politik

Sekda Mimika, Michael R Gomar

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memutuskan untuk kembali mempekerjakan ribuan honorernya pada tanggal 1 April 2022 nanti.

Sayangnya, dari jumlah 3.200-an honorer sesuai database tahun 2021, tidak semua akan kembali dipekerjakan. Bahkan ratusan honorer akan kehilangan pekerjaan mereka.

Menurut penjelasan Sekretaris Daerah, Michael R Gomar, didapati ada dua penyebab utama mengapa terjadi pengurangan pegawai honorer dalam jumlah yang banyak.

Pertama, berdasarkam database 2021, honorer di Pemda Mimika yang bekerja di OPD baik dinas, kantor, badan, bagian maupun distrik ada 3.200 orang.

Namun dari jumlah tersebut, setelah dilakukan validasi terbaru pegawai honorer, terdapat pengurangan sebesar 500-an orang sehingga data terakhir berjumlah 2.665 honorer.

"Ini merupakan hasil asesment pimpinan honorer di OPD dan sudah diberikan sehingga hasilnya berkurang menjadi 2.265 honorer," ujarnya.

Menurut Gomar, pengurangan awal ini terjadi karena tidak semua honorer kembali dipekerjakan oleh pimpinan OPD. Hal tersebut didasari pada penilaian atas kinerja mereka.

Kedua, jumlah 2.265 ini belumlah fix karena akan kembali dilakukan validasi. Pasalnya, dalam jumlah ini, ternyata ada nama-nama baru yang sengaja diusulkan lagi oleh beberapa OPD. Sebagian diusulkan mengganti honorer yang dianggap tidak produktif.

"Bupati sudah tegaskan bahwa tidak akan ada lagi nama-nama baru. OPD yang usulkan itu sudah pasti tidak akan diterima. Ini penegasan dari bupati. Dengan demikian maka kemungkinan ada pengurangan lagi karena masih di verifikasi lagi. Kita akan coret nama-nama baru yang diusulkan," tegasnya.

Hasil validasi dan verifikasi akhir nantilah yang akan menentukan honorer siapa yang kembali bekerja termasuk berapa jumlah pastinya.

Mereka yang lolos akan kembali mendapat kontrak kerja sebagai pegawai honorer dan mulai aktif bekerja terhitung 1 April hingga 31 Desember 2022.

"Jadi walaupun nama honorer ada di database 2021 namun tidak aktif dan tidak disipilin melaksanakan tugas namun masih terdaftar maka pasti diusulkan lagi untuk pengurangan. Saya mau tegaskan juga bahwa pengurangan ini tidak ada hubungannya dengan pembayaran," tegasnya.

Sementara itu, isu-isu negatif yang beredar di luar yang menyebutkan bahwa jumlah honorer Pemda Mimika tidak seimbang karena didominasi oleh suku dan kelompok tertentu, juga disanggah Sekda Gomar.

"Itu tidak benar. Tidak ada dominasi suku atau kelompok tertentu. Sesuai data, pembagian dan jumlah honorer proporsional bahkan merata. Selain Kamoro dan Amunge serta suku kekerabatan Papua, juga ada dari suku pendatang lainnya di Mimika," tegasnya. (Shanty)

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling saat melaporkan beberapa hal yang sudah dilakukan Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Keberhasilan pembangunan membutuhkan sinergi antara seluruh aparatur pemerintahan yang dimulai sejak perencanaan program kerja.

Hal inilah yang mendasari penyelenggaraan forum perangkat daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 yang di selenggarakan hari ini, Kamis (24/3) di Resto Cenderawasih 66.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, membuka giat yang diselenggarakan hingga Jumat (25/3) besok dan hadiri oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perwakilan 18 distrik.

Dalam giat ini, 18 distrik akan membahas menyampaikan usulan program dan kegiatan mereka yang sudah ditetapkan melalui Musrenbang tiap distrik beberpaa waktu lalu.

