Ekonomi dan Pembangunan

Dua Hari Pelayanan Door To Door Bapenda Capai Rp85,3 Juta

Salah satu pemilik warung makan saat sedang membayarkan pajaknya

MIMIKA, BM

Hari kedua Pelayanan pajak door to door oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Mimika berhasil menghimpun Rp85.362.554 dari 20 Wajib Pajak (WP).

Adapun rinciannya, pada hari pertama yang sudah dimulai Kamis (1/10) kemarin penerimaan mencapai Rp43.128.228 dari 11 WP dan hari kedua pada Jumat (2/10) penerimaan Rp42.234.326 dari 9 WP.

Pelayanan pemungutan pajak door to door ini dilakukan mulai dari pengelola Tempat Hiburan Malam (THM), restoran, hotel dan warung makan.

Penarikan pajak secara mobile ini menggunakan kendaraan khusus pelayanan Bapenda beserta petugas dari Bank Papua.

Pantauan wartawan BeritaMimika yang mengikuti giat ini bersama pegawai Bapenda Jumat (2/10), 9 wajib pajak yang melakukan pembayaran merupakan pengusaha restoran dan rumah makan.

Diantaranya Warung Makan Sarangpuan di Jalan Samratulangi, Warung Bakso Bang Dul Jalan Budi Utomo, Warung Pangkep Jalan Budi Utomo dan beberapa lainnya.

Para WP langsung melaksanakan kewajibannya ketika mobil pelayanan pajak tiba tanpa ada penolakan apalagi protes.

Kepala Bidang Pajak, Joel Daniel Luhukay saat diwawancarai mengatakan jadwal pelayanan pajak door to door ini di mulai sejak tanggal 1-5 Oktober 2020 di Distrik Wania.

Tanggal 6-10 Oktober di Distrik Mimika Baru, 11-15 Oktober 2020 di distrik luar kota seperti Kuala Kencana dan Mimika Timur.

Joel menjelaskan setelah satu bulan layanan ini diberlakukan, Bapenda akan kembali melakukan evaluasi untuk menentukan apakah tetap terjadwal per tanggal atau dilakukan secara menyeluruh.

"Kita door to door baik kepada wajib pajak yang menunggak maupun yang tidak. Intinya itu kita tagih bulan berjalan dari tanggal 1-15. Contohnya September punya kita tagih di bulan Oktober tapi kalau ada yang mau bayar tunggakan kita langsung jemput bola. Kita menerbitkan SPTPD saja setelah itu kalau tidak bayar maka masuk tunggakan,"tuturnya.

Katanya, program door to door yang juga melibatkan Bank Papua ini dilakukan guna mengindarkan wajib pajak dari keadaan pandemi Covid-19 saat ini.

"Kita berharap dengan terobosan ini masyarakat semakin taat membayar pajak secara rutin dan tidak lagi menunggak. Ini juga membantu mereka dalam kesibukan sehari-hari karena didatangi langsung," ujarnya.

Pemilik Warung Makan Sarangpuan mengaku sangat terbantu dengan program ini karena langsung ke tempat usaha.

"Apa lagi di situasi begini kami sangat sibuk sehingga tidak sempat atau kadang lupa untuk bayar pajak. Terlebih sekarang ini anak sekolah harus belajar dari rumah maka kita harus urus anak belajar lagi belum juga urus warung jadi dengan program ini tentu saya pribadi sangat terbantu,"ungkapnya. (Shanty)

Pandemi Covid-19 Pengaruhi Peningkatan Jumlah Klaim BPJS Ketenagakerjaan Mimika


Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Verey Boekan

MIMIKA, BM

Klaim BPJS Ketenagakerjaan relatif naik sejak awal tahun 2020, seiring dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya antrian yang dilakukan baik secara offline maupun online.

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Mimika mencatat sejak Januari - September 2020, terdapat 6.686 kasus klaim yang telah diproses dengan total pembayaran sebesar Rp135.642.482.099 miliar.

Adapun rinciannya terdiri dari klaim Jaminan Hari Tua (JHT) sebanyak 5.986 kasus dengan total pembayaran Rp126.976.327.810 miliar.

Klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebanyak 84 kasus dengan total pembayaran Rp5.942.946.939 miliar.

