politik

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob saat menyerahkan DPA kepada OPD Pemda Mimika

MIMIKA, BM

Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023 kepada sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, yang dilaksanakan di Hotel Grand Tembaga, Senin (20/3/2023).

Sebagai perwakilan, Plt Bupati menyerahkan DPA kepada perwakilan Inspektorat, Kepala Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Tata Pemerintahan, dan Kepala Distrik Mimika Baru.

Plt Bupati Mimika, Johanes Rettob mengatakan, Penyerahan DPA sebenarnya sudah sangat terlambat, karena ada beberapa hal namun ia berharap dilakukan dengan penuh tanggung jawab.

"Kita melaksanakan 2 hal dalam rangka reformasi birokrasi dimana semua pejabat pimpinan OPD harus menandatangani komitmen kerja dengan bupati dan menandatangani pakta integritas," ungkapnya.

Plt Bupati meminta agar semua pekerjaan harus dilakukan dengan baik dan benar. Pembagian DPA bukan berarti merupakan pekerjaan yang diperjualbelikan, ini tidak boleh sama sekali.

Ia mengingatkan agar harus dilaksanakan sesuai prosedur yakni Sirup, LPSE termasuk proses pelelangan. Semua harus dilakukan dengan mekanisme  aturan yang benar.

"Pesan saya, masyarakat haus dilibatkan terutama di pekerjaan padat karya. Jangan hanya satu kontraktor menguasai banyak pekerjaan, ini tidak boleh terjadi. Tahun ini kita harus betul-betul melaksanakan pembangunan dengan baik," tegasnya mengingatkan.

Ia mengingatkan semua bahwa progres pekerjaan harus dilakukan dari kampung ke kota sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBD 2023.

"Jadi diharapkan tahun ini mulai membangun Kokonao yang merupakan distrik tua, Agimuga juga perlu dibangun dan lainnya karena ini merupaka pekerjaan utama," ujarnya.

Plt John juga memperingatkan tentang pekerjaan lainnya terutama untuk membuka akses bagi masyarakat seperti di sungai, bandara maupun jalan.

"Tidak hanya itu, pendidikan dan kesehatan juga menjadi hal-hal utama yang harus dibangun untuk kita semua," katanya.

"Kita agak terlambat tapi mudah-mudahan bisa kita laksanakan, dan tahun depan tidak boleh terlambat lagi. Saya pesan juga dalam DPA tahun ini semua kontrak harus dibawah tanggal 20 Desember. Tidak ada lagi seperti tahun lalu pekerjaan berakhir di 31 Desember," tegasnya. (Shanty Sang)

Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob

MIMIKA, BM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, meminta para ASN untuk segera menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Kepada semua pejabat, baik pejabat struktural maupun fungsional, supaya segera melaporkan LHKPN," tegas Plt Bupati John saat memimpin apel gabungan di halaman Kantor Pusat Pemerintahan, SP3, Senin (20/3/2023).

John mengingatkan bahwa batas akhir pelaporan LHKPN adalah tanggal 31 Maret 2023. Oleh karena itu, diharapkan adanya keseriusan dari ASN wajib lapor untuk menyelesaikan LHKPN.

"Saya berharap kita serius dalam menangani ini, inspektorat betul-betul mendampinginya untuk pelaksanaan ini. Saya berharap satu minggu ini selesai," harap John.

Sebagai informasi, jumlah pejabat wajib lapor LHKPN di Kabupaten Mimika sebanyak 199 ASN yang terdiri dari pejabat eselon II dan eselon III.

Sementara berdasarkan data pada Senin (13/3/2023) lalu, baru 91 pejabat ASN yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Lebih lanjut John juga memberitahukan bahwa mulai minggu ini, Badan Pemeriksaaan Keuangan (BPK) akan melaksanakan pemeriksaan terperinci.

"Itu merupakan tindak lanjut dari apa yang mereka dapati dalam pemeriksaan pendahuluan kemarin. Jadi, saya berharap semua siap," tuturnya.

"Saya juga berharap kita semangat kembali. Mari kita tetap bekerja untuk melayani masyarakat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita terus melaksanakan proses ini," pungkasnya. (Endy Langobelen)

Para ASN saat mengikuti apel gabungan yang dipimpin langsung oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, Senin (20/3/2023) di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika

MIMIKA, BM

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, terus mengingatkan para ASN di lingkup Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui amanatnya dalam apel gabungan, Senin (20/3/2023) pagi di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Mimika, John meminta agar di tahun 2023, setiap pelayanan dapat dilakukan secara maksimal sehingga masyarakat betul-betul dapat merasakan kehadiran pemerintah.

"Tahun ini APBD kita Rp5 triliun lebih. Sampai kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita ini berdosa sekali kepada masyarakat. Saya berharap tahun ini, apa yang kita rencanakan, apa yang kita buat, sesuai dengan visi misi kabupaten ini," ujarnya.

John juga menegaskan bahwa pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota. Pemberdayaan ekonomi pun harus ditingkatkan.

"Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita bisa memperhatikan mereka, masyarakat di pedalaman, masyarakat di kota, agar betul betul mereka merasakan ada di Kabupaten Mimika dan bisa menikmati kemakmuran. Dan kemudian ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat," jelasnya.

Ia berharap seluruh ASN di Kabupaten Mimika dapat memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat sehingga apa yang dilakukan tidak menjurus pada orientasi kepentingan kelompok.

"Jangan kita buat hanya untuk diri kita sendiri. Jangan kita buat seperti untuk kepentingan kelompok sendiri," ujarya.

"Mungkin bapak ibu bilang, ah bapak juga korupsi sampai Rp69 miliar untuk kepentingan kelompok sendiri. Nanti kita buktikan. Saya punya uang pribadi banyak keluar, tapi tidak apa-apa, itu bukan persoalan. Yang penting kita harus punya hati untuk melayani masyarakat," tandasnya.

Selain itu, John juga berterima kasih kepada setiap pimpinan OPD dan jajarannya yang telah mendukungnya dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mimika.

"Mari kita semua siapkan hati kita, kita bangun kabupaten ini. Ingatlah bahwa kalian ini telah dipercayakan menjadi orang-orang yang dipilih untuk memberikan hal yang terbaik untuk bawahan kita, kabupaten ini dan masyarakat," tuturnya.

"Kalau tidak mau melayani, dan hanya mau dilayani, buat surat pengunduran diri. Kita ini pejabat, tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya targetkan di tahun 2023, seratus persen masyarakat di kabupaten Mimika bisa terlayani dengan baik," pungkasnya. (Endy Langobelen)