Artinya, usulan yang mereka ajukan ini kemudian akan dilihat dan ditinjau kembali oleh masing-masing OPD guna mengetahui apa saja yang menjadi kebutuuan prioritas dan mendesak.

Untuk hari pertama diikuti 9 distrik yakni, Mimika Baru, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Wania, Hoeya, Alama dan Distrik Amar.

Sementara haru kedua besok untuk Distrik Kwamki Narama, Tembagapura, Jila, Agimuga, Jita, Mimika Tengah, Mimika Barat, Mimika Timur Jauh dan Distrik Iwaka.

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, sesuai Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemda diberi kewenangan melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat.

Ia menegaskan, Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah ini, merupakan bagian dari tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah, untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Hal ini dituangkan dalam rencana kerja atau renja perangkat daerah, dan bermuara pada rencana kerja pembangunan daerah, atau RKPD dan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD

Ia berharap melalui kegiatan kegiatan ini, diharapkan dapat merumuskan rencana pembangunan Kabupaten Mimika ke depan untuk arah yang lebih baik.

"Saya harap kepada para kepala distrik dan pimpinan OPD dalam melaksanakan pembahasan, menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2023, dilakikukan dengan merespon aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang distrik sebelumnya, sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan," ujarnya.

Sementara, Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling mengatakan, kegiatan forum ini untuk mempertemukan distrik dan OPD yang diasistensi oleh tim Bappeda.

"Di sistem sudah muncul mana yang di terima dan mana yang di tolak dan mana yang harus di verifikasi terlebih dahulu. Ini kan langsung masuk di sistem dan sekarang dipertemukan dengan OPD teknis," jelas Yohana.

Dikatakan pada forum ini akan diperhatikan tiap arahan terkait apa saja yang menjadi prioritas di setiap urusan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain akan dilanjutkan ke musrenbang kabupaten pada pertengahan bulan depan.

"Artinya, pada Musrenbang kabupaten nanti, usulan yang sudah ada dalam sistim akan dipaduhkan dengan aspirasi masyarakat lewat reses DPRD melalui pokir dan kemudian dipertemukan lagi bersama dengan usulan yang sudah ada di OPD," ujarnya.

Ia mengatakan sejauh ini tiap OPD telah memahami apa yang telah menjadi prioritas di masing-masing urusan di OPD. Di Musrenbang nant semuanya akan dipaduhkan bersama Bappeda didampingi tim Bappeda Papua.

"Kita sangat berharap supaya komunikasi ini dapat berjalan dengan baik, jangan sampai kita sudah melangkah dari forum OPD baru ada lagi usulan yang baru masuk," ungkapnya.

6 Hal Yang Dilaporkan Kepala Bappeda Kepada Bupati Omaleng

Pada kesempatan ini, Kepala Bappeda Yohana Paliling juga melaporkan beberapa hal teknis yang sudah dikerjakan dan disiapkan oleh Bappeda kepada Bupati Eltinus Omaleng dan untuk diketahui tiap OPD dan distrik.

Paliling mengatakan, pihaknya telah selesai melakukan revisi RPJMD sesuai dengan Permendagri Tahun 1990.

"Beberapa kabupaten kota di Papua baru mulai, kita sudah selesai. Kemarin sempat mandek bukan karena kita tidak bekerja namun karena aturan," ujarnya.

Selain itu, Pemda Mimika juga telah memiliki Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang merupakan sistim analisis menyeluruh.

"Di Papua Provinsi Papua, baru Mimika yang punya. Provinsi saja belum punya kajian ini," ungkapnya.

Pemda Mimika melalui Bappeda juga tengah membuat tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan lanjutan tahun lalu. Saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik yang kedua.

"Dokumen-dokumen ini penting dan berat karena kita harus konsen untuk menyiapkan karena melibatkan seluruh OPD, datanya harus detail, dan begitu banyak tabel yang harus diisi," jelasnya.

