politik

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Malisa

MIMIKA, BM

Gaji tenaga kontrak (honorer) di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika pada triwulan pertama tahun 2023 hingga kini belum.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marthen Malisa, mengatakan mandeknya pembayaran honorer tersebut karena belum ada penetapan Surat Keputusan kontrak kerja tahun 2023.

“Tentunya kendalanya SK, penetapan SK untuk kontrak tahun 2023. Ya karena baru keluar, jadi kita baru proses,” ujarnya saat diwawancarai di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (13/3/2023). .

Dikatakan bahwa penetapan SK itu berlaku untuk semua honorer di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Kecuali kalau untuk guru-guru kontrak itu kan ditanggung dari dana Otsus Dinas Pendidikan,” sebut Marthen.

Lebih jelasnya, total gaji tersebut terdiri dari beberapa unsur yang disatukan, diantaranya gaji besar, TPP, dan juga uang makan harian.

"Jadi totalnya untuk satu orang itu sekitar Rp4 juta jadi kurang lebih. Tapi bervariasi itu, ada yang ijazah SMA, S1, dan S2. Besarannya tentu berbeda," jelasnya.

"Jadi sementara kita lagi proses. Kemungkinan satu dua hari ke depan sudah bisa ditutup," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame

MIMIKA, BM

Jaringan komunikasi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pedalaman maupun pesisir yang ada di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Oleh karena itu pemerintah setempat yakni pihak distrik telah mengusulkan agar dibangunkan menara atau tower Telkomsel.

Seperti di Distrik Mimika Timur (Miktim) Jauh, telah direncanakan akan dibangunkan dua tower Telkomsel dengan nama tower merah putih di dua kampung, yakni kampung Omawita dan Fanamo.

Kepada BM, Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Yulius Katagame, menyampaikan hal tersebut Jumat (10/03/2023) kemarin.

"Ada rencana pembangunan tower Telkomsel, yang sudah diusulkan di tahun 2021. Ini sudah dilakukan survei lokasi oleh Telkom Kominfo pusat melalui PT Bakti yang merupakan pihak ketiga yang diberikan kepercayaan," jelasnya.

Yulius juga mengaku akses komunikasi saat ini di wilayah Miktim Jauh sudah sangat terbantu dengan fasilitas jaringan VSAT yang merupakan pengadaan dari Diskominfo Kabupaten Mimika.

"Hadirnya jaringan VSAT itu sudah mempelancar komunikasi para petugas disana serta masyarakat," ungkapnya. (Ignasius Istanto)

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika, Yohana Paliling

MIMIKA, BM

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paling, mengatakan bahwa mulai tahun 2023, kontrak perjanjian kerja antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak ketiga tidak perlu lagi dilakukan Leges di Bappeda.

"Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dilakukan kemarin dengan Pak Sekda, kami telah sepakat dengan bagian pengadaan barang dan jasa, kemudian inspektur, Kabag Keuangan dan Bappeda, bahwa untuk tahun 2023, tidak perlu lagi Leges di sini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/3/2023).

Yohana menjelaskan, sebelumnya Leges dilakukan di Bappeda karena dokumen masih manual untuk diverifikasi dan dibuktikan bahwa dokumen tersebut benar adanya dan sesuai dengan ketentuan yang ada guna menjadi syarat dalam pencairan anggaran.

"Jadi sekarang sudah tidak perlu dicap Leges karena dokumen semua sudah ada di sistem. Kan semua sudah online. Saya berharap ini menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak Leges lagi," jelasnya.

Dikatakan lebih lanjut bahwa perubahan tersebut juga untuk mempercepat proses pencarian anggaran pembayaran, yang mana bisa langsung ke bagian keuangan dan tidak lagi menunggu Leges.

"Kami juga akan pasang pengumuman tertulis di sini agar masyarakat bisa tahu. Ini tidak jadi masalah terkait keabsahannya karena namanya menang tender itu dokumennya sudah lengkap dan diupload ke sistem pengadaan barang dan jasa," pungkasnya. (Endy Langobelen)