politik

Suasana apel Senin pagi di Pemerintahab Kabupaten Mimika

MIMIKA, BM

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Papua mulai melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2024.

Terkait hal tersebut Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte dalam apel pagi yang digelar Senin (17/2/2025) menginstruksikan seluruh pimpinan OPD dan Bendahara serta Kasubag Keuangan untuk menyiapkan dokumen dan mengisi format yang diminta oleh BPK.

"Hari ini (kemarin) BPK RI dari Provinsi Papua akan memeriksa. Jadi bendahara, kasubag keuangan mulai kerja, berkas yang sudah disiapkan dikerjakan jadi jika diperiksa sudah siap dan tidak dicari-cari lagi," kata Petrus.

Pemkab Mimika kata Yumte, sudah enam atau tujuh kali berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Namun, kinerja ini seperti disclaimer yang selalu mengulangi hal yang sama terus.

"Setiap tahun tetap ada permasalahan terutama laporan yang tidak tepat waktu. Tapi saya rasa teman-teman ini bukan tidak bisa tapi bisa dan sangat siap tinggal koordinasi, administrasi dan lainnya," ujarnya.

Petrus berharap, bendahara, kasubag keuangan aktif merapikan dokumen sehingga jika diminta audit dari BPK sudah siap.

"Kita tidak tahu OPD mana yang akan dilakukan uji petik jadi kita semua harus siapkan semua dokumennya. Jadi, mari kita jaga apa yang sudah ada, ini terjadi karena susah komunikasi baik internal OPD maupun eksternal dengan OPD lain,” ungkapnya. (Shanty Sang)

Anggota DPRD Mimika, Herman Gafur.

MIMIKA, BM

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika diminta untuk segera action atau bertindak agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan.

Hal ini menyikapi terkait Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah dibagikan kesemua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika

"Saya mengapresiasi langkah Penjabat (Pj) Bupati Mimika yang telah membagikan DPA. Jadi, seluruh OPD segera bertindak agar program yang telah direncanakan dapat direalisasikan," kata anggota DPRD Mimika, Herman Gafur saat ditemui di Kantor DPRD Mimika, Jumat (14/02/2025).

Disampaikan Politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) ini bahwa agar program ini cepat terealisasi maka seluruh OPD teknis segera membentuk Pokja.

"Tidak boleh ada alasan keterlambatan kegiatan. Jika ada kendala, konsultan pengawas dan panitia pengadaan barang dan jasa harus memastikan aturan ditegakkan," ujarnya.

Herman juga menegaskan bahwa peraturan yang telah dibuat harus diimplementasikan secara tegas, bukan hanya sekadar dokumen di atas kertas.

"Semua OPD harus segera bekerja karena DPA sudah mencakup seluruh kegiatan, baik fisik maupun non-fisik. Tidak boleh ada alasan bahwa kita baru menerima DPA. Kegiatan yang melibatkan pihak ketiga juga harus segera diproses, Pokja harus dibentuk, tender berjalan, dan pelaksanaan di lapangan segera dimulai," tegasnya.

Menurut anggota DPRD Mimika dua periode ini bahwa percepatan pelaksanaan program ini sangat penting untuk memastikan pembahasan perubahan anggaran bisa dilakukan tepat waktu.

"Jadi dengan begitukan seluruh program bisa selesai sesuai target pada Desember, tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan. Kalau semua berjalan sesuai jadwal maka pembangunan di Kabupaten Mimika bisa lebih efektif dan berkualitas," tandasHerman.(Ignasius Istanto)

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Hermalina Imbiri

MIMIKA, BM

Terkait SK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru, saat ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Mimika masih melakukan proses penginputan data ke aplikasi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

“Saat ini kita masih lakukan penginputan data PPPK Guru ke SSCASN,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mimika, Hermalina Imbiri saat ditemui, Rabu (12/2/2025).

Katanya, proses penginputan ke aplikasi SSCASN mengalami keterlambatan karena sistem terjadi error sehingga harus selalu terjadi maintenance yang mengakibatkan penginputan data terkesan lama.

“Kami sudah lakukan penginputan data tapi, aplikasi SSCASN maintenance terus, kendala sistem terus, namun kita terus melakukan penginputan,” ujarnya.

Ketika ditanya tentang kepastian berapa lama waktu penginputan, Hermalina mengaku tidak dapat memberikan waktu pasti karena permasalahan ada pada sistem penginputan.

“Saya tidak bisa katakan bulan ini atau kapan, masalahnya kita terkendala sistem. Yang jelas semua berkas guru sudah masuk di BKPSDM, dan teman-teman di kantor terus lakukan penginputan,” ungkapnya. (Shanty Sang)