politik

Kepala Tata Pemerintahan Setda Mimika, Dedi Paokuma

MIMIKA, BM

Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Mimika pada tahun 2025 mengelola anggaran kurang lebih sebesar Rp15 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Tata Pemerintahan Setda Mimika.

Kepala Tapem Setda Mimika, Dedi Paokuma mengatakan sebagian dari anggaran tersebut digunakan untuk belanja pegawai dan kegiatan-kegiatan non fisik.

"Tahun ini untuk program fisik di Bagian Tapem sudah dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Jadi kami di Tapem sudah tidak mengelola fisik," kata Dedi.

Dedi menambahkan, dengan anggaran Rp15 miliar yang dikelola tahun 2025 ini akan diperuntukkan untuk program non fisik seperti rapat koordinasi (Rakor), kegiatan Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Sosialisasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan lainnya.

"Karena sudah tidak ada kegiatan fisik jadi kami punya anggaran sudah tidak sebesar kaya dulu lagi," ujarnya.

Ketika ditanya program fisik apa saja yang sudah dikerjakan pada tahun lalu? Dedi mengaku bahwa waktu dirinya menjabat di Bagian Tapem program sudah ada sehingga ia hanya melanjutkan saja apa yang sudah diprogramkan.

"Saya hanya lanjutkan saja apa yang sudah diprogramkan, jadi yang saya dapat atau lanjutkan itu seperti pembangunan Kantor Kelurahan Koperapoka, Kantor Distrik Wania yang landscapenya seperti Kantor Distrik Mimika Baru. Kalau Kantor Distrik Mimika Baru sudah selesai dan bukan masa jabatan saya," ungkapnya. (Shanty Sang)

Foto bersama seusai kegiatan.

MIMIKA, BM

Masyarakat diminta untuk selalu tetap menjaga kamtibmas selama masih berlangsungnya proses sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain itu  masyarakat harus membentengi diri dengan tidak cepat terprovokasi karena dinilai akan merugikan diri sendiri bahkan merugikan banyak orang.

Hal ini disampaikan oleh Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte saat menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika.

Kegiatan Kesbangpol tersebut yakni Pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika dengan ketua dan anggota FPK, FKUB, FKDM, TKDD Kabupaten Mimika serta para tokoh-tokoh dilangsungkan di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jalan Cenderawasih pada Rabu (12/02/2025).

Pj Sekda Mimika dalam arahannya menyampaikan bahwa pada saat ini sedang berlangsung proses sidang sengketa Pemilukada Kabupaten Mimika di MK.

"Proses yang ada di MK saat ini dapat kita hormati bersama dan adapun hasil dari sidang tersebut merupakan yang terbaik dan dapat diterima bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mimika," ujarnya.

Menurut Pj Sekda Mimika bahwa saat ini suasana masih hangat di masyarakat karena terdapat perbedaan pilihan. Namun, hal tersebut jangan sampai mengarah kepada terjadinya gesekan.

"Kita semua ini merupakan keluarga besar di Timika, dan mari sama-sama kita jaga Mimika rumah kita serta terhindar dari provokasi negatif. Mari kita terima dan mendukung apapun hasilnya sehingga pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dan kepemimpinan masyarakat daerah dapat berjalan dengan lancar agar tujuan mensejahterakan masyarakat Mimika dapat tercapai," ucap Petrus Yumte.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Mimika, AKP Hendri Alfredo Korwa berharap kepada masyarakat untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial (medsos) agar tidak menimbulkan atau menciptakan provokasi dan isu-isu yang berbau hoax.

"Kita pihak keamanan dalam hal ini TNI-Polri terus kawal dan melakukan pengamanan agar kamtibmas tetap terjaga kondusif," ucapnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir bahwa keamanan dan ketertiban merupakan dua aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa keamanan dan ketertiban kita tidak dapat hidup dengan tenang dan nyaman.

"Sebab keamanan dan ketertiban merupakan pondasi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keamanan di wilayah maka pembangunan dapat berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Kasdim 1710/Mimika bahwa keamanan dan ketertiban itu bukan sepenuhnya tanggung jawab TNI-Polri melainkan tanggung jawab bersama.

"Kami tidak akan bisa menjaga seluruh wilayah Kabupaten Mimika tanpa adanya peran dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kekompakan kita semua dalam memelihara keamanan yang selama ini sudah baik dan harus kita tingkatkan terus," kata Mayor Inf Abdul Munir.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan oleh para kepala suku, ketua kerukunan dan pimpinan tokoh agama dan tokon masyarakat terkait 6 poin pernyataan kesepakatan bersama. (Ignasius Istanto)

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling

MIMIKA, BM

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika gelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) dalam rangka Penginputan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dan Penginputan Paket Kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Sistem Informasi Perencanaan dan Evaluasi (Simonev).

Kepala Bappeda Mimika, Yohana Paliling meminta agar Kepala Sub Bagian (Kasubag) Program untuk melakukan Penginputan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dan Penginputan Paket Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dalam Simonev sesuai dengan sub kegiatan yang ada di OPD.

"Kalau di program kegiatan, sub kegiatan itu kan masih gelondongan. Nah ini harus di paketkan. Pemaketan ini nanti yang akan berlanjut ke PBJ bahwa A, B dan C sekian volumenya dan sekian anggarannya," katanya saat ditemui di Hotel Horison Ultima, Selasa (11/2/2025).

Lanjutnya, jika tidak dilakukan penginputan, maka tidak akan bisa dilanjutkan ke pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Yohana berharap, proses penginputan ini bisa cepat selesai dikarenakan semakin banyaknya kegiatan program di OPD tentu akan semakin lama juga penginputan pemaketan ini.

"Ini yang kadang agak terlambat karena pemaketannya tidak selesai, kan kami bisa kontrol itu mana yang sudah 100 persen dan mana yang belum karena bisa dilihat di sistem," tutur Yohana.

Ia mengatakan, setelah selesai kegiatannya maka pihaknya akan terus memantau penginputan pemaketan di setiap OPD sampai sejauh mana.

"Kalau OPD yang paket kegiatannya cukup banyak ya harus berhari-hari, karena dari situ akan muncul bahwa paket ini apakah nanti proses PBJ pengadaan langsung atau harus melalui lelang atau tender. Semakin cepat pemaketan selesai maka semakin cepat juga pengadaan barang dan jasa adminnya berjalan," ungkapnya. (Shanty Sang)