politik

Pj Bupati Mimika dengan Kepala Kampung bersama tamu undangan lainnya saat memukul tifa dan gunting pita sebagai tanda kolam pemancingan resmi di launching.

MIMIKA, BM

Kolam pemancingan merupakan salah satu usaha kerakyatan yang prospektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama warga sekitar.

Hal ini menjadi landasan utama bagi Kampung Nawaripi, Distrik Wania, melakukan launching kolam pemancingan Bumdes Merah Putih Paieve di mile 21,Jumat (24/01/2025).

Launching kolam pemancingan ini secara resmi ditandai dengan pemukulan tifa dan gunting pita oleh Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin didampingi Kepala Kampung Nawaripi Norbertus Ditubun bersama tamu undangan lainnya.

Kepala Kampung Norman Ditubun pada momen ini mengatakan kolam pemancingan dan beberapa aset yang dibangun menggunakan anggaran dana desa di lokasi ini tujuannya untuk  ada pemasukan bagi kampung.

"Kami berharap pemerintah daerah juga membantu kami dalam menunjang program-program kampung kedepannya," ujarnya saat memberikan sambutan.

Menurut Norman, desa atau kampung Nawaripi ini miliki wilayah adat yang sangat luas, dan untuk menghindari agar jangan sampai lahan dicaplok oleh orang lain maka dibangunlah aset-aset yang bermanfaat untuk kampung.

"Jadi disini sudah ada kolam pemancingan, tempat wisata rohani, rumah makan, selain itu juga kita ada bangun 4 unit rumah. Semuanya pakaian anggaran dana desa,"ujarnya.

“Seusai di lounching kolam pemancingan ini akan saya diserahkan ke Bumdes untuk dikelolah," sambungnya.

Sementara Pj Bupati Mimika, Yonathan Demme Tangdilintin dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada kepala kampung juga masyarakat yang mempunyai inovasi dalam menggelorakan dan menggerakkan ekonomi.

"Saya memang tidak lama berada disini, tapi saya akan berusaha ditengah kekurangan saya untuk mengajak masyarakat bagaimana kita membuat program yang langsung menyentuh mereka. Makanya saya apresiasi sekali dan yakin itu akan menghasilkan suatu yang baik untuk membangkitkan generasi muda kedepannya," ucapnya.

Menurut Pj Bupati Mimika, Kampung Nawaripi merupakan salah satu dari 75 ribu-an kampung di Indonesia yang menggunakan dana desa untuk menggelorakan dan menggerakkan perekonomian.

"Kampung Nawaripi luar biasa, dan saya sangat mendukung bagaimana ekonomi rakyat ini digerakkan. Saya yakin kampung atau desa-desa lain bisa lihat ini," harap Yonathan. (Ignasius Istanto)

Kepala BPKAD Mimika, Marthen Malissa

MIMIKA, BM

Sejak ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 pada Desember lalu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dapat melaksanakan program kegiatannya.

Program kegiatan yang ada di setiap OPD sudah bisa dimulai tanpa harus menunggu fisik DPA sebab semua kegiatan sudah tersistim.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mimika, Marthen Malissa mengatakan, secara sistem program kegiatan sudah ada di SIPD. Intinya bahwa APBD itu sudah bisa dilaksanakan ketika sudah ditetapkan menjadi Perda.

"Saya pikir tidak perlu ada alasan-alasan lagi untuk tunggu DPA. Sudah bisa langsung jalan. Semua sudah ada di SIPD dan secara sistim telah terkoneksi dengan tiap OPD,"kata Marthen.

Ia juga menjelaskan, terkait postur APBD 2025 Kabupaten Mimika diantaranya, Pendapatan sebesar Rp6.420.006.679.000:

Belanja daerah secara keseluruhan 6.415.006.679. 000 yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp3.943.194.084.470, Belanja modal Rp2.020.136. 958.530 dan Belanja tak terduga sebesar Rp20 miliar.

Sementara belanja transfer sebesar Rp431.675. 636.000, dan pembiayaan sebesar Rp5 miliar.

"Jadi OPD-OPD sudah bisa jalankan program kegiatannya," ujarinya. (Shanty Sang) 

Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte

MIMIKA, BM

Penjabat Sekda Mimika, Petrus Yumte mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Mimika masih menunggu persetujuan untuk tes lanjutan CPNS yang sempat tertunda. Setelahnya, baru masuk ke seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ada sekitar 1000 lebih data honorer di Mimika sudah masuk di Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang akan diseleksi.

Sementara untuk tes P3K akan dilakukan setelah tes lanjutan CPNS yang kemungkinan dilakukan akhir bulan Januari 2025 atau awal Februari 2025.

“Ini kebijakan dari pusat, pasti diangkat secara bertahap. Adik-Adik honorer ini kontribusinya luar biasa, punya kinerja yang baik di semua OPD termasuk di distrik-distrik. Diusahakan semua bisa terkomodir masuk ke sistem yang disiapkan Pemerintah Pusat,” kata Petrus Yumte saat diwawancarai, Rabu (22/01/2025).

Untuk diketahui, bahwa data honorer yang masuk di BKN sudah terdaftar sejak 2018 dan 2019 sehingga bisa dipastikan bahwa tidak ada titipan di sana, karena data yang masuk dibuktikan dengan slip gaji setiap bulan dan dilampirkan dengan SK.

“Sisipan tidak bisa karena data honorer ini sudah masuk di BKN sejak tahun 2018-2019, belum ada referensi baru. Data honorer ini dibuktikan dengan slip gaji setiap bulan yang dilampirkan dengan SK,”ujarya.

Lebih jauh kata Petrus, Pemerintah Kabupaten Mimika akan mengupayakan agar semua honorer yang sudah terdata dapat diakomodir.

Ditanya soal gaji honorer, Yumte mengaku Pemkab Mimika akan membayarnya, namun harus bersabar karena harus menyesuaikan dengan himbauan Mendagri.

“Diharapkan kepada adik-adik honorer tetap bersabar karena ada imbauan dari Mendagri. Jadi untuk mereka kalau dia sudah masuk ke PPPK otomatis haknya akan dibayarkan,” ungkapnya. (Shanty Sang)