan.

"Tapi saya harap pendamping terus berlanjut, karena kita mau BLK ini dapat hadirkan orang-orang yang berpotensi," harapnya.

Ia berharap keberadaan BLK ini juga dapat menerapkan pola pendidikan yang baik dan memenuhi standar agar ke depan dapat melihat peluang-peluang yang ada
sehingga para peserta dapat menjadi entrepreneur atau wirausahawan yang sukses.

"Tapi kita semua harus selalu memberikan pendampingan. Saya berharap dengan BLK ini bisa menciptakan jiwa-jiwa yang bisa bekerja dengan orang dan kemudian bisa menghasilkan terutama untuk pribadi dan orang lain," tuturnya.

Katanya, Nawaripi ini adalah kampung yang hetrogen karena berada di seputaran kota. Nawaripi berbeda dengan kampung yang ada di pegunungan dan pantai.

Wabup John juga mengatakan bahwa Kampung Nawaripi telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan berencana menjadikan kampung ini sebagai eesa pariwisata.

"Jika ini bisa dibuat dengan baik maka saya akan datangkan orang untuk membuat Kampung Nawaripi menjadi desa emas. Desa emas ini adalah 1 program internasional yang menciptakan kampung itu dengan berbagai provinsi, holtikultura, agribisnis dan lain-lain," tambahnya.

Untuk desa emas yang merupakan program internasional, di Indonesia baru 76 kampung dari 25 kabupaten di jawa yang mengikutinya.

"Kita berharap bukan hanya nawaripi saja tapi kampung lain juga bisa. Dana desa banyak jadi kita bisa buat banyak hal positif untuk kemajuan daerah ini," ungkapnya.

Di akhir sambutannya, Wabup John juga memberikan apresiasi atas keberadaan Pos Peka Kampung Nawaripi yang dinilainya selalu aktif dalam menjaga kantibmas. Hal tersebut menunjukan bahwa warga peduli dengan keamanan lingkungan mereka.

Kepala Kampung Nawaripi, Norman Ditubun dalam sambutannya mengatakan, anggaran BLK Merah Putih ini sebesar Rp250 Juta namun nilai tersebut menurutnya masih kurang untuk membeli peralatan.

Walau demikian, Norman meminjam kalimat Presiden RI Joko Widodo yang menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus bisa. Maka dengan semangat dari kalimat itu BLK Merah Putih hari ini di launching.

"Selain BLK kami juga lagi membangun Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). BUMDes yang mengelola Air Bersih ini akan segera beroperasi. Kami akan menjual air tersebut bagi masyarakat Kampung Nawaripi secara khusus dan masyarakat Mimika secara umum dengan harga Rp5.000 per galon,"tutur Norman.

Ia menjelaskan, fasilitas BUM-Des Air Bersih ini sudah dikerjakan oleh pemerintah kampung sebelumnya dari proyek PASINMAS.

Pemkam Nawaripi saat ini telah melakukan pembebasan lahan dan menyerahkan anggaran Pengelolaan BUM-Des yang telah dicairkan dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

"Untuk pembebasan lahan BUM-Des kami serahkan Dana sebesar Rp25 Juta kepada Bapak Thomas Amawo selaku pemilik lahan. Penyerahan dilakukan pada Hari Rabu 5 Januari 2022 yang diserahkan langsung oleh Ketua Bamuskam Derek Abraham Maoromako di Halaman BLK Merah Putih," ungkapnya.

Norman mengatakan, proses penyerahan disaksikan oleh bendahara kampung, sekretaris Distrik Wania, pendamping dana kampung, Babinsa Kodim 1710-02 Mimika, Babinkamtibmas Nawaripi dan sejumlah tokoh masyarakat.

Begitu pula dengan penyerahan dana Pembangunan BUM-Des Air Bersih sebesar Rp. 234.657.689 telah diserahkan oleh Kepala Kampung Nawaripi kepada Direktur BUM-Des Andi Nan Latar, pada hari Senin 10 Januari 2022 di halaman Balai Latihan Kerja.

"Kami ingin menjadikan Kampung Nawaripi sebagai kampung yang informatif. Kami juga telah memiliki website Pemerintah Kampung dengan nama Kampung Nawaripi dan link aksesnya bapak ibu bisa buka di www.kampungnawaripi.com yang menyediakan informasi bagi masyarakat Kampung Nawaripi dan masyarakat umum," ungkapnya.

Sedangkan untuk keamanan kampung, pihaknya telah membangun Pos Peduli
Keamanan Bersama TNI-Polri dan masyarakat, agar bisa lebih meningkatkan kemanan dengan menekan peluang tindakan kejahatan di Kampung Nawaripi.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah membuat sebuah sever alat kominikasi tersendiri dengan nama Nawaripi.my.id.

Server ini merupakan jaringan radio yang bisa diakses dan digunakan melalui aplikasi android, sehingga warga dapat mudah mengakses dan melaporkan kejadian yang terjadi disekitar mereka.

