
Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat melaporkan beberapa hal yang sudah dilakukan Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng
MIMIKA, BM
Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara seluruh aparatur pemerintahan yang dimulai sejak perencanaan program kerja.
Hal inilah yang mendasari penyelenggaraan forum perangkat daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang di selenggarakan hari ini, Kamis (24/3) di Resto Cenderawasih 66.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, membuka giat yang diselenggarakan hingga Jumat (25/3) besok dan hadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan 18 distrik.
Dalam giat ini, 18 distrik akan membahas menyampaikan usulan program dan kegiatan mereka yang sudah ditetapkan melalui Musrenbang tiap distrik beberpaa waktu lalu.
Artinya, usulan yang mereka ajukan ini kemudian akan dilihat dan ditinjau kembali oleh masing-masing OPD guna mengetahui apa saja yang menjadi kebutuuan prioritas dan mendesak.
Untuk hari pertama diikuti 9 distrik yakni, Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Wania, Hoeya, Alama dan Distrik Amar.
Sementara haru kedua besok untuk Distrik Kwamki Narama, Tembagapura, Jila, Agimuga, Jita, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Distrik Iwaka.
Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemda diberi kewenangan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.
Ia menegaskan, Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini, merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.
Hal ini dituangkan dalam rencana kerja atau renja perangkat daerah, dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah, atau RKPD dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD
Ia berharap melalui kegiatan kegiatan ini, diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan untuk arah yang lebih baik.
"Saya harap kepada para kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023, dilakikukan dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang distrik sebelumnya, sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan," ujarnya.
Sementara, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, kegiatan forum ini untuk mempertemukan distrik dan OPD yang diasistensi oleh tim Bappeda.
"Di sistem sudah muncul mana yang di terima dan mana yang di tolak dan mana yang harus di verifikasi terlebih dahulu. Ini kan langsung masuk di sistem dan sekarang dipertemukan dengan OPD teknis," jelas Yohana.
Dikatakan pada forum ini akan diperhatikan tiap arahan terkait apa saja yang menjadi prioritas di setiap urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain akan dilanjutkan ke musrenbang kabupaten pada pertengahan bulan depan.
"Artinya, pada Musrenbang kabupaten nanti, usulan yang sudah ada dalam sistim akan dipaduhkan dengan aspirasi masyarakat lewat reses DPRD melalui pokir dan kemudian dipertemukan lagi bersama dengan usulan yang sudah ada di OPD," ujarnya.
Ia mengatakan sejauh ini tiap OPD telah memahami apa yang telah menjadi prioritas di masing-masing urusan di OPD. Di Musrenbang nant semuanya akan dipaduhkan bersama Bappeda didampingi tim Bappeda Papua.
"Kita sangat berharap supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, jangan sampai kita sudah melangkah dari forum OPD baru ada lagi usulan yang baru masuk," ungkapnya.
6 Hal Yang Dilaporkan Kepala Bappeda Kepada Bupati Omaleng
Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Yohana Paliling juga melaporkan beberapa hal teknis yang sudah dikerjakan dan disiapkan oleh Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng dan untuk diketahui tiap OPD dan distrik.
Paliling mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan revisi RPJMD sesuai dengan Permendagri Tahun 1990.
"Beberapa kabupaten kota di Papua baru mulai, kita sudah selesai. Kemarin sempat mandek bukan karena kita tidak bekerja namun karena aturan," ujarnya.
Selain itu, Pemda Mimika juga telah memiliki Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan sistim analisis menyeluruh.
"Di Papua Provinsi Papua, baru Mimika yang punya. Provinsi saja belum punya kajian ini," ungkapnya.
Pemda Mimika melalui Bappeda juga tengah membuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan lanjutan tahun lalu. Saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik yang kedua.
"Dokumen-dokumen ini penting dan berat karena kita harus konsen untuk menyiapkan karena melibatkan seluruh OPD, datanya harus detail, dan begitu banyak tabel yang harus diisi," jelasnya.
Di 2022 ini, Pemda Mimika juga akan melakukan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Ini sangat penting bagi dinas yang berurusan dengan pertanian untuk memperoleh dana fisik (DAK fisik).
"Dua tahun kemarin kita masih dikasih keringanan. Selalu bicara Papua jadi dikasih keringanan. Yang lain sudah tidak boleh. Ini yang kita kejar, kalau tahun depan sudah selesai maka akan lebih mudah untuk mengakses anggaran bidang pertanian," jelasnya.
Kemudian, Bappeda juga sedang menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Tahun lalu telah dimulai dengan ekonomi, tahun ini dimulai untuk bidang infrastruktur dan bidang pembangunan masyarakat.
"Di Papua juga belum ada. Baru Mimika yang mulai. Ini saya sampaikan untuk semua karena kita kerja sama-sama. Bukan Bappeda saja yang kerja. Mungkin ada teman-teman yang bilang Bappeda ini minta data terus-terus, memang kita butuh semua itu karena datanya di OPD teknis, tidak ada di kita," jelasnya.
Hal terakhir yang dilaporkan Yohana adalah tentang menyiapkan dokumen inovasi daerah yang merupakan kerjasama dengan kementerian desa.
"Kita lanjutkan tahun ini. Terkait dokumen ini, kita merupakan pilot project untuk Indonesia Timur. Ini merupakan beberapa hal yang kami sampaikan kepada bapak bupati dan semua agar kita semua tetap saling bekerjasama dan saling mendukung," harapnya. (Shanty)