politik

Foto bersama para peserta kegiatan dengan narasumber, perwakilan Pemda Mimika dan BPJS Kesehatan

MIMIKA, BM

BPJS Kesehatan Cabang Jayapura berkerja sama dengan Pemerintaha Kabupaten Mimika menggelar sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2020 tentang penyetoran iuran jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah lingkungan pemerintah daerah.

Sosialisasi yang dilangsungkan di Hotel Horison Diana, pada Selasa (27/08/2024) bertujuan untuk menyamakan persepsi penganggaran iuran.

Asisten I Bidang pemerintahan dan Kesra Setda Mimika, Septinus Timang dalam sambutannya mengatakan, sosialisasi ini memiliki tujuan sangat baik untuk tercapainya persamaan pemahaman tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan.

"Ini juga untuk meningkatkan hubungan yang baik antara instansi kesehatan dan penyelesaian kendala-kendala operasional di lapangan,” ujarnya.

Selain itu untuk menyamakan data yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yang menjadi PNS daerah dan pemda serta pembayaran yang dilakukan sesuai regulasi yang berlaku.

Sekaligus memastikan kecukupan dan ketersediaan anggaran jaminan kesehatan pada APBD pemerintahan kabupaten.

"Saya harap setiap OPD yang belum tepat waktu penyetoran iuran JKN-KIS dan beberapa komponen iuran yang belum sesuai ketentuan, agar segera memberikan data-data dan menyetorkannya ke BPJS kesehatan sesuai ketentuan untuk bersama-sama menjaga kesinambungan program JKN-KIS," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Deny Jermy Eka Putra Mase, mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi terkait dengan hak dan kewajiban terutama terkait dengan pembayaran atau penganggaran iuran JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah maupun pekerja sendiri.

"Lewat kesempatan ini tentunya kami sangat berharap adanya kolaborasi yang luar biasa dan kerjasama yang baik dari pemerintah daerah agar program JKN ini bisa berkelanjutan dengan baik tentunya ada kesinambungan antara pemerintah daerah dan BPJS kesehatan,"pungkasnya. (Shanty Sang) 

Tim Dukcapil Mimika dan Tim Dukcapil Kemendagri saat melakukan layanan adminduk di Distrik Mimika Timiur Jauh

MIMIKA, BM

Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika terus melakukan pelayanan maksimal dengan mendatangi langsung warga Mimika sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Pelayanan maksimal Dukcapil sejauh ini tidak hanya menyasar wilayah kota dan sekitarnya saja namun terus berkomitmen hingga wilayah di pegunungan dan pesisir pantai.

Pada Hari ini, Selasa (27/8/2024) Tim Dukcapil dengan semangat pelayanan maksimal dan inovasi kembali mendatangi daerah yang selama ini kesulitan jaringan yakni di Distrik Mimika Timur Jauh.

Pelayanan Jemput Bola yang dilakukan Dukcapil Mimika bersama tim dari Dukcapil Kemendagri ini mendatangi dua kampung di distrik tersebut yakni Fanamo dan Omawita.

Karena tidak memiliki akses jaringan di wilayah tersebut maka Dukcapil Mimika menggunakan Jaringan Starlink untuk melakukan pelayanan adminduk secara mudah, gratis, cepat dan langsung cetak di tempat.

Kadistrik Mimika Timur, Jauh Yulius Katagame yang turut bersama mendampingi tim dalam pelayanan ini, sangat mengapresiasi terobosan Dukcapil Mimika.

“Sekarang masyarakat kami di pesisir tidak perlu jauh-jauh ke kota mengeluarkan biaya besar untuk transportasi dan lainnya. Semuanya KTP, KK, KIA, Akte Kelahiran dan bahkan KTP Digital bisa langsung di proses dan di cetak oleh Dukcapil langsung di tempat pelayanan di kampung meskipun di wilayah pedalamaan,” ungkapnya.

Ia mengatakan masyarakat sangat berterimakasih dengan pelayanan langsung ini. Antusias mereka juga sangat tinggi dilihat dari banyaknya warga yang hadir.

“Mereka berterimaksih kepada pemerintah daerah melalui Dukcapil atas layangan adminduk secara langsung ini. Rata-rata masyarakat mengurusi pergantian dokumen warga dari sebelumnya Papua ke Provinsi Papua Tengah,” jelasnya.

Perlu diketahui, terkait dengan Jaringan Starlink, jaringan ini merupakan layanan internet milik Elon Musk yang sudah diresmikan dan beroperasi di Indonesia pada Mei 2024.

Jaringan ini beroperasi menggunakan teknologi layanan internet berbasis satelit. Dalam pengiriman data, sistem satelit ini hanya menggunakan sinyal radio.

Kehadiran Jaringan Starlink sangat berdampak membantu pelayanan terhadap masyarakat di wilayah pesisir dan pegunungan yang selama ini tidak terkoneksi dengan internet. (Red)

Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak

MIMIKA, BM

Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah membuka layanan untuk memberikan surat rekomendasi atau keterangan keaslian Orang Asli Papua (OAP) kepada seluruh peserta di 8 kabupaten dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2024.

MRP memutuskan melakukan ini dengan mendatangi langsung delapan kabupaten untuk melayani masyarakat yang ikut CPNS formasi umum maupun OAP.

Ketua MRP Papua Tengah Agustinus Anggaibak, saat jumpa pers di hotel 66 mengatakan, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten harus bekerja dengan baik dalam menekan angka pengangguran di Provinsi Papua Tengah.

"Saya selaku Ketua Asosiasi MRP se-wilayah Papua memandang penting. Pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah harus melihat cara penerimaan CPNS nya salah satunya ini penerimaan secara online,"kata Agustinus.

Agustinus menilai bahwa penerimaan online ini tentu menyulitkan, karena sistem ini banyak yang belum dipahami terutama anak-anak Papua.

"Kita OAP maupun non Papua di wilayah Papua ini banyak yang di daerah pesisir, pedalaman dan untuk menjangkau itu akan sulit. Oleh karena itu, kami menyurati pemerintah pusat khususnya Pak Presiden untuk meninjau kembali, karena ini sudah terkait dengan pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota jangan sampai penerimaan CPNS ini menjadi bumerang dalam hal pemilihan kepala daerah yang mengakibatkan konflik jika tidak ada OAP yang lolos tes CPNS," jelasnya.

Berdasarkan ini, MRP meminta agar penerimaan CPNS orang Papua tidak menggunakan sistem online melainkan offline.

"Jadi, kita selama 14 hari kedepan stay di Timika untuk memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang mau maju tes CPNS," Pungkasnya. (Shanty Sang)