Norman mengatakan, laporan warga dapat didengar langsung olehnya dan juga bisa dimonitor langsung oleh Pos Peka Induk Kampung Nawaripi, Tim keamanan kampung dan juga oleh Polres Mimika bagian Pelayanan serta masyarakat lainnya yang menggunakan apikasi tersebut.

"Sejak awal saya menjabat sebagai Kepala Kampung Nawaripi, saya mengamati dan menganalisa ternyata banyak pemuda yang putus sekolah terutama masyarakat saya dari suku Kamoro (suku asli kampung Nawaripi)," tuturnya.

Akibat banyak yang putus sekolah, hal ini berdampak pada sulitnya mencari pekerjaan yang mengakibatkan munculnya kegiatan yang tidak produktif seperti mabuk-mabukan dan pencurian.

"Beberapa dari mereka mungkin Bapak Kapolsek Mimika Baru sangat mengenal karena seringnya ditahan di tahanan polsek. Semua itu menggerakkan saya untuk harus membuat sesuatu bagi mereka, akhirnya saya memiliki ide untuk membangun BLK Merah Putih ini untuk mereka," Tambahnya.

Norman mengisahkan, sebelumnya BLK ini dibawakan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Muskam) tahun 2021.

Setelah mendengar penyampaian alasan mengapa ia ingin membangun BLK, diputuskanlah bersama untuk membangun BLK Merah Putih guna mendidik dan memberikan keterampilan bekerja bagi pemuda suku kamoro Kampung Nawaripi.

BLK ini memiliki berbagai jurusan yang telah siap secara izin, yakni meubeler, otomotif, pengelasan, kelistrikan dan lainnya.

Secara keseluruhan, siswa akan mendapatkan materi dalam bentuk teori dan praktek yang diberikan langsung oleh tenaga professional dari Yayasan Amamapare Timika.

"Pimpinan Yayasan Amamapare yang saya hormati, Terima kasih banyak telah bersedia memberikan kami guru-guru hebat untuk mendidik anak-anak kami," ujarnya.

Selain BLK, Kampung Nawaripi juga merencanakan pembangunan pariwisata Kampung Nawaripi seluas 35 hektare yang terletak disekitar Mile 21. Rencana ini juga telah disepakati tahun 2021.

Untuk lahan yang akan digunakan adalah lahan masyarakat yang telah diserahkan sebagai tanah kas desa yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan pariwisata.

"Tanah tersebut tidak mengeluarkan biaya apapun karena warga memberikannya secara cuma-cuma," Tambahnya.

Dan untuk PT Freeport Indonesia dan perusahan lainnya, Norman mengajak agar managemen dapat bekerja sama dengan BLK Merah Putih untuk menyediakan ruang kerja bagi anak-anak usai mereka dilatih.

"Selain itu mungkin bisa juga dibantu alat-alat untuk anak-anak siswa BLK gunakan untuk berlatih," harapnya. (Shanty)

Pembangunan Kantor Bapenda Baru Dimulai Tahun Ini Anggaran Awal 15 Miliar

Lahan yang akan digunakan untuk membangun Kantor Bapenda Mimika

MIMIKA, BM

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan kinerja serta operasional Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) maka tahun 2022 ini akan mulai dilakukan pembangunan tahap pertama kantor Bapenda Mimika.

Anggaran yang dikucurkan untuk melakukan pembangunan tahap pertama Kantor Bapenda baru ini sebesar Rp15 miliar. Penggunaan anggaran tersebut dimulai dengan penimbunan dan fondasi.

Kantor itu nantinya memiliki tiga lantai dengan tambahan rooftop. Bangunan lantai satu akan dijadikan sebagai hall, pelayanan informasi, loket, bilik konsultasi pajak, ruang staff, toilet dan lainnya.

Lantai dua diperuntukan sebagai lobbi, ruang kepala badan, kesekretariatan, bendahara, kepala bidang, kepala seksi, staff, MCK.

Tidak jauh berbeda, di lantai tiga nanti berisikan ruangan kepala bidang, seksi, staff, kearsipan dan server. Di bagian ini juga akan dibuat dua ruang rapat ukuran besar dan kecil.

Demikian dikatakan Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui, Kamis (13/1) mengatakan, menurut perhitungan konsultan, total biaya pembangunannya menelan dana sebesar Rp54 atau 56 miliar.

Dwi mengatakan, lahan gedungnya masih di sekitar kantor lama, di Jalan Yos Sudarso. Pembangunannya dilakukan secara bertahap karena anggaran yang tersedia juga digunakan untuk kebutuan yang lain.

"Kalau bagi saya gedung ini masih cukup untuk bertahan sampai 3 tahun kedepan hingga gedung baru rampung. Kita rencanakan pembangunannya 3 lantai. Jadi lantai pertama untuk pelayanan, lantai kedua untuk ruangan kepala badan, kabid-kabid, kasie dan lainnya dan lantai 3 untuk ruang pertemuan besar," tutur Dwi.

