politik

Komisi A DPRD Mimika saat bertemu pegawai kantor Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa (26/4)

MIMIKA, BM

Komisi A DPRD Mimika melakukan lawatan ke kantor Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa (26/4).

Lawatan ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang sebelumnya telah ditampung saat reses di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Barat.

"Kemarin kami sudah melakukan reses dan kemudian kunjungan pengawasan ke wilayah pesisir di empat kampung. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat, kami langsung teruskan ke OPD terkait secara detail agar tidak bias dan ada perhatian terhadap mereka," jelas Daud Bunga Ketua komisi A DPRD Mimika.

Menurutnya, warga berharap ada perhatian langsung dari pemerintah daerah terkait kebutuhan rumah dan penerangan lingkungan.

"Ini harapan masyarakat karena kewenangan dinas Permukiman dan Pertanahan, nomor satu adalah perumahan. Kedua masalah penerangan lingkungan. Bahkan ada satu sekolah di Timika Pantai juga sangat butuh perhatian ini," ungkapnya.

Diakui Daud Bunga bahwa di wilayah yang aspirasinya mereka utarakan ini dahulunya sudah dibangun rumah yang merupakan program Eme Neme Yauware.

Hanya saja kondisi rumah-rumah tersebut sangatlah memprihatinkan karena sebagian sudah rusak, lapuk dan bocor.

Komisi A meminta kepada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika memberikan perhatian lebih kepada masyarakat pesisir, khususnya di Distrik Mimika Tengah dan Mimika Barat.

"Kalau bisa ketika dibangun, jangan gunakan kayu, ada beberapa yang saya lihat bagus itu dari beton. Jangan kita berpikir tentang anggaran, dewan pasti kawal. Cuma harus dibetulkan dalam program," ujarnya.

"Kita berharap usulan yang kami kawal ini diperhatikan dinas karena ini merupakan keadaan yang sebenarnya tentang kondisi masyarakat disana," tuturnya. (Ade)

Kepala BKAD Mimika, Marthen Malissa

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah menyiapkan anggaran tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 17 Miliar lebih bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah sekitar 4000-an ribuan pegawai.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika, Marthen Malissa menyampaikan hal ini saat ditemui di Jalan Mayon, Senin (25/4/).

"Sementara ini sedang dalam proses sesuai dengan surat Peraturan Pemerintah yang diedarkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi semua tinggal tunggu hari saja," ujarnya.

Marthen Malissa menambahkan proses pencairan akan dilakukan pada 10 hari sebelum hari raya Idul Fitri.

"Nominalnya hampir sebesar gaji pokok. Kalau dihitung secara keseluruhan ASN kita ada sekitar 4000-an sehingga 4 anggaran yang disiapkan sebesar Rp 17.741.197.800," jelasnya.

Menurutnya, besaran nilai yang dibayarkan ini nominalnya hampir sama dengan gaji 13.

"Untuk gaji 13 kan kita dikasih waktu paling terakhir bulan Juli sesuai dengan peraturan pemerintah. Itemnya semua hampir sama sehingga nominalnya juga tidak berbeda dengan THR," pungkasnya. (Ade)

Tampak depan, Gedung Baru Distrik Mimika Barat

MIMIIKA, BM

Pengerjaan Kantor Distrik Mimika Barat telah rampung sejak tahun 2020. Kantor ini bahkan telah dilengkapi dengan sejumlah fasilitas pendukung, namun sayangnya sudah 2 tahun berjalan, gedung ini belum digunakan untuk melayani masyarakat.

Ternyata hal ini karena belum juga dilakukan peresmian, oleh sebab itu Kepala Distrik Mimika Barat, Ernestina Takati sangat berharap proses peresmian cepat dilakukan.

"Sebenarnya kami ingin sekali kantor baru ini secepatnya diresmikan karena kondisi kondisi kantor yang lama tidak memungkinkan atau tidak layak digunakan lagi untuk melayani masyarakat," ungkap Ernestina saat ditemui wartawan ketika berada di Kantor Distrik yang baru.

Dikatakan juga bahwa kantor Distrik yang baru dibangun oleh bagian Tata Pemerintahan (Tapem) pada tahun 2020 lalu, dan tahun itupun pekerjaanya rampung.

"Seperti tadi saya sampaikan kami berharap secepatnya untuk diresmikan, apalagi di tahun ini sudah masuk triwulan dua,"kata Ernestina.

Sementara itu jumlah pegawai keseluruhan yang bertugas di Distrik Mikbar ada 37 orang, diantaranya 27 ASN dan 10 honorer.

Namun dari 27 ASN ini, kata Ernestina yang bertahan dan menjalankan tugas hanya mereka yang kediaman atau tempat tinggalnya di Kokonao, sedangkan yang lain berada di kota.

"Jadi terkait pegawai yang aktif berkantor, saya katakan secara jujur hanya pegawai yang tinggal di Distrik saja, kalau yang ada di kota itu mareka sangat tidak aktif," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ernestina juga menyampaikan terkait akses jalan dan panggung upacara yang dikerjakan menuju kantor Distrik menggunkan dana 17 Agustus tahun 2021 lalu.

"Pihak Dinas PUPR juga sudah meninjau lokasi, dan menjanjikan tahun 2022 ini akan dibangun jalan dan jembatan yang permanen," ujar Ernestina. (Ignas)