ekonomi pembangunan

Dinamo yang digunakan untuk proses pengaliran air bersih ke rumah warga di wilayah Koperapoka

MIMIKA, BM

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan sebanyak 600 rumah di Kelurahan Koperapoka tahun ini sudah bisa menikmati program air bersih dari Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika.

Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Mimika Suyani mengatakan, air bersih baru dialiri di wilayah Koperapoka dikarenakan perangkat wilayah tersebut sudah siap.

"Karena perangkatnya di sana sudah siap semua dan juga karena banyak air yang tidak jernih jadi Koperapoka yang duluan," Tutur Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Mimika Suyani saat ditemui di ruang kerjanya.

Sementara untuk mekanisme agar masyarakat bisa menikmati air bersih di daerah itu kata Suyani, masyarakat harus mendaftar dan dikenakan biaya sekitar Rp1,5 juta. Biaya itu sudah termasuk include dengan meteran dan pipa 10 meter.

Suyanu mengatakan, jika radius atau jarak penyambung melebihi 10 meter, maka dihitung lagi berapa meter yang dibutuhkan atau dikenakan biaya sisa.

"Sampai saat ini kami juga masih menerima pendaftaran apalagi ada masyarakat di komplek Koperapoka ingin menggunakan air bersih. Kami juga telah menyelesaikan reservoir atau tempat penampungan air bersih dan jaringan pipa untuk penyaluran ke rumah masyarakat. Instalasi tersebut sudah siap untuk digunakan," jelasnya.

Pembangunan reservoir dan penyaluran pipa ke rumah warga di Kelurahan Koperapoka dilakukan sejak tahun 2022. Selain di wilayah Koperapoka pihaknya juga menyelesaikan beberapa jaringan induk dengan total anggaran kurang lebih Rp14 miliar.

Lebih lanjut dikatakan air yang dipakai di wilayah Koperapoka menggunakan air bor dengan kedalaman 100 meter.

"Jadi kami belum bisa menggunakan mesin dari Kuala Kencana, karena masih dalam proses dan butuh biaya besar, sehingga kami menggunakan air bor yang sangat jernih," ujarnya.

Ia menambahkan, mesin di Kuala Kencana saat ini masih menggunakan diesel dengan bahan bakar solar, sehingga pihaknya berencana untuk menggunakan listrik agar tidak memakan biaya terlalu besar.

"Jadi saat ini masih pemeliharaan selama 6 bulan kedepan, sekitar Juli atau Agustus sudah bisa berjalan. Yang pasti tahun ini, tapi masih wilayah Koperapoka. Saat ini kami tinggal mengecek jangan sampai ada pipa yang bocor, istilahnya disempurnakan begitu,"ungkapnya. (Shanty Sang)

Rahman, seorang petani, bersama rekannya lagi bersantai ketika ditemui beritamimika.com di kebunnya, Jalan WR Soepratman, Timika, Papua Tengah, Jumat (24/2/2023)

MIMIKA, BM

Sejumlah petani yang tergabung dalam kelompok Wira Tani di Jalan WR Soepratman, Timika, Papua Tengah mengeluhkan layanan bantuan pupuk subsidi yang tidak lagi didapatkan sejak tahun 2022.

"Dari tahun kemarin itu kami sudah tidak dapat lagi. Ditambah dua tahun belakangan ini kan harga pupuk naik terus, jadi kami sebagai petani betul-betul kesulitan," ujar Rahman, salah seorang petani yang ditemui di kebunnya, Jumat (24/2/2023).

Senada dengan itu, Adi yang juga merupakan petani sayur mengatakan bahwa di dua tahun sebelumnya, harga pupuk masih seharga Rp600 ribu per karung. Sedangkan saat ini, harga tersebut telah melambung mencapai Rp1,2 juta per karung.

"Harganya meningkat terus, akhirnya mau tidak mau ya kami hanya bisa pasrah saja karena subsidi pun kami tidak dapat," keluhnya pasrah.

"Apa lagi sekarang cabai yang mana selalu bisa diandalkan untuk menopang, malah turun harga jualnya. Bagaimana kami bisa untung, yang ada malah rugi," tutur Adi menambahkan.

