ekonomi pembangunan

Foto bersama usai penandatanganan MoU

MIMIKA, BM

PT Pangansari Utama (PSU) menjadi pelopor pemberdayaan ekonomi peternak di Kabupaten Mimika, menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) penyerapan daging ayam potong lokal antara Pemkab Mimika dan PT Pangansari Utama di Jakarta, Jumat sore (03/03).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Presiden Direktur PT Pangansari Utama, Maghfur Lasah, yang disaksikan langsung sejumlah jajaran dari Pemkab Mimika dan jajaran Direksi PT Pangansari Utama.

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob dalam rilis yang diterima Berita Mimika, Sabtu (4/3/2023) mengapresiasi MoU, yang diharapkan bisa segera diwujudkan di lapangan.

Menurut JR, pihaknya bersama PT Pangansari Utama akan berkolaborasi memberdayakan dan meningkatkan ekonomi peternak di Kabupaten Mimika.

“Menjadi tugas bersama mensejahterahkan para peternak. Kami berterima kasih kepada Pangansari atas ditandatanganinya MoU ini dan diharapkan nantinya Pangansari bisa menyerap daging ayam dari para peternak.” kata Plt Bupati.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Pangansari Utama, Maghfur Lasah mengatakan, MoU ini adalah komitmen dari Pangansari, yang tidak hanya mementingkan bisnis semata, tetapi ingin turut serta membangun Mimika melalui pemberdayaan peternak lokal.

Bagi Pangansari, pemberdayaan peternak lokal, tidak saja dilakukan hanya untuk mementingkan kuantitas, tetapi daging ayam lokal dari Mimika diarahkan memiliki standar kualitas sesuai kebutuhan Pangansari.

“Pangansari ingin berkontribusi nyata mendukung peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Kami sangat berharap kerja sama ini juga bermanfaat bagi masyarakat lokal,” jelas Lasah.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Mimika, Sabelina Fitriani menjelaskan, pihaknya secepatnya menindaklanjuti kerja sama ini dengan mengurus berbagai persiapan guna memenuhi kebutuhan penyerapan daging ayam lokal oleh Pangansari.

Penyiapan rumah potong dengan kapasitas dua ton per hari merupakan satu upaya untuk memenuhi kebutuhan Pangansari sebanyak 50 ton per bulan.

Sabelina mengaku, selama ini usaha peternak lokal sulit berkembang karena kalah bersaing dengan daging ayam dari luar Mimika.

Peternak lokal memesarkan daging ayam pada hari-hari besar, seperti lebaran, natal pada saat kebutuhan daging ayam menigngkat.

Karena itu dengan dilakukannya MoU antara Pemkab Mimika dan PT Pangansari Utama, akan mampu mendorong petani untuk beternak secara continue.

“Dengan adanya MoU ini, kita berharap petani bisa menangkap peluang, tidak saja beternak saat kebutuhan daging ayam meningkat seperti hari-hari besar agama, tetapi dilakukan terus-menerus karena pasarnya sudah jelas dan diserap oleh Pangansari,” kata Sabelina.

Sementara Wawan Sasongko, senior management PT Pangansari menyatakan bahwa pihaknya telah mengatur persiapan teknis dengan Kadis Peternakan Mimika secara matang untuk mengimplementasilan kerjasama ini agar berjalan sesuai yang ditargetkan.

"Melalui salah satu anak perusahaan Pangansari group, kami sudah merancang kerjasama dengan matang baik penyerapan, pendampingan dan edukasi proses bagi peternak nantinya," jelasnya.

Penyerapan ini akan digunakan sebagai material bahan baku bagi pelayanan PT Pangansari Utama sebagai catering & services yang melayani 22.000 karyawan Freeport di Tembagapura dan Timika.

"Di Timika kami telah menunjuk salah satu pimpinan Pangansari disana yaitu Ponchiano Casili sebagai pelaksana teknis dilapangan". pungkas Wawan.

Seperti diketahui bahwa PT Pangansari Utama memiliki 10 perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan termasuk PSU yang melayani berbagai pertambangan di Kalimantan, Sulawesi, NTT, Jababeka dan Papua.

Di Papua sendiri PSU melayani catering & services untuk PT Freeport Indonesia, PT CSTS di kawasan LNG Bintuni dan PT Petrosea di Sorong. (Shanty Sang)

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Alice Wanma

MIMIKA, BM

Proses transaksi jual beli pupuk subsidi menggunakan kartu tani di Kabupaten Mimika, Papua Tengah hingga kini belum juga dijalankan sebagaimana mestinya.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Alice Wanma, saat diwawancarai pada Senin (27/2/2023) di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah.

Dijelaskan bahwa dalam setiap pembelian pupuk subsidi di pengecer resmi, para petani diwajibkan membawa kartu tani untuk melakukan transaksi.

