politik

Ribuan warga menyambut kedatangan Pj Bupati Mappi dan rombongan di salah satu distrik yang dikunjunginya

MAPPI, BM

Pada awal bulan ini, tepatnya tanggal 3-7 Oktober lalu, PJ Bupati Mappi, Michael R Gomar bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke distrik di Mappi.

Kelima distrik tersebut adalah Distrik Edera, Yakomi, Venaha, Syachme dan Distrik Bamgi. Kelima distrik ini letakya cukup jauh dari Kota Kepi, Ibu Kota Kabupaten Mappi.

Usai kunjungan tersebut, Pj Michael Gomar menjanjikan kepada masyarakat di distrik lainnya bahwa lawatan serupa juga akan ia lakukan di 8 distrik.

Dan hal tersebut kemudian dibuktikan karena selama 8 hari terhitung tanggal 17 Oktober hingga 25 Oktober 2022, Pj Bupati Mappi Michael Gomar bersama rombongan kembali melakukan kunker trip kedua ke 8 distrik.

Kedelapan distrik yang dikunjunginya adalah Distrik Pasue Atas, Pasue Bawah, Citak Mitak, Tizain, Kaibar, Asue, Haju dan Distrik Minyamur.

Tidak hanya di distrik namun PJ Bupati Mappi juga mendatangi sejumlah kampung yang ada di beberapa distrik yang didatanginya guna melihat kondisi sarana prasarana pelayanan publik, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan tempat ibadah.

Dalam kunjugan 8 hari ini Pj Bupati Gomar bermalam, tidur, makan dan melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Tidak hanya diskusi formal yang dilakukan di kantor distrik dan balai kampung namun ia juga secara langsung mendatangi dan menemui warga di kediaman mereka.

PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar melalui rilisnya kepada BM menyebutkan bahwa 8 distrik yang dikunjungi letaknya di sisi selatan Kabupaten Mappi. Dimana sebagian besar Distrik tersebut berbatasan langsung dengan sejumlah Kabupaten tetangga.

“Sejak Selasa tanggal 17 Oktober sampai Selasa tanggal 25 Oktober kami sudah melakukan kunjungan ke 8 Distrik. Saya bersama rombongan turun dan mengecek langsung sapras pelayanan publik serta fasilitas pemerintah lainnya, juga melihat bagaimana pembangunan di distrik serta pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

PJ Bupati mengakui dari kunjungannya tersebut ada banyak hal yang menjadi atensi Pemda Mappi kedepannya dalam menetapkan program atau rencana pembangunan sehingga harus tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat di distrik hingga kampung.

“Dalam kunjungan ini saya mendengar banyak sekali masukan, saran dan harapan masyarakat yang mereka sampaikan. Semua ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami dalam menentukan kebijakan program pemerintah yang betul - betul tepat sasaran,” ungkapnya.

PJ Bupati juga mengatakan, dalam kunjungannya ini ada beberapa hal juga disosialisasikan kepada masyarakat diantaranya warga harus mendukung segala bentuk pembangunan oleh pemerintah di dstrik hingga di kampung-kampung.

Selain itu masyarakat juga diminta untuk mendukung penyelenggaraan serta pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

Masyarakat juga harus menyiapkan pelaksanaan pemilihan kepala Kampung serentak di Kabupaten Mappi yang akan dilaksanakan di tahun 2023 mendatang.

"Kami juga meminta masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif serta mensosialisasikan kepada para kepala Kampung bahwa mulai tahun 2023 pengelolahan dan alokasi Dana Desa (DD) berbasis aplikasi," jelasnya.

Perlu diketahui, sejak menjabat sebagai Pj Bupati Mappi pada 27 Mei 2022 lalu, Michael R Gomar sejauh ini telah melakukan lawatannya ke 15 distrik.

Tidak hanya distrik, ia juga mendatangi kampung-kampun sekitar untuk mendengar aspirasi, saran dan masukan termasuk kritikan secara langsung dari masyarakat.

“Pada intinya apa yang masyarakat telah disampaikan kepada saya, akan menjadi bahan evaluasi bagi kami pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan program kedepannya. Dalam waktu dekat saya akan panggil semua pimpinan OPD untuk melakukan evaluasi,” tandasnya. (Red)

Anggota DPRD Mimika Leonardus Kocu

MIMIKA, BM

Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Kabupaten Mimika tahun 2023 diserahkan lebih awal ke DPRD Mimika.

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mendapat apresiasi dari, anggota DPRD Kabupaten Mimika Leonardus Kocu.

Anggota DPRD Mimika Leonardus Kocu menilai langkah yang diambil Plt Bupati Mimika dengan penyerahan KUA PPAS lebih awal ini merupakan langkah yang sesuai dengan aturan.