Klaim Jaminan Kematian (JKM) sebanyak 53 kasus dengan total pembayaran Rp2.004.000.000 miliar dan klaim Jaminan Pensiun (JP) sebanyak 563 kasus dengan total pembayaran Rp719.207.350 juta.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Mimika, Verry Boekan kepada BeritaMimika mengatakan
peningkatan ini didukung pula dengan layanan dimana proses klaim yang dapat dilakukan baik offline maupun online.

"Layanan offline ini tidak mempertemukan petugas dan peserta secara langsung, tetapi melalui bilik-bilik yang telah disediakan di kantor cabang dan dilengkapi dengan monitor yang terhubung dengan petugas secara video conference untuk kebutuhan komunikasi dan verifikasi data," tutur

Sementara menurutnya layanan online melalui “LAPAK ASIK” dapat diakses melalui internet sehingga peserta dapat mengupload berkas untuk nantinya di verifikasi dan dihubungi oleh petugas melalui video call.

"Proses klaim ini diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2020 atau selama pandemi Corona (Covid-19) berlangsung. Dan klaim JHT masih menempati posisi pertama dalam proses klaim yang terbanyak yang diproses oleh peserta," ungkapnya. (Shanty)

Maskapai Tolak Hasil Rapid Test, Lemasa Minta Pemda Mimika Perjelas Aturannya

Ketua Lemasa, Stingal Johnny Beanal

MIMIKA, BM

Lembaga musyawarah adat suku Amungme (Lemasa) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika untuk memperjelas terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk bisa bepergian ke luar Timika terutama menggunakan transportasi pesawat terbang.

Hal tersebut diminta Lemasa karena selama dua pekan ini ada 8 warga ke Kantor Lemasa meminta bantuan dana sebesar Rp2,5 juta untuk pengurusan swab sebagai syarat yang diminta oleh maskapai.

“Kami Lemasa minta Pemda Mimika untuk bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat dan juga kepada maskapai-maskapai terkait syarat pemeriksaan apa yang harus digunakan, apakah swab atau rapid test,” tutur Direktur Lemasa, Stingal Johnny Beanal, Amd.Kom S.Sos, saat diwawancarai, Senin (28/9).

Johnny mengatakan, karena persyaratan ini ada warga yang tidak dapat membeli tiket karena mahalnya harga swab. Bahkan salah satu warga yang sudah sertakan hasil rapid tes non reaktif namun ditolak oleh maskapai penerbangan perintis.

Johnny juga menilai, biaya sebesar Rp2,5 juta untuk pemeriksaan swab sangatlah mahal. Hal ini diakuinya sangat memberatkan masyarakat terutama mereka yang tidak mampu.

“Tentu tidak semua warga bisa membayar Rp2,5 juta. Ada yang mampu dan ada yang tidak mampu, sementara mereka harus segera berangkat karena ada hal yang mendesak. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggungjawab,” tanyanya.

Ia juga mengungkapkan selama ini yang diketahuinya untuk syarat berangkat baik lewat laut atau udara hanyalah dengan rapid test. Namun belakangan ini sejumlah maskapai mensyaratkan tes swab sebagai syarat bukan lagi rapid test.

"Ini sesuatu yang sangat membingungkan juga memberatkan masyarakat. Jadi, diharapkan pemerintah dapat memberi kejelasan agar tidak terjadi lagi hal begini karena terus terang berat buat mereka," harapnya.

Sementara itu, Jomi Kemong mengakui ditolak salah satu maskapai yang beralamat di Jalan C Heatubun ketika hendak membeli tiket pesawat tujuan Ilaga, Senin (28/9) pagi.

Dikatakan, maskapai tersebut menolak surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan rapid test. Jomi meminta untuk menyertakan surat kesehatan berdasarkan hasil swab.

“Saya sudah bawa surat hasil rapid test dari apotik Kamoro namun mereka katakan sudah tidak bisa gunakan jadi harus swab, untuk itu saya ke RSUD lagi untuk lakukan swab. Tapi karena tau biaya swab sebesar Rp2,5 juta saya tidak jadi karena tidak punya uang sebesar itu,” ugkapnya.

Jomi mengaku bukan hanya dirinya yang mengalami hal serupa tetapi sejumlah warga yang ingin membeli tiket untuk penerbangan ke pedalaman juga mengalami hal yang sama.

"Kami bingung. Saya harap Pemda Mimika dapat memberikan solusi agar warga yang ingin bepergian ke luar Timika menggunakan jalur udara tidak terkendala swab yang nilainya melebihi harga tiket pesawat," ungkapnya. (Shanty

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top