politik

Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong juga Forkopimda bersama-sama meresmikan Aplikasi Mimika Centre

MIMIKA, BM

Pemerintah Kabupaten Mimika resmi meluncurkan aplikasi Mimikacenter. Peluncuran yang berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan, Kamis (19/6/2025) diresmikan langsung oleh Bupati Mimika Johannes Rettob didampingi Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong juga Forkopimda.

Mimikacenter adalah sebuah platform digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan berbagai aduan, keluhan, hingga usulan terkait pelayanan publik.

Aplikasi ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Mimika. Aplikasi Mimikacenter dapat diakses di website https://mimikalapor.com/

Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, peluncuran aplikasi ini bertujuan mempermudah masyarakat dalam menyampaikan masukan dan keluhan tanpa harus bertemu langsung dengan pimpinan daerah.

Menurutnya, selama ini banyak masyarakat yang merasa sulit menyampaikan aspirasi karena akses ke Bupati, Wakil Bupati, atau pimpinan OPD terbatas. 

Hal tersebut mengakibatkan, sering kali keluhan berujung pada aksi unjuk rasa. 

"Maka dengan demikian Mimikacenter hadir sebagai solusi dan jawaban atas kebutuhan itu,” kata Bupati John.

Bupati John menuturkan bahwa Mimikacenter merupakan pusat kendali terpadu berbasis teknologi informasi, yang dilengkapi fitur pelaporan publik, call center, manajemen data, informasi lalu lintas, hingga sistem koordinasi lintas instansi.

Ia mencontohkan, jika terjadi kecelakaan lalu lintas, masyarakat dapat langsung melaporkannya melalui aplikasi, dan informasi tersebut otomatis diteruskan ke unit Lantas di lokasi kejadian.

Selain itu, Mimikacenter juga berperan sebagai sarana koordinasi antar instansi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan keterbukaan informasi pelayanan publik.

Bupati JR mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk turut menggunakan dan menjaga keberlangsungan aplikasi ini.

“Saya juga akan menyiapkan agen-agen aplikasi di setiap distrik agar masyarakat pedalaman lebih mudah mengakses layanan ini. Saya percaya, melalui sistem ini kita benar-benar mewujudkan 'Gerbang Emas' Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat yang adil dan bersejarah,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom  Saat Sambutan dan Membuka kegiatam FGD

MIMIKA, BM

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Mimika menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Partai Politik (Parpol), FKUB, FPK, FKDM,  Tokoh Perempuan dan Stakeholder.

FGD yang berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Selasa (24/6/2025) dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom.

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Mimika, Evert Hindom dalam sambutannya mengatakan, kegiatan FGD merupakan forum yang sangat penting dan strategis untuk bersama-sama berdiskusi, bertukar pikiran, dan mencari solusi bersama atas berbagai isu-isu yang dihadapi di Kabupaten Mimika. 

Kegiatan FGD juga untuk meningkatkan pemahaman dan sinergi antar stakeholder dalam bidang politik, khususnya dalam menjaga stabilitas dan kondusifitas daerah kita sebagai rumah kita bersama. 

"Sebagai daerah yang memiliki potensi konflik yang perlu di waspadai, kegiatan FGD ini menjadi sangat relevan. Kita perlu memahami secara mendalam dinamika politik di Mimika, termasuk isu-isu yang berpotensi memicu konflik," kata Evert.

Evert berharap, kedepannya FGD ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konkrit dan bermanfaat bagi pengembagan politik di daerah Mimika. 

"Mari kita bekerja sama untuk mewujudkan pembangunan politik yang berkualitas dan menjaga stabilitas di daerah kita sebagai rumah kita bersama," ungkapnya. 

Sementara, PPTK kegiatan, Katarina Saweri dalam laporannya mengatakan, maksud dari kegiatan FGD ini dilaksanakan adalah pertama membantu berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi politik dan masyarakat sipil untuk memahami berbagai isu politik yang relevan dan konteks Kabupaten Mimika.

Kedua, untuk menciptakan kebersamaan pemahaman dan pandangan mengenai isu-isu politik yang dibahas, sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat.  

Ketiga, FGD menyediakan platform untuk dialog dan interaksi antara berbagai pihak yang terkait sehingga memungkinkan terjadinya kolaborasi dan sinergi dalam menangani isu-isu politik.

Keempat, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan membangun hubungan yang harmonis 

"Dengan demikian, kegiatan FGD bidang politik ini bertujuan untuk menciptakan suasana politik yang lebih sehat, partisipatif dan produktif sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Shanty Sang)

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot, Kepala Bagian Kesra Setda Mimika, Richard Wakum foto bersama Narasumber dan peserta

MIMIKA, BM

Dalam memaksimalkan penyaluran hibah bidang keagamaan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Mimika menggelar Sosialisasi Bantuan Hibah Bagi Tempat-tempat Ibadah Tahun Anggaran 2025.

Sosialisasi dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Jumat (20/6/2025) dan dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot.

Ketua Panitia kegiatan, Richard Wakum mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk menyampaikan kepada setiap penerima hibah agar penggunaan dan pertanggungjawabannya bisa dilakukan dengan baik.

"Jadi, dengan sosialisasi ini diharapkan kepada penerima hibah apapun yang dilakukan bisa diperuntukkan dan dipertanggungjawabkan sebaik mungkin," kata Richard.

Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Ananias Faot dalam sambutannya mengatakan tempat-tempat ibadah bukan hanya sekadar bangunan fisik.

Melainkan, simbol dan sarana penting dalam menjaga harmoni sosial, memperkuat karakter moral dan menjadi pusat pembinaan iman umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.

Negara memiliki tanggung jawab untuk turut mendukung tumbuh kembangnya kehidupan beragama secara adil dan merata.

"Melalui program bantuan hibah ini, pemerintah hadir sebagai mitra umat beragama untuk memastikan bahwa tempat-tempat ibadah dapat terus berfungsi dengan baik, layak, dan representatif," tutur Ananias.

"Bantuan ini bukan bentuk belas kasihan, melainkan bentuk nyata keberpihakan pemerintah dalam memperkuat nilai-nilal spiritual, toleransi, dan gotong royong antar umat beragama," imbuhnya.

Ia menegaskan bahwa pemberian hibah ini dilakukan dengan prinsip transparan, akuntabel, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap proses harus dilandasi dengan data yang akurat, kebutuhan yang nyata, serta kelengkapan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya mengajak semua pihak, khususnya para pengurus rumah ibadah dan pemimpin umat untuk memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Pahami secara utuh mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang ditetapkan, agar tidak terjadi kesalahpahaman dan seluruh proses dapat berjalan lancar," ujarnya.

Ananias berharap bantuan ini hendaknya dikelola secara bijaksana dan tepat guna agar benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi umat dan komunitas di sekitarnya. 

"Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar pelaksanaan program ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan," pungkasnya. (Shanty Sang)