Menurutnya, KUA PPAS seharusnya diserahkan lebih awal agar DPRD bisa memiliki waktu untuk mempelajarinya sekaligus melakukan evaluasi sebelum diputuskan.

"Ketika KUA PPAS diserahkan lebih cepat, kami (DPRD) bisa mempelajarinya dengan baik, dan kami juga punya waktu untuk melakukan diskusi dengan OPD-OPD untuk melihat mana yang prioritas dan mana yang bukan," kata Anggota Leonardus Kocu saat diwawancara Kantor DPRD Mimika.

"Sehingga program-program yang nantinya diakomodir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, serta perencanaan anggaran betul-betul obyektif dan tidak ada yang masuk kantong," lanjutnya.

Katanya, dalam tiga tahun terakhir KUA PPAS APBD yang diserahkan selalu terlambat dan DPRD tidak punya waktu untuk mempelajarinya.

Ia juga berharap dengan penyerahan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2023 lebih awal, OPD sebagai pelaksana teknis dapat memulai pekerjaannya lebih awal.

"Kita berharap pekerjaan atau kegiatan tahun 2023 dimulai lebih awal sehingga kita bisa mengukur pekerjaan secara baik. Jangan pekerjaan di mulai pertengahan tahun atau di tiga bulan terakhir," ungkapnya.

"Nantinya membuat pekerjaan menumpuk dan terkesan buru-buru, karena itu akan berdampak pada kualitas pekerjaan dan penyerapan anggaran tidak maksimal dan kita juga tidak bisa mengukur pekerjaan itu secara baik," tutupnya. (Shanty Sang)

Kadis Bapenda Mimika, Dwi Cholifa

MIMIKA, BM

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika mencatat realisasi pendapatan APBD Mimika sampai saat ini sudah mencapai 75 persen.

Kepala Bapenda Mimika, Drs Dwi Cholifa, M.Si mengatakan, presentase tersebut dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk Kabupaten Mimika tahun 2022 sebesar Rp4,1 triliun.

Realisasi pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana perimbangan.

Selain itu ada dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, DAK fisik, DAK non fisik, Dana Otonomi khusus (Otsus).

"Kondisi pendapatan kita saat ini masih berjalan bagus hanya ada beberapa saja terkait DAK fisik kita masih di kisaran 30 sekian persen. Artinya, dinas-dinas pengelola DAK ini harus memacu percepatan realisasi DAK," kata Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifa saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/10/2022).

Kata Dwi, DAK fisik ini pengambilannya per termin dan jika sudah diambil termin pertama maka harus SPJ kan dulu baru bisa di cairkan lagi termin berikutnya.

"Ini sudah mau masuk November dan Desember jadi November ini harus lebih dikejar. Kalau DAK non fisik sudah capai 70-an persen, tapi masih harus di kejar lagi supaya capai 100 persen," Katanya.

Selain itu, dana Otsus juga sudah di kisaran 74 persen. Sedangkan, dana desa sudah capai 100 persen.

Artinya, dengan sisa-sisa realisasi ini di bulan November harus sudah fix kalau memang anggaran pendapatan Mimika mau semuanya tercapai.

"Kami fokus di DBH pusat dan provinsi. Tapi, sejauh ini masih tetap bagus. Karena DBH triwulan 4 akan ditransfer diakhir bulan atau awal bulan November 2022. Begitu juga dengan kurang bayar masih di kisaran Rp700 miliar minimal setengah di transfer ke kita maka posisi kita sudah aman,"ujarnya.

Katanya, DBH provinsi baru 2 triwulan namun akan terus dikoordinasikan agar sebelum akhir tahun sudah ditransfer.

Sementara, Khusus PAD masih on the track, artinya di sisa waktu ini yakni bulan November dan Desember bisa capai 100 persen.

Dwi meminta kepada pengelola dana BOS yang langsung masuk di sekolah dan dana BOK yang masuk ke puskesmas harus dilaporkan ke Bapenda supaya dimasukkan di penerimaan.

Dana DAU, kata Dwi untuk bulan Oktober ini agak terlambat karena ada laporan mengenai perlindungan sosial atau inflasi yang masih kurang atau belum mencapai 2 persen.

"Sebetulnya kita sudah lebih dari 2 persen hanya saja laporan dari pusat yang katakan Mimika masih kurang. Tapi kami sudah koordinasikan dan dibuat lagi jadi mudah-mudahan minggu ini di transfer. Karena, DAU itu tiap bulan diterima Rp55 miliar, itu salah satunya untuk gaji pegawai," Ujarnya.

Ia meminta agar agar OPD pengelola DAK fisik agar segera memperhatikan administrasinya agar capaiannya terus menanjak di dua bulan terakhir.

"Kalau yang setiap bulan masuk saya bisa perkirakan tapi kalau pekerjaan yang harus dilaporkan maka OPD pengelola harus lebih perhatikan lagi," ungkapnya. (Shanty Sang)