Ekonomi dan Pembangunan

PKL Setuju Direlokasi, Tapi Takut Kehilangan Pelanggan

Fatoni, pedagang buah di Jalan Cenderawasih

MIMIKA, BM

Melalui tim gabungan yang dikomandani Dinas Perndustrian dan Perdagangan (Disperindag), Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika saat ini tengah berupaya melakukan penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan baik pedagang buah, jajanan minuman, konter-konter pulsa dan lainnya.

Hal ini dilakukan untuk menata ketidakrapian dan semboronya orang-orang berjualan bebas di sepanjang kota Timika terutama di jalan-jalan protokoler.

Selain menertibkan pedagang PKL, pemerintah daerah sebelumnya telah melakukan relokasi pedagang dari ex Pasar Swadaya ke Pasar Sentral. Hal serupa juga akan dilakun terhadap pedagang di Pasar Gorong-gorong.

Kebijakan relokasi dikaji dari sudut pandang pemerintah tentu untuk penataan kota yang dampaknya sangat positif terhadap keteraturan dan keindahan kota.

Relokasi tempat usaha pedagang ini selain menciptakan lingkungan yang teratur juga akan menekan angka kemacetan di kota yang disebabkan tertutupnya sebagian badan jalan untuk lokasi usaha PKL.

Selain itu akan sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari retribusi tempat usaha PKL di pusat Pasar Sentral, tidak menimbulkan kesan kumuh, dan targetnya juga adalah Mimika dapat meraih adipura.

Salah satu pedagang buah di Jalan Cenderawasih, Fatoni saat diwawancarai, Rabu (14/10) mengaku sebetulnya berat, kalau dikumpulkan di sana (pasar sentral-red). Ia menghawatirkan pembelinya tidak menentu dan akan kehilangan pelanggan.

"Tapi ya kata pemerintah begitu kita sebagai rakyat ikuti saja yang dibilang pemerintah. Sebenarnya kita butuh lakunya bukan tempatnya," ungkapnya.


Jannah, Penjual Es Thai Tea

Fatoni mengaku, ketika direlokasikan ke Pasar Sentral, ia mendapatkan tempat gratis dan nyaman namun ia merasa akan kehilangan pendapatannya karena kehilangan pelanggan.

Pasalanya ia telah 6 tahun berjualan di daerah Jalan Cenderawasih sehingga bahkan telah memiliki pelanggan tetap.

"Memang kalau di sana itu tempatnya gratis, tempat enak juga, tapi ada tidak yang beli kalau semua ditempatkan di Pasar Sentral. Tapi kalau pemerintah mau tertibkan kota ya kita ikuti saja. Kita tidak mungkin mau melawan kalau itu instruksi pemerintah. ,"ujarnya.

Katanya, soal relokasi ini sudah di sosialisasikan oleh pemerintah, namun ia mengatakan semua pedagang terutama PKL sebenarnya belum siap direlokasi.

"Selama berjualan di sini kalau hujan sepi, kalau tanggal tua juga sepi. Pandemi ini jelas pengaruh ke pendapatan, dulu itu lancar-lancar saja. Dan dengan jualan di sini kan banyak pembeli yang mau ke kantor atau pulang kantor bisa mampir untuk beli dan juga pelanggan kami sudah banyak di sini,"katanya.

Sementara itu, Penjual Es Thai Tea, Raudatul Jannah tidak setuju jika harus direlokasi karena sejauh ini pelanggannya sudah tahu tempat usahanya.

"Kalau dipindah ke sana lokasi jauh, siapa yang mau beli jauh ke sana. Kalau di sini kan tempatnya di keramaian kota. Saya sudah tiga bulan berjualan di sini. Pemasukannya juga lumayan, satu hari kalau ramai bisa Rp1,5 juta tapi kalau sepi hanya Rp1 juta saja,"tuturnya.

Menurutnya, jika harus pindah ke pasar sentral maka ia dan rekan-rekannya seperti memulai kembali sebuah usaha baru karena harus mencari pelanggan baru.

"Kami berharap sih tidak dipindahkan tapi kalau memang itu keputusan pemerintah mau tidak mau harus ikuti saja,"ungkapnya. (Shanty)

Freeport Jelaskan ke Pemda Mimika Soal Pengelolaan Dana 1 Persen

Bupati Mimika Eltinus Omaleng

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika pada Rabu (7/10) siang mengundang manajemen PT Freeport Indonesia dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) untuk memberikan penjelasan terkait kelanjutan pengelolaan dana 1 persen atau yang kini disebut sebagai dana kemitraan untuk pemberdayaan masyarakat Suku Amungme dan Kamoro serta lima suku kekerabatan lainnya di Kabupaten Mimika.

Pertemuan tertutup ini dilakukan di Moza yang dipimpin oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng.

Bupati Omaleng yang ditemui usai pertemuan itu mengatakan hal-hal yang dibicarakan antara lain menyangkut kebijakan pengelolaan dana 1 persen yang saat ini ditangani oleh YPMAK (sebelumnya bernama LPMAK), kewajiban program CSR PT Freeport serta berbagai dinamika yang dihadapi YPMAK dalam pengelolaan dana 1 persen.

Pemerintah daerah berharap YPMAK sebagai lembaga baru yang mengelola dana 1 persen sejak awal 2020 ini membuat program yang jelas agar dana tersebut dirasakan benar manfaatnya oleh masyarakat Suku Amungme dan Kamoro.

"Program apa yang sudah dijalankan oleh YPMAK harus mendapat dukungan penuh oleh PT Freeport. Selama ini berkembang anggapan di masyarakat bahwa semua uang yang dikucurkan oleh Freeport itu sumbernya dari dana 1 persen, apakah itu dana CSR, dana operasional dari SLD dan lainnya. Ternyata tidak demikian," jelas Bupati Omaleng.

Sesuai penjelasan pihak manajemen Freeport dan YPMAK, demikian Bupati Omaleng, dana 1 persen digunakan untuk pembangunan gedung sekolah (pendidikan), rumah sakit (kesehatan) dan lainnya.

Pemkab Mimika akan membantu dalam hal penerbitan izin AMDAL dan lainnya yang dibutuhkan YPMAK untuk mengelola aset-aset yang telah dibangun selama ini, seperti Pabrik Pengolahan Tepung Sagu di Keakwa, Pelabuhan YPMAK di Pomako, pengoperasian Kapal Klinik Terapung dan lainnya.

Aset-aset YPMAK yang bernilai hingga Rp1 triliun itu diharapkan menjadi aset yayasan, bukan atas nama perorangan sebagaimana terjadi saat lembaga ini masih bernama LPMAK.

Menyangkut dana 1 persen dari PT Freeport, Bupati Omaleng menegaskan dana itu masih akan tetap dikucurkan oleh perusahaan dan sama sekali tidak ada hubunganya dengan kepemilikan saham sebesar 7 persen.

"Dana 1 persen itu tidak ada kaitannya dengan saham 7 persen. Saham itu milik pemerintah, jadi beda antara dana 1 persen dengan saham 7 persen. Dana 1 persen itu milik Freeport yang dihitung dari hasil kotor produksinya, itulah yang diberikan ke masyarakat untuk pemberdayaan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi," jelas Bupati Omaleng.

Ia menambahkan, dana 1 persen itu diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara saham 7 persen hanya berupa kertas saham.

Direktur PTFI Claus Wamafma menegaskan dana kemitraan (dana 1 persen) yang disalurkan PT Freeport sejak tahun 1996 akan terus berjalan hingga izin pertambangan Freeport di Papua berakhir pada 2041.

"Tentunya setelah berjalan 20 tahun program-program lewat LPMAK harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan terkini. Kalau dulu populasi di Mimika masih di bawah 50 ribu jiwa, tapi sekarang ini mendekati 250 ribu jiwa. Jadi, ada banyak hal baru yang harus disesuaikan," ujarnya.

Melalui perubahan nama dari LPMAK menjadi YPMAK, manajemen Freeport berharap program yang ditangani oleh yayasan tersebut jauh lebih baik dan benar-benar menyentuh masyarakat asli.

"Harapan besar kami program ini lebih baik. Lebih baik dalam artian distribusi dari pada benefit itu betul-betul diterima oleh masyarakat di akar rumput. Kita ingin masyarakat yang selama ini tidak terlayani yang ada di kampung-kampung bisa ikut merasakan manfaat benefit operasi tambang kita dan juga program-program yang dilakukan oleh YPMAK," katanya.


Direktur PTFI Claus Wamafma dan Direktur YPMAK Vebian Magal

Ia berharap semua program dan kebijakan dilakukan secara transparan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Sebab perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan secara tertulis kepada pemerintah setiap sen yang telah dikucurkan oleh perusahaan.

"Sekarang sudah tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena selama ini PTFI tanda tangani di ijin usaha pertambangan khusus itu rencana kerjanya dan budgetnya itu harus dilaporkan ke pemerintah," kata Claus.

Menurut dia, dana 1 persen itu diambil dari penjualan produk PT Freeport. Hasil penjualan produk (biji tambang) sebelum dikurangi pajak dan lain-lain itu langsung dikalikan 1 persen untuk mendapatkan dana kemitraan.

"Dana inilah yang kita melakukan program. Di luar dari dana kemitraan Freeport juga punya banyak beberapa kantong untuk membiayai dana sosial, ada program-program yang sifatnya spesial project misalnya kita membangun stadion, PDAM itu dana yang tidak kita ambil dari 1 persen. Kami punya 4 atau 5 kantong yang membiayai biaya sosial," jelas Claus.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, katanya, rata-rata Freeport mengeluarkan dana sekitar 100 juta dolar AS atau sekitar Rp1,5 triliun (dikalikan dengan kurs saat ini) untuk semua program yang dikerjakan oleh PT Freeport.

Adapun rata-rata dana 1 persen yang dikucurkan ke YPMAK (sebelumnya LPMAK) sekitar Rp800 miliar per tahun.

"Hari ini kami sebagai kontraktor pemerintah di bidang pertambangan kami terikat dengan banyak sekali aturan baru sehingga kami di internal kami melakukan audit secara rutin dan dari YPMAK juga ada audit secara internal. Kami harus melaporkan semua hal ini lewat RKB tiap tahun ke pemerintah dan pemerintah melakukan evaluasi itu tiap 4 bulan. Jadi tidak ada ruang kami untuk sembunyi-sembunyi yang tidak benar lagi," tuturnya.

Lanjut Claus, dana 1 persen itu tergantung dari penjualan, penjualan ini ada 2 faktor pertama volume produksi dan harga tambang. Kalau volume produksi tinggi dan harga tambang bagus serta penjualan tinggi maka dana 1 persennya besar tapi kalau misalnya ada pemogokkan, ada pemalangan, atau orang sakit karena covid, tidak ada produksi, penjualannya sedikit maka dana 1 persennya juga sedikit.

"Hari ini kami sudah transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah, kami tidak dalam kapasitas normal hari ini. Produksi kami 60 persen artinya otomatis dana ini akan terganggu bahkan dana 1 persen juga akan terganggu sampai kita normal. Normalnya itu diperkirakan dari rencana pertambangan kita itu di tahun 2022-2023 karena kita masih transisi. Waktu kita transisi dari tambang permukaan tidak ada lagi penambangan di atas kita turun ke tambang bawah tanah harus menyiapkan areanya dan segalanya untuk menambah kalau tidak akan ada bahaya lain,"ungkapnya.

Sementara itu, Direktur YPMAK Vebian Magal mengatakan, saat ini program yang dikelola oleh YPMAK diantaranya untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Di 2020 ini YPMAK sedang melakukan transisi, dimana 18 Desember 2019 lalu notaris telah menerbitkan perubahan LPMAK menjadi YPMAK. Saat ini mereka pun sedang menyiapkan semua perangkat kerja yayasan sehingga program ekonomi yang belum dijalankan dapat dilaksanakan.

Dijelaskan, program ekonomi belum dijalankan karena selain sedang transisi juga karena mereka sedang menyiapkan program dan kerjasama dengan pihak perbankan untuk pengelolaan terhadap ekonomi kerakyatan yang bersentuhan secara langsung.

"Ini juga karena covid. Jadi tahun ini tidak ada program strategis tapi kalau pendidikan dan kesehatan yang sudah jalan itu tetap jalan. Ini salah satu yang kami sampaikan juga dalam pertemuan tadi," ujarnya.

Vebian mengatakan program ekonomi saat ini sedang dikomunikasikan dengan pemerintah, karena ada rencana MoU bersama. Dalam hal ini YPMAK siap bekerjasama dengen pemerintah daerah.

Ia juga menyebutkan bahwa di 2020 ini YPMAK juga membangun kerjasama dengan STT Rusel dan STIE JB. Mereka merupakan mitra YPMAK.

"Yang di sini memang untuk dua suku dan lima suku kekerabatan. Yang jelas hari ini peserta yang masih aktif tercatat 2.300 lebih,"ungkapnya. (Shanty)

Covid-19 Meningkat, Harga Emas Terus Melonjak

Kepala Pegadaian Timika,  Hendrik Sambud Toy

MIMIKA, BM

Walau masih dalam kondisi pandemi Covid-19, namun harga emas terus mengalami peningkatan yang sangat luar biasa.

Sejak awal tahun 2020 harga emas masih berada di kisaran Rp700 ribu pergram, namun memasuki bulan Oktober, harganya sudah berada pada posisi Rp1.056.000 pergram.

Hal inipun tidak mempengaruhi minat masyarakat untuk mengurungkan niat membeli emas. Terbukti, hampir setiap hari kerja, Pegadaian masih terus melayani pembelian secara online melalui aplikasi Pegadaian Digital Service (PDS) maupun secara langsung.

"Kenaikan harga periasan yang selalu menjadi incaran kaum Hawa ini tidak terlepas dari gejolak naiknya nilai kurs dolar terhadap rupiah dan ketidak stabilan perekonomian dunia," tutur Kepala Pegadaian Timika, Hendrik Sambud Toy saat diwawancarai, Senin (5/10).

Sambud mengatakan, pergerakan signifikannya sudah mulai terlihat sejak Mei atau awal virus Corona masuk Indonesia.

Dijelaskan, sejak Januari hingga Mei kiasaran harga emas berkutat di angka Rp700 ribu namun di bulan Mei mulai naik menjadi Rp800 ribu. Kenaikan ini terus terjadi hingga awal Oktober dan diprediksi pada akhir tahun menyentuh Rp1.100.000 pergram.

Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini melakukan investasi emas melalui tabungan emas yang saat ini tersedia di Pegadaian.

“Daftarnya itu cukup bawa KTP saja. Nabungnya bisa setiap hari atau seminggu sekali bisa Rp 25 ribu. Menabungnya itu jangan tunggu harga emas turun. Jadi, saat harga emas sudah naik akan menjadi keuntungan bagi nasabah karena sudah punya tabungan emas atau punya emas murni lainnya,"ungkapnya. (Shanty

BERITA EKONOMI & PEMBANGUNAN

Top