Politik & Pemerintahan

Betapa Beruntungnya Kejaksaan Negeri Mimika, Dikasih Mobil Operasional, Kantor Mereka Juga Dibangun oleh Pemda Mimika

Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat menyerahkan mobil Operasional kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sutrisno

MIMIKA, BM

Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE., MH menyerahkan satu unit mobil operasional untuk Kejaksaan Negeri Mimika.

Bantuan mobil operasional tersebut dimaksudkan untuk mendukung operasional sebagai pengacara negara.

Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE.,MH kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo yang berlangsung di halaman kantor Bappeda, Selasa (22/3).

Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bantuan kendaraan ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika kepada Kejaksaan Negeri Mimika.

Menurutnya, selama ini mereka sebagai pengacara negara yang selama ini berperan aktif dalam memberikan pertimbangan hukum terkait pembangunan dan kebijakan daerah.

"Tidak hanya bantuan mobil operasional kami dari pemerintah daerah juga telah membangun gedung kantor Kejaksaan Negeri Mimika yang sudah siap difungsikan," kata Bupati Eltinus.

Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Sutrisno Margi Utomo mengucapkan terima kasih atas bantuan mobil operasional ini sebab bantuan ini sangat dibutuhkan untuk menunjang operasional dalam melayani masyarakat.

"Selaku pengacara negara tentu kami berkewajiban memberi masukan berupa pertimbangan hukum kepada Pemda Mimika sebagai bentuk pencegahan guna menghindari adanya pelanggaran hukum oleh penyelenggara," tutur Sutrisno.

Walau demikian, Sutrisno memastikan, bantuan ini tidak akan mempengaruhi profesionalitas kerja Kejaksaan. Karena, yang selalu diutamakan adalah pencegahan agar tidak sampai pada penindakan hukum.

"Seperti beberapa kali kita beri pertimbangan hukum yang memberi banyak manfaat, didengar dan dilaksanakan. Penindakan tetap ada manakala ada persoalan tapi itu upaya terakhir. Jadi kita tetap profesional," ungkapnya. (Shanty)

Bappeda Mimika Lakukan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2024

Kegiatan konsultasi publik dilakukan di Hotel Cartenz, Senin (21/36)

MIMIKA, BM

Bappeda Mimika melakukan konsultasi publik draf kedua rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) Kabupaten Mimika tahun 2020-2024.

Konsultasi yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Yulianus Sasarari berlangsung di Hotel Cartens, Senin (21/3) kemarin.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ditetapkan ke dalam tujuh belas tujuan, 199 target dan 141 indikator.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Mimika, Yulianus Sasarari mengatakan, TPB merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan.

Selain itu perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar, kesenjangan daerah, akses keadilan, perbaikan kualitas lingkungan hidup serta pembangunan inklusif dan cara pelaksanaannya melalui proses perencanaan yang partisipatif.

"Pada prinsipnya, TPB sejalan dengan visi Kabupaten Mimika yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yaitu terwujudnya Mimika aman, cerdas, damai dan sejahtera," kata Yulianus.

Ia mengatakan, dalam SK Bupati Nomor 205 tahun 2021 tentang pembentukan tim SDGs merupakan tindaklanjut amanat Presiden RI Nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB serta bagian dari proses pelaksanaan RPJMD.

“Pemerintah daerah menyadari diperlukan koordinasi kerjasama antara pelaku pembangunan, seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah, sehingga pencapaian SDGs dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif,” tutur Yulianus.

Sementara, Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling mengatakan pihaknya sangat mengharapkan partisipasi dari tiap OPD karena dokumen TPB sangat dibutuhkan untuk melihat kinerja pemerintah dan juga lembaga swasta lainnya.

“Kami butuh data-data dari OPD untuk dimasukkan ke dokumen ini,”ujarnya.

Dokumen ini kata Yohana sudah harus siap atau lengkap hingga akhir Maret karena di awal April akan dibawa untuk dibahas di Bappenas.

Saat ini pihak swasta yang terlibat aktif dalam TPB ini ialah PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) sebagai pengelola dana kemitraan Freeport.