Di 2022 ini, Pemda Mimika juga akan melakukan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Ini sangat penting bagi dinas yang berurusan dengan pertanian untuk memperoleh dana fisik (DAK fisik).

"Dua tahun kemarin kita masih dikasih keringanan. Selalu bicara Papua jadi dikasih keringanan. Yang lain sudah tidak boleh. Ini yang kita kejar, kalau tahun depan sudah selesai maka akan lebih mudah untuk mengakses anggaran bidang pertanian," jelasnya.

Kemudian, Bappeda juga sedang menyusun SPM (Standar Pelayanan Minimal). Tahun lalu telah dimulai dengan ekonomi, tahun ini dimulai untuk bidang infrastruktur dan bidang pembangunan masyarakat.

"Di Papua juga belum ada. Baru Mimika yang mulai. Ini saya sampaikan untuk semua karena kita kerja sama-sama. Bukan Bappeda saja yang kerja. Mungkin ada teman-teman yang bilang Bappeda ini minta data terus-terus, memang kita butuh semua itu karena datanya di OPD teknis, tidak ada di kita," jelasnya.

Hal terakhir yang dilaporkan Yohana adalah tentang menyiapkan dokumen inovasi daerah yang merupakan kerjasama dengan kementerian desa.

"Kita lanjutkan tahun ini. Terkait dokumen ini, kita merupakan pilot project untuk Indonesia Timur. Ini merupakan beberapa hal yang kami sampaikan kepada bapak bupati dan semua agar kita semua tetap saling bekerjasama dan saling mendukung," harapnya. (Shanty)

Kepala Bappeda Mimika, Yohanna Paliling

MIMIKA, BM

Sejak diserahkan secara simbolis Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun anggaran 2022 oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada Februari lalu, sebenarnya semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dapat melaksanakan program kegiatannya.

Pasalnya, program kegiatan yang ada di setiap OPD sudah bisa dimulai tanpa harus menunggu fisik DPA sebab semua kegiatan sudah tersistim.

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling saat ditemui di Hotel Cartens, Senin (21/3) mengatakan Intinya bahwa tidak ada masalah dengan dokumen DPA, karena hal tersebut sudah sudah ada di sistem (SIPD-Red).

"Seharusnya sejak diserahkan oleh bupati pada awal tahun secara simbolis, program sudah bisa dimulai karena kita sudah dengan sistem jadi jangan lagi tunggu fisik DPA," kata Yohana.

Yohana mengatakan, secara sistim telah terkoneksi dengan tiap OPD. Jika soal dokumen yang ditanda tangan secara resmi, hanyalah merupakan manual atau sebagai pegangan saja.

"Karena selama ini kita terbiasa dengan manual dan belum terbiasa saja dengan sistem," ujarnya.

Diakuinya, menyiapkan dokumen fisik DPA butuh banyak waktu karena banyak hal tercover didalamnya.

“Nanti kalau sudah semua ditanda tangan sambil berjalan silahkan di foto copy tetapi sudah bisa berjalan tidak harus menunggu fisik DPA,” katanya.

Ia mengaku Bappeda sendiri sudah mulai menjalankan program kegiatannya. Karena hanya perlu membuka sistem dan diprint maka dengan demikan, programnya sudah dapat dijalankan.

“Kami saja sudah jalan, itu di print saja dan jalan. Sistimnya tidak bisa di rubah-rubah lagi karena sudah di lock, apa yang ada di dalam itulah yang diprint dan kita tanda tangan,” jelasnya

Menurutnya, mungkin sebagian OPD belum terbiasa untuk menjalankan program dengan sistem sehingga masih harus menerima dokumennya terlebih dahulu.

"Bisa juga program belum berjalan karena OPD belum mengeluarkan SK pembentukan PPK, PPTK atau bisa karena alasan lain. Banyak faktor yang sebabkan OPD belum jalankan program kegiatannya. Buktinya, kami kegiatan Musrenbang distrik sudah selesai,” ungkapnya. (Shanty)