Politik & Pemerintahan

Disnaker Buka Pos Pengaduan THR Di Sentra Pemerintahan


Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga

MIMIKA, BM

Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Mimika mulai Selasa (26/4) kemarin telah membuka pos pengaduan bagi para tenaga kerja yang tidak dibayarkan tunjangan hari rayanya (THR) oleh pihak perusahaan.

Kepala Disnaker Mimika, Paulus Yanengga mengatakan tahun ini pos pengaduan THR dibuka di Kantor Disnaker Mimika, Pusat Pemerintahan SP3, Timika.

"Posko pengaduan mulai hari ini (kemarin-red) kita buka di kantor dinas. Kami sudah menyurat ke semua perusahaan supaya tujuh hari sebelum hari H perusahaan wajib membayarkan THR para karyawannya," ujarnya saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Selasa (26/4).

Disnaker juga telah menyurati Serikat Buru agar apabila ada tenaga kerja yang tidak dibayarkan haknya oleh perusahaan, maka segera melapor ke Pos Pengaduan.

"Biasanya kalau sudah dilaporkan begitu kita akan lakukan mediasi untuk mendengar alasan kenapa mereka tidak bayar hak karyawannya. Jika memang alasannya tidak sesuai, kami akan desak pihak perusahaan yang bersangkutan untuk segera membayar," jelasnya.

Tahun lalu, ungkap Paulus, Disnaker Mimika sempat mendapatkan satu pengaduan dari salah seorang pekerja rumah tangga.

"Memang tidak besar juga tapi untuk kebutuhan hari raya itu sangat dibutuhkan. Akhirnya setelah mediasi, dibayarkan dan dibelikan tiket untuk diberangkatkan. Sebelum direkrut kan ada janji hari raya nanti dibelikan tiket untuk dikasih pulang," ungkapnya.

Sebelumnya Disnaker Mimika juga membuka Pos Pengaduan di salah satu supermarket di Timika. Namun tahun ini, Pos Pengaduan THR hanya dibuka di Kantor Disnaker Mimika.

"Biasanya kami buka di Diana tetapi kita butuh biaya makan minum, sedangkan biayanya sekarang tidak ada. Jadi, tahun ini kita hanya buka di kantor dinas saja," pungkasnya. (Ade)

Warga Kesulitan Pasarkan Hasil Laut dan Panen, Komisi B Lakukan RDP Dengan Dinas Koperasi

Foto bersama Kadis Koperasi dengan Anggota Komisi B usai lakukan RDP

MIMIKA, BM

Komisi B DPRD Mimika mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Koperasi dan UMKM (Diskop & UMKM).

Dalam rapat ini, Komisi B DPRD menyampaikan hasil kunjungan mereka ke pesisir dan pedalaman yang mana didapati banyak masyarakat yang kesulitan memasarkan hasil laut dan panen.

RDP yang berlangsung di Kantor DPRD dipimpin langsung Ketua Komisi B Rizal Pata’dan, Selasa (26/4).

Dalam RDP ini, Rizal mengusulkan agar Dinas Koperasi membangun Koperasi di wilayah pesisir dan memperhatikan kondisi Pasar SP7 yang tidak kunjung di gunakan.

"Walaupun tidak semua kampung harus di bangun koperasi tapi paling tidak ada 1 koperasi yang dapat mengakomodir kampung-kampung lain di sekitarnya," Kata Rizal.

Menurutnya, adanya koperasi selain dapat menampung hasil laut dan panen juga bisa memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan sembako.

Katanya, hasil kunjungan kerja Komisi B ke Kampung Atuka ditemukan bahwa setiap bulan masyarakat melakukan panen kelapa sampai 30 ribu, namun sayang mereka kesulitan untuk memasarkan.

"Jika berkenan mungkin kita bisa rencanakan studi banding di luar kota tempat pengolahan kelapa agar ketika kembali dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Selain itu, kata Rizal kondisi pasar SP 7 yang ada sekitar 5 tahun ini ternyata belum dibersihkan dan dioperasikan.

