Ekonomi dan Pembangunan

Luar Biasa, Penerimaan Retribusi Parkir di Pasar Sentral Sudah Rp 10 Juta

Pasar Sentral Timika

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag), telah memberlakukan penarikan Retribusi Parkir di Pasar Sentral.

Hingga Kamis (3/9), terhitung sudah tiga hari, sejak 1 September penarikan retribusi parkir dilaunching.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 ini diperkirakan akan menjadi salah satu penerimaan daerah yang menjanjikan karena baru tiga hari, sudah menghasilkan Rp 10.828.000.

Kepada BeritaMimika, malam ini, Kepala Dinas Perindag, Michael R Gomar menyampaikan hal tersebut melalui telepon.

"Selama 3 hari ini total penerimaan sebesar Rp. 10.828.000. Potensi penerimaan retribusi parkir ini sangat memberikan dampak positif terhadap penerimaan pendapatan asli daerah," ungkapnya.

Gomar menjelaskan, penerimaan hari pertama, Selasa (1/9) sebesar Rp2.018.000. Hari kedua, Rabu (2/9) Rp4.729.000 dan hari ini, Kamis (3/9) sebesar Rp4.729.000.

Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Mimika yang memberikan respon positif terhadap penerapan retribusi parkir di Pasar Sentral.

"Penerapan retribusi ini semua berjalan aman dan lancar, berkat dukungan kerjasama dan pengertian para pedagang Pasar Sentral dan juga semua masyarakat Mimika yang datang berbelanja di Pasar Sentral," ungkapnya.

Untuk diketahui, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penarikan Wajib Retibusi Tempat Khusus Parkir, baru diterapkan setelah 10 tahun lamanya perda ini disahkan.

Setelah sukses diterapkan di Pasar Sentral, rencananya pemerintah daerah akan memberlakukan Perda 25 ini di dua tempat lainnya, yakni bandara dan rumah sakit. (Ronald)

PLN Timika Setor PPJ Rp5,61 Miliar ke Pemda Mimika

Manager PLN UP3 Timika, Martinus Pasensi

MIMIKA, BM

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) cukup berkontribusi untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Mimika. Tiap tahun puluhan miliar disumbang dari PPJ.

Tercatat dari Januari hingga Juni 2020 sudah Rp5,61 miliar PLN UP3 Timika menyetorkan PPJ ke Pemda Mimika.

Pajak penerangan jalan ini perhitungannya tergantung dari pemda setempat. Untuk Mimika, pemerintah daerah menetapkan 4 persen dari pembayaran listrik setiap bulan dari pelanggan atau setiap kali melakukan pembelian token listrik.

Walau demikian jika dibandingkan dengan Yahukimo dan Agats, Mimika masih tergolong rendah. Kabupaten Yahukimo menetapkan PPJ sebesar 10 sementara Agats 6 persen.

"Jadi untuk PPJ yang menetapkan dari pemerintah daerah setempat. Kita mengikuti dan memungut saja setiap bulannya dari pelanggan yang melakukan transaksi pembelian token kemudian kita setorkan," tutur Manager PLN UP3 Timika, Martinus Pasensi saat diwawancarai, Selasa (1/9).

"Di Mimika ini setiap bulan kita bisa menyetor setiap bulan Rp 900 juta. Kumulatif sampai dengan bulan Juni 2020 kita sudah setorkan ke Mimika Rp5,61 miliar," ungkapnya kepada BeritaMimika.

Martinus mengatakan, PPJ yang diterima Pemda Mimika berpotensi menambah pendapatan keuangan daerah atau PAD yang selama ini disetor oleh pihak PLN UP3 Timika.

“Setor pajak ini sangat membantu dan menambah pendapatan pajak daerah Mimika dan memiliki potensi cukup baik,”tutur Martinus.

Dana PPJ yang diterima Pemda, kata Wahyu, nantinya akan dikembalikan dengan masyarakat dalam bentuk pembangunan Mimika. Maka itu diharapakan agar masyarakat Mimika selalu mematuhi pembayaran pajak yang menjadi kewajiban sebagai wajib pajak.

"Terhimpunanya PPJ ini karena kesadaran masyarakat membayar kewajibannya atas pemakaian listrik,” ungkapnya. (Shanty)

18 Karyawan PHK Mengikuti Vokasi Gratis BPJS Ketenagakerjaan

Foto bersama para peserta, pelaksana dan pemateri pelatihan 

MIMIKA, BM

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika bekerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja PT. Tosari Utama mengadakan program Vokasi Indonesia Bekerja bagi pekerja yang mengalami PHK.

Sebanyak 32 peserta mengikuti kegiatan ini yang terbagu atas 18 peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan dan 14 peserta karyawan aktif perusahaan namun belum memiliki sertifikasi satuan pengamanan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Mako Brimob Mile 32 Mimika, Jumat, (28/8) dibuka oleh Dirbinmas Polda Papua, Gatot Aris Purbayang.

Dirbinmas Gatot Aris Purbayang sangat mengapresiasi program Vokasi yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Mimika karena program ini adalah bukti nyata pemerintah hadir dalam mendukung program Indonesia bekerja Tahun 2020.

Program pelatihan Vokasi ini adalah penunjang visi besar negara dalam menciptakan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi.

"Jadi setelah peserta mengikuti kegiatan ini peserta bisa langsung mendapatkan pekerjaan," ujar Gatot.

Kegiatan Vokasi yang dilaksanakan adalah Pendidikan Dasar Satuan Pengamanan Gada Pratama.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika, Verry K Boekan mengatakan, menjadi peserta vokasi sifatnya gratis tanpa dipungut biaya, bahkan mereka diberikan uang saku.

Bagi peserta yang mengalami PHK syaratnya pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran minimal 1 tahun dan mengalami PHK tidak lebih dari 2 tahun.

Sementara untuk karyawan yang masih aktif bekerja, syaratnya kepesertaan dengan iuran 2 tahun dan pemberi kerja atau perusahaan tertib dalam permbayaran iuran.

"Apalagi ditengah kondisi pandemi seperti sekarang ini banyak sekali pekerja yang mengalami PHK dan butuh keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan baru,"tutur Verry.

Sementara itu, Direktur PT Tosari Utama, Hamid Ambarak, SE, mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan karena pihaknya dipercaya menjadi lembaga pelatihan kerja kegiatan Vokasi Pendidikan Satuan Pengamanan Gada Pratama.

"Saya berharap kerjasama ini bukan menjadi pertama dan terakhir, namun menjadi awal untuk kegiatan kegiatan pelatihan kerja berikutnya,"ujarnya.

Kegiatan Vokasi ini berlangsung selama 12 hari sejak 28 Agustus hingga penutupan pada tanggal 10 September 2020. Selam pendidikan berlangsung, para peserta dikarantina di Mako Brimob Mile 32. (Shanty)

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top