politik

Sekda Mimika Michael R Gomar saat melakukan media gathering dengan awak media di Mimika

MIMIKA, BM

Salah seorang kepala distrik di Mimika dengan berani mencoba melakukan perbuatan melanggar hukum dengan cara meminta pemotongan 10 persen Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada kepala kampung.

Permintaan tersebut ia lakukan dengan alasan untuk membiayai operasional distrik dan menurutnya hal tersebut diatur dalam aturan pemerintahan.

Tidak terima dengan permintaan tersebut, salah seorang kepala kampung kemudian langsung menelpon Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika Michael R Gomar guna melaporkan hal tersebut.

"Saya di telpon oleh seorang kepala kampung terkait permintaan ini. Saya tidak habis pikir, apa yang sebenarnya ada dalam benak kepala distrik itu," ungkap Gomar kepada BeritaMimika, Minggu (1/8).

Dana Desa untuk 133 kampung di Mimika bersumber dari APBN sementara ADD bersumber dari APBD Mimika. Dalam regulasinya, kedua anggaran ini tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional distrik atau kecamatan.

"Saya akan laporkan hal ini kepada bupati dan wakil bupati dan masalah ini akan menjadi perhatian kami termasuk konsekuensinya nanti," ujarnya.

Gomar tidak menyebutkan secara detail siapa kepala distrik yang berani melakukan hal tersebut dan kepala kampung yang melaporkannya. Namun ia mengingatkan semua kepala kampung jika ada kejadian seperti itu maka segera dilaporkan kepada bupati, wakil bupati dirinya sebagai sekda Mimika.

"Jika ada kejadian atau perilaku menyimpang seperti ini, segera laporkan bila perlu laporkan langsung ke Reskrim Polres Mimika. Saya dapat laporan ini dua hari lalu dan akan sampaikan ke pimpinan agar dievaluasi sehingga ke depan tidak ada lagi hal seperti ini," tegasnya. (Ronald)

Pengumuman Penutupan Sementara Kantor Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Selama 14 hari ke depan, terhitung Senin (besok) tanggal 2 hingga tanggal 14 nanti, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika Menutup sementara pelayanan loket atau tatap muka.

Penutupan layanan ini menindaklanjuti Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 Covid 19.

Selain itu juga mendasari Keputusan Bupati Mimika Nomor 230 tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Level 4 serta memperhatikan peningkatan kasus Covid 19 di Kabupaten Mimika yang terus meningkat.

"Bersama ini kami sampaikan kepada Masyarakat Mimika bahwa pelayanan Adminduk pada Dinas Dukcapil Mimika kami alihkan melalui pelayanan secara daring atau online. Masyarakat dapat mengaksesnya via Layanan Orlando dan Si Lincah Dukcapil seperti yang selama ini telah berjalan," jelas Kadisdukcapil Mimika, Slamet Sutejo.

Pelayanan secara online tidaklah menyulitkan karena masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya melalui chat via whatssap yang tertera pada pengumuman (foto berita-red) di jam kerja.

Persyaratan administrasi yang dilampirkan harus lengkap. Setelah diproses, Dukcapil akan mengirimkan dokumen adminduk yang diminta melalui email atau pdf ke nomor kontak warga yang lakukan pengurusan.

"Ini kami lakukan sehingga masyarakat dapat mencetak secara mandiri di rumah Dokumen adminduk seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Surat Pindah, dan Dokumen Adminduk lainya kecuali KTP-el dan KIA (Kartu ldentitas Anak) atau kami juga akan mengirimkan secara langsung door to door ke alamat tujuan penduduk yang mengurus adminduk," jelasnya.

Slamet juga mengatakan, pelayanan adminduk secara daring/ online ini juga berdasarkan Permendagri 7 Tahun 2019 dan sebagai upaya untuk membantu mencegah penularan Covid 19 di Kabupaten Mimika serta mewujudkan Mimika SmartCity.

"Jadi selama 14 hari ke depan kami hanya lakukan pelayanan secara online. Kami berharap masyarakat memahami dan mengetahui hal ini agar jangan sampai ke Pemda mau urus dokumen adminduk namun ternyata tidak ada pelayanan," harapnya. (Ronald)

10 program inovasi Dukcapil Mimika

MIMIKA, BM

Sejumlah warga Mimika pernah melayangkan protes dan bertanya kepada Kepala Dukcapil Mimika, Slamet Sutejo, mengapa dokumen Kartu Keluarga (KK) yang asli kini terlihat seperti hasil fotocopy.

Slamet Sutejo mengatakan hal ini saat melakukan dialog di Mozza, Rabu (28/7) pada giat Mimika Bersinergi Mewujudkan 1 Data untuk Indonesia.

Agar hal ini dipahami warga dan tidak lagi dipersoalkan, Slamet menjelaskan bahwa perubahan itu diatur dalam Permendagri No 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pelayanan Adminduk.

Bukan hanya Kartu Keluarga namun Akta Kelahiran, Akta Kematian maupun Perkawinan dan Perceraian dan lainnya kini hanya menggunakan kertas HVS putih 80 gram (A4).

"Karena perubahan ini, ada warga yang ingin mengembalikan dokumen karena mereka pikir ini hanya salinan fotocopy dan mereka minta yang asli seperti dulu. Karena dulu KK aslinya warna merah kemudian diubah warna biru kehijauan dan sekarang hanya kertas putih saja," ungkapnya.

Slamet menjelaskan ada dua alasan mengapa dilakukan perubahan tersebut yakni untuk efisiensi anggaran secara nasional dan agar lebih praktis dan cepat karena dukcapil secara nasional kini telah go digital.

"Kalau dulu gunakan blanko mahal. Belum lagi kalau habis di daerah kita pesan dan tunggu pengiriman lagi dari pusat. Selain efisien anggaran nasional juga lebih praktis apalagi dukcapil sudah go digital sehingga dokumen yang di urus di dukcapil secara otomatis akan terkirim juga ke email dan nomor telepon," jelasnya.

Walau kini telah mengalami perubahan bentuk ke kertas HVS namun bukan berarti dokumen adminduk yang lama tidak lagi berlaku.

"Yang lama tetap berlaku secara sistem namun untuk adminsitrasi harus dilegalisir untuk membenarkan keasliaanya. Jadi para lurah dan kepala distrik bisa membantu menjelaskan hal ini juga kepada warganya supaya tidak lagi salah paham. Dan jika ada masyarakat yang ingin melakukan pergantian adminduk lama maka Dukcapil akan melakukannya," ungkapnya. (Ronald)