politik

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Dingo Narama, Yosephita Koari menyerahkan Berita Acara usulan program Musrenbang kepada Sekretaris Distrik Mimika Baru Alan Tassa

MIMIKA, BM

Pengajuan drainase mendominasi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Dingo Narama 2025. Dari 12 RT, Kader Posyandu, Kader Malaria dan PKK yang tersebar di kelurahan tersebut, rata-rata meminta pembangunan saluran air (Drainase) yang mana hal itu tentunya untuk mengantisipasi banjir.

Musrenbang ini menjadi kegiatan penting untuk menampung aspirasi dan kebutuhan warga, khususnya dalam menyusun prioritas pembangunan untuk tahun 2026 mendatang.

Musrenbang yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Dingo Narama, Sabtu (8/2/2025) dibuka secara resmi oleh Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Tassa.

Sekretaris Distrik Mimika Baru, Alan Tassa dalam sambutannya mengatakan, terkait dengan kegiatan Musrenbang ini setiap tahun diadakan dan setiap awal tahun diselenggarakan di setiap Kelurahan. Seharusnya Musrenbang ini dilaksanakan pada Januari lalu namun karena DPA baru diserahkan beberapa hari lalu sehingga baru bisa dilaksanakan sekarang.

Terkait usulan-usulan program yang nanti diusulkan itu nanti masuk di kegiatan yang akan diselenggarakan di 2026.

"Jadi sudah banyak mungkin yang usulan dari tahun 2024 yang akan nanti dijawab di tahun 2025 tapi itu kami betul belum lihat secara keseluruhan. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini kami juga akan mengundang kepala-kepala Kelurahan untuk kita melihat program-program yang diusulkan oleh RT apakah diakomodir di tahun 2025 atau tidak dan kalau belum mudah-mudahan bisa terakomodir di 2026,"kata Alan.

Alan meminta, kalau bisa usulannya tidak terlalu banyak-banyak karena ini banyak kelurahan dan kampung namun tentu diharapkan semoga bisa terakomodir.

"Kalau bisa diusahakan nanti terkait drainase dan kebersihan. Jadi ini mungkin jadi tolak ukur yang pertama karena nanti Pj Bupati sendiri yang sebagai koordinator lapangan karena kita sudah bentuk panitia yakni panitia kesepakatan bersama,"ujarnya.

Panitia tersebut, kata Alam, tugasnya untuk memantau di seluruh Timika terkait sampah, karena sudah ada Perda dan waktu membuang sampahnya yakni di pukul 6 sore hingga 6 pagi.

Sementara itu, Kepala seksi pemerintahan Kelurahan Dingo Narama, Yosephita Koari mengatakan, bahwa beberapa program yang diusulkan pada tahun 2024 masih belum terakomodir sehingga usulan tersebut kembali diajukan pada musrenbang kali ini.

“Kami tetap mengacu pada program-program yang menjadi prioritas warga, terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik, seperti drainase. Beberapa kali terjadi banjir di lingkungan kami karena saluran air yang tersumbat atau tidak terhubung dengan baik ke kali. Ini menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Selain pembangunan drainase, usulan lain yang menjadi perhatian adalah, lampu jalan, talud di kali, bansos yang tidak merata, pengerukan kali, bantuan untuk UKM, pembangunan kantor kelurahan, pembangunan jalan teling, mesin babat dan harus ada TPS di wilayah Kelurahan Dingo Narama.

"Setelah ini kami akan teruskan ke distrik dan distrik akan teruskan ke Musrenbang Kabupaten. Kami akan terus mengawal usulan ini terutama untuk pembangunan drainase dan pembangunan Kantor Kelurahan Dingo Narama,"pungkasnya. (Shanty Sang)

Perwakilan RT saat menyerahkan hasil usulan program pada Musrenbang kepada kepala kelurahan Koperapoka

MIMIKA, BM

Kelurahan Koperapoka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2025 untuk dijadikan program kerja Pemerintah Kabupaten Mimika pada tahun 2026 mendatang.

Kegiatan dilangsungkan di Kantor Kelurahan Koperapoka, Jumat (7/2/2025) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay.

Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay mengatakan, bahwa pada Musrenbang ini pemerintah harus fokus pada kebersihan dan infrastruktur di wilayah kelurahan.

Rencana ini termasuk membersihkan drainase, mengaspal jalan-jalan yang belum diteling, dan menambahkan lampu jalan untuk mengurangi kerawanan di titik-titik yang rawan.

"Sebenarnya usulan-usulan dari warga masih sama karena masih ada usulan yang sebelumnya yang belum dijawab. Namun, itu bukan karena kami tidak perjuangkan tapi semua itu masih ada lagi yang di atas kami,"kata Joel.

Katanya, bukan juga karena usulan warga bukan prioritas tetapi Kabupaten Mimika ini ada banyak kelurahan dan kampung sehingga tidak bisa semuanya direalisasikan.

"Pelan-pelan usulan semua warga akan di jawab. Tapi, untuk sekarang masalah kebersihan juga jadi prioritas. Kita ingin membuat kota kita menjadi lebih bersih dan nyaman untuk dihuni,"ujarnya.

Joel berharap rencana ini dapat terwujud dan membuat kota Timika ini menjadi lebih baik dan warga juga taat akan kebersihan.

Sementara itu Kepala Kelurahan Koperapoka, Frengky Max Dolwala mengatakan, dalam kegiatan Musrenbang ini warga mengusulkan berbagai program prioritas, termasuk fasilitas umum seperti jalan, drainase, dan lampu jalan, yang dihadiri oleh ketua RT, perwakilan Puskesmas, perwakilan Kader Posyandu dan masyarakat

"Usulan warga lebih banyak berkaitan dengan fasilitas umum dan kesehatan. Warga mengusulkan peningkatan fasilitas umum, seperti jalan dan drainase, serta penambahan posyandu dan alat kesehatan,"tutur Frengky.

Selain itu, warga juga mengusulkan peningkatan keamanan, seperti penambahan pos kamling dan peningkatan pengawasan.

"Warga menginginkan peningkatan keamanan di wilayah kelurahan, terutama di malam hari. Seperti di SDN 3 memang usulkan ada Pos Kamling karena mereka (Pihak Sekolah) sering kehilangan bangku, meja dan lainnya,"ujarnya.

Frengky berharap usulan warga dapat terjawab dan menjadi prioritas dalam pembangunan di tahun 2026. (Shanty Sang)

Pj Bupati Mimika Yonathan Demme Tangdilintin menyerahkan DPA secara simbolis kepada Kepala Distanbun, Alice Wanma

MIMIKA, BM

Pj Bupati Kabupaten Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin didampingi Pejabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Petrus Yumte, menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025 secara simbolis, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Proses penyerahan secara simbolis berlangsung di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Kamis (6/2/2025).

Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin meminta kepada OPD untuk lebih mengutamakan pelayanan publik agar semua itu dapat dipertanggungjawabkan, tertib administrasi, tepat sasaran dan akuntabel.

"Oleh karena itu diperlukan manajemen kerja yang benar. Dan penyerahan DPA ini juga sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Keputusan Menteri Keuangan itu jelas, sehingga kita harus melaksanakannya dan perlu merasionalkan anggaran di tahun ini,” kata Yonathan.

Yonathan mengatakan, bahwa ada 10 prioritas Pemerintah Pusat termasuk pemerintah daerah. Namun, konsennya saat ini di waktunya yang terbatas harus fokus pada pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Katanya, DPA ini bukan hanya sebagai dokumen biasa saja, oleh karena itu perlu menjadi perhatian bersama agar seluruh program Pemkab Mimika yang telah disetujui oleh DPRD dapat dikawal bersama-sama.

"Saya minta kepada Sekwan untuk menjalankan fungsi legislatif dalam melakukan pengawasan anggaran di pemerintahan mulai dari Musrembang tingkat kampung hingga tingkat kabupaten,"ujarnya.

Jadi, kata Yonathan, kalaupun ada sesuatu yang kurang pas, di situlah fungsi pengawasan yang turun. Sementara fungsi manajerial di pemerintahan.

"Intinya pelaksanaan anggaran ini difokuskan pada pelayanan publik,"ungkapnya. (Shanty Sang)