Sementara, Anggota Komisi B, Ancelina Beanal memberi saran aga Diskop memiliki tempat penampungan barang untuk warga pegunungan di bandara agar dapat mengakomodir kebutuhan mereka.

Menjawab beberapa usulan ketua dan anggota Komisi B, Kepala Diskop dan UMKM, Ida Wahyuni mengatakan, pendirian koperasi di wilayah pesisir maupun pedalaman butuh dukungan lintas sektor.

Selain itu, koperasi di wilayah pesisir dan pegunungan harus didukung dengan adanya solar cell. Pihaknya sudah mengusulkan hal ini lewat dana Otsus tapi tidak diakomodir.

"Pendirian koperasi menjadi sinergitas dengan dinas terkait dan Freeport juga. Jika buka koperasi di pesisir dan pegunungan dibutuhkan koordinasi lintas sektor, seperti koperasi sayur mayur, ayam dari bandara ke kampung dengan rute yang panjang. Sementara, dari sisi anggaran kurang dan tidak didukung juga dengan kementerian terkait karena hanya KUR yang mereka dukung,” ungkapnya. (Shanty)

Wilayah Pesisir Dan Pedalaman Perlahan Terjangkau Akses Jaringan, Namun Biaya Peratawan BTS Lumayan Besar

Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau

MIMIKA, BM

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara bertahap memberikan bantuan material pemasangan Base Transceiver Station (BTS) untuk Kabupaten Mimika.

Melalui program ini, Mimika mendapatkan bantuan sebanyak 48 unit BTS. Dan untuk tahap pertama ada 12 BTS untuk 12 titik yang nantinya didirikan di wilayah distrik bagian barat dan timur.

Kepala Diskominfo Kabupaten Mimika, Abraham Kateyau menyampaikan hal ini saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/4).

"Minggu kemarin itu sudah ready barangnya. Dan beberapa sudah dikapalkan dari Surabaya. Kayanya sudah tiba, cuma belum ada laporan lebih lanjut. Lokasi mereka sudah tahu dan sudah survei," ungkapnya.

Terkait lokasi pemasangan 12 BTS nanti, Kateyau mengatakan diprioritaskan pada wilayah yang hingga kini masih kesulitan mengakses jaringan.

"Seperti di Aikawapuka, Ipaya, Amar, Kekwa, dan beberapa lokasi lainnya. Pokoknya di lokasi yang jaringannya masih putus-putus. Kalau di Atuka dan Kokonau itu masih aman jaringannya," paparnya.

"Pembangunan BTS ditangani langsung oleh Kemenkominfo. Namun untuk biaya perawatan atau maintanance jadi kewajiban kita karena dihibahkan ke daerah," lanjutnya.

Hanya saja, perawatan BTS ternyata butuh biaya yang tidak sedikit. Untuk satu BTS saja biayanya sebesar Rp 300 juta.

"Kami belum punya biaya perawatan BTS. Selama ini yang ada hanya biaya perawatan videotron dan CCTV. Itupun hanya Rp 150 juta saja. Ini juga belum termasuk menara BTS yang ada di Kokonau dan lain lain" ungkapnya.

"Saat ini sudah ada 4 atau 5 BTS yang aktif dan sejauh ini belum ada kerusakan dan masih baik, tapi perawatan seperti pengecatan dan lainnya harus dilakukan tapi biayanya tidak ada. Tahun ini tidak ada biaya untuk itu," ungkapnya.

Kendati demikian, Abraham Kateyau mengatakan pihaknya berencana akan membuat plan dan menyampaikannya ke bupati agar diberikan biaya tambahan untuk perawatan sejumlah BTS yang ada di Mimika.

"Kita khawatir karena selama ini ketika ada yang rusak, biasanya dibiarkan saja karena tidak ada biaya maintanancenya. Kita berharap dengan plan yang kita siapkan nanti, ada penambahan biaya untuk perawatan nanti," harapnya. (Ade)

Top