Adi mengungkapkan, penurunan harga cabai sudah berlangsung dari awal bulan Januari dengan harga Rp25 ribu per kg. Menurutnya harga jual itu jauh dari kesejahteraan petani.

"Kami rugi banyak itu, mas. Kalau untuk balik modal pasnya itu di harga Rp40 ribu per kilo. Itu pun belum untung, baru balik modal. Nah, kalau mau dapat untung sedikit ya harganya Rp50 ribu," jelasnya.

Adi berharap, pemerintah dapat segera membantu mengatasi persoalan yang sedang terjadi di tengah-tengah penderitaannya dan sesama petani lainnya.

"Sebenarnya yang kami butuhkan itu cuma pupuk sama pengaturan harga yang cocok. Maksudnya harga yang sama-sama menguntungkan. Bayangkan, kita tidak dapat subsidi, lalu kita beli pupuk dengan harga mahal, tapi ketika panen, hasil yang dijual harganya anjlok. Sama saja itu kita bunuh diri namanya," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba

MIMIKA, BM

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika, Petrus Pali Amba, menyampaikan bahwa saat ini jumlah pembelian Minyakita mulai dibatasi. Setiap warga hanya diperbolehkan membeli Minyak 2 liter per harinya.

Hal itu ia tegaskan berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat yang diterbitkan minggu lalu oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Petrus menjelaskan, pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penimbunan yang dapat berujung pada kelangkaan Minyakita.

"Kan kadang orang sudah berpikir bahwa ini kan sudah menjelang hari raya jadi jangan sampai kosong. Akhirnya terjadi panic buying lalu memborong banyak-banyak," jelasnya.

Diungkapkan bahwa tindakan panic buying semacam itu telah terjadi di beberapa daerah di pulau Jawa akhir-akhir ini.

"Maka dari itu, akhirnya dari kementerian dikeluarkan aturan edaran bahwa itu (Minyakita) maksimal dia liter per hari untuk pembelian. Sedangkan kalau minyak premium bebas mau beli berapa saja," kata Petrus.

Lebih lanjut Petrus menginformasikan bahwa saat ini di Mimika, jumlah stok Minyakita di gudang distributor pun sudah mulai menipis.

Kendati demikian, lanjut Petrus, dalam waktu dekat Bulog akan kembali mendatangkan kurang lebih 46 ton Minyakita ke Mimika pada tanggal 27 Februari.

"Sementara untuk stok yang di pasar kalau dari pantauan kita sekarang, memang masih ada. Ada yang di kios kios, mungkin tidak semua tapi masih ada. Terus ketersediaan minyak minyak premium juga masih ada," ungkap Petrus.

Di samping itu, dia juga meyakini, dengan banyaknya distributor minyak goreng di Mimika, tindakan penimbunan Minyakita tidak bakal dilakukan oleh para retail.

"Kalau retail sih pada dasarnya tidak terlalu berani juga menimbun karena kan banyak distributor di sini. Ketika dia mau menimbun, kan yang premium juga masih ada untuk masyarakat. Jadi, retail akan berpikir dua kali untuk melakukan penimbunan," jelas Petrus.

"Jadi untuk sementara indikasinya yang kami pantau di distributor dia juga tidak terlalu langsung drop banyak-banyak ke pedagang retail. Mereka atur juga itu, seperti maksimal 20 karton untuk toko-toko retail. Itu pun tergantung modal tokonya juga," imbuhnya.

Sebagai informasi, SE yang diterbitkan Kemendag juga menekankan kepada penjual untuk mematuhi harga eceran tertinggi serta menggunakan mekanisme bundling dengan produk lainnya.

"Semua pihak harus mematuhi pedoman penjualan minyak goreng rakyat ini. Kemendag tidak segan akan melakukan pengawasan dan penindakan bagi para pelaku usaha yang mengabaikan peraturan ini," tegas Plt Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kasan, pada Sabtu (11/2/2023) mengutip dari situs resmi www.kemendag.go.id.

Masyarakat pun tidak lagi diwajibkan untuk menunjukkan kartu Tanda penduduk saat membeli Minyakita. (Endy Langobelen)