Dengan adanya ruang pertemuan dengan ukuran yang besar, Bapenda tidak akan lagi menyewa atau menggunakan jasKatanya, rencananya ruang pertemuannya besar supaya jika ada kegiatan-kegiatan Bapenda tidak lagi menyewa hotel. Dengan begitu juga maka bisa menghemat anggaran.

Ditanya jika gedung baru rampung, sebut Dwi nanti gedung lama jika ada dinas lain yang ingin menggunakan bisa juga, tetapi kalau tidak ada maka tetap pihaknya akan gunakan juga.

Menurut Dwi, bagusnya kantor lama bisa digunakan oleh DPM-PTSP supaya dekat dengan Bapenda.

"Bagusnya dekat dengan Bapenda supaya masyarakat habis bayar pajaknya baru ngurus ijinnya. Tapi jika PTSP mau bangun kantor sendiri juga tidak apa-apa karena kami bisa gunakan untuk PBB," ujarnya.

Karena, kata Dwi, PBB ini kompleks. Artinya, ada petugas-petugas pemungut di desa dan bisa gunakan kantor lama untuk lakukan konsilidasi. Selama ini tidak bisa lakukan karena tidak ada ruangan.

"Kalau tidak ada yang gunakan maka kita bisa gunakan untuk perwakilan distrik yang jauh. Distrik yang jauh itu sebenarnya kita sudah harus bangun UPTD pendapatan di wilayah pantai dan gunung untuk mendekatkan pelayanan perpajakan daerah kepada masyarakat. Hanya saja kita melihat potensi juga, misalnya di pantai itu potensinya apa, kalau PBB masih kecil. Kalau yang besar mungkin retribusi kaya perikanan mungkin. Tapi untuk saat ini belum dulu," ungkapnya. (Shanty)

Pemda Mimika Kembali Rumahkan Tenaga Honorer, Berikut Isi Suratnya

Surat pemberitahuan pegawai tidak tetap/tenaga kontrak

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika kembali merumahkan tenaga honorer yang selama ini bekerja di lingkup pemerintahan.

Kebijakan merumahkan kembali para honorer ini didasari pada surat pemberitahuan nomor 800/40 perihal Pemberhentian Pgawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak yang ditandatangani oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng tertanggal 12 Januari 2022.

Dalam surat tersebut tertulis, diberitahukan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, bahwa dalam rangka penertiban dan penyesuaian Administrasi Manajemen Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak
dirumahkan/diberhentikan.

2. Kepala Organisasi Perangkat Daerah akan melakukan evaluasi kinerja dan mengusulkan kembali nama-nama Pegawai Tidak Tetap/Tenaga kontrak berdasarkan penilaian Kinerja, Kedisiplinan, Loyalitas, Integritas dan dalam rangka mendukung Kinerja Organisasi dan Pelayanan Publik, ditujukan kepada Bupati Mimika melalul Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

3. Sehubungan dengan point 2 tersebut diatas, Pegawal Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak akan bekerja kembali sampai dengan waktu yang ditentukan setelah menandatangani kontrak kerja antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pegawal Tidak Tetap/Tenaga Kontrak.

Didalam surat tersebut juga dijelaskan, Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak yang tetap bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika adalah;

a. Tenaga Guru yang bekerja pada Sekolah Taman Kanak-kanak/PAUD/NI (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika,

b. Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

c. Petugas Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah yang bekerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.

d. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), Petugas Penanggulangan Bencana Daerah, Petugas Dinas Perhubungan yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Batas waktu penyampaian usulan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kontrak bulan
Februari Minggu Ke-3 kepada Bupati Mimika melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Hermalina Imbiri ketika dikonfirmasi via phone, Kamis (13/1] membenarkan adanya informasi tersebut.

Namun, saat ini pihaknya juga baru saja menyiapkan suratnya dan baru akan didistribusikan ke semua OPD.

"Kami baru mau kirim suratnya ke OPD-OPD," ujarnya.

Sementara itu, sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Inosensius Yoga Pribadi membenarkan telah menerima surat tersebut namun hanya melalui pesan singkat WhatsApp.

"Secara resmi kita belum terima tapi surat itu sudah dikirim via WA,”tutur Yoga saat dikonfirmasi.

Yoga mengaku, dengan diterima surat tersebut, Kepala Dinas PUPR memerintahkan kepada semua honorer di Dinas PU untuk mengikuti pertemuan internal di kantor guna di diberikan penjelasan.

"Kan honorer juga perlu dijelaskan juga maksud dari surat itu. Disitu kan juga nanti menyampaikan di minggu ketiga bulan Februari, jadi dengan pertemuan besok mau sampaikan itu,” kata Yoga.

Diketahui, di Dinas PUPR ada 10 tenaga kontrak yang sebelumnya juga sudah diusulkan dan sesuai dengan kebutuhan serta beban kerja.

"Jadi selama masa dirumahkan ini tapi kalau mereka mau kerja tidak dibayar, itu dari kesediaan mereka. Karena ada pekerjaan kita yang mereka juga terlibat," ungkapnya. (Shanty)

Top