Empat OPD Ini Belum Lengkapi Data untuk Dokumen TPB 2020-2024, Batas Waktu Dua Minggu lagi

Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs disusun dan berisi aksi atau kegiatan yang dilaksanakan pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama.

Pelaksanaanya juga harus mendasari prinsip-prinsip TPB/SDGs, yaitu integrasi dan no one left behind (tidak ada satupun yang tertinggal). Aksi-aksi tersebut berkontribusi bagi pencapaian target setiap indikator TPB/SDGs Kabupaten Mimika.

Namun sayangnya, dalam penyusunan dokumennya masih ada OPD yang belum melengkapi data untuk dokumen tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2020-2024.

OPD-OPD yang belum melengkapi data-datanya yakni Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Setda Mimika, Yulianus Sasarari menegaskan agar OPD yang belum segera melengkapinya.

Kepala Bappeda Mimika Yohana Paliling pun mengakui hal tersebut. Ia mengatakan perlu adanya pertemuan antara bidang guna menindaklanjutinya.

“Itu mungkin masih banyak sekali yang kosong karena data-data harus segera mereka isi. Karena kalau misal hanya ada satu yang belum terisi maka belum bisa,” tutur Yohana.

Keempat OPD ini diberikan tenggang waktu dua minggu ke depan karena pada akhir bulan ini atau awal Mei nanti dokumen lengkap TPB/SDGs harus diserahkan ke Bappenas.

“Dokumen ini akan kita sampaikan bahwa Pemda sudah bekerjasama baik dengan semua stakeholder yang ada disini untuk membangun Mimika,”ungkapnya. (Shanty)

Masyarakat Tujuh Kampung Distrik Alama Tolak Klaim Pemda Nduga Terkait Wilayah Administratif

Pernyataan sikap penolakan 7 kepala kampung dan masyarakat Distrik Alama terhadap klaim sepihak Pemda Nduga

MIMIKA, BM

Masyarakat tujuh kampung Distrik Alama, Kabupaten Mimika secara tegas menolak sikap pemerintah Kabupaten Nduga yang mengklaim wilayah administrasi secara sepihak.

Hal ini secara tegas ini disampaikan oleh tujuh kepala kampung, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan perwakilan mahasiswa pada Sabtu (19/3) di Irigas, Jalan Pepaya.

Penolakan yang disampaikan ini berkaitan dengan hasil rapat klarifikasi batas wilayah yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Nduga dan pemerintah Kabupaten Mimika bersama Menteri Dalam Negeri RI tanggal 10 Maret 2022 atas status hukum wilayah administrasi pemerintah Distrik Alama Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

Ada enam kesepakatan penolakan hasil penetapan tapal batas wilayah yang disampaikan dalam berita acara.

Pertama, bahwa pemerintah 7 kampung yakni Jenggelo, Wuarem, Wadud, Purua, Pusue, Nggeselema dan Klimid adalah administrasi pemerintah Distrik Alama Kabupaten Mimika yang sah atas status hukum dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Kedua, kami masyarakat tujuh kampung dengan tegas menolak sikap pemerintah Kabupaten Nduga yang mengklaim wilayah administratif secara sepihak.

Ketiga, kami masyarakat tujuh kampung menyatakan sikap dengan tegas bahwa kami tetap memilih dan berada di wilayah administrasi pemerintah Distrik Alama Kabupaten Mimika.

Keempat, bahwa semua pembangunan fisik yang berada di tujuh kampung adalah bukti dari keseriusan pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Kelima, bahwa pemerintah Kabupaten Nduga dan pemerintah Kabupaten Mimika segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait tapal batas wilayah administrasi pemerintah Distrik Alama Kabupaten Nduga dan wilayah administrasi pemerintah Distrik Alama Kabupaten Mimika.

Keenam, kami secara sungguh-sungguh akan bertanggungjawab atas kesepakatan penolakan ini dan menjadi acuan bagi Bupati Kabupaten Nduga dan Bupati Kabupaten Mimika.

Kepala Kampung Jenggelo, Nasil Nirigi dengan tegas menyampaikan hasil penetapan wilayah secara pihak itu hanya untuk kepentingan semata.

