Politik & Pemerintahan

Dukcapil Gelar Sosialisasi Adminduk Bagi OAP di Wilayah Distrik Kuala Kencana dan Iwaka

Foto bersama peserta kegiaan

MIMIKA, BM

Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Administrasi Kependudukan maka diperlukan upaya serius dan berkelanjutan.

Salah satu yang dilakukan diantaranya adalah melakukan sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan.

Pada Rabu (2/11/2022) kemarin, Dinas Dukcapil Mimika secara khusus melakukan sosialisasi tersebut kepada Orang Asli Papua wilayah Distrik Kuala Kencana dan Distrik Iwaka.

Sosialisasi ini juga melibatkan aparat kampung dan kepala kampung di dua wilayah tersebut yang berlangsung di Kantor Distrik Kuala Kencana.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mimika, Slamet Sutejo mengatakan, sosialisasi data administrasi kependudukan dilakukan untuk kepentingan semua hal baik pelayanan publik maupun juga pengambilan kebijakan dari pemerintah.

"Kami tidak bosan-bosan mengupgrade database dan melayani masyarakat untuk semata-mata supaya data itu akurat dan valid sehingga bisa dipergunakan untuk kepentingan negara dan juga untuk kepentingan warga sendiri," ungkapnya.

Slamet mengatakan, jika data akurat dan valid maka berdampak juga pada pelayanan yang lancar di semua lini seperti bank, BPJS dan lainnya.

Menurutnya, selama ini pihaknya selalu intens turun ke lokasi namun bukan hanya sebatas melakukan pelayanan tetapi untuk sosialisasi seperti ini guna menyamakan persepsi tersebut.

"Yang lalu polanya cenderung datang melayani dan selesai urusannya. Jarang kami Dukcapil datang sosialisasi. Jadi, dengan program Paten di Gunung Mesir akhirnya warga Alama wudah 100 persen miliki dokumen kependudukan dan di Jila juga mungkin dalam minggu ini selesai, dan nanti Sabtu kami ke Potowayburu lagi," ungkapnya.

Katanya, sosialisasi seperti akan berlanjut dan mudah-mudahan mendekati agenda pemilu serentak 2024 data kependudukan semakin baik, begitupun dengan data pemilih.

Ia mengatakan, kalau nanti ditemukan ada data orang meninggal masih muncul maka segera dilaporkan supaya akan diterbitkan akta kematian dan datanya terhapus karena sudah meninggal.

"Jadi memang harus ada peran aktif warga khususnya aparat kampung dan distrik untuk mendorong sama-sama kami. Dengan begitu tanpa disadari maka database kependudukan ini akan semakin bagus," ujarnya.

"Pelayanan juga kita sudah dekatkan dengan masyarakat, baik online maupun loket. Artinya, kita sudah mudahkan jadi kita tinggal dorong jemput bola dan membangun persepsi satu kata untuk memperbarui data kependudukan yang semakin baik," terangnya.

Jadi, kata Slamet, kedepan tidak ada lagi perbedaan data kependudukan di kampung, KPU, BPS dan Dukcapil. Sehingga, memang semua harus simultan sama-sama geraknya.

"Nanti kan Desember sudah diserahkan DP4 ke KPU RI dan Kemendagri. Jadi diharapkan data kependudukan kita sudah aman dan valid semuanya," ujarnya. (Shanty Sang)

'SRIKANDI' Permudah Tata Kelola Kearsipan

Foto bersama para peserta kegiatan dengan Pi Sekda Mimika, Petrus Yumte

MIMIKA, BM

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Mimika melaksanakan sosialisasi percepatan dan penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (2/11/2022) dibuka secara resmi oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte.

Aplikasi SRIKANDI merupakan aplikasi pengelolaan arsip elektronik yang komprehensif dan terpadu yang dikembangkan oleh ANRI.

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dalam sambutannya mengatakan, pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintahan terutama dalam perkembangan daerah saat ini.

Menurutnya, kearsipan memegang peranan yang sangat penting karena para penyelenggara pemerintahan ketika dihadapkan pada suatu persoalan, sementara hal tersebut telah lalu dan berlangsung lama, maka yang dilihat pertama kali adalah arsip dari berbagai proses penyelenggaran pemerintahan.

"Arsip yang tertib, baik dan tersusun dengan rapi tentu akan memudahkan kita dalam melihat dan meninjau kembali pekerjaan dan dokumen yang telah kita lakukan," Kata Petrus.

