politik

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Robert Mayaut.

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mimika bakal menggodok kembali program air bersih PDAM yang sedang mandek saat ini di tahun 2024 mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert Mayaut saat ditemui di Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Senin (24/10/2022).

Robert mengatakan bahwa sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan oleh Plt Bupati Mimika dalam beberapa waktu lalu, Dinas PUPR akan berupaya mendorong anggarannya terlebih dahulu.

"Jadi tetap akan diusahakan. Namanya perencanaan toh, bahwa kita rencanakan itu sudah bisa running-lah. Karena kan itu bukan cuma jaringannya saja yang dipasang, tetapi harus dilihat lagi Perusda-nya dan bagaimana infrastruktur kelembagaannya," ujarnya.

"Karena itu kan yang me-running itu kan bukan PU. Kita membangun itu sesuai dengan
arahan Pak Plt," imbuhnya.

Meski telah disampaikan bahwa program ini akan jalan di tahun 2024, namun Robert juga memastikan jika pembangunannya tidak langsung jadi 100 persen.

"Tidak langsung 100 persen jadi, yang penting ada sambungan kaya PLN begitu toh. Kasih jalan dulu, baru nanti ada yang datang langganan-langganan setelah orang lihat. Paling tidak minimal sudah ada sambungan yang kita sudah bisa jalankan," ucap Robert.

Sebagai informasi, program air bersih PDAM ini sebetulnya sudah direncanakan sejak tahun 2012 dan baru dikerjakan pada 2014 silam dengan engineer estimate (EE) sebesar Rp370-an miliar.

"EE-nya itu Rp370-an Miliar. Itu kita rencanakan waktu itu untuk 50 ribu sambungan rumah. Itu di tahun 2014 review design. Sama kaya orang RAB, rencana tapi uangnya kan belum ada," jelasnya.

"Uangnya turun Rp5 miliar, Rp17 miliar, kapan mau bisa membangun kalau begitu. Kan harus satu kali turun kaya bikin Jalan cendrawasih, satu kali sekian multiyears," tuturnya melanjutkan.

Oleh karena itu, kata Robert, pihaknya akan berupaya agar anggaran yang diturunkan dapat serupa dengan program multiyears lainnya.

"Misalnya tahun depan kita dikasih hampir Rp200 miliar ya, mungkin bisa jalan. Tahun ini sekian, tahun depan sekian sehingga harapan kita di tahun 2024 seperti yang Pak Plt Bupati harapkan, kita bisa running begitu," harapnya.

Untuk diketahui, sedari awal program air bersih ini dikerjakan, sekitar 1000-an jaringan pipa yang sudah terpasang. Sementara anggaran dana yang telah diserap sebanyak Rp100 miliar lebih.

"Rp120 miliar atau Rp115 miliar begitu. Kalau ditotal progresnya sekitar baru 20 persen dari kita punya Estimasi Engineering hampir Rp400 miliar. Kalau sekarang EE-nya tidak tahu, apalagi harga barang sudah naik. Makanya kita harus review kembali, review design terhadap yang 2014 ini," ungkapnya.

Robert juga berharap agar proses pengerjaan bisa secepatnya dilakukan untuk mengantisipasi rusaknya pipa-pipa jaringan yang telah dipasang.

"Makanya ke depan ini kita harus push secepatnya supaya bisa menolong toh supaya jangan terlalu lama. Semakin cepat tentunya semakin baik, begitu," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Mimika, Adi Almapega

MIMIKA, BM

Tahun lalu, proses tukar guling (ruislag) pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Mimika telah mendapat dukungan dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Papua, Anthonius M. Ayorbaba.

Kakanwil pun telah mengunjungi dan mengecek lokasi pembangunan Kantor Imigrasi yang baru. Pembangunan gedung baru harus dilakukan dikarenakan adanya dampak pelebaran jalan bandara.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Mimika, Adi Almapega kepada BeritaMimika Senin (24/10/2022) di ruang kerjanya.

“Untuk pembangunan gedung, Kakanwil sudah kesini dan cek lokasi. Untuk penyedia tanah dan bangunan dari pemda Mimika melalui Dinas PUPR karena ini nanti akan ditukar,” tuturnya.

“Gedung kita kan kena bahu jalan, pelebaran jalan, tempat parkir kita nanti habis dipakai untuk jalanan. Mangkanya kita dikasih tanah dan bangunan di sekitar bundaran Petrosea. Sementara masih berproses,” imbuhnya.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai proses kenaikan kelas dari Kelas II ke Kelas I, Adi menyebut masih menunggu keputusan pusat.

“Proses terakhir itu, pengajuan dari Kanim untuk meminta ke kelas I sudah diterusskan ke Direktorat Jenderal bagian P2L, sekarang bagian P2L akan mengajukan ke Kementrian terkait yakni Menpan RB dan Menkumham,” ucapnya.

Lanjutnya, kenaikan kelas ini dilihat dari beban kerja dan luas cakupan wilayah kerja. Adapun luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika meliputi Kabupaten Puncak, Dogiyai, Paniai, Degiyai dan Mimika.

“Memang harusnya dengan wilayah seluas ini sebaiknya Kelas I. Selain itu juga pelayanan misalnya pelayanan berapa jumlah permohonan paspor. Yang dominan ke beban kerja. Walaupun luas wilayah kerja kecil tetapi beban kerjanya besar bisa naik kelas. Beban kerja inilah yang menjadi dasar untuk naik kelas,” pungkasnya. (Elfrida Sijabat)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Memimpin apel pagi yang berlangsung di pelataran, Senin (24/10/2022), Plt Bupati Mimika Johannes Rettob mengungkapkan bahwa hingga saat ini, realiasasi penyerapan anggaran masih sangat rendah.

"Realisasi keuangan kita ini sangat rendah sekali. Masih sangat rendah dan waktu kita tinggal satu bulan. Ini kita ngeri karena uang kita masih banyak sekali," ungkapnya kepada seluruh pejabat dan pegawai ASN.

Melihat kondisi yang demikian memprihatinkan, Plt Bupati memerintahkan agar mulai bulan depan, dilakukan apel gabungan setiap hari Senin.

"Setiap hari senin juga, sesudah apel gabungan, kita lakukan evaluasi dengan semua pimpinan OPD," tegasnya.

Jhon mengatakan, apel pagi dan evaluasi perlu dilaksanakan setiap Senin sehingga semua informasi dapat disampaikan dan diserap untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Lebih lanjut Jhon juga memerintahkan seluruh OPD untuk segera memproses setiap laporan pencarianan dana agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun.

"Jadi mulai tahun depan, di dalam pelaksanaan tahapan pembayaran di kontrak itu coba dibuat ya, diatur supaya tahapan pembayarannya itu jelas," tegasnya.

"Terutama belanja-belanja pihak ketiga. Ada alasan dari OPD bahwa kontraktornya tidak mau tagih. Kita harus paksakan dan kita tegur kalau dia tidak tagih. Jangan kita hanya pasif," imbuhnya.

Adapun pelaksanaan-pelaksanaan fisik dari pihak ketiga yang mana menurutnya masih banyak yang belum dilaksanakan sesuai perencanaan.

"Sehingga saya berharap pimpinan OPD atau pun PPTK ataupun PPK ataupun yang ditugaskan agar pengawasannya betul-betul dilaksanakan dengan benar. Pengawasan konsultan, pengawas juga kita bayar sehingga mereka juga harus bekerja sesuaikan apa yang diharapkan," ucapnya.

Jhon meminta agar setiap pejabat dan pegawai ASN tetap bersemangat dalam bekerja, mengingat masa waktu tahun anggaran 2022 tinggal sebentar lagi akan berakhir.

"Tetap semangat bekerja, jangan ragu, jangan tidak semangat, tetap rajin, tetap bekerja sepeti biasa. Di akhir tahun, kita harus lebih tambah semangat," pungkasnya. (Endy Langobelen)