"Saya sebagai kepala kampung dengan tegas menolak dan tidak mau masuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Nduga. Kami bukan seperti bola pimpong yang seenaknya dipindahkan kesana kemari. Saya dari dulu sampai dapat jabatan ini adalah warga Distrik Alama Pemerintah Kabupaten Mimika," tegasnya.

Disampaikan juga, bahwa warga tujuh kampung dilindungi oleh UU NKRI dan data tujuh kampung tersebut juga masuk dalam file data sebagai bagian dari warga Distrik Alama Kabupaten Mimika.

"Tidak benar saat ini diklaim menjadi warga dari Kabupaten Nduga. Ini keputusan yang diambil sendiri tanpa adanya perundingan atau prosedur yang benar. Kami tetap warga Kabupaten Mimika, karena selama ini layanan pemerintahan Kabupaten Mimika akktif di semua bidang di Distrik Alama,"ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala Kampung Wuarem, Jupunus Gwijangge dan Kepal Kampung Wandud, Mirianus Nirigi. Mereka tegas menyatakan sikap berada di wilayah administrasi Kabupaten Mimika.

"Jadi kami tolak tidak mau masuk dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Nduga. Kami menilai bahwa pemetaan wilayah itu dilakukan tidak ketemu dengan kita masyarakat, karena kita yang tahu betul tapal batas disana sebab kita ini hidup dari dulu sampai sekarang di kampung, Distrik Alama," ungkap keduanya.

Komitmen penolakan juga disampaikan oleh satu perwakilan dari tokoh perempuan, yang menilai jika mereka masuk dalam wilayah pemerintah Kabupaten Nduga, belum tentu mendapatkan pelayanan terbaik seperti yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika selama ini.

"Saya atas nama perempuan menolak terkait batas wilayah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Nduga," ujarnya.

Pernyataan senada juga disampaikan perwakilan mahasiswa. Pemda Mimika selama ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat tujuh kampung di Distrik Alama sehingga tidak mudah tujuh kampung berpindah.

"Pemda Nduga jangan ambil alih semuanya karena tidak ada komunikasi secara baik. Kami tegaskan bahwa kami tidak mau pindah dari Kabupaten Mimika, karena pemerintah Mimika sudah ada bukti pelayanan buat kami selama ini," ungkap mahasiswa tersebut.

Sementara itu perwakilan Gereja Kema Injil se Papua di Alama, Pdt Pilemon Wandikmbo menyebutkan, penetapan batas wilayah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Nduga hanya melalui pantauan udara tanpa bertemu dan sepakat bersama masyarakat.

“Kami perwakilan dari tokoh gereja menolak terkait tapal batas wilayah administrasi yang telah dibuat Pemerintah Nduga. Itu tidak benar. Sebab semuanya harus melibatkan semua unsur termasuk pemerintah kampung dan tokoh gereja. Kami tetap menjadi bagian dari Kabupaten Mimika,"ungkapnya.

Kemudian perwakilan tokoh masyarakat, Ratus Gwijangge. Ia menegaskan, terkait tapal batas wilayah administrasi yang dilakukan oleh pemerintah Nduga dan perwakilan pemerintah Kabupaten Mimika merupakan Kesepakatan yang dilakukan sepihak di hotel tanpa kehadiran masyarakat.

"Memang beberapa waktu lalu perwakilan pemerintah Nduga gelar bakar batu bersama masyarakat setelah tapal batas wilayah administrasi itu dibuat, tapi kita tidak tahu dilakukan di mana dan tanpa adanya undangan dan kesepakatan bersama seluruh masyarakat. Karena tata cara yang baik itu harusnya dilakukan melalui undangan resmi kepada masyarakat, bukan khusus untuk masyarakat di kos-kos atau di lorong-lorong,"katanya.

Lanjutnya, "Ini adalah persoalan besar sehingga ini tidak boleh main-main. Siapapun yang bertindak dan mengambil keputusan sendiri-sendiri itu tetap salah dan tidak sah. Jadi saya minta agar Pemkab Nduga dan Pemkab Mimika harus membicarakan kembali persoalan ini agar tidak menjadi masalah di tengah masyarakat,"pintanya. (Ignas)

Top