Oleh karena itu, arsip merupakan bukti outentik dalam kontes penyelenggaraan negara yakni bukan hanya dukungan terhadap kinerja organisasi, tetapi sebagai alat bukti dalam rangka penegakan hukum, dan menjadi sumber data bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Menurutnya, arsip adalah hal yang sangat penting karena peranan arsip sebagai sumber informasi, pusat ingatan atau pengingat dan bahan bukti pertanggungjawaban terhadap generasi mendatang.

"Peran kearsipan bagi pemerintah daerah Mimika sangat penting, untuk itu melalui pengembangan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sesuai amanat percepatan dalam Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik,"tutur Yumte.

Dalam rangka penerapan implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi ini, maka diharapkan dapat memperlancar urusan kearsipan, agar lebih cepat dan sigap dalam proses pendataan.

OPD dilingkup Pemda Mimika diharapkan, dapat bekerjasama dengan baik, dan dengan tekad bersama lewat aplikasi Srikandi ini menjadi barometer dalam hal penyelenggaraan kearsipan di Mimika.

"Melaui pelatihan ini diharapkan pola pengelolaan arsip kita akan berubah dari menggunakan kertas menjadi berbasis elektronik, penyimpanan arsip yang awalnya disimpan di depo arsip menjadi penyimpanan didalam basis data dan pengiriman surat yang awalnya dilakukan secara manual menjadi secara elektronik,"ungkapnya.

Sementara, Ketua Panitia dalam laporannya menyampaikan maksud kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan penerapan aplikasi dan memberikan pemahaman serta ketrampilan dalam operasional aplikasi.

Sedangkan, tujuan kegiatan ini adalah, mewujudkan arsip sebagai tulang punggung managemen pemerintah, meningkatkan integritas kebijakan kearsipan antara pusat dan daerah, meningkatkan kesejahteraan dan komitmen bersama akan pentingnya arsip. (Shanty Sang)

Suruh Staf Lakukan Perjalanan Dinas, Ada Oknum Pimpinan OPD Potong Uang Jalan

Para pimpinan OPD Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Setelah melakukan evaluasi kurang lebih selama sebulan, Plt Bupati Johanes Rettob mendapati terlalu banyak Pimpinan Organisasi Perangkat Dinas (OPD) Pemda Mimika yang melakukan perjalanan dinas keluar daerah.

Anehnya, bahkan hanya untuk koordinasi saja mereka lakukan perjalanan ke luar daerah, padahal banyak sekali persoalan yang harus mereka tangani mengingat tinggal sebulan lagi TA 2022 berakhir.

Secara tegas, Plt Bupati Mimika Johanes Rettob memperingati hal tersebut saat memimpin apel di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (31/10/2022).

"Untuk para pejabat eselon II, III, IV tetap melaksanakan tugas dengan baik. Saya melihat pimpinan OPD terlalu banyak melakukan koordinasi-koordinasi ke Jakarta lah, ke Jayapura lah," sesalnya

Padahal menurut Plt Bupati, perjalanan dinas bisa dilakukan oleh para staf. Oleh sebab itu, ia meminta agar melakukan perjalanan dinas sesuai dengan kepentingan saja.

"Kalau tidak, bisa tugaskan yang lain. Kepala dinas kalau bisa jangan terlalu banyak jalan. Kita jadi pejabat, jadi pegawai negeri karena tugas melayani. Jangan hanya staf saja yang turun ke lapangan tapi pimpinan juga bisa turun lihat di lapangan apa yang terjadi di masyarakat," tegasnya.

Bahkan, ternyata ada oknum OPD yang jika stafnya melakukan perjalanan dinas maka akan dipotong uang perjalanan dinasnya.

John mengungkapkan hal ini. Ia mengatakan, oknum pimpinan OPD tersebut ketika memberikan izin perjalanan dinas bagi stafnya, maka uang perjalanan dinas tidak diterima full stafnya, namun dipotong.

Contohnya, jika perjalanan dinas harus dilakukan selama 5 hari, maka staf OPD tersebut hanya menerima 3 hari uang perjalanan dinas. Sisanya, diambil oknum pimpinan OPD tersebut.

“Kalau staf mau jalan dikasih jalan, tapi dia bikin pernyataan dulu, saya kasih ko jalan tapi ko tanda tangan 5 hari, tapi nanti terima 3 hari saja. Ini terjadi dan kamu tahu semua,” ungkap John.

John berharap hal seperti ini tidak lagi terulang. Karena, tidak selamanya yang bisa melakukan perjalanan dinas baik koordinasi ataupun hal lainnya hanya pimpinan OPD saja tetapi staf, kepala bidang, kepala seksi dan lainnya pun bisa melakukan perjalanan.

"Asalkan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah staf pun bisa lakukan itu. Kita jadi pejabat, kita jadi ASN tugas kita satu yaitu melayani masyarakat," tegasnya. (Shanty Sang)

Top