Sayangnya, mesin elektronik data capture (EDC) yang biasanya dipakai untuk bertransaksi belum ada sama sekali di semua pengecer.

"Sebelumnya memang pernah ada, tapi tidak tahu bagaimana mesin EDC itu ditarik kembali lagi oleh pihak PT BRI. Padahal Mesin itu dia harus ada di pengecer. Jadi, setiap petani datang membeli langsung dengan menggesek kartu taninya di mesin itu," jelasnya.

Akibat belum adanya mesin EDC, Alice mengatakan bahwa dari Januari 2023 hingga saat ini, pembelian pupuk subsidi masih dilakukan dengan proses manual.

"Pembelian manual, laporannya juga kami buat manual karena mesin EDC belum ada," tuturnya.

Alice juga mengatakan ia telah membicarakan persoalan ini dengan pihak PT BRI KC Timika untuk segera mengadakan mesin tersebut agar pembelian pupuk subsidi dapat dilakukan dengan menggunakan kartu tani.

Pasalnya, bilamana pembelian terus dilakukan dengan manual, maka penyaluran pupuk subsidi ini bisa saja tidak tepat sasaran dan hal-hal yang tidak diinginkan seperti manipulasi data pun rawan terjadi.

Beritamimika pun sudah mencoba menghubungi pihak PT BRI KC Timika untuk konfirmasi, namun belum juga direspon sampai berita ini dinaikkan.

Persediaan Pupuk Subsidi di Mimika Tahun 2023

Sebagai informasi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dalam tahun ini menyediakan 2 jenis pupuk subsidi untuk 9 komoditas.

"Untuk pupuk NPK itu 500 ton, Urea itu 1.200 sekian ton. Jadi itu untuk 9 komoditi, yakni untuk Bidang Tanaman Pangan itu padi jagung kedelai, Bidang Holtikultura itu cabai, bawang putih, bawang merah, dan untuk Perkebunan itu tebu, kopi, dan, kakao," papar Alice.

Jumlah bantuan ini tentunya lebih sedikit dari bantuan pupuk subsidi di tahun 2021/2022 yang mana saat itu terdapat 6 macam pupuk untuk 70 aneka komoditi.

Kendati demikian, Alice mengatakan bahwa mereka tidak tinggal diam dengan kekurangan itu. Pihaknya telah menyiasati kekurangan tersebut dengan melakukan pelatihan pembuatan pupuk organik sejak tahun lalu.

"Jadi mulai dibiasakan dari alam kembali ke alam. Tahun lalu sudah pelatihan untuk 6 distrik yang tersebar di Kabupaten Mimika agar bisa membuat pupuk organik dari bahan-bahan alami. Jadi, semua sudah pada tahu sehingga masing-masing dapat membuatnya sendiri," jelasnya.

Di samping itu, Alice mengungkapkan bahwa selain kedua jenis pupuk tersebut, adapun pupuk lainnya yang bersumber dari APBD.

"Ada juga pengadaan dari APBD, kami juga siapkan ada pupuk kimia, organik, organik kompos, padat, cair semua sudah ada," katanya.

Disampaikan bahwa pembelian pupuk dapat dilakukan dengan mendatangi kios-kios pengecer resmi. Pastinya harga pupuk ini akan jauh lebih murah ketimbang harga di toko-toko biasa.

"Jadi yang tadinya kita beli di luar harga Rp1 juta lebih, mungkin di situ (pengecer resmi) bisa Rp800 ribu sampai Rp1 juta. Lebih murah karena subsidi," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Terlihat warga yang hendak mengungsi mendapatkan bantuan dari TNI-Polri (Foto Istimewa)

MIMIKA, BM

Kementerian Sosial turut andil untuk membantu meringankan beban bagi masyarakat yang sudah mengunsikan diri ke Kenyam, Kabupaten Nduga pasca kejadian di Distrik Paro beberapa waktu lalu.

“Untuk para pengunsi sendiri dari pihak Pemda Nduga dan Kementerian Sosial sudah turun langsung membantu,” kata Kapolres Nduga AKBP, Rio Aleksander Panelewen kepada awak media di Kantor Pelayanan Polres Mimika, Selasa (21/02/2023).

Selain pihak Pemda Nduga dan Kementerian Sosial yang sudah turun melihat dan membantu para pengunsi, bantuan sejak awal juga dilakukan oleh Batalyon Infanteri Raider 514/SY bersama Polres Nduga.

“Dari awal TNI-Polri sudah membantu Pemda untuk mengurusi warga yang mengunsi,” kata Rio.

Disampaikan Kapolres bahwa untuk kondisi warga yang mengunsi sudah dalam keadaan baik.

“Untuk jumlah sementara 148 warga yang terdata di tempat pengunsian. Ada kemungkinan yang masih belum terdata karena kemungkinan langsung datang ke kerabat dekat,”ujar Rio. ( Ignasius Istanto)