politik

ASN Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Promosi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Pemda Mimika ke Pemprov Papua Tengah hingga pekan ini tampaknya masih minim peminat.

Padahal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan kuota sebanyak 100 ASN untuk Kabupaten Mimika.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob kepada media ini saat diwawancarai, Selasa (1/11/2022) membenarkan hal itu.

John mengakui bahwa para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika masih terkesan ragu-ragu untuk pindah tugas ke provinsi.

Meski demikian, sebagai pimpinan daerah sekaligus pembina bagi para ASN, John mengatakan dirinya senantiasa memberikan masukan dan arahan kepada para ASN.

Dia juga tidak memaksa serta melarang siapa saja yang ingin pindah maupun menetap.

"Kita tetap buka untuk pegawai-pegawai ini. Kapanpun mau pindah ke provinsi, silakan. Kemarin kan dikasih batas waktu tapi ternyata di dalam perjalanan ada kendala-kendala dan lain-lain sehingga jadinya dibuka terus," ungkapnya.

Plt juga mengatakan bahwa jika pada nantinya pemerintahan Provinsi Papua Tengah sudah berjalan dan ada pegawai yang mau pindah, hal ini tetap diizinkan.

"Jadi misalnya nanti besok Provinsi Papua Tengah sudah diresmikan dan penjabat gubernurnya sudah ada, lalu mereka mau pindah pun kita kasih kesempatan semua," imbuhnya.

Ketika ditanya berapa banyak ASN yang saat ini sudah mengajukan perpidahan, John menyebutkan sudah hampir 30 orang.

"Untuk sementara, sudah hampir 30-an orang. Ya walaupun ada juga yang ragu-ragu. Ini kan pilihan setiap orang. Kami hanya memberikan masukan-masukan yang terbaik bagaimana, polanya seperti apa," ujar JR.

"Kalau memang dirasa bahwa ternyata baik untuk orangnya ya dia bisa ambil. Kalau mau tetap ya tidak kami paksa juga. Tapi sejauh ini ada juga yang berkonsisten tetap mau ke provinsi," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Pegawai Bapenda Mimika saat membantu mengunduh Aplikasi IG-PBB kepada salah satu wajib pajak yang dikunjungi

MIMIKA, BM

Pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kabupaten Mimika kini menggunakan apikasi IG-PBB atau google maps.

Aplikasi IG-PBB ini dibuat oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika melalui PT Citracom Inti Persada untuk memudahkan petugas di lapangan mencari lokasi objek pajak baru, lama maupun memecahkan objek baru di lapangan dengan menggunakan titik koordinat dari google maps.

IG-PBB ini merupakan aplikasi berbasis mobile app yang membantu proses pendataan objek pajak dan juga mengakomodir formulir pengumpulan data pasar dalam analisis zona nilai tanah (ZNT) PBB-P2 secara digital di lapangan.

“Aplikasi pendataan ini untuk memudahkan masyarakat dan memudahkan petugas dalam memberikan pelayanan,” kata Kepala Bapenda mimika, Dwi Cholifah usai memperkenalkan aplikasi IG-PBB di Kantor Bapenda, Kamis (3/11/2022).

Selain meningkatkan pelayanan, tujuan lain dibuat aplikasi ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Dwi menjelaskan, sebelumnya pendataan dilakukan dengan kertas SPOP (surat pemberitahuan objek pajak) dan LSOP (Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak)

“Tapi sekarang kita memakai HP Android dan blanko SPOP dan LSOP sudah ada di dalamnya,” katanya.

Bahkan, dengan aplikasi ini titik koordinat rumah objek pajak yang difoto melalui aplikasi sudah langsung tersimpan di server Bapenda Mimika.

Katanya, dengan aplikasi ini juga dapat memudahkan untuk pemutakhiran data seperti tanah yang awalnya hanya satu NOP dan sudah dibagi, bisa langsung dilihat dengan google maps dan ditentukan titik koordinat untuk dipecahkan.

“Dan ketika petugas kembali dari lapangan maka kita akan verifikasi lagi karena kadang-kadang ada pendobelan nama, tanahnya sudah dipecahkan dan lain-lain,” jelasnya.

Dan, kata Dwi dari hasil verifikasi itu akan menjadi dasar pendapatan dari PBB-P2 di tahun depan.

Ia mengatakan, bahwa aplikasi ini sudah digunakan sejak dua minggu terakhir, dimana petugas Bapenda tengah melakukan pemutakhiran data di Kelurahan Pasar Sentral termasuk blok-blok di dalam area pasar.

Dengan ribuan objek pajak di Mimika, petugas lapangan tidak lagi kesulitan mencari satu per satu rumah objek pajak karena bisa dilihat dari google map dengan menggunakan titik koordinat.

Sementara, Direktur PT Citracom Inti Persada, Ristha Flora mengapresiasi Bapenda Mimika yang fokus dalam peningkatan pendapatan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.

Menurutnya, kemudahan pelayanan tidak hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga untuk petugas lapangan yang melakukan pemutakhiran data PBB-P2.

“Bapenda ini mereka fokus hadirkan inovasi untuk peningkatan pendapatan. Kemudahan yang didapatkan dengan menggunakan aplikasi ini bisa mempercepat pembuatan data objek pajak baru dan memutahirkan objek pajak lama,"tutur Ristha.

Selain itu, bisa juga membuat mutasi gabung objek pajak, dan juga pemecahan objek pajak.

Ia mengakui Bapenda Mimika ini sangat mensupport dari sisi teknologi untuk peningkatan pendapatan.

"Untuk pemutakhiran data berbasis teknologi ini Mimika yang pertama di Papua dan Papua Barat,” katanya.

Dikatakan, dengan aplikasi ini bisa meningkatkan pendapatan dari PBB. Karena dari objek pajak yang ada saat ini misalnya hanya satu NOP maka dengan aplikasi ini bisa dilihat jika memang sudah terbagi.

Dijelaskan juga, bahwa semua lokasi objek pajak itu bisa dilihat di smartphone yang sudah diunduh aplikasi IG-PBB.

"Untuk menemukan satu lokasi objek pajak, petugas bisa melihat langsung lokasi di google map melalui aplikasi kemudian menentukan titik koordinat," ujarnya.

"Di titik koordinat itu akan muncul objek pajak dan bisa dilihat kondisinya apakah masih sama dengan NOP atau sudah berubah dan harus dipecahkan. Kalau dulu satu loaksi hanya satu rumah itu kan hanya satu NOP, jadi ini bisa dilihat kalau sudah ada bangunan baru ya berarti bisa langsung buat pemecahan,” jelasnya. (Shanty Sang)

Kadis Dispencapil Mimika, Slamet Sutejo saat memberikan pengarahan kepada para peserta

MIMIKA, BM

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) Mimika menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat bagi Distrik Mimika Barat, Distrik Mimika Tengah dan Kelurahan.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, Kamis (3/11/2022) dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Petrus Koten.

Dalam sambutannya, Petrus Koten mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh Dispencapil karena merupakan langkah positif yang nyata dalam mensinergikan berbagai informasi perkembangan pembangunan khususnya terkait pelayanan administrasi di Mimika.

Menurutnya, hal ini selaras dengan berjalannya pembangunan, yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sebagai pengamalan pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik 1945.

Dikatakan Koten, kependudukan pada seluruh dimensinya menjadi salah satu titik sentral pembangunan yang berkelanjutan, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk tertib penyelenggaraan kependudukan.

"Dengan kata lain, tepat guna, dan tepat sasaran, yang dapat memberikan aksesibilitas kepada masyarakat terhadap seluruh layanan publik baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta," jelasnya.

Petrus mengatakan, sedemikian pentingnya memastikan terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka tidak mengherankan jika dalam prosesnya terus menerus dilakukan pembaharuan dalam pengelolaannya untuk mendukung keberhasilan pembangunan.

Terutama untuk mendukung 3 program strategis nasional bidang kependudukan yakni efektivitas pelayanan publik, peningkatan keamanan negara serta efektivitas perencanaan pembangunan.

"Melihat betapa urgennya tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat, maka saya mengajak seluruh jajaran Dispencapil, para kasubag Paten kecamatan, admin kelurahan maupun seluruh jajaran yang terkait untuk mensukseskan penyelenggaraan tertib administrasi kependudukan di Mmika," harapnya.

Kepala Dispencapil Slamet Sutejo mengatakan, kegiatan ini merupakan Bimtek SIAK terpusat. Untuk program Paten di tahun depan akan dilakukan di Distrik Mimika Barat di Kokonao dan Mimika Tengah di Atuka.

"Kita buat di sana karena secara infrastruktur di sana yang lebih lengkap yakni dengan jaringan 4G dan listrik juga menyala. Jadi ini kita latih dari kelurahan dan operator juga distrik," jelas Slamet.

Katanya, setelah semua terkoneksi antara Dukcapil dengan distrik di pedalaman maka selanjutnya akan menyasar kelurahan.

"Sehingga nantinya di kelurahan juga bisa mencetak Adminduk sendiri. Jadi diharapkan, 19 kelurahan ini bisa maksimal," ujarnya.

"Mudah-mudahan ini bisa semakin meningkatkan pelayanan ke masyarakat, meningkatkan capaian perekaman, capaian dokumen kependudukan dan juga warga bisa gunakan data mereka untuk kepentingan lain," harapnya. (Shanty Sang)