politik

Pj Bupati Mappi, Michael R Gomar saat memimpin jalannya rapat Monev jelang akir tahun 2022

MAPPI, BM

Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar memimpin rapat Koordinasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) program kegiatan tahun anggaran 2022 dan langkah -langkah yang disiapkan dalam menghadapi akhir tahun 2022.

Rapat yang dilangsungkan di Pendopo, Selasa (15/11/2022) juga membahas penyusunan program RKPD dan penyusunan APBD 2023 yang akan diajukan dan dibahas bersama tim TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Mappi pada minggu ketiga bulan November 2022.

Sehingga rencananya, penetapan APBD 2023 Kabupaten Mappi akan ditetapkan pada akhir bulan November ini.

Pada evaluasi program kegiatan tahun 2022 juga disepakati batas akhir pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pembayaran program kegiatan tahun anggaran 2022.

Selain itu, pengguna anggaran diminta untuk mempersiapkan seluruh laporan- laporan capaian output realisasi pekerjaan baik fsik maupun keuangan, sampai dengan awal bulan Desember.

Laporan tersebut nantinya akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja bagi pimpinan OPD juga termasuk penyerapan alokasi DAK dan Otsus tahun anggaran 2022.

Pada pertemuan ini, Pj Bupati Mappi Michael R Gomar juga menegaskan bahwa untuk tahun anggaran 2023, ada beberapa kegiatan yang akan menjadi prioritas Pemda Mappi.

Hal ini ia sampaikan karena sudah melihat dan mendengar secara langsung keluhan dan permintaan masyarakat pada saat mengunjungi 15 distrik beberapa waktu lalu.

Adapun beberapa hal yang diprioritaskan nanti melingkupi sektor pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.

Diakhir rapat koordinasi, PJ Bupati menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD aperubahan tahun 2022 kepada perwakilan pimpinan OPD yakni kepala Bapeda, kepala dinas kesehatan dan perwakilan kepala Distrik.

Rapat yang dipimpin oleh PJ Bupati Mappi, Michael R. Gomar ini dihadiri Penjabat Sekda Mappi, Mauridsius Kabagaimu, para asisten, staf ahli, kepala OPD, kepala Distrik dan kepala kelurahan.

Ia juga menegaskan agar dalam pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip pengelolaan keuangan daerah baik aturan, proporsional, efektif, efisien serta dapat dipertanggung jawabkan untuk kepentingan masyarakat.

PJ Bupati juga mengingatkan setiap kepala OPD agar tetap fokus pada target dan capaian yang telah disepakati untuk mencapai pembangunan yang tetap sasaran dan berdampak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mappi. (Red)

Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot

MIMIKA, BM

Kurang lebih 60-an Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Mimika akan memasuki masa pensiun.

Demikian dikatakan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Ananias Faot saat ditemui di Hotel Cenderawasih 66, Rabu (16/11/2022).

Dijelaskan Ananias, masa pensiun aparatur sipil negara ini ditentukan dari tanggal lahir sehingga tidak bisa ditentukan jumlah yang pensiun dalam waktu atau bulan yang sama.

“Dalam sistem kurang lebih ada 60-an orang yang masuk masa pensiun,” kata Ananias.

Katanya, rata-rata yang pensiun di tahun ini adalah ASN yang lahir tahun 1963. Bahkan beberapa diantaranya merupakan pejabat eselon II.

Ia menambahkan, untuk ASN sudah pensiun sebelumnya sedang diproses SK pensiunnya.

“Tidak ada yang namanya dana pensiun, tapi mereka akan mendapatkan dana Taspen,” ungkapnya. (Shanty Sang) 

Foto bersama para peserta dan narasumber kegiatan

MIMIKA, BM

Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari 30 anggota tagana, 15 staf Dinsos dan 5 orang BPBD Mimik diberikan sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana.

Kegiatan yang digagas oleh Dinas Sosial Mimika ini dibuka secara resmi oleh Plh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Petrus Lewa Koten.

Petrus Lewa Koten dalam sambutan mengatakan, Pemerintah Indonesia melalui undang-undang nomor 24 tahun 2027 tentang penanggulangan bencana menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terpaku pada tanggap darurat saja akan tetapi juga mencakup tahap pra bencana atau kesiapsiagaan.

Dan pasca bencana atau pemulihan, undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik dalam situasi tidak terjadi bencana maupun situasi terdapat potensi bencana.

"Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Maka dari itu perlu langkah nyata dalam mitigasi bencana supaya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi masyarakat," terangnya

Petrus mengatakan, penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara koordinatif.

Komprehensif serentak cepat tepat dan akurat yang melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi berbagai instansi terkait dengan penekanan pada kepedulian publik dan mobilisasi masyarakat.

"Untuk itu pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kegiatan ini dan menganggap bahwa kegiatan ini sangat penting untuk diketahui dan dipahami sehingga ketika terjadi bencana kita dapat bertindak cepat dan tanggap untuk meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana,"ungkapnya.

Sementara, Ketua Panitia kegiatan Drs Anwar Kadir dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk peserta dapat memahami sifat bencana, bahaya dan kerusakan akibat bencana serta cara-cara dan tindakan mitigasi bencana.

Selain itu agar mereka dapat dapat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan pada saat bencana dan pasca bencana. (Shanty Sang)