Politik & Pemerintahan

Mulai Hari Ini Disperindag Berlakukan Penarikan Retribusi Parkir di Pasar Sentral

Penerapan Perda  Nomor 25 Tahun 2010

MIMIKA, BM

Setelah melakukan penataan dan penertiban para pedagang, termasuk pagar yang dibobol warga, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Kabupaten Mimika kini memberlakukan penarikan retribusi pajak parkir.

Penarikan Wajib Retibusi Tempat Khusus Parkir di kawasan Pasar Sentral ini diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2020.

Pada saat dilaunching, Selasa (1/8) siang, Asisten II Setda Mimika, Syahrial mengatakan setelah 10 tahun perda ini untuk pertama kalinya diakfitkan atau diterapkan.

"Pemerintah daerah mengapresiasi langka luar biasa ini. Ini langka yang baik muda-mudahan bisa dilanjutkan pada objek vital lain selain parkir. Ini menjadi awal baik untuk OPD lain yang punya objek pajak dan retribusi untuk juga menerapkannya," jelasnya.

Syahrial mengatakan, pemerintah daerah ke depan mendapatkan tantangan besar karena pembangunan terus berkembang. Ia berharap, hal baik ini terus dikembangkan agar menjadi optimal dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Ia juga mengingatkan para petugas yang nantinya bertugas agar melakukan pelayanan ke masyarakat dengan baik. Petugas juga wajib memberikan penjelasan terkait pemberlakukan Perda Nomor 25 Tahun 2020 ini.

"Perindag dan Disperindag harus terus bersinergi jangan sampai sudah maksimal tapi bocor. Ini harus diperhatikan dan diawasi pelaksanaanya agar semua berjalan baik agar menjadi percontohan dan ke depan bisa juga diterapkan di tempat potensial lain," harapnya.

Kepala Bapenda Mimika, Dwi Cholifah mengatakan selain Perda Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Parkir Khusus Pemda Mimika juga memberlakukan Retribusi Parkir Berlangganan (Samsat) dan Pajak Parkir (Diana, Gelael dan lainnya).

Launching pemberlakukan retribusi parkir di Pasar Sentral

"Ini baru pertama, ke depan kita akan berlakukan juga di bandara dan di rumah sakit. Tahap awal ini masih penataan dan manual tapi nanti perindag dan bapenda akan terus bersinergi. 2021 nanti kita sudah anggarkan untuk penggunaan plang di tempat masuk keluar. Saat ini kita jalan dengan apa adanya sambil terus menyesuaikan, ke depan kita pakai sistem IT," ungkapnya.

Ia mengatakan, untuk penarikan retribusi daerah ada 11 OPD Pemda Mimika yang melakukannya dengan kisaran Rp15 miliar. Dalam prosesnya mekanisme penarikan dan penyetoran akan langsung masuk ke kas daerah.

"Jadi mekanisme penarikan dan penyetoranya langsung ke kas daerah. Nanti kami akan buatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) karena semua pajak dan retribusi harus ada SKRD," ujar Cholifah.

Kepala Dinas Perindag, Michael R Gomar menjelaskan, tarif bagi kendaraan roda 2 (motor) Rp1000, roda empat (mobil) Rp2000 dan roda enam Rp3000.

Ia menjelaskan, di Pasar Sentral di buatkan tiga posko penarikan retribusi parkir yakni di pintu masuk, depan pos sekuriti dan pintu keluar depan mushola pasar.

"Untuk awal kita masih manual gunakan karcis, petugas yang bertugas akan diroling yang nantinya akan dibantu oleh sekuriti. Pegawai yang bertugas harus tegas terutama dalam mengatur lalu lintas dan tempat parkir diatur dan berikan penjelasan agar masyarakat juga memahami tentang penerapan perda ini," ungkapnya.

Gomar menjelaskan, agar nantinya lebih teratur dan tertib, ke depan perindag akan memfasilitasi para tukang ojek di Pasar Sentral dengan rompi ojek. Dan bagi mereka hanya dikenakan sekali bayar sementara untuk masyarakat umum akan dikenakan tarif setiap kali masuk.

Sementara kendaraan angkutan yang selalu mengangkut barang dagangan ke pasar nantinya akan diatur sehingga penagihannya hanya sekali di tiap akhir bulan. (Ronald)

PARADE FOTO Musrembangba RKPD Mimika Tahun 2020

MIMIKA, BM

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrembangda) RKPD Tahun 2020.

Pelaksanaan musrembangda ini dilakukan selama 4 hari dan dibuka oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Graha Eme Neme Yauware, Senin(24/8) dan penutupannya pada Kamis (27/8).

Musrenbangda RKPD guna menseparaskan program kegiatan belanja pembangunan Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2021 menghasilkan 564 program dan 1.097 kegiatan dengan estimasi anggaran sebesar Rp.1324.600.000.

Foto Shanty Sang


Pembukaan Musrenbangda RKPD 2020 oleh Bupati Omaleng


Pembukaan dihadiri anggota DPRD dan pejabat serta ASN Pemda Mimika


Para Pimpinan OPD Pemda Mimika 


Foto bersama Bupati Omelang dan pimpinan OPD


Penutupan kegiatan sekaligus penyampaian laporan Musrenbangda oleh Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling

Penutupan kegiatan oleh pemda dan perwakilan DPRDdi Kantor Bappeda Mimika

Kepala Bappeda Yohana Paliling didampingi asisten II menandatangani berita acara kegiatan Musrembang RKPD

Menyanyikan Indonesia Raya pada penutupan kegiatan Mustengbanda RKPD 2020

Salah satu bentuk diskusi Musrenbangda RKPD 2020 oleh perwakilan OPD

 

 

 

Demo di Tembagapura Sudah Berakhir Namun Freport Diingatkan Jangan Lakukan Hal Ini

Sekretaris Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid

MIMIKA, BM

Aksi pemblokiran akses operasi PTFI di Ridge Camp Tembagapura yang dilakukan para karyawan sudah berakhir. Hal ini ditandai dengan diwujukannya dua permintaan karyawan Freeport.

Permintaan karyawan agar memperoleh akses turun ke Timika telah dipenuhi pemerintah daerah melalui Tim Gugus Tugas Covid-19.

Selain itu manajemen PTFI juga telah menyatakan akan memberikan penghargaan finansial bagi karyawan yang aktif bekerja selama musim pandemi ini.

Walau demikian, dikhawatirkan jangan sampai manajemen perusahan tambang terbesar di dunia ini memblack list karyawan yang terlibat pada demo itu.

"Saya meminta kepada PT Freeport, jangan lagi menjadikan demo karyawan ini sebagai pintu masuk untuk mem-PHK karyawan. Kita berkaca pada masalah-masalah lalu," ujar Sekertaris Komisi C DPRD Mimika Saleh Alhamid, Jumat (28/8) kemarin.

Alhamid membenarkan bahwa aksi demo yang terjadi beberapa hari itu pasti berdampak pada operasional dan aktifitas pertambangan yang tentunya merugikan PTFI dari segi produktifitas.

Namun demo itu jangan dijadikan sebagai tolak ukur atau referensi untuk menilai para karyawan secara personaliti bahwa mereka telah melanggar etos kerja.

"Mereka demo karena ada uneg-uneg yang mereka rasakan dan sudah terjawab. Sudah pasti mereka tidak kerja berhari-hari telah merugikan perusahan namun manajemen harus memahami kondisi saat ini," katanya.

Ketua Partai Politik Hanura Mimika kembali mengingatkan PT Freeport Indonesia agar jangan melakukan PHK karyawan. Saleh Alhamid menegaskan hal ini karena masalah ketenagakerjaan merupakan bidang komisi C.

"Kita tidak tahu apakah demo yang dilakukan itu diatur didalam PKB atau tidak, namun jika dianggap sebagai sebuah pelanggaran maka kalau bisa cukup hanya dengan memberikan peringatan, bukan PHK," harapnya